Ditemukan 8531 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Praperadilan Praperadilan atas penyegelan Penyegelan pejabat bea dan cukai Bea dan cukai Penyegelan spbu Sengketa pertanahan
Pengadilan PN ROKAN HILIR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 03-01-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 22-04-2019
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Rhl
Tanggal 11 April 2019 — Penuntut Umum:
HERDIANTO, SH
Terdakwa:
SUPRIADI Alias ADI Alias GANDEN Bin LEGIMAN
21 — 9
  • Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukanPenimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa 1 (Satu)Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Rhlpaket plastik klip ukuran kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabushabu dengan berat kotor 0,32 gram termasuk plastik bening klip sebagaipembungkusnya dan dengan berat bersih 0,18 gram;2. Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-09-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 566/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 7 Nopember 2018 — Ir.KRISMAN NAINGGOLAN >< BADAN PIMPINAN PUSAT GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (GAPENSI) CS
63 — 26
  • bertentangan dan menyimpang dari ketentuandalam AD/ART Perkumpulan Gapensi sebagai hukum tertinggi dalamperkumpulan;Bahwa, pada Musda pada tanggal 30 November 2016 Penggugatmemperoleh suara terbanyak, yang mana atas suara tersebut tidakpernah dianulir keabsahannya akan tetapi pimpinan sidang tidakmenetapkan Penggugat sebagai ketua formatur terpilih, sehingga terjadiperdebatan antara peserta yang satu dengan yang lain lalu kemudianpara anggota berinisiatif untuk mengamankan kotak suara denganmelakukan penyegelan
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 16-01-2008 — Putus : 18-12-2008 — Upload : 07-12-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 11/Pdt.G/2008/PN Jkt.Tim
Tanggal 18 Desember 2008 — HARDI WIDJAJA KUSUMA VS H. MISAN bin H. SAIRI
140 — 53
  • Surat Penyegelan dari Suku Dinas Pentaan dan Pengawasan Bangunan KodyaJakarta Timur tertanggal 11 Februari 2004 Nomor : 114/1.785.2/T/2004, buktiP 10;11. Surat Perintah Bongkar dari Suku Dinas Pentaan dan Pengawasan BangunanKodya Jakarta Timur tertanggal 13 Februari 2004 Nomor : 270/1.785.2/T/2004,bukti P11;Hal 32 dari 67 Putusan No: 11/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Tim12. Surat Perjanjian Pengosongan dan Pengamanan tertanggal 13 Juni 200, P12;13.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus
Register : 23-09-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 11-04-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 219/Pid.Sus/2015/PN.Tbk
Tanggal 30 Nopember 2015 — RAHIMAN BIN RAHIM.
30 — 18
  • memerintahkan kepada Nakhoda agar membawa kapalnya kekantor Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan/penelitian lebih lanjut.e Bahwa ahli menyatakan Jika ditemukan pelanggaran UU Kepabeanan atassarana pengangkut yang ditegah berikut atas muatannya yang diperiksamaka Komandan Patroli laut (Kopat) Ditjen Bea dan Cukai membuat SuratBukti Penindakan (SBP) atas penegahan yang dilakukan berikut BeritaAcara Pemeriksaan Sarana pengangkut/muatan yang ada disaranapengangkut dan jika diperlukan membuat Berita Acara Penyegelan
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-07-2016 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 142/ Pdt.G/ 2016/ PN.Blb
Tanggal 12 April 2017 — - ENDANG Bin Udi,, DKK (PARA PENGGUGAT ) - NANI KOMARNI.S, DKK ( PARA TERGUGAT ) - 10. Camat Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), (TURUT TERGUGAT ;)
67 — 26
  • Kerugian Materil, yaitu : Hilangnya hak Para Penggugat Rekonvensi untuk menikmatidan memanfaatkan tanah objek perkara, terhitung sejakdilakukannya pengembokan/penyegelan oleh Para TergugatRekonvensi sampai dengan perkara ini diperiksa oleh MajelisHakim yang mengadili Perkara Nomor 142/Pdt.G/2016/PN.Blb.Yang diperhitungkan dengan harga sewa tanah dalam setiaptahunnya adalah sekitar Rp.50.000.000, (lima puluh jutarupiah).
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Pidana Khusus
Register : 03-09-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Pms
Tanggal 24 September 2019 — Pemohon:
Rusli Getruda Manullang
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota Pematangsiantar
2.Kasat Reskrim Polres Kota Pematangsiantar
3.Ipda Pol. Malon Siagian
4.Ipda Pol. Aswan Ginting Suka, SH
97 — 30
  • Perkapolri No. 14Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, jo.Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI No. 3Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur PelaksanaanPenyidikan Tindak Pidana.Bahwa putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor :04/Pid.Pra/2013/PN.JKTBRT, yang memutuskan bahwa : Tindakanpenyitaan yang dilakukan Polres Jakarta Barat terhadap fasum(fasilitas umum) Apartemen Slipi tidak sah, Serta memerintahkanPolres Jakarta Barat melepaskan penyegelan
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Umum
Register : 05-04-2023 — Putus : 31-07-2023 — Upload : 07-08-2023
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Byw
Tanggal 31 Juli 2023 — Penuntut Umum:
1.Robi Kurnia Wijaya, S.H.
2.AHMAD BUDI MUKLISH, SH.,S.Hum.MH
3.SUPRIYADI AHMAD, SH.,M.H
Terdakwa:
SUJIYO ALIAS PAK JIO
41 — 17
  • penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
    Menetapkan barang bukti berupa:

    Jamu Tawon Klanceng Pegal Linu Husada Botol Kaca 10 Botol, Jamu Tawon Klanceng Pegal Linu Husada Botol Plastik 4 Botol, Jamu Tawon Klanceng tanpa Label 3 Botol, Cairan dari Dalam Dandang 1 Galon, Cairan dari Drum dalam Ruangan Produk Ruahan 45 Drum, Dus Kemasan Botol Cap Tawon Klanceng 550 ikat a 20 pcs, Mesin conveyor penyegelan

Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 13-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 90/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Desember 2015 — Pidana Korupsi - IRWAN HENDARMIN, S.Kom
132 — 35
  • Disitadari NANI SURYANI Disitaberdasarkan Surat Perintah Penyitaan/Penyegelan/Penitipan No.: Prin08/F.2/Fd.1/02/2015, tanggal 20 Pebruari 20151 (satu) lembar fotokopi surat Kuasa Bank Victoria dari H. Mandra kepadaAndi Diansyah.Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pengawas TVRI Nomor02/KEP/DEWASTVRI/V/2012 Tentang Pengangkatan Dewan DireksiLembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode TahunHalaman 188Putusan Nomor : 90/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.
    fotokopi notulensi Rapat Tim Pengadaan ProgramSiap Siar 2012 tanggal 6 Nopember 2012.b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat No. 034/Pan.Prog/TVRV2012 tanggal 6Nopember 2012 perihal : Kelengkapan Dokumen, dari Ketau PanitiaPengadaan kepada PPK 2.Fotocopy Surat No.570/1.2/TVRV2012, Perihal : Permohonan PaketProgram Acara Siap Siar TVRI 2012, tanggal 31 Mei 2012 yangditandatangani Direktur Program dan Berita LPP TVRI, IrwanHendarmin,S.Kom.; Disitadari ADE MAKE DINA Disita berdasarkanSurat Perintah Penyitaan/Penyegelan
    Disitadari NANI SURYANI Disitaberdasarkan Surat Perintah Penyitaan/Penyegelan/Penitipan No.: Prin08/F.2/Fd.1/02/2015, tanggal 20 Pebruari 20152. 1 (satu) lembar fotokopi surat Kuasa Bank Victoria dari H. Mandrakepada Andi Diansyah.3. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pengawas TVRI Nomor02/KEP/DEWASTVRI/V/2012 Tentang Pengangkatan Dewan DireksiLembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode TahunHalaman 244Putusan Nomor : 90/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.
    fotokopi notulensi Rapat Tim Pengadaan ProgramSiap Siar 2012 tanggal 6 Nopember 2012.c. 1 (satu) lembar fotokopi Surat No. 034/Pan.Prog/TVRV2012 tanggal 6Nopember 2012 perihal : Kelengkapan Dokumen, dari Ketau PanitiaPengadaan kepada PPK 2.Fotocopy Surat No.570/1.2/TVRV2012, Perihal : Permohonan PaketProgram Acara Siap Siar TVRI 2012, tanggal 31 Mei 2012 yangditandatangani Direktur Program dan Berita LPP TVRI, IrwanHendarmin,S.Kom.; Disitadari ADE MAKE DINA Disita berdasarkanSurat Perintah Penyitaan/Penyegelan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-08-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 16-02-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 10 Januari 2017 — PAULUS WATANG
169 — 513
  • Surat Perintah tersebut ditunjukkan olehTerdakwa karena sebelumnya pada hari Jumat tanggal 20 November2015 ada tindakan penyegelan oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan TinggiNTT terhadap barangbarang milik negara yang saksi beli dariHalaman 40 dari 140 Putusan No. 49/ Pid.SusTPK/2016/PN.KPGTerdakwa sehingga saksi ingin mempertanyakan keabsahan barangbarang tersebut yang selama ini Terdakwa selalu katakan aman danbebas dari masalah.Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada saksi yang bersangkutanbisa memperoleh
    Timor Raya Kupang, karena saksi Djami Rotu Lede,SHHalaman 42 dari 140 Putusan No. 49/ Pid.SusTPK/2016/PN.KPGdiundang oleh Terdakwa ke Restoran Tanjung untuk meyakinkansaksi bahwa tindakan penyegelan yang dilakukan oleh PihakKejaksaan pada hari Jumat Sore tanggal 20 Nopember 2015 terhadapbesi baja berjumlah ratusan batang di lokasi tanah milik kaka iparsaksi yang bernama JOHN KUSUMA yang terletak di JL.
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 13-10-2015 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 02-08-2017
Putusan PN BANJARBARU Nomor 46/Pdt.G/2015/PN Bjb
Tanggal 28 Juli 2016 — H. AYEP ZAKI dkk melawan ENDANG EDY dkk
83 — 43
  • HARINDO JAYAABADI bukanlah merek yang telah didaftarkan ataupun dilindungi (vide UUNo. 15 Tahun 2001 tentang Merek) dan bukan jenis usaha waralaba(franchise) yang mengharuskan Penggugat Rekonvensi ataupun pihak lainmemberikan royalti kepada Para Tergugat Rekonvensi atas penggunaannama Harindo;Bahwa sekitar awal tahun 2015 secara tanoa hak dan dasar hukum ParaTergugat Rekonvensi melakukan tindakan penutupan dan penyegelan usahabengkel milik Penggugat Rekonvensi, padahal Penggugat Rekonvensi tidakmengetahui
    Fotocopi Surat Keterangan No. 002/HJA/KET/IV/2015, tanggal 21 April 2015tentang Penutupan dan Penyegelan Bengkel Tergugat, diberi tanda bukti T4;5. Fotocopi Keputusan Camat Landasan Ulin, No. 503.1/89/SITUEKOBANGtentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU), tanggal 17 Juli 2009, yang dibuatoleh Camat Landasan Ulin, diberi tanda bukti T4.a;6.
Pengadilan PN KALIANDA Pidana Khusus
Register : 21-06-2018 — Putus : 09-07-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Kla
Tanggal 9 Juli 2018 — Pemohon:
SOPADLI.,SE.,M.Esy
Termohon:
Polres Lampung Selatan
64 — 13
  • dan/atau BadanUsaha yang patut diduga melakukan tindak pidana dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau saranayang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yangdiduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidangTeknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yangdiduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindakpidana di bidang Teknologi Informasi dan TransaksiElektronik;Melakukan penyegelan
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-03-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Ran
Tanggal 23 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.Eka P Kristian Waruwu, SH.MH
2.DAVID ROGER JULIUS PAKPAHAN, SH
3.M. Wildan Awaljon Putra, SH
Terdakwa:
SYAHRONI Alias PELO Bin UMAR
20 — 10
  • mengantarkan narkotika jenis sabu; Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun2010 akan tetapi Saksi sempat berhenti selama 3 (tiga) tahun; Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebutkarena ingin menghilangkan beban pikiran;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatsemua keterangan saksi tersebut adalah benar;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat buktisurat yang telah dibacakan dalam persidangan, yaitu :> Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan
Pengadilan PN Oelamasi Perdata Pembagian Harta
Register : 05-11-2012 — Putus : 11-07-2013 — Upload : 20-01-2014
Putusan PN Oelamasi Nomor - 34/PDT.G/2012/PN.OLM
Tanggal 11 Juli 2013 — - Hermiyana Aome Melawan - Abraham Isa
94 — 20
  • itu titik berat penilaian yang harus dipertimbangkan pengadilan atas permintaansita harta bersama adalah pengamanan atau perlindungan atas keberadaan hartabersama ;Menimbang, bahwa sejauh mana tindakan pengamanan yang diamanatkan sitaharta bersama, dapat berpedoman kepada ketentuan Pasal 823 Rv bahwa tindakanpengamanan meliputi:e Penyegelane Pencatatane Penilaian harta bersamae Penyitaan harta bersamaDengan demikian apabila ada permintaan sita marital proses yang yang harusditempuh meliputi tahap penyegelan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 12-05-2016 — Putus : 24-04-2017 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 299/Pdt.G/2016/PN-JKT.SEL
Tanggal 24 April 2017 — 1.Noor Laila 2.Djoni Asril lawan 1.Susana Astini 2.Tania Nuseli 3.Ginda Logana 4.Firman Logana 5.Diky Ramalan 6.dr. H Hadiman, SH, MBA 7.Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan 8.Kepala Dinas Tata Air Provensi DKI Jakarta 9.Notaris dan PPAT Kiki Hertanto, SH 10.Notaris dan PPAT Ny Sumardilah Oriana Roosdilan, SH 11.Notaris dan PPAT Ny Suzy Anggraini Muharam, SH.MKn 12.Kepala Kelurahan Cipedak
69 — 53
  • pada tahun 2006, dan saksi terakhirkomunikasi a Sutikno pada tahun 2002;Saksi Ahli Amri KamilBahwa pekerjaan saksi adalah polisi;Bahwa saksi menjelaskan dalam melakukan pemeriksaan forensik jika adapermohonan untuk diuji Labkrim tanda tangan yang dianggap palsu yaituharus dipenuhi syarat formil dan materil;Bahwa syarat formil yaitu pertama adanya laporan polisi, berita acara sita,tanda tangan yang dipersoalkan dan pembanding dari tanda tangan yangdipersoalkan tefsebut, kemudian nanti dilakukan penyegelan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 29-06-2016 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 27-11-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 423/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 20 April 2017 — RINALDI NUR RAMLI Lawan 1.PT MODULAR ALKESINDO 2.AISHA SEAN JURNALIS 3.Ir. DIAN SUSILAWATI Msi 4.Dr. JOSE RIZAL JURNALIS 5.Ir. ACHMAD HANIEF M.M dan NOTARIS VIDHYA SHAH, SH
433 — 217
  • Modular Alkesindodengan cara menyegel pintu utama kantor TERGUGAT secara sepihakyang mengakibatkan lumpuhnya seluruh aktifitas bisnis perusahaanTERGUGAT dan mengakibatkan para karyawan perusahaan TERGUGAT tidak dapat menjalankan aktifitasnya sampai dengan saat ini;Bahwa disamping tindakan penyegelan kantor TERGUGAT , TERGUGATRekonvensi juga menggelapkan assetaset perusahaan TERGUGAT yangberupa barangbarang bergerak dan tidak bergerak milik perusahaanTERGUGAT yang berupa:> Barangbarang bergerak, sebagai
    Putusan No.423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel>a.aktifitas bisnis perusahaan TERGUGAT dan mengakibatkan parakaryawan perusahaan TERGUGAT tidak dapat menjalankan aktifitasnyasampai dengan saat ini;Bahwa disamping tindakan penyegelan kantor TERGUGAT ,TERGUGAT Reoknvensi/PENGGUGAT juga menggelapkan assetasetperusahaan TERGUGAT yang berupa barangbarang bergerak dantidak bergerak milik perusahaan TERGUGAT yang berupa:Barangbarang bergerak, sebagai berikut :Kendaraan roda empat merk Toyota Rush warna Siver Metalik
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-10-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 175/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 29 Februari 2016 — PENTUS NAPITU, SH
187 — 121
  • pembiayaannya dibayar Kantor dan dibayar didepansebelum kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan dilakukan;Bahwa untuk sistem biaya untuk penggeledahan ditanggung Negaranamun dalam kondisi terdesak kita boleh yang mengeluarkan dulu;Bahwa dalam hal melakukan penangkapan terhadap pelaku harusdisertai dengan surat perintah penangkapan kecuali tertangkap tangan;Bahwa apabila ditemukan barang bukti berupa dugaan Narkotika, makaterhadap barang bukti tersebut harus dibuatkan berita acara penyitaandan berita acara penyegelan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-07-2014 — Upload : 13-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 776 K/Pdt/2014
Tanggal 16 Juli 2014 — Dr. H. TAMPUBOLON, DKK VS EL. SIAHAAN, alias EDITH LAMRIA SIAHAAN
59 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Negara dapatberusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh hakim, danberkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, danmemerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yangditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akanpemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian danbunga.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 16-10-2014 — Putus : 02-04-2015 — Upload : 19-06-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 90/G/2014/PTUN-BDG
Tanggal 2 April 2015 — Euphemia Soemeni VS 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, 2. Enni Lestariati Tabrani
81 — 34
  • Tabrani Ismail(Suami Tergugat II Intervensi); ; (foto copy sesuaidengan foto copy) ;Bukti P 25: Foto copy Surat Perintah Penggeledahan /Penyegelan / Penyitaan / Penitipan, Nomor: Print29/F/F.2.1/03/2002, tanggal 4 Maret 2002, yangditerbitkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesiauntuk kepentingan penyidikan dalam kasus EXORIBalongan yang diduga dilakukan oleh DR. Ir.
Pengadilan PA PURWOKERTO Perdata Agama
Register : 23-05-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 15-05-2019
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 1171/Pdt.G/2016/PA.Pwt
Tanggal 30 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 0
  • I, kejadian ini dinyatakananak kos dengan surat pernyataan yang ditandatangani anak kos,penyegelan dan penggembokan rumah kos dan somasi terhadapTermohon yang berisi bahwa Termohon diduga menguasai sertifikat hakmilik atas nama Suroso dan diharap mengembalikan Sertifikat Hak MilikNo. 00718 kepada Hj. Rukiyah yang dikirim dari kantor advokat TimoteusPrayitnoutomo, S.H & Partners atas nama ibu Pemohon tanggal 5 Agustus2016 (Surat terlampir).f.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 01-02-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 22-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 P/HUM/2016
Tanggal 21 April 2016 — HARYANTO VS 1. BUPATI KUDUS., 2. DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN KUDUS;
94 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kudus telahmelakukan upaya penegakan hukum preventive non yustisionil berupapenutupan/penyegelan bilikbilik Karaoke (1.6) dan Penyidik PegawaiNegeri Sipil (PPNS) Pemerintan Kab. Kudus juga telah melakukanpenyidikan atas pelanggaran tersebut dan disidangkan di PengadilanNegeri Kudus. (T. 7)Bahwa untuk mengakomodir aspirasi masyarakat Kabupaten Kudus danmeningkatkan format hukum dari Peraturan Bupati Kudus menjadiPeraturan Daerah, DPRD Kab.