Putusan Nomor 1881/B/PK/Pjk/2018karena: Pertama, in casu terikat dengan doktrin hukum Lex specialisderogat lex generalis dan Lex Superior derogat Legi Inferior dimanapara pihak terikat apa yang telah diperjanjikan dan disepakati dalamkontrak; Kedua, terlepas dari Production Sharing Contract (PSC)merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang dasarnya secara umumberlaku tax domestic law, sedangkan P3B merupakan perjanjian G to Gyang berlaku international tax law, namun di sisi lain sepanjangperjanjian

yang telah mengatur PE dalam hubungannya Branch ProfitTax atau additional tax akan berlaku sebaliknya, dalam arti P3B akanmeredusir Production Sharing Contract (PSC), dan berlaku secaraequilibrium dimana Production Sharing Contract (PSC) secara mutatismutandis akan mengadopsi P3B a quo; Ketiga, dalam postulat hukumbahwa Production Sharing Contract (PSC) walaupun selama inimerupakan perjanjian atau kesepakatan atas usaha patungan yangmengatur bagi hasil produksi di bidang pertambangan.

Sedangkan P3Bmengatur bahwa pembebanan atas pemberlakuan pembagianperpajakan secara seimbang sehubungan dengan timbulnya hak dankewajiban yang melekat dari perjanjian yang berasal dari kegiatanbusiness profit, yang sudah barang tentu mempunyai yurisdiksi dantunduk pada regulasi konvensi internasional; Keempat, in casu BranchProfit Tax, memiliki keterkaitan hubungan hukum (innerlijke samenhang)antara Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) dengan P3BIndonesia Belanda sebagaimana yang dimuat

Persetujuan ini,apabila suatu perusahaan yang merupakan penduduk salah satuNegara memiliki bentuk usaha tetap di Negara lainnya, makakeuntungan bentuk usaha tetap tersebut dapat dikenakan pajaktambahan di Negara lainnya itu sesual denganperundangundangannya, namun pajak tambahan tersebut tidakakan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah laba setelahdikurangi dengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnya yangdikenakan atas penghasilan di Negara lainnya tersebut);Kelima, secara substansi Production Sharing

Menimbang, bahwa yang dipertentangkan oleh Pemohon PeninjauanKembali dan Termohon Peninjauan Kembali adalah adalah perbedaaanpenafsiran hukum atas dasar hukum pengenaan tarif PPh Pasal 26 ayat (4)Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak bagi BUT pelaksana Kontrak BagiHasil/Production Sharing Contract (PSC), apakah berdasarkan ketentuanUndangUndang Nomor Pajak Penghasilan atau berdasarkan PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B);Menimbang, bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali/PemohonBanding, Pemohon

Putusan Nomor 1460/B/PK/Pjk/2021ini (tahun 2014), Production Sharing Contract (PSC) untuk blok NorthSumatra Offshore (NSO) antara Pertamina dan Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Banding masih berlaku, sedangkan menurut TermohonPeninjauan Kembali/Terbanding bahwa Production Sharing Contract (PSC)antara Pemerintah Republik Indonesia/Pertamina dengan PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Banding untuk kontrak area North SumateraOffshore ditandatangani tanggal 26 Agustus 1992 dan berlaku sejak tahun16 Oktober

1998 sampai 15 Oktober 2018, maka ketentuan yang berlakuadalah UndangUndang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan danKeputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor458/KMK.012/1984;Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Kontrak Bagi Hasil atau Production Sharing Contract antaraPertamina

Putusan Nomor 4068/B/PK/Pjk/2020dan /ex superior derogat legi inferiori, maka perbedaan pengenaan tarifPasal 26 ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilan Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2012 yang dilakukan oleh Terbandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benarmengingat bahwa: Pertama, Production Sharing Contract (PSC)merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlaku tax domesticlaw, sedangkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)merupakan perjanjian G to G yang

Kedua,Production Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian ataukesepakatan atas usaha patungan yang mengatur bagi hasil produksi dibidang pertambangan, sedangkan Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B) mengatur pembagian perpajakan secara seimbangsehubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban yang melekat dariperjanjian yang berasal dari kegiatan business profit yang mempunyaiyuridiksi internasional, sehingga Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali tidak dapat melakukan pilihan

Ketiga, karena ada dua /exspesialis atas UndangUndang Pajak Penghasilan, yaitu: (a) PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B) atas kuasa Pasal 32A, dan (b)Production Sharing Contract (PSC) atas kuasa Pasal 33A (4), sehinggaberdasar prinsip /ex consumen derogat legi consumte karena ketentuanProduction Sharing Contract (PSC) ebin mendominasi pemajakan BUTNovus UK (Kakap) Limited ketimbang Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B), maka Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali tidak

dapat memperoleh fasilitas perpajakan danberlaku tarif BPTI 20% $UndangUndang Pajak Penghasilan.Pemberlakuan ini sekaligus juga mengamankan pembagian penerimaanmigas berdasar kontrak Production Sharing Contract (PSC) sesuaiprinsip bagi hasil migas.

Pekerjaan Lanjutan :Sharing Pembangunan RKB 3 lokal SMAN Tidung Pale;Sharing Pembangunan RKB 3 lokal SMA Bunyu;Sharing Pembangunan USB SMA Kecamatan Peso;Pembangunan Lab. IPA SMA 1 Tanjung Palas tahap II;Pembangunan Aula SMAN 1 Tanjung Selor.. Pekerjaan Dana Blockgrand :Sharing Pembangunan Lab. Kecamatan Bunyu;Sharing pembangunan Lab. IPA Tanjung Selor;Sharing pembangunan gedung sekolah 1 lokal SMA 1 TanjungSelor;Sharing pembangunan gedung perpustakaan SMA 1 TanjungSelor;Hal. 7 dari 55 hal.

Sharing pembangunan RKB 3 lokal SMAN Tidung Pale;2. Sharing pembangunan RKB 3 lokal SMAN Bunyu;an FF WwTahap III;Sharing pembangunan USB SMA Kecamatan Peso;Pembangunan lab IPA SMA 1 Tanjung Palas tahap II;Pembangunan Aula SMAN 1 Tanjung Selor;Pembangunan Paving block SMAN 1. TanjungPalasHarga Riil yang telah dikeluargan oleh CV. Bunkzu Putra Consultant padaperencanaan tahun 2007 dengan nilai kontrak Rp.147.900.000,00.

Pekerjaan Lanjutan :Sharing Pembangunan RKB 3 lokal SMAN Tidung Pale;Sharing Pembangunan RKB 3 lokal SMA Bunyu;Sharing Pembangunan USB SMA Kecamatan Peso;Pembangunan Lab. IPA SMA 1 Tanjung Palas tahap II;Pembangunan Aula SMAN 1 Tanjung Selor.. Pekerjaan Dana Blockgrand :Sharing Pembangunan Lab. Kecamatan Bunyu;Sharing Pembangunan Lab. IPA Tanjung Selor;Sharing pembangunan gedung sekolah 1 lokal SMA 1 TanjungSelor;Sharing pembangunan gedung perpustakaan SMA 1 TanjungSelor.Hal. 21 dari 55 hal.

Sharing pembangunan RKB 3 lokal SMAN Tidung Pale;2. Sharing pembangunan RKB 3 lokal SMAN Bunyu;an FF WwSharing pembangunan USB SMA Kecamatan Peso;Pembangunan Lab. IPA SMA 1 Tanjung Palas tahap II;Pembangunan Aula SMAN 1 Tanjung Selor;Pembangunan Paving block SMAN 1 Tanjung PalasTahap Ill.Harga Riil yang telah dikeluarkan oleh CV. Bunkzu Putra Consultant padaperencanaan tahun 2007 dengan nilai kontrak Rp.147.900.000,00.

Selor.17.RAB tahun 2007 sharing pembangunan RKB 3 lokal SMAN Tideng Pale.18.Gambar dan RAB tahun 2007 sharing pembangunan RKB 3 lokal SMABunyu.19.Gambar dan RAB tahun 2007 sharing pembangunan USB SMA,Kecamatan Peso.20.Gambar tahun 2008 pembangunan USB SMA Kecamatan Tanjung.Palas Timur di Tanah Kuning.21.Gambar tahun 2007 pembangunan ruang kelas 2 lokal SMKN 1 TanjungSelor.22.Gambar dan RAB tahun 2007 pembangunan perpustakaan SMA TidengPale.Hal. 31 dari 55 hal. Put.

Berikut kutipannya:"Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwasesuai Surat Menteri Keuangan No.S604/MK.017/1998 tanggal 24November 1998 maka pembebanan overhead dari Kantor Pusat KontraktorBagi Hasil/Production Sharing Contract (PSC) ke Pemohon Banding tidakada kewajiban Pemohon Banding untuk membayar PPN";"Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwakoreksi Terbanding sebesar Rp.100.973.603.456, tidak dapat dipertahankan";Halaman 11 dari 43 halaman

Berikut kutipannya:"Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat sebagai berikut:1.PPN yang harus dibayar oleh Kontraktor Production Sharing adalah PPNatas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak di dalamnegeri, yang atas pembayaran PPN tersebut selanjutnya dapatdimintakan pengembalian melalui reimbursement sebagaimana diaturdalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK 02/2005;Bahwa biaya Overhead Allocation yang terdiri dari General andAdministrative Cost dan Biaya Tidak

;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pengertian Overhead Allocationadalah biaya administrasi dan umum, selain biaya langsung, yang dapatdialokasikan pada operasi ini (production sharing) hares didasarkan padastudy yang rinei, dan metode yang ditetapbkan berdasarkan basil studytersebut hatus diterapbkan secara konsisten setiap tahun.

Putusan Nomor 303/B/PK/PJK/2017dialokasikan pada operasi ini (production sharing) hares didasarkan padastudy yang rinei, dan metode yang ditetapkan berdasarkan basil studytersebut hatus diterapbkan secara konsisten setiap tahun.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwa koreksi DPP PPNatas Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean kedalam Daerah sudah benar dan sudah sesuai denganProduction Sharing Contract dan peraturan perpajakanyang berlaku sehingga seharusnya koreksi PemohonPeninjauan Kembali tetap dipertahankan dan tidakdibatalkan oleh Majelis;3.4.

Biaya Overhead Allocation adalah hak yang telah diberikan oleh kontrakProduction Sharing Contract (PSC) kepada Pemohon Banding;bahwa biaya overhead allocation merupakan hak yang telah diberikan oleh PSCkepada Pemohon Banding;bahwa sesuai dengan Pasal Ill.2 Exhibit C dari kontrak PSC Blok Rokan antaraPertamina (sekarang SKKMIGAS) dan PT Caltex Pacific Indonesia (sekarangPT Chevron Pacific Indonesia) yang ditandatangani pada tanggal 15 Oktober1992 dan telah disetujui olen Menteri Pertambangan dan Energi

Kalaupun biaya overhead dianggap objek PPhPasal 26 maka berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S604/MK.017/1998, PPh Pasal 26 yang terhutang ditanggung Pemerintah;bahwa butir ke1 Surat Menteri Keuangan No.S604/MK.017/1998 tanggal 24November 1998 (S604Lampiran 6) menyatakan bahwa terhadap overhead,technical services dan biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalam rangkamemenuhi kewajiban kontraktor production sharing dikenakan pajak sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Pajakpajak Ditanggung Pemerintah dalam S604 sejalan dengan Section IVRights and Obligation of the parties Pasal 1.3 huruf b The Rokan ProductionSharing Contract antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas BumiNegara (PERTAMINA) dan PT Caltex Pacific Indonesia CONTRACTOR;Pasal 1.3 huruf b The Rokan Production Sharing Contract antara PerusahaanPertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) dan PT CaltexPacific Indonesia CONTRACTOR (Lampiran 7) menyebutkan bahwa:"PERTAMINA shall:Halaman 7 dari

;bahwa argumentasi diatas juga didukung oleh Pendapat Majelis HakimPengadilan Pajak pada Putusan Sengketa BandingNo.Put.40784/PP/M.1/13/2012 yang diucapkan pada tanggal 17 Oktober 2012,halaman 40 (Lampiran 9) pada intinya menyatakan bahwa pembebananoverhead dari Kantor Pusat Production Sharing Contract (PSC) di luar negeritidak terutang PPh Pasal 26 dengan mengacu kepada Surat Menteri KeuanganNo.

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pengertian bahwa OverheadAllocation adalah biaya administrasi dan umum, selain biaya langsung,yang dapat dialokasikan pada operasi ini (production sharing) harusdidasarkan pada study yang rinci, dan metode yang ditetapkan berdasarkanhasil study tersebut harus diterapkan secara konsisten setiap tahun.

Kupang (PJOK Kabupaten) yangtelah dilegalisir.97 1 lembar surat penetapan camat semau selatan alokasi dana cost sharing APBDKab.

Kupang yang menerima Uniasis Lafu untukpembayaran dana cost sharing PNPM TA 2010 untuk kecamatan semauselatan kabupaten kupang uang sejumlah Rp.350.000, yang telah dilegalisir.f. 1 lembar ........f 1 lembar surat penetapan camat alokasi dana cost sharing APBD kecamatansemau selatang tanggal 17 Juli 2010 yang telah dilegalisir.g 1 lembar buku tabungan BNI No Rekening 1304102229 An.

Kupang yang menerima Uniasis Lafu untukpembayaran dana cost sharing PNPM TA 2010 untuk kecamatan semauselatan kabupaten kupang uang sejumlah Rp.350.000, yang telah dilegalisir.f 1 lembar surat penetapan camat alokasi dana cost sharing APBD kecamatansemau selatang tanggal 17 Juli 2010 yang telah dilegalisir.g 1 lembar buku tabungan BNI No Rekening 1304102229 An.BPNPM MPkecamatan semau selatan yang telah dilegalisir.112 1 lembar surat perintah pencairan dana langsung nomor : SP2D0842/LS/1.20.3.13/PPKD

/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang telah dilegalisir.113 1 lembar surat perintah membayar langsung (LS) No.SPM : SPM0071/LS/1.20.3.13/PPKD/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang telah dilegalisir.114 1 lembar permohonan ke pencairan dana cost sharing PNPM MP APBDKab.

"Terhadap overhead, technical services dan biaya yang timbul dariKantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontraktorproduction sharing dikenakan pajak sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;2. Pajak sebagaimana dijelaskan pada butir (1) di atas ditanggungoleh Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh DirekoratJenderal Lembaga Keuangan";Halaman 7 dari 49 halaman.

terhadap overhead dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhikewajiban kontraktor production sharing pajaknya ditanggung olehPemerintah;Bahwa Surat Menteri Keuangan Nomor S604/MK.017/1998 sudahjelas menyebutkan bahwa atas Pajak sebagaimana dijelaskan padabutir (1) dan (2) Surat Menteri Keuangan dimaksud ditanggung olehpemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat JenderalLembaga Keuangan.

Contractantara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara(PERTAMINA) dan PT Caltex Pacific Indonesia;Bahwa PPN Ditanggung Pemerintah dalam Surat Menteri KeuanganNomor S604/MK.01711998 sejalan dengan Pasal 1.3 huruf b TheRokan Production Sharing Contract antara PerusahaanPertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) dan PTCaltex Pacific Indonesia (Lampiran 12), yang menyebutkan bahwa:"PERTAMINA shall:(a) sagHalaman 9 dari 49 halaman.

Putusan Nomor 325/B/PK/PJK/2017biaya dari Kantor Pusat/ Perusahaan Induk kepada anakperusahaan dalam rangka pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil(Production Sharing Contract);Bahwa alokasi biaya dari Kantor Pusat/Perusahaan Induk kepadaanak perusahaan dalam rangka pelaksanaan Kontrak Bagi Hasiltidak termasuk pengertian Jasa Kena Pajak sebagaimana diaturdalam Pasal 1 angka 5, 6, 7 dan 8 serta Pasal 4 huruf c UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa danPajak Penjualan atas Barang Mewah

Putusan Nomor 325/B/PK/PJK/2017(1) Terhadap overhead, technical services dan biaya yangtimbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhikewajiban kontrak production sharing dikenakan pajaksesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku;(2) Pajak sebagaimana dijelaskan pada butir (1) di atasditanggung oleh Pemerintah yang pelaksanaannyadilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan";Berkenaan dengan halhal tersebut diatas diminta bantuanSaudara agar para kontraktor production sharing menyampaikanbahanbahan

Kedua, terlepas dariProduction Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifatG to B yang dasarnya secara umum berlaku tax domestic law,sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku internationalHalaman 5 dari 10 halaman.

Putusan Nomor 1794 B/PK/Pjk/2018tax law, namun di sisi lain sepanjang perjanjian yang telah mengatur PEdalam hubungannya Branch Profit Tax atau additional tax akan berlakusebaliknya, dalam arti P3B akan meredusir Production Sharing Contract(PSC) dan berlaku secara equilbrium dimana Production SharingContract (PSC) secara mutatis mutandis akan mengadopsi P3B a quo.Ketiga, dalam postulat hukum bahwa Production Sharing Contract(PSC) walaupun selama ini merupakan perjanjian atau kesepakatan atasusaha

Keempat, in casuBranch Profit Tax, memiliki keterkaitan hubungan hukum (innerlijkesamenhang) antara Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract)dengan P3B Indonesia Belanda sebagaimana yang dimuat dalamArticle 10.8 yang menyatakan bahwa: "Notwithstanding any otherprovisions of this Agreement, where a company which is a resident ofone of the two States has a permanent establishment in the other State,the profits of the permanent establishment may be subjected toanadditional tax in that other State

Putusan Nomor 1794 B/PK/Pjk/2018setelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajakpajaklainnya yang dikenakan atas penghasilan di Negara lainnya tersebut).Kelima, secara substansi Majelis Hakim Agung mengkompilasi datayang dapat dilansir dari Laporan Audited atau Financial Quarterly Report(FQR) bahwa Production Sharing Contract (PSC) realisasinyasebetulnya telah melampaui apa yang diharapkan oleh Negara daribagian Pemerintah (85%) dan PE/BUT Premier Oil Natuna Sea BVsebesar (15%), bahkan berlaku

No. 589/B/PK/PJK/201134biaya yang dihitung berdasarkan Kontrak Production sharing yang diaturdalam lampiran prosedur akutansi (Exhibit C) dari Kontrak ProductionSharing yang bersangkutan.

No. 589/B/PK/PJK/20114040tidak dapat dibebankan sebagai aperating/recovery cost mMaupunsebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.bahwa atas pendapat Pemohon Banding, meskipun PembayaranAsamera merupakan biaya yang dikurangkan, tetap tidak adakekurangan bagian Pemerintah Indonesia atas penghasilan darikegiatan KBH Blok B Majelis berpendapat walaupun dalam KontrakProduction Sharing tidak disebutkan secara jelas angka 85:15namun angka proporsi dalam Kontrak Production Sharing sebesar71,1538% : 28,8462%

Production Sharing;Hal 41 dari 92 hal.

.= bahwa, pembagian antara Pemerintah Indonesia denganPemohon Banding termasuk perpajakannya sudah diatursecara rinci dalam perjanjian Kontrak Production Sharing(85%:15% setelah pajak);e bahwa, pembayaran Pemohon Banding kepada Asamera adalah kegiatan diluar perjanjian KontrakProduction Sharing dan jika pembayaran Asameradibiayakan Pemohon Banding akan memepengaruhiperjanjian Kontrak Production Sharing;Berdasarkan kesimpulan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Pajakmemutuskan bahwa koreksi Terbanding

Majelis berpendapat bahwa pembayaran kepada Asamera tidak bolehdibebankan sebagai pengurang dalam perhitungan penghasilan kenapajak karena pembayaran Asamera merupakan kegiatan diluar kontrakproduction sharing dan apabila dibebankan akan mempengaruhi kontrakbagi hasil.Hal 61 dari 92 hal. Put.

Kedua, terlepasdari Production Sharing Contract merupakan perjanjian yang bersifat Gto B yang dasarnya secara umum berlaku tax domestic law, sedangkanP3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku international tax law,namun di sisi lain sepanjang perjanjian yang telah mengatur PE dalamhubungannya Branch Profit Tax atau additional tax akan berlakusebaliknya, dalam arti P3B akan meredusir Production Sharing Contract,dan berlaku secara equilbrium dimana PSC secara mutatis mutandisakan mengadopsi P3B

Ketiga, dalam postulat hukum bahwaProduction Sharing Contract walaupun selama ini merupakan perjanjianatau kesepakatan atas usaha patungan yang mengatur bagi hasilproduksi di bidang pertambangan. Sedangkan P3B mengatur bahwapembebanan atas pemberlakuan pembagian perpajakan secaraseimbang sehubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban yangmelekat dari perjanjian yang berasal dari kegiatan business profit, yangsudah barang tentu mempunyai yuridiksi dan tunduk pada regulasikonvensi internasional.

Keempat, in casu Branch Profit Tax, memilikiketerkaitan hubungan hukum (innerlijke samenhang) antara KontrakBagi Hasil (Production Sharing Contract) dengan P3B Indonesia Inggrissebagaimana yang dimuat dalam Article 10.7 yang menyatakan bahwa:Notwithstanding any other provisions of this Agreement, where aHalaman 5 dari 9 halaman.

Pekerjaan Lanjutan :Sharing Pembangunan RKB 3 lokal SMAN Tidung Pale;Sharing Pembangunan RKB 3 lokal SMA Bunyu;Sharing Pembangunan USB SMA Kecamatan Peso;Pembangunan Lab.IPA SMA 1 Tg.Palas tahap II;Pembangunan Aula SMAN 1 Tg.Selor ;c. Pekerjaan Dana Blockgrand :Sharing Pembangunan Lab.Kecamatan Bunyu;Sharing pembangunan Lab.IPA Tg.Selor;Sharing pembangunan gedung sekolah 1 lokal SMA 1Tg.Selor;Hal. 7 dari 68 hal. Put.

No. 1197 K/Pid.Sus/2012e Sharing pembangunan gedung perpustakaan SMA 1 Tg.Selor ;2.

Sharing pembangunan RKB 3 lokal SMAN Tidung Pale;Sharing pembangunan RKB 3 lokal SMAN Bunyu;Sharing pembangunan USB SMA Kecamatan Peso;Pembangunan lab IPA SMA 1 Tg.Palas tahap II;~ oO PfHal. 8 dari 68 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/20125. Pembangunan Aula SMAN 1 Tg.Selor;6.

Pekerjaan Lanjutan :e Sharing Pembangunan RKB 3 lokal SMAN Tidung Pale;e Sharing Pembangunan RKB 3 lokal SMA Bunyu;e Sharing Pembangunan USB SMA Kecamatan Peso;e Pembangunan Lab.IPA SMA 1 Tg.Palas tahap II;e Pembangunan Aula SMAN 1 Tg.Selor ;.

Selor;Gambar dan RAB tahun 2007 sharing pembangunan RKB 3 lokal SMATideng Pale.Gambar dan RAB tahun 2007 Sharing pembangunan RKB 3 lokal SMABunyu; Gambar dan RAB tahun 2007 Sharing pembangunan USB SMA KecamatanPeso;Gambar tahun 2008 Pembangunan USB SMA Kecamatan Tg Palas Timur diTanah Kuning;Gambar tahun 2007 Pembangunan ruang kelas2 lokal SMKN 1 Tg.

Sesampainya disana terdakwa bertemu dengan dengan saksiYUDI PURWANTO dan saksi GERRY PRADANA kemudian saksi GERRY PRADANAmeminta terdakwa mengeluarkan uang untuk samasama sharing/ patunganmembeli shabu, dan saat itu terdakwa mengeluarkan uang sebanyak Rp. 60.000,(enam puluh ribu rupiah) sedangkan saksi GERRY PRADANA mengeluarkan uangsebanyak Rp. 100,000, (Seratus ribu rupiah), sedangkan saksi YUDI PURWANTOtidak mau ikut sharing karena tidak memiliki uang, selajutnya terdakwa dan saksiGERRY PRADANA

Pid.Sus/2020/PN.MtrSebelum ditangkap sekitar pukul 16.00 wita saksi GERRY PRADANAmenghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa danmeminta terdakwa untuk datang ke ruko milk saksi YUDI PURWANTO;Kemudian terdakwa langsung menuju ruko saksi YUDI PURWANTOkarena sebelumnya terdakwa dan saksi GERRY PRADANA sudah seringsamasama memakai shabu ditempat tersebut;Setelah sampai saksi YUDI PURWANTO dan saksi GERRY PRADANAkemudian saksi GERRY PRADANA meminta terdakwa mengeluarkan uanguntuk samasama sharing

seberat 0,36 gram;Sebelum ditangkap sekitar pukul 16.00 wita saksi GERRY PRADANAmenghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa danmeminta terdakwa untuk datang ke ruko milk saksi YUDI PURWANTO;Kemudian terdakwa langsung menuju ruko saksi YUDI PURWANTOkarena sebelumnya terdakwa dan saksi GERRY PRADANA sudah seringsamasama memakai shabu ditempat tersebut;Setelah sampai saksi YUDI PURWANTO dan saksi GERRY PRADANAkemudian saksi GERRY PRADANA meminta terdakwa mengeluarkan uanguntuk samasama sharing

Setelah sampai saksi YUDI PURWANTO dan saksiGERRY PRADANA kemudian saksi GERRY PRADANA meminta terdakwamengeluarkan uang untuk samasama sharing/ patungan membeli shabu, dan saat ituterdakwa mengeluarkan uang sebanyak Rp. 60.000,(enam puluh ribu rupiah)sedangkan saksi GERRY PRADANA mengeluarkan uang sebanyak Rp. 100,000,(Seratus ribu rupiah).

Koreksi positif tersebut berasal dari PPN JasaLuar Negeri atas pembayaran kepada Minerals Operations Executive Limited (Minopex)sebesar Rp 1.727.228.035,00;Menurut Terbanding :Bahwa pembayaran Pemohon Banding kepada Minopex merupakan pembagian labaatau profit sharing, sehingga pembayaran tersebut bukan merupakan obyek PPN JasaLuar Negeri.

Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) dan faktafakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyatanyataterungkap pada persidangan, yaitu :1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)melakukan koreksi positif atas pajak masukan yang dapat dikreditkansebesar Rp172.722.804,00, yaitu atas pembayaran kepada MineralsOperations Executive Limited (Minopex) karenaberdasarkanpemeriksaan pada hakekatnya tidak terdapat royalty atau technicalservice karena share yang terjadi merupakan sharing

Dimana operating cash flowavailable for distribution berasal dari perhitungan profit project dikurangiadjusment to reconcile profit before corporate income tax to net cashreceived by operating activities;d Dari fakta perhitungan jumlah yang ditagihkan tersebut dapat diketahuibahwa riil jumlah yang ditagihkan dan dibayarkan bukanlah 4.5 % dari grossrevenue tetapi menggunakan sistem profit sharing atas project denganmengacu pada kontrak yang pertama yaitu Joint Operation Agreementtanggal 12 Maret 1998.5

kontrak antara Leighton dengan Minopextertanggal 12 Maret 1998, apabila terdapat kerugian dalam proyek yangbersangkutan, kerugian tersebut akan dibagi atau ditanggung dengan Minopexsesuai porsi masingmasing pihak;Bahwa menanggapi klausul dan pernyataaan pembagian kerugian secara prorata kepada Minopex dan Leighton, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berpendapat bahwa dalam pembayaran royalti tidak akanmemperhitungkan kerugian project, kerugian project hanya ada dalampembayaran profit sharing

Putusan Nomor. 807 B/PK/PJK/201122berdasarkan kontrak karena dihitung bukan dari gross revenue tetapimenggunakan sistem profit sharing atas project yang memperhitungkankerugian.Bahwa dengan demikian, atas pembayaran kepada Minerals Operations ExecutiveLimited (Minopex) merupakan pembagian keuntungan atau profit sharing danbukan merupakan royalti sehingga bukan merupakan obyek PPN Jasa Luar negeridan tidak seharusnya terutang PPN Jasa Luar Negeri.

,dimana artinya adalah, kontraktor penerima pekerjaan yang ditunjukharus membiayai terlebih dahulu proyek Pembangunan Terminal CargoTahap IV Tahun Anggaran 2005, mengingat Pemkot Samarinda belummempunyai/tersedia dananya sementara disisi lain pekerjaan harusdiselesaikan; 222 nana nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn Bahwa adalah fakta hukum Walikota Samarinda dalam menempuhkebijakan voor financering sharing, meminta persetujuan DPRDSamarinda dengan Surat Nomor: 72/LIV/Pemb/KS/2004 Tanggal.24 Mei

Bahwa adalah fakta hukum DPRD Samarinda memberi persetujuanperihal pembiayan model voor financering sharing, memalui surat No:640/259/DPRDSMD Tanggal 1 Juni 2004 ;Bahwa Fakta hukum secara materiel dimana tidak didengarnyaketerangan Mantan Walikota dan DPRD Samarinda bahkan dari ke 16(Enambelas ) saksi,tidak satupun dapat membantah adanya fakta tentang17model pembiayaan voor financering sharing, memberi petunjuk secarayuridis keterangan Terdakwa tentang kebijakan Walikota sertapersetujuan DPRD Samarinda

. ; 222Bahwa adalah fakta hukum kebijakan model pembiayaan voorfinancering sharing (Kontraktor kerja dulu, bayar belakangan), yangsecara formal bertentangan dengan Kepres No.80 Tahun 2003 tentangPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (dikarenakan bukan hal yangmendesak,proyek bencana alam) Dan Tertidb Penggunaan danTransaparansi Keuangan Negara, tidak secara meyakinkan dilakukanoleh terdakwa Drs.

Hakim Amin, Msi, yang dalam kedudukannya selakupengendali pelaksana kegiatan, tidak mungkin melahirkan kebijakan voorfinancering sharing, sehingga unsur delik inti pada dakwaan primairmelawan hukum formil yang mensyaratkan kesalahan berupa sengajasebagai kepastian tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa Aquo,karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut(Geen straaf zonder schuld) ;000 02 2nen nn nennennn=Tentang Dakwaan SuDSIalr: 22 ennn nnn nn nn ene neem nnn enensBahwa mengenai

Suriansyah dengan caratidak melaksanakan azasazas umum pemerintahan yang layak dan patut(Algemene Beginselen Behoorlijk van Bestuur) dalam bentuk pengabaianpengawasan pekerjaan proyek penunjukkan, hal mana sudah harusdisadari oleh Terdakwa mengingat model kontrak adalah, VoorFinancering Sharing sehingga incasu.

BANK MANDIRI (Persero)Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2017/PN CbiForm02/SOP/06.8/201 7Tbk, Commercial Banking Centre, Jakarta Kelapa Gading dan jugaberupa Profit Sharing, sebagai berikut:a.

TERGUGAT, Oktober & NovemberRp.110.000.000, 02/12/2014, Profit Sharing TERGUGAT, DesemberRp. 55.000.000, 04/02/2015, Profit Sharing TERGUGAT, Januari dan FebruariRp. 110.000.000. 04/03/2015, Profit Sharing TERGUGAT Maret 2015Rp.55.000.000,Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2017/PN CbiForm02/SOP/06.8/2017 02/04/2015, Profit Sharing TERGUGAT, April 2015Rp.55.000.000, 05/05/2015, Profit Sharing TERGUGAT, Mei 2015Rp.55.000.000, 03/07/2015, Profit Sharing TERGUGAT, Juli s/d November 2015Rp. 247.500.000

, 08/08/2015, Kekurangan profit TERGUGAT, Juli s/d NovemberRp.9.900.000. 08/12/2015, Profit Sharing TERGUGAT, Desember 2015Rp. 50.000.000, 08/01/2016, Profit Sharing TERGUGAT, Januari 2016Rp. 25.000.000, 11/01/2016, Profit Sharing TERGUGAT, Januari 2016Rp. 25.000.000, 10/03/2016, Profit Sharing TERGUGAT, Februari 2016Rp. 20.000.000,JumlahRp. 817.400.000,(Bukti T 18);2.

, Oktober & November Rp. 110.000.000, 02/12/2014, Profit Sharing, Desember Rp. 55.000.000, 04/02/2015, Profit Sharing, Januari dan Februari Rp.110.0CC.00tJ, 04/03/2015, Profit Sharing, Maret 2015 Rp. 55.000.000,Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2017/PN CbiForm02/SOP/06.8/2017 02/04/2015, Profit Sharing, April 2015 Rp. 55.000.000, 05/05/2015, Profit Sharing, Mei 2015 Rp. 55.000.000, 03/07/2015, Profit Sharing, Julis/d November 2015 Rp. 247.500.000, 08/08/2015, Kekurangan profit, Julis/d November

Rp. 9.900.000. 08/12/2015, Profit Sharing, desember 2015 Rp. 50.000.000, 08/01/2016, Profit Sharing, Januari 2016 Rp. 25.000.000, 11/01/2016, Profit Sharing, Januari 2016 Rp. 25.000.000, 10/03/2016, Profit Sharing, Februari 2016 Rp. 20.000.000.JUMMAN oo. ceeccceseeecseseeeeceessesaeeecseeateesseseeseeseeeeateaee cee ees .

BiayaOverhead from Abroad yang belum dilaporkan oleh Pemohon Bandingberdasarkan rekonsiliasi antara SPT Masa PPN dengan Laporan SPT MasaPPh Pasal 26 Tahun 2005 sebesar Rp 57.278.251.188;Menurut TerbandingBahwa koreksi obyek PPN atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabeansebesar Rp 57.278.251.188 diatas berdasarkan Surat Menteri Keuangankepada Direktur Utama Pertamina nomor S604/MK.017/1998 tanggal 24November 1998 perihal Masalah Pajak Atas Technical Services dan BiayaOverhead Kontrak Production Sharing

;Bahwaterkait dalil yang disampaikan Terbanding, Majelisberpendapat bahwa ketiadaan aturan mengenai tindak lanjut SuratMenteri Keuangan Nomor: S604/MK.017/1998 tidak menjadikanadanya kewajiban Wajib Pajak untuk memungut PPN JLN;bahwa menurut Majelis, jika aturan mengenai tindak lanjut SuratMenteri Keuangan Nomor: S 604/MK.017/1998 telah dibuat dandiberlakukan, maka pajak atas overhead, technicai services danbiaya yang timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhikewajiban kontraktor production sharing

S604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998,maka pembebanan overhead dari Kantor Pusat Kontraktor BagiHasil/Production Sharing Contractor (PSC) ke Pemohon Bandingditanggung oleh Pemerintah, sehingga tidak ada kewajiban PemohonHalaman 9 dari 23 halaman.Putusan Nomor1706/B/PK/PJK/2017Banding untuk memungut PPN JLN;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis berkesimpulanbahwa koreksi Terbanding atas koreksi positif Dasar PengenaanPajak sebesar Rp56.701.136.000 tidak dapat dipertahankan danMajelis

, menyatakan bahwaterhadap Overhead Technical Services dan biaya yang timbuldari kantor pusat dalam rangka memenuhi kewajiban ContractProduction Sharing dikenakan pajak sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwapajak sebagaimana dijelaskan pada butir 1 Surat MenteriKeuangan kepada Direktur Utama Pertamina Nomor S604/MK.017/1998 tersebut ditanggung oleh pemerintah dandilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;Bahwa berdasarkan

Bahwa S604 sejalan dengan UndangUndang Perpajakanyang mengamanatkan Pemohon Peninjauan Kembali ataspembebanan overhead, technical services dan biaya yangtimbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajibankontrak production sharing dikenakan pajak sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku.. Bahwa S604 membahas tata cara penvelesaian pajak yangseharusnya terutang dan wajib dipungut oleh TermohonPeninjauan Kembali, bukan mengenai.apakah suatu objekterutang atau tidak terutang..

Sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat tanggal 17 Maret dan 26Maret 2015.Setelah berkalikali didesak barulah Tergugat menyerahkan rincian penjualan pada bulan Maret2015 di kantor Penggugat Selanjutnya Tergugat menyebutkan nilai revenue sharing untuk tahun2013 dan 2014. Penggugat menyebutkan bahwa untuk tahun 2013 total revenue sharing yang dapatdiberikan adalah Rp.35.745.885 dan untuk tahun 2014 adalah Rp.60.028.650.Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor : 321/Pdt. G/2015/PN. Jkt.

Tim.12.13.14.15.16.17.18.19.Bahwa karena itu Penggugat bermpegang pada komitmen Tergugat untuk memenuhi kewajibannyamembayar revenue sharing tahun 2013 dan 2014 dengan jumlah tersebut di atas.

,Tergugat pada a&hirnya menyampaikan jumlah revenue sharing untuk tahun 2013 dan 2014, yanghingga saat ini belum dibayarkan.

Membayar Revenue Sharing sebesar Rp. 35.745.885. untuk tahun 2013.2. Membayar Revenue Sharing sebesar Rp. 60.028.650. untuk tahun 2014.3. Membayar biayatalangan telepon s/d Februari 2015 sebesar Rp. 268.947. 136. Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor : 321/Pdt. G/2015/PN. Jkt Tim.12.13.14.15.16.4. Membayar biaya talangan Internet (Astinet) s/d Februari 2015 sebesar Rp. 156.279.023.

Asacreative membahasmasalah Revenue Sharing, tetapi jumlah sharing belum diketahui dan yang hadir dari pihak PT.HR. Realtindo adalah saudara BAGUS ; Bahwa saksi tahu barangbarang milik PT.

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun,secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut :e Bahwa pada tahun 2008, SD Negeri Plus No.091473, Tiga Balata,Kecamatan Jorlang Hataran ditetapbkan sebagai penerima dana SubsidiRintisan SD Bertaraf Internasional (Tahun Pertama) yang sumber danakegiatannya berasal APBN dan Sharing

APBD minimal 20% dari dana APBNdan pada tanggal 17 Desember 2008 dana sebesar Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) masuk ke Rekening Nomor : 220. 02. 03. 001304 9dengan nama pemilik rekening : SDN Plus 091473 Tiga Balata, sedangkandana Sharing APBD minimal 20% dari dana APBN tidak terealisasi.e Bahwa Terdakwa Drs.

pertanggungjawaban (SPJ)kegiatan P2TA Sharing tahun anggaran 2008 untukbulan Desember 2008, tanggal 31 Desmber 2008sebesar Rp. 3.046.354.975 (tiga milyar empat puluhenam juta tiga ratus lima puluh empat ribu Sembilanratus tujuh puluh lima rupiah);63. 1 (satu) eksemplar surat pertanggungjawaban (SPJ)kegiatan Pengendalian Kerusakan hutan dan lahan(P2TA Sharing) untuk bulan Desember 2008, tanggal16 Desember 2008 sebesar Rp. 157.482.900 (seratuslima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh duaribu

NO :29/TIPIKOR/2013/PTR73. 41 (satu) lembar surat kegiatan pengendaliankerusakan hutan dan lahan (P2TA SHARING)pekerjaan pembuatan saluran tahun 2008 tetangharga satuan/ cost volume 292.000 Meter, tanggal 31maret 2008;74. 1 (satu) Jlembar surat kegiatan pengendaliankerusakan hutan dan lahan (P2TA SHARING)pekerjaan pembuatan tanggul tahun 2008/ luncurantetang harga satuan/ cost volume 48.000 Meter,tanggal 31 maret 2008;75. 1 (satu) lembar surat kegiatan pengendaliankerusakan hutan dan lahan (P2TA

SHARING)pekerjaan pembuatan saluran tahun 2008/ luncurantetang harga satuan/ cost volume 17.000 Meter,tanggal 31 maret 2008;76. 1 (satu) lembar surat kegiatan pengendaliankerusakan hutan dan lahan (P2TA SHARING)pekerjaan pembuatan tanggul tahun 2008 tetangharga satuan/ cost volume 323.000 Meter, tanggal 30Mei 2008;77. +%..

(satu) Jlembar surat kegiatan pengendaliankerusakan hutan dan lahan (P2TA SHARING)pekerjaan pembuatan saluran tahun 2008 tetangharga satuan/ cost volume 292.000 Meter, tanggal 30Mei 2008;78. 1 (satu) lembar surat kegiatan pengendaliankerusakan hutan dan lahan (P2TA SHARING)pekerjaan pembuatan tanggul tahun 2008 /Hal.70 dari 101 hal Put.

NO :29/TIPIKOR/2013/PTR79.80.81.82.83.84.85.86.luncurantetang harga satuan/ cost volume 48.000Meter, tanggal 30 Mei 2008;1 (satu) lembar surat kegiatan pengendaliankerusakan hutan dan lahan (P2TA SHARING)pekerjaan pembuatan saluran tahun 2008/ luncurantetang harga satuan/ cost volume 17.000 Meter,tanggal 30 Mei 2008;1 (satu) eksemplar petunjuk teknis kegiatanpengendalian kerusakan hutan dan lahan pembuatantanggul mekanik (P2TA SHARING) dan saluran Triotata air tahun anggaran 2008 dinas kehutanan