Ditemukan 1178 data
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
RUSTAM
170 — 106
Namun, sampai berakhirnya pelaksanaanAudit, Kepala Desa tidak dapat memberikan penjelasan dan bukti pendukungyang sah terkait penggunaan dana ini sebagaimana ketentuan yang telah diaturdalam Peraturan Bupati Konawe Nomor 7 Tahun 2017 Tanggal 15 Februari 2017Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desadi Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017Pasal 8 ayat(1) : Setiap pengeluaran belanja atas bebanAPBDesa harus didukung dengan buktiyang lengkap dan sah.Bahwa untuk realisasi
Desember 2018;Salinan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor02313/SPM/DANA.DESA/PPKD/2018 tangsal 14 Desember 2018Salinan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe, Rekomendasi Hasil EvaluasiAPBDeS Nomor 410/1206/APBDes/2018 tanggal 17 Desember 2018Salinan APBDes Ta. 2018 Desa Lasada;SK Bupati Konawe Tentang Pengangkatan Kades Lasada (RUSTAM)Peraturan Bupati Nomor : 7 tahun 2017 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Februari2017 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desadi
Kabupaten Konawe tahun anggaran 2017.Peraturan Bupati Nomor : 4 tahun 2018 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Februari2018 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desadi Kabupaten Konawe tahun anggaran 2018.Salinan Dokumen APBDes Ta.2017Salinan Dokumen APBDes Ta. 2018Salinan SPJ Kegiatan Pencairan Ta. 2017 Tahap (60%)Salinan SPJ Kegiatan Pencairan Ta. 2018 Tahap (20%) Tahap II (40%)Salinan Design (gambar) RAB kegiatan Ta. 2017Design rencana pekerjaan peningakatan jaln usaha
AHMAD WAHIB
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN PATI
Intervensi:
ZAENAL ARIFIN
327 — 337
Pasal 37 ayat (3) huruf a s/d.huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun2016 Tentang Badan permusyawaratan Desa denganmekanisme sebagai berikut :(1) Mekanisme musyawarah Badan PermusyawaratanDesa sebagai berikut :a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desadi pimpin oleh pimpinan Badan PermusyawaratanDesa;b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desadinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit2/3.
menyampaikanvisi dan misinya terkait pembuatan fasilitas lapangan bola voli, kKemudianpanitia menanggapi bahwa program pembuatan lapongan bola voli telahdianggarkan dalam APBDesa sebelumnya; Bahwa yang hadir dalam acara penyampaian visi dan misi para calonKepala Desa pada Pilkades Desa Tawangrejo adalah Pak Nor Kholis(Ketua panitia), Pak Carik, Calon Kepala Desa, warga, dan tim sukses;Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 81 dari 120 Bahwa dalam proses penyampaian visi dan misi para calon Kepala Desadi
92 — 36
Asnan sudah 8hari, Terdakwa bertanya lagi Sudah ijin Desadi jawab Belum, kemudian Sdr. Asnan Terdakwamarahi karena belum lapor ke Desa, setelah itu) KTPSdr. Asnan Terdakwa kembalikan.5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Asnanuntuk lari dengan Terdakwa hitung, pada saathitungan pertama Sdr. Asnan sudah lari sekira 5sampai 7 meter, dan setelah hitungan ketigaTerdakwa memanggil Sdr. Asnan kembali dan Sadr.Asnan kembali berjalan menuju Terdakwa,selanjutnya Terdakwa mengingatkan Sdr.
RUDI KUSNADI
Tergugat:
Kuwu Gebang Kulon
144 — 78
Bukti P2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Nomor: 141/Kep.2518Pemdes/2018, tentang Penetapan Nomor Registrasi Perangkat Desa di 132 Desadi Kabupaten Cirebon, NRPD: 320930200700008, atasnama Rudi Kusnadi; Halaman 30 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.3. Bukti P34. Bukti P45. Bukti P56. Bukti P67. Bukti P78. Bukti P89. Bukti P910.
RICHARD C.B. LAWALATA, SH
Terdakwa:
CHORNENLES YOPY FENETIRUMA alias YOPY
112 — 45
diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan Surat DakwaanNomor Register Perkara: PDS01/T.1.13/Ft.1/04/2017, tertanggal 03 April 2017, sebagai berikut:Bahwa ia Terdakwa CHORNENLES YOPY FENETIRUMA alias YOPY,diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan SK Bupati SorongNomor : 821.1/148/2006 Tentang Pegawai Negeri Sipil selaku Staf DinasPerhubungan Kabupaten Sorong pada Seksi Angkutan Darat dengan tugassehari ~ hari melaksanakan pengurusan izin trayek untuk mobil angkutan desadi
146 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
hurufyang tidak bisa membaca dan menulis, termasuk menggunakancap jempol kalau menanda tangani suratsurat.Bahwa saksi juga mengetahui H.Nasir Bin Usman Buta Huruf dandalam KTP mennggunakan cap jempul dan setiap ada suratdibacakan oleh anak anaknya.Bahwa saksi mengetahui pada saat H Nasir Bin Usman meninggalTahun 1998 usianya saat itu sekitar 80 Tahun.Saksi2 : an.Suma Sanjaya.HS (disumpah)Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi sampai saat ini masih bekerja selaku perangkat desadi
53 — 21
Put.No. 185/Pid.B/2012/PN.Dgl.e Bahwa yang saksi tahu adalah adanya demonstrasi yang dilakukan oleh warga desadi Kec.
80 — 50
menindaklanjuti pelanggaran pilkades dengan membuatberita acara temuan atas pelanggaran pilkades yang ditandatangani oleh Penggugat,Calon Kepala Desa no. 2 dan 3 disaksikan oleh Ketua Panitia 11, Ketua BPD danTim dari Muspika, akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan dan BPD tetapmengeluarkan surat nomor 03/BPD/2012 yang ditandatangi Wakil BPD, sehinggahal tersebut bertentangan dengan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Bupati KarawangNomor 94 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desadi
Terbanding/Tergugat I : RAMLI SIMBOLON
Terbanding/Tergugat II : MISDELINA SIMBOLON
Terbanding/Tergugat III : HERLINCE SIMBOLON
59 — 38
Bahwa perihal Penggugat mulai mengklaim tanahobjek perkara tersebut mulai terjadi sejak Penggugat menjadi Kepala Desadi daerah tanah objek perkara.Bahwa jika berbicara perkara warisan adalah lebih tepat itu terjadi antaraTergugat Il dengan keturunan bapak uda/paman kandung saya AlfaredSimbolon dan bukan dengan Penggugat. Hal ini pernah terjadi antara alm.Jawakil Simbolon (Ayah kandung saya) dengan Alm.
Bahwa perihal Penggugat mulai mengklaim tanahobjek perkara tersebut mulai terjadi sejak Penggugat menjadi Kepala Desadi daerah tanah objek perkara.Bahwa jika berbicara perkara warisan adalah lebih tepat itu terjadi antaraTergugat Ill dengan keturunan bapak uda/paman kandung saya AlfaredSimbolon dan bukan dengan Penggugat. Hal ini pernah terjadi antara alm.Jawakil Simbolon (Ayah kandung saya) dengan Alm.
86 — 36
pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak memiliki hartayang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti diganti dengan pidanaselama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan kurungan.Membayar Denda sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) subsidiairselama 6 (enam) bulan kurungan.Menyatakan barang bukti berupa :Halaman 2 dari 175 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2019/PN Bdg1. 1 Bundel dokumen proses pencairan anggaran Rp.15.000.000, (limabelas juta rupiah) untuk tambahan penghasilan aparatur pemerintah desadi
Keuangan yang Diterima oleh Desa, PeraturanDaerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa Pasal 25ayat (2) huruf c mengenai Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa, Pasal30 Peraturan Bupati Sukabumi No. 9 Tahun 2016 tentang Pengalokasiandan Pengelola Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Non PBB danRetribusi yang bersumber dari APBD Kab Sukabumi, Peraturan BupatiSukabumi Nomor 58 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian danPertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desadi
Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa Pasal 25ayat (2) huruf c mengenai Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa, PasalHalaman 63 dari 175 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2019/PN Bdg30 Peraturan Bupati Sukabumi No. 9 Tahun 2016 tentang Pengalokasiandan Pengelola Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Non PBB danRetribusi yang bersumber dari APBD Kab Sukabumi, Peraturan BupatiSukabumi Nomor 58 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian danPertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desadi
32 — 4
Saksi ALPEN PURBA alias UNA PURBA;e Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidikdalam perkara terdakwa dan keterangan saksidihadapan Penyidik tersebut adalah benar;e Bahwa terdakwa adalah Kepala Desa atau PanguluNagori Dolok Merawa Kecamatan Silau KaheanKabupaten Simalungun dan satusatunya Kepala Desadi Kecamatan Silau Kahean yang dapat menerbitkanSurat Keterangan Asal Usul (SKAU);e Bahwa sekitar bulan Juni 2009, ANDRI GULTOM bersamadengan supirnya yang bernama LASROTUA SIBAGARIANGdatang menemui
Robinson Pardomuan, S.H.
Terdakwa:
JEMI OKTA SUHARDI SELAN Anak AGUSTINUS SELAN
132 — 53
Tupat anak Sidon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayangdan seluruh keterangan yang disampaikan adalah benar;Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarketerangannya sehubungan dengan telah diamankannya Terdakwaterkait dugaan pungutan biaya pembuatan SKU; Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desadi Desa Karya Bhakti; Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Adat Desa Karya Bhakti
Syamsul Bahri
Tergugat:
Bupati Ogan Komering Ulu Timur
156 — 63
.,: Saksi menjelaskan tinggal di Pandan Agung sejak lahir sampaisekarang ; Saksi menerangkan sebelumnya pernah ikut pemilihan Kepala Desadi Pandan Agung; Saksi menjelaskan pernah ikut pemilinan Bupati di Pandan Agung tahun2020; Saksi menerangkan saat pemilihan Bupati mendapat surat Undangan ;Halaman 27 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLGSaksi menjelaskan tidak ikut dalam pemilinan Kepala Desa karena tidakdapat surat undangan;Saksi menerangkan dalam keluarga ada dua orang yang tidakmendapat surat Undangan
MAHAR DEKUI
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA TUMBANG KAJAMEI KECAMATAN BUKIT RAYA KABUPATEN KATINGAN
188 — 255
Mengumumkan namanama calon yang berhak dipilih;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pasal tersebut di atas, dikaitkandengan penerbitan Keputusan objek sengketa, maka Pengadilan berpendapat,Tergugat sebagai Panitia Pemilihan yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desadi Desa Tumbang Kajamei periode Tahun 2019 sd 2025 mempunyaikewenangan secara atributif untuk melakukan penjaringan dan penyaringanHalaman 50 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLKbakal calon serta melakukan penelitian administrasi
MUFIDZ
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA CIHERANG, KECAMATAN PICUNG, KABUPATEN PANDEGLANG
143 — 76
Keputusan yang menjadi objeksengketa walaupun tidak disampaikan kepada Penggugat secara langsung,Halaman 20 dari 56 halaman Putusan Nomor: 62/G/2021/PTUN.SRG.14.namun keputusan tersebut telah diumumkan pada tanggal 30 Juni 2021oleh panitia kecamatan dan pada tanggal 02 Juli 2021 oleh panitia desayang bertempat di sekretariat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 41ayat 7 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desadi
68 — 28
Saksi DAHLAN EFENDI.Bahwa Saksi tinggal di Sorong sejak tahun 1971 sampai dengantahun 2007 ;Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala desadi Sorong sejaktahun 1983 sampai dengan tahun 1998 ;Bahwa saksi tidak mengetahui dengan masalah yang terjadi diSorong diatas tahun 2007 ;Bahwa setahu saksi PT.Bagus Jaya Abadi pada awalpensertifikatan atas nama Ir.Frengky Thenu dan sekarangdialinkan atas nama siapa saksi tidak tahu ;Bahwa saksi tahu pelepasan tanah adat untuk PT.Bagus JayaAbadi yang melepaskan adalah
ASFIAUL KHUSAINI
Tergugat:
KEPALA DESA NANGGUNGAN, KECAMATAN KAYEN KIDUL KABUPATEN KEDIRI
Intervensi:
FITRA SANDI ANVALA
103 — 63
Hal ini Tidak benar karena terkait Standart operasional prosedur sudah dibuatdan diatur secara jelas didalam PP 43/2014 tentang Pelaksanaan UU Desa JoPermendagri 83/2015 tentang Perangkat Desa JoPerda No. 5 tahun 2017tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Kediri.Dan didalam seluruh tahapan proses penjaringan dan pengangkatan perangkat desadi Desa Nanggungan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.Bahwa dalil penggugat didalam posita
Aris Sutikno
Tergugat:
Bupati Ogan Komering Ulu Timur
185 — 67
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara KesatuanRepublik Indonesia oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakimmenolak dalil Penggugat pada angka 6 karena surat Direktorat JenderalBina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor140/6025/BPD Tanggal 17 Oktober 2018 tersebut bukan peraturanperundangundangan yang wajib dan mengikat untuk dipatuhi dan ditaatiapalagi sebagai yurisprudensi dalam pelaksanaan pemilinan kepala desadi
1.DANIEL SUKEMI
2.SISWANTO
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Cq Pemerintah Kabupaten Cilacap Cq Pemerintah Kecamatan Binangun Cq Pemerintah Desa Kemojing,
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Agraria Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Jawa Tengah Cq Kantor Badan Pertanahan Cilacap BPN
101 — 19
Kemojing;Bahwa pada saat menjabat Sekertaris Desa saksi pegang buku Leter Cuntuk pertanahan, buku anggaran Desa dan catatan perpindahanpenduduk;Bahwa pada Tahun buku Reterfisi adalah buku pengumpulan tanahtanah Desa tahun 1927;Bahwa di dalam buku Reterfisi ada tanah milik San Rakim;Bahwa bukti secara pribadi tidak ada, tetapi semuanya tersimpan dikantor Desa;Bahwa pada saat saksi pensiun pernah mendengar ada sengketatanahnya San Rakim;Bahwa sengketa antara keturunan San Rakim dengan pemerintah Desadi
73 — 44
Bahwa bukti TERBANDING/TERGUGAT T 7 (photo copy) dan T8 (photo copy) berkenaan dengan rekapitulasi ganti rugi lahan desadi areal TERBANDING/TERGUGAT, terlihat jelas daritulisan atauketikan serta pemikiran TERBANDING/TERGUGAT sudah busungdada, TERBANDING/TERGUGAT tidak = sadar, bahwaTERBANDING/TERGUGAT telah menumpang hidup dari lahanmilik keluarga PEMBANDING/PENGGUGAT dan dari LahanMasyarakat Desa Talang SawahseharusnyaPEMBANDING/TERGUGAT menyadari apa yang telah merekamakan/minum dengan cara mengambil