laporan tahunan kepada RUPS untuk memperolehpengesahan dan kepada DPRD sebagai laporan;Halaman 7 dari 115 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2021/PN Bgl3.

MMS kepada RUPS, serta tidak pernahmengirimkan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca danperhitungan laba/rugi kepada RUPS untuk dilakukan audit oleh akuntanpublik;Bahwa Para Terdakwa tidak pernah membentuk pengawasan internaluntuk mengawasi kegiatan usaha PT.

MMS yang berada di Teluk Rumbia Kabupaten Mukomuko dan saksitidak pernah diajak oleh Para terdakwa selaku Direksi untuk mengadakanRapat Direksi atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidakpernah mengesahkan laporan keuangan di RUPS;Bahwa, Para Terdakwa tidak pernahn membuat rencana bisnis danrencana anggaran tahunan PT.

MMS;Menimbang, bahwa Para Terdakwa tanpa meminta persetujuan terlebihdahulu kepada RUPS meminjamkan uang Kas PT.

MMS dengan tidakmengindahkan peraturan perundangundangan yang berlaku; hal initerlihat para terdakwa tidak menyusun rencana kerja dan rencanaanggaran, tidak melakukan RUPS, tidak melaporkan kegiatan usahayang dilakukan dalam mengelola PT. MMS kepada RUPS danmenggunakan uang Kas PT. MMS untuk kepentingan pribadi tanpaseijin RUPS.3) Tidak mengindahkan pembatasan tugas dan wewenang sebagai DireksiPT.

MJS dalam Akta Perjanjian No.14/2005 denganTergugat2, TIDAK MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI RAPATUMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PT.

Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak laindalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.Sehingga berdasarkan penjelasan Pasal Pasal diatas, dapat disimpulkanbilamana Direksi suatu Perseroan mengadakan suatu Perjanjian pengalihanharta kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang seluruh atausebagian besar kekayaan Perseroan kepada pihak lainya yang memiliki itikadbaik tanpa adanya keputusan RUPS terlebih dahulu, tidak

Bahwa Tergugat dengan Tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat padahalaman 6 point 10 yang menyatakan Perjanjian 14/2005 tidak mengikatPerseroan diakrenakan tidak adanya Persetujauan RUPS;2.

dan nyata dalam gugatanya pernahdilakukan RUPS LB sebelumnya pada tahun 2014 namun tidak adakeberatan akan adanya perjanjian;Bahwa Sebelumnya Tergugat II jelaskan terdapat keanehan kejanggalandan akal akalan Para Penggugat pula dengan Tergugat dalam rups lbuntuk lari dari kewajiban hukumnya untuk melakukan pemenuhanpelaksanaan perjanjian akta no 14/2005.Berikut Tergugat II uraikan keanehan kejanggalan dan akal akalan ParaPenggugat dan Tergugat untuk lari dari kewajibanya sebagai berikut:a.

Bahwa Kemudian RUPS LB tentang keberatan adanya perjanjianjian barudilaksanakan setelah serangkaian tindakan Tergugat II meminta haknya yangbelum diberikan secara tuntas dalam akta perjanjian 14/2005.5.

Bahwa Tergugat tidak membenarkan dan tidak mengakui DalilPenggugat angka 3 sebab selaku Komisaris Perseroan Tergugattidak pernah diundang untuk RUPS LUAR BIASA membahas danHalaman 6 dari 20 halaman Putusan Perdata No. 94/Pdt.G/2020/PN.Tpgmenetapkan perubahan alamat tempat kedudukan PT.

Urusan pribadi dan keinginankembali ke negara asal tidaklah memberi keabsahan untukmengajukan Gugatan pembubaran Perseroan Terbatas kePengadilan Negeri dengan menyimpangi ketentuan pembubaranPerseroan yang wewenangnya ada RUPS sebagai OrganPerseroan;DALAM REKONVENSI:1.

Bahwa Komisaris perseroan sesuai ketentuan pasal 114 UUPTmengawasi bagaimana Perseroan dijalankan, berwenangmenerima dan meminta Laporan keuangan tahunan Perseroanuntuk dibagas dan disahkan pada RUPS tahunan terkait Laporankeuangan tahunan Perseroan.3. Bahwa sampai saat ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensitidak pernah membuat Laporan keuangan tahunan Perseroan dantidak pernah mengadakan RUPS untuk itu.

Komisaris Perseroantelah dua kali menggunakan wewenang meminta TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi membuat Laporan keuangantahunan dan mengadakan RUPS membahas Laporan keuangantahunan tersebut namun tidak diindahkan olehnya.

Bahwa secara sewenangwenang ternyata TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan RUPS LUARBIASA membahas dan menetapkan perubahan alamat tempatkedudukan PT.

Pardede kembali mengajukanpermintaan RUPSLB kepada Dewan Komisaris dengan surat Nomor002/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013, permohonan mana sesuaidengan Pasal 79 ayat (6) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5).a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub.

Jika hendakmenyampaikan kronologis, semestinya Penggugat menceritakanmengenai RUPS LB PT. Hotel Danau Toba Internasional yangdiselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2014, bukan RUPS LB tanggal 09Desember 2013;Bahwa di dalam surat gugatan halaman 2 angka 1 Penggugatmenyatakan sebagai Presiden Komisaris PT.

Bahwa pengangkatan, penggantian, dan pemberhentiananggota Direksi dan Dewan Komisaris adalahkewenangan penuh dari Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal94 ayat (1) dan (5) dan Pasal 111 ayat (1) dan 5 UUPT;Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan:" ayat (1): anggota Direksi diangkat oleh RUPS;" ayat (5): Keputusan RUPS mengenai pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksijuga menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan

HDTI adalah kewenanganpenuh dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT. HDTI. Artinya sejak diputuskan oleh RUPS, makakeputusann Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT. HDTI tanggal 26 Juli 2014 yang tertuang dalamAkta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT. HDTI, Nomor 96, yang dibuat dihadapan Mauliddin Shati, S.H., Notaris di Medan, telahmengikat dan menimbulkan akibat hukum bagi parapihak.

Putusan Nomor 482 K/TUN/2015Usaha Negara (beschikking), karena tidak dianggap menimbulkanakibat hukum;Bahwa pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksidan Dewan Komisaris adalah kewenangan penuh dari Rapat UmumPemegang Saham (RUPS)sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 94 ayat(1) dan (5) dan Pasal 111 ayat (1) dan 5 UUPT;Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT) menyebutkan:" ayat (1): anggota Direksi diangkat oleh RUPS;" ayat (5): Keputusan RUPS mengenai

BCG atau sebesar Rp57.500.000,00;Pada tanggal 20 April 2006 dilaksanakan RUPS dengan alasanPT.BCG tidak memiliki tempat kerja dan gudang maka disetujui PT.BCGdilikuidasi/ dibubarkan, selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2006 sesuai AktaNotaris No. 06 diterbitkan Akta Pembubaran PT. BCG;Pada tanggal 1 Juni 2006 dilaksanakan RUPS Luar Biasa PT. BCG,dimana didalam Berita Acara RUPS yang dibuat didepan Notaris DrajatDarmadji, SH disebutkan Muh.

Putusan Nomor 132/PID/2020/PT.BTNBahwa pada saat dilaksanakan RUPS Luar Biasa tanggal 1 Juni 2006,Terdakwa SRI SURASTITI ikut mendampingi Ny.

BCG. pada tanggal 20 April 2006dilaksanakan RUPS dengan alasan PT.BCG tidak memiliki tempat kerjadan gudang maka disetujui PT.BCG dilikuidasi/ dibubarkan, selanjutnyaHalaman 6 dari 23. Putusan Nomor 132/PID/2020/PT.BTNpada tanggal 10 Mei 2006 sesuai Akta Notaris No. 06 diterbitkan AktaPembubaran PT. BCG. pada tanggal 1 Juni 2006 dilaksanakan RUPS LuarBiasa PT. BCG, dimana didalam Berita Acara RUPS yang dibuat didepanNotaris Drajat Darmadji, SH disebutkan Muh.

Bank BRI Percetakan negara.Sesuai Berita Acara RUPS, didepan Notaris Indrawati Patuh MulyadiIswan, SH dibuat Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 05 tanggal 29Juni 2007 antara Muhamad Subeno (mewakili PT. BCG) dengan ImeldaWangsaly terhadap bekas Hak Guna bangunan (HGB) No.37 Cimuncangseluas 830 M2 (pemindahan termasuk tanah dan bangunan) dengan biayapenggantian sebesar Rp.115.000.000,00Bahwa pada saat dilaksanakan RUPS Luar Biasa tanggal 1 Juni 2006,Terdakwa SRI SURASTITI ikut mendampingi Ny.

Yang hadir dalam RUPS tersebut diantaranya adalah Terdakwayang hadir mendampingi ahli waris pemegang saham atas nama Suyitnoyaitu isteri kedua Suyitno atau Ibu Terdakwa.

Metro Mini tanggal29 April 2000 No. 54 sebagaimana tersebut di atas, hanya dapat bertahansampai dengan tanggal 22 Agustus 2007 dengan alasan hukum bahwa RapatUmum Pemegang Saham Prioritas (RUPSP) dan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

Metro Mini yang baru hasil RUPS Luar Biasa, yangmana dalam Surat Pernyataan tersebut Para Pemegang Saham memintakepada Pengurus yang terpilih secara langsung dengan Akta Notaris 5354hasil RUPS tanggal 29 April 2000 untuk tetap melaksanakan tugas dantanggung jawabnya, maka dengan ini pengurus memberitahukan kepadaBapak/lbu/Pemilik/ Pengelola PT. Metro Mini di Jakarta, untuk sementara :1. Tidak membayar Management Fee ke kantor PT. Metro, atau petugaslapangan yang mengaku sebagai karyawan PT.

Metro Miniberdasarkan hasil pemilihan langsung dalam RUPS tanggal 29 April 2000yang dibuat dalam Akta Notaris No. 53 dan No. 54 (vide barang bukti JPUNo. Urut 3) adalah sebagai benar adanya, tidak ada yang palsu olehkarena memang benar Terdakwa adalah sebagai Direktur Utama hasilpemilinan berdasarkan RUPS tanggal 29 April 2000 Akta Notaris No. 53dan No. 54 tersebut ;5. Bahwa oleh karena itu pendapat dan pertimbangan hukum Judex Factiyang diuraikan dalam poin 1 di atas adalah :1.

Metro Mini adalah berdasarkan hasil RUPS tanggal 29 April2000 Akta Notaris No. 53 dan No. 54 dan ;2. Seandainya pun Judex Facti, menafsirkan jabatan Terdakwa sebagaiDirektur Utama PT. Metro Mini berdasarkan RUPS tanggal 29 April2000 Akta Notaris No. 53 dan No. 54 sebagai jabatan palsu/tidak benarquod non seharusnya Judex Facti tidak memasukkannya sebagai unsurdari Pasal 263 ayat (1) KUHP oleh karena unsur tersebut merupakanunsur dari Pasal 378 KUHP (Penipuan) ;6.

Metro Mini oleh karena selain pengurus berdasarkanSK tersebut karena tidak dipilin oleh RUPS melainkan hanya berdasarkanpenunjukan saja sehingga tidak mencerminkan aspirasi para pemegangsaham juga telah banyak yang kosong (ada yang meninggal dan ada yangtidak aktif lagi) ;. Bahwa karena TH. Panjitan beritikad buruk (bad faith) ingin tetapmenguasai kantor PT.

Bahwa menurut Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)untuk bertugas mengurus PT untuk kepentingan perseroan dansesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sesuai denganKebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalamUndangundang ini dan/atau anggaran dasar.4.

Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undangundang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hak yang dimiliki olehDireksi Perseroan Terbatas adalah hak atas gaji dantunjangan yang, besarnya ditetapkan oleb Keputusan RUPS.5. Bahwa mengacu pada Pasal 96 ayat (1) Undangundang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apakah Pemohon EvansWinata telah ada keputusan RUPS yang mengatur mengenai gaji dantunjangan Pemohon ??6.

Bahwa tanpa didasari adanya Keputusan RUPS tentang gaji dantunjangan Pemohon, maka Pernohon tidak dapat menuntut gaji dantunjangan kepada Termohon, karena Direksi berhak atas gaji dantunjangan sebagaimana diatur dalam RUPS.7.

demikian bukan merupakan tanggal jatun tempo kapan Termohondinyatakan tidak dapat membayar utangnya / pinjamannya ;Menimbang, bahwa terhadap Pemohon EVANS WINATA, oleh Termohon,telah secara tegas ditolak , dengan alasan alasan : Bahwa Direksi tidak dapat dikategorikan sebagai Pekerja, melainkantermasuk sebagai Pengusaha ( pasal 1 angka 3 dan pasal 1 angka 5 UU No13 Th 2003 )Halaman 12 dari 21 Putusan Perk No. 07/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga Smg.Bahwa Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

) , untukbertugas mengurus PT, untuk kepentingan perseroan sesuai dengankebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang undang ini dan atau anggaran dasar ( pasal 84 ayat (1) jo pasal 92 ayat(1) dan (2) UU No: 40 Th 2007 ) ;Bahwa Hak yang dimiliki oleh Direksi Perseroan Terbatas , adalah hak atasgaji dan tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh Keputusan RUPS ( pasal96 ayat (1) UU No: 40 Th 2007 ) ;Bahwa Reimburse yang diklaim oleh Pemohon EVANT WINATA kepadaTermohon, perlu

Bahwa Pihak Tergugat secara bersamasama dengan pihak Penggugatmenyatakan bersedia dan dalam waktu secepatnya setelah perdamaian inimelakukan RUPS yang dihadiri olen Penggugat sebagai Pemegang Sahamsebesar 72% Eks Hong Hai International Corporation pada Tergugat,Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 134/Pdt.G/2021/PN BitBeserta dengan Pemegang Saham lainnya sebesar 28% yang bersediauntuk hadir, RUPS mana yang akan memutuskan mengenai saham 72%eks Asing yang akan dirubah menjadi saham Indonesia karena

statuskewarganegaraan Pemiliknya yaitu Penggugat yang berkewarganegaraanIndonesia, juga RUPS mana yang akan membahas dan memutuskanmengenai penunjukkan dan pengangkatan orangorang pada jabatanjabatan dalam struktur Tergugat (PT.Indo Hong Hai Internationa), pun RUPSyang akan melahirkan akta Perubahan Anggaran Dasar Tergugat (PT.IndoHong Hai International), yakni Akta Perubahan terhadap Akta PerubahanAnggaran Dasar PT.Indo Hong Hai International tanggal 25 September1995, Nomor : 119, kemudian beserta

., Notaris diJakarta (Akta Pendirian) sebagaimana termuat dalam Tambahan BeritaNegara Nomor 319 Tanggal 13/7 1971 Nomor 56 (Bukti P2), dan yangtelah beberapa kali diubah yang mana perubahan terakhir denganKeputusan RUPS 2014. Pemohon terdaftar dalam Tanda Daftar Perseroandengan Nomor 30.06.1.51.07616 yang berlaku hingga tanggal 29 Agustus2017 (Bukti P3);Halaman? dari 31 hal. Put. Nomor 459 K/Padt.SusPailit/20152.

Dengan lampaunya kurunwaktu tersebut,anggota Direksi yang bersangkutan berhenti darijabatannya tanpamemerlukan persetujuan RUPS".Halaman14 dari 31 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt.SusPailit/20155.

Dengan demikian, Judex FactiPengadilan Niaga Jakarta telah salah menerapkan hukum karena telahmengabaikan kewenangan Pemohon Kasasi sebagai komisaris PTMandala Airlines dalam melakukan pengurusan PT Mandala Airlinespada saat Paul Rombeek mengundurkan diri dan sampai adanyakeputusan pengangkatan direksi baru dalam RUPS.

Nomor 459 K/Pdt.SusPailit/201510.11.11 Agustus 2014 tentang kesepakatan RUPS PT Mandala Airlinesdimana dalam bukti P1 tersebut selaku direktur diberi kewenanganpenuh untuk mengajukan permohonan pailitterhadap diri sendiri ataupihak lain yang ditunjuk oleh direksi perseroan;Menimbang, bahwa oleh karena Mohammad Zaky Achtar, S.H. M.H.,seorang Advokat yang tergabung dalam Jakarta Legal Group, danpermohonan pailit didaftarkan di PN.

Niaga Jakarta Pusat tertanggal 09Desember 2014 serta Surat Kuasa dari Paul Rombeek selaku direkturPTMandala Airlines ditandatangani tertanggal 06 November 2014 makauntuk mencabut surat kuasa harus berasal dari orang yang memberikuasa atau harus melalui RUPS yang benar jika sekiranya PemohonKeberatan mendalilkan Paul Rombeek sebagai direktur telahmengundurkan diri;Menimbang, bahwa fakta dipersidangan tidak ada surat bukti berupaRUPS yang baru yang dapat melemahkan RUPS Akta Nomor 24 tanggal11 Agustus

Di dalamhalaman 3 akte ini, Tergugat II mencantumkan bahwa para pemegang sahamTergugat I telah mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum PemegangSaham (selanjutnya disingkat RUPS) sebagaimana Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham Tergugat I tanggal 20 Februari 2003 yang dibuat di bawahtal gan5 222 non nnnnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn neces8.

oleh Tergugat II dengan Tergugat IVyang merupakan sebuah perseroan, maka kepada Tergugat IV juga berlakuketentuan Pasal 103 ayat (3) Undangundang nomor tahun 1995 tentang PerseroanTerbatas, yaitu adanya persetujuan RUPS perseroan yang diambil alih dan RUPSperseroan yang mengambil alih.

Dengan demikian, di dalam jual beli sahamTergugat II juga diperlukan RUPS dari Tergugat I dan Tergugat IV;Hal. 5 dari hal 25 Putusan perdata No.53/Pdt.G/2012.PN.PDG.12.13.14.Bahwa di dalam Akte nomor 37 tanggal 8 April 2003 yang dibuat oleh Tergugat IIItidak disebutkan adanya persetujuan RUPS Tergugat I dan Tergugat IV di dalamjual beli saham Tergugat II kepada Tergugat IV tersebut, sehingga dengandemikian selain melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undangundang nomor 1tahun 1995 tentang Perseroan

Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1)Undangundang nomor tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, perubahanAnggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.

Suryamas Abadi tersebut adalah pernyataan tertulis yang secara sah telahmenunjukkan bahwa pengambilan keputusan untuk menyetujui penjualan saham milikTergugat II kepada Tergugat IV telah dilakukan tanpa melalui mekanisme Rapat UmumPemegang Saham/RUPS.

Bali Rich Mandiri; Bahwa saksi tidak pernah menerima panggilan baik dalam bentuk suratelektronik maupun surat lainnya terkait RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)PT. Bali Rich Mandiri tanggal 21 Desember 2015; bahwa saksi tidak pernah menghadiri RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)PT.

saksi, dari situ Saksi barumengetahui dan mendapatkan Berita Acara RUPS PT.

), saksi tidak pernah menghadiri RUPS serta menandatangani BeritaAcara RUPS PT.

Bali Rich Mandiri tanggal 21 Desember 2015;Menimbang, bahwa bedasarkan keterangan saksi DJ Haryanto bahwasaksi tidak pernah menerima panggilan atau undangan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), saksi tidak pernah menghadiri RUPS serta menandatanganiBerita Acara RUPS PT.

Bali Rich Mandiri tanggal 21 Desember 2015tidak pernah terjadi maka telah nyata bahwa isi dari Berita Acara RUPS tersebutmemuat keteranganketerangan yang tidak benar;Menimbang, bahwa Berita Acara RUPS PT.

Bahwa sesuai dengan Akta Notaris Pujiastuti Pangestu,SH No. 32 tanggal 17 Januari 2004 tentang pernyataanKeputusan Rapat PT ANUGERAH INDAH yangdiselenggarakan dalam RUPS PT. ANUGERAH INDAH padatanggal 12 Januari 2004 dikatakan dalam rapat telahdiambil keputusan dengan sah yaitua. Penjualan seluruh saham milik tuan KHO ENGSIANG ;b. Pengeluaran 1.000, (seribu) saham dalamsimpanan perseroan yang ditawarkan untukdiambil oleh para pemegang saham perseroan =;c.

No. 32tanggal 17 Januari 2004 tentang Pernyataan KeputusanRapat PT ANUGERAH INDAH hasil RUPS PT. ANUGERAHINDAH tanggal 12 Januari 2004 telahdiberitahukan kepada Departemen Kehakiman dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal4 Administrasi Hukum Umum. Hal itu sesualdengan surat dari Zulkarnain Yunus SH.MH tertanggal 29Januari 2004 No.

yang bertindak atasnama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,surat mana ditujukan kepada Notaris/PPAT PUJIASTUTIPANGESTU,SH ( Vide bukti P2 ) ;Bahwa, sebagai tindak lebih lanjut dari pengalihansaham milik Tergugat I kepada Penggugat, dilakukanjual beli saham di hadapan Notaris Pujiastuti PengestuSH hal itu sesuai dengan akta Notaris PujiastutiPangestu) SH, No. 33 tanggal 17 Januari 2004 ( Videbukti P3);Bahwa, sesuai dengan Keputusan RUPS

Menyatakan bahwa RUPS ( Rapat Umum PemegangSaham ) PT. Anugerah Indah yang dilaksanakanpada tanggal 12 Januari 2004 yang dituangkan dalamakta Notaris Pujiastuti Pangestu,SH. No. 32tanggal, 17 januari 2004 adalah sah dan berhargaserta mempunyai kekuatan hukum ;3. Menyatakan..........3. Menyatakan bahwa akta Notaris Pujiastuti PangestuSH No. 33 tanggal 17 Januari 2004 yang berupa jualbeli saham antara Penggugat dengan Tergugat Isebagai sah dan berharga serta mempunyai kekuatanhukum ;4.

Menghadiri dan mengeluarkan suaradalam RUPS ;b. Menerima pembayaran dividen dansisa kekayaan hasil likuidasiC. Menjalankan hak lainnya berdasarkanUndangundang ini ;2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlakusetelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas namapemiliknya ;3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adan huruf c tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentusebagaimana ditetapkan dalam Undangundang ini4.

Pasal 8 ayat (1) Rapat Umum Pemegang Saham baik RUPSTahunan maupun RUPS lainnya atau RUPS Luar biasa ;ii. Pasal 9 ayat 2 mendapat panggilan atau undangan RUPS ;ili. Pasal 10 untuk hadir dan punya hak suara serta turut dalampengambilan pada RUPS Perseroan ;iv.

Pasal 71 smpai Pasal 73 UU Nomor 40 Tahun 2007 ;Pasal 71;Halaman 4 Putusan .No.200/Pdt/2020/PT.DKI.1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihanuntuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1)diputuskan oleh RUPS ;2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepadapemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalamaRUPS ;3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan

interim yang telah dibagikan harusdikembalikan oleh oemeganga saham kepada Perseroan ;6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secaratanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang sahamtidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud padaayat (5) ;Pasal 73 ;1) Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejaktanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau dimasukkankedalam cadangan khusus ;Halaman 5 Putusan .No.200/Pdt/2020/PT.DKI.6.2) RUPS

pemegang salah satu sahamtidak pernah menerima bagian pembayaran deviden Perseroan Tergugat sebagaimana mestinya dan seharusnya yang menjadi bagian dan hakPenggugat sebagaimana ditentukan dalam Undangundang PerseroanTerbatas maupun Anggaran Dasar Perseroan dikarenakan antara lainTergugat Il sebagai Pengurus Tergugat yaitu Direktur Utama Perseroantidak melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai yang ditentukan dalamUndangundang Perseroan Terbatas maupun Anggaran Dasar Perseroanyakni tidak mengadakan RUPS

,tertanggal 11 Desember 2012 telah salah dan keliru dalam memaknaiRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karena PT.

JASARI samasekali tidak pernah melakukan RUPS untuk melakukan pembeliandan pemasukan aset ( inbreng) terhadap harta bersama (harta gonogini) milik Turut Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi, apalagiPemohon Kasasi merupakan salah satu Pemegang saham di PT.JASARI sama sekali tidak pernah diundang dan mengikuti ataupunmenghadiri RUPS untuk permasalahan aset tersebut;Bahwa secara umum, menurut Pasal 1 angka 4 Undang UndangNomor 40 Tahun 2007, RUPS sebagai Organ Perseroan, mempunyaiwewenang yang tidak diberikan

Kelll, (Jakarta : SinarGrafika, 2011), hal. 306307);Bahwa kemudian kewenangan RUPS tersebut, dikemukakan ulanglagi pada Pasal 75 ayat (1) yang berbunyi:"RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksiatau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undangundang ini dan/atau anggaran dasar;Bahwa oleh karena itu, secara umum, kewenangan apa saja yangtidak diberikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menjadikewenangan RUPS, maka, dapat dikatakan RUPS merupakan organtertinggi

JASARI atau Pemegang saham lainnya(dalam hal ini adalah Pemohon Kasasi);Bahwa dalam hal persetujuan untuk melakukan RUPS dalam mataacara Rencana Kerja Tahunan PT. JASARI, Pemohon Kasasi dalamhal ini, tidak pernah menandatangani suatu dokumen apapun terkaitRencana Kerja Tahunan tersebut, oleh karena itu. Rapat UmumPemegang saham (RUPS) PT.

) karena setiap tindak tanduk perusahaanharuslah berdasarkan RUPS;Bahwa ternyata Direktur Utama PT.

Tutup Buku tahun 2007,RUPS tanggal 30 Juni 2008, Devidenyang harus setor deviden Rp 1.697.739.868,00,disetor lunaspada tahun 2008;2. Tutup Buku tahun 2008,RUPS tanggal 25 Juni 2009, devidenyang harus disetorkan Rp 1.643.284.000,00 disetor lunas padatahun 2009;3.

RUPS PT RBSJ Nomor 35Tanggal 18 Februari 2008, yang dibuat Notaris H.

Tutup Buku tahun 2007, RUPS tanggal 30 Juni 2008,Deviden yang harus setor deviden Rp 1.697.739.868,00,disetor lunas pada tahun 2008;2. Tutup Buku tahun 2008, RUPS tanggal 25 Juni 2009, devidenyang harus disetorkan Rp 1.643.284.000,00 disetor lunaspada tahun 2009;3.

Tutup Buku tahun 2008, RUPS tanggal 25 Juni 2009,kemudian dibuat Akta Notariil Nomor 67 tanggal 13 Agustus2009, yang dibuat dinadapan Notaris He MUCHAMAD AL>~o7Qa0c125HILAL, SH, MKn, di Rembang, pada RUPS tersebut saya ikut,tetapi tidak punya hak suara;2.

Bahwa kedua orang mantan Direksi tersebut point 1, melalui RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus2012, masingmasing yaitu: Sdr. Anang Arief Sudiro, SE/ Penggugat diberhentikan dari Jabatan Direktur Utama ( dengan masa kerja 6 tahun6 bulan) sedangkan Sdri. Sri Mulyani, SIP/ Penggugat II diberhentikandari Jabatan Direktur (dengan masa kerja 8 tahun 3. Bahwa kedua orang Direksi tersebut, masingmasing yaitu: Sdr. AnangArief Sudiro, SE/ Penggugat dan Sdri.

Bahwa setelah melalui pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang dibentukPemegang saham, maka pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012diselenggarakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan telahdiputuskan untuk memberhentikan Direksi. Dalam RUPS tersebutdisebutkan, bahwa kepada kedua orang (mantan) Direksi akandiberikan THR dan Pesangon setelah Fasilitas Pembiayaan bagikaryawan yang diterima dilunasi terlebin dahulu;9.

Sri Mulyani,SIP/ Penggugat II melalui RUPS yang diselenggarakan pada hari Rabutanggal 1 Agustus 2012 adalah merupakan Perbuatan Melawab Hukumsebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata dan sangatmerugikan Penggugat dan Penggugat II, setidaknya berupa Jabatan/Lapangan Pekerjaan dan Penghasilan yang diterimanya setiap bulanuntuk nafkah keluarganya, selama 6 bulan (bulan Agustus 2012 s/dJanuari 2013) dengan perincian sebagai berikut:14.1. Untuk Sdr.

adalah mantan Direktur Utama dan Sadri.Mulyani,SIP (Penggugat Il) adalah sebagai mantan Direktur, yangpengangkatannya menjadi Direksi pada waktu itu berdasarkan RUPS PT.BPRS BEN SALAMAH ABADI di Purwodadi pada tanggal 21Juli 2010 denganAkta Penrnyataan Keputusan Rapat dari Notaris No. 17 tanggal 28 Juli 2010yang dibuat dihadapan Sri Suharni, SH Notaris di Purwodadi;.

Berdasarkan RUPS pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 para Penggugattersebut di atas diberhentikan sebagai anggota Direksi adalah benar, denganalasan dan pertimbangan sebagai berikut :. Para pemegang saham harus mengambil langkah yang cepat dan tepat atasburuknya kinerja Direksi (para Penggugat) ; 2202022207.

Terlebih lagi, semua ikhtiar yang dilakukan olehPerusahaan (Tergugat I) ini adalah sebuah bentuk investasi danbukan sebagaimana layaknya penempatan deposito tetap denganpembayaran bunga yang teratur;Bahwa sebagai catatan, hingga pada saat dilakukannya rapatperseroan (RUPS) pada tanggal 10 Desember 2019, Penggugattetap menyatakan ketidaksanggupannya untuk turut serta melakukanpenambahan modal perusahaan.

Selanjutnya, setelah menyatakanketidaksanggupannya tersebut, Penggugat pun tidak memberikangambaran ataupun menyebut nama seseorang ataupun pihak lainsebagai calon pembeli potensial (potential buyer) atas sahamsahamnya;Bahwa sebagai solusi atas ketidaksanggupan dari Penggugatsebagaimana dimaksud di atas, mengingat persoalan ini telahberlarutlarut sejak dirapatkan dalam rapat perseroan (RUPS) padatanggal 5 November 2012, maka dalam rapat perseroan (RUPS)pada tanggal 10 Desember 2019, Tergugat , II

Faktanya, sejak rapat perseroan (RUPS) padatanggal 5 November 2012, Tergugat dan III telah secara terbukamenyampaikan perihal adanya kebutuhan penambahan modal untukpengembangan perusahaan. Keterbukaan atas maksud dan rencanapenambahan modal itupun berlanjut pada rapat perseroan padatanggal 22 Juni 2015, hingga terakhir dibicarakan dalam rapatperseroan pada tanggal 10 Desember 2019;Bahwa mengenai masuknya Tergugat II (PT.

Tasik Raja) sebagai pemegang sahamadalah juga berdasarkan adanya kesepakatan diantara parapemegang saham, termasuk Penggugat sendiri, kesepakatan manadiambil dalam rapat perseroan (RUPS) tahun 2012 sebagaimanajuga tertuang dalam Akta No. 7 tanggal 5 November 2012 yangdibuat oleh Notaris Yanti Sulaiman, SH, Notaris di Medan, yang padaintinya menyetujul masuknya kedua perusahaan tersebut (PT. BinaPitri Jaya dan PT.

Demikianlahalasan dari Tergugat tentang mengapa dividen di perusahaan tidakdibagikan untuk sementara ini, karena perusahaan memang belummempunyai saldo laba yang positif;Bahwa terkait hal tersebut di atas, Laporan Buku Tahunan secaraberkala dan rutin senantiasa disampaikan kepada Penggugat.Bahkan Penggugat sendiri pun turut serta dalam setiap Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan yang salah satu agendanyaadalah membahas mengenai laporan keuangan.

Buana Cipta Perkasasebagai berikut:Pasal 18 ayat (1)"Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalamneraca dan penghitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunandan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannyayang ditentukan oleh RUPS tersebut.

Buana Cipta Perkasa sebagai berikut:Pasal 91.DeRUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan:RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulukepada Para Pemegang Saham dengan surat tercatat dan/atau denganiklan dalam surat kabar;Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS diadakan;RUPS dipimpin oleh Direktur, Selain itu sebagai alternatif lain RUPSdapat dipimpin oleh Komisaris

yanghadir dalam rapat;Pasal 101.RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimanadisyaratkan dalam UndangUndang tentang Perseroan Terbatas telahdipenuhi;Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surattertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan,keculi apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan daripemegang saham yang hadir dalam RUPS;Suara blank atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidakdihitung dalam menentukan jumlah suara

yang dikeluarkan dalam RUPS;RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untukmufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlan suara yangdikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang.Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 258/PDT/2018/PT PBRBahwa Perjanjian Kerjasama/Bagi Hasil a quo dibuat danditandatangani oleh Pembanding/ dahulu Penggugat dengan Terbanding/dahulu Tergugat, terbukti tidak melalui mekanisme RUPS sebagaimanayang diatur dalam ketentuan Pasal 9 dan 10 Akta Nomor

Buana Cipta Perkasa,adalah dilakukan tanpa setahu dan seijin dari Pengurus Perseroanlainnya/Dewan Komirasris Perseroan, dan tanpa adanyakesepakatan/persetujuan yang seharusnya dituangkan dalam RUPS,oleh karena RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuahPerseroan Terbatas;2.

) baik RUPS tahunan maupun RUPS lainnya selama PT.Hal. 15 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2017/PTGTOBBC didirikan, sedangkan RUPS merupakan suatu hal yang wajibdilaksanakan;Bahwa berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan danapenyertaan modal oleh Pemerintan Kabupaten Bone Bolango padaBUMD PT.

Pasal 66 ayat (3) yang menyatakan Laporan keuangansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkanstandarakuntansi kKeuangan Pasal 78, yang menyatakan.(1) RUP(2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.S tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berjalan.(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen darilaporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 66 ayat (2) : laporan tahunan sebagaimanadimaksud pada ayat (1

) baik RUPS tahunan maupun RUPS lainnya selama PT.BBC didirikan, sedangkan RUPS merupakan suatu hal yang wajibdilaksanakan;Bahwa berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan danapenyertaan modal oleh Pemerintan Kabupaten Bone Bolango padaBUMD PT.

Pasal 66 ayat (3) yang menyatakan Laporan keuangansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusunberdasarkan standar akuntansi kKeuangan Pasal 78, yang menyatakan.Hal. 35 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2017/PTGTO (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berjalan.(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen darilaporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalamPasal 66 ayat

Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atauhonorarium dan tunjangan bagi anggota DewanKomisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktuberdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Pasal 102 ayat (1) yang menyatakan :Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :a. Mengalinkan kekayaan perseroan, atau.b.

Triyono ;Copy Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. ATK No. 66 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan dari kantor Notaris YASMAN, SH. Mkn yang dilegalisir ;Copy Akta Kuasa Direksi Nomor 10 tanggal 02 Oktober 2014 yang dikeluarkan dari kantor Notaris Yasman, SH. Mkn yang dilegalisir ;Laporan kajian ahli akuntansi tentang penggunaan dana 2.401.000.000,- di PT. Anugerah Tirta Kencana Nomor : LAP-02/KJA-ASSET/IV/2015 tanggal 02 April 2015 .

dilaksanakan pada 29 September 2014, dimanasebagai Komisaris Utama saksi yang meminta Direksi untukHal. 15 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PN Chimenyelenggarakan RUPS, dan dalam RUPS tersebut saksi hadir, akan tetapisaksi tidak memimpin Rapat dimaksud ; Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah tanah yang dibeliPT.ATK oleh Terdakwa diatas namakan Terdakwa pribadi dan oleh Terdakwatidak dilaporkan ke PT.ATK ;Bahwa setahu saksi PT.ATK telah mengadakan RUPS, dan terdapatperubahan pengurus

peminjaman untuk PT keBank dengan suatu jaminan, maka harus dilakukan melalui RUPS ;Bahwa kalau Direksi diberi kewenangan untuk melakukan peminjaman uangdengan menjaminkan asset perusahaan juga harus dilakukan melalui RUPS ;Bahwa kalau Komisaris dengan jaminan secara pribadi, maka Komisaris harusada komitment dengan PT apakah uang pinjaman tadi akan dimasukkansebagai bagian darisaham PT ;Bahwa mengenai pembelian aseet perusahaan, bahwa Direksi diberikewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum

luar biasa diadakan sedikitnya ada klaim dari 1/10 pemegangsaham, kalau 1/10 pemegang saham tadi terpenuhi maka bisa sajadilaksanakan tanpa hadirnya Direksi ;Bahwa seseorang yang tidak hadir dalam RUPS tidak bisa membatalkan hasilRUPS, dimana pengajuan keberatan atas RUPS oleh pihakpihak yang merasadirugikan (pemegang saham), apabila ia tidak mengajukan keberatan makadianggap menerima hasil RUPS tersebut ;Bahwa tenggang waktu mengajukan keberatan tidak ada tenggang waktunya,dimana keberatan atas

RUPS dilakukan di Pengadilan Negeri ;Bahwa seorang Komisaris yang mengadakan RUPS tanpa memberitahuDireksi dan tanpa melalui surat permintaan yang harus dilakukan, berarti adapelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara RUPS ;Atas pendapat ahli tersebut, Terdakwa menanggapinya :Hal. 26 dari 53 Putusan Nomor 473/Pid B/2015/PN ChiBahwa pemanggilan pemegang saham harus melalui surat tercatat, jadiDireksi/oemegang saham harus menerima surat itu;C.Dr.

Penyelenggaraan RUPS fiktif;Merubah susunan Direksi, Komisaris & Pemegang saham;Pendaftaran akta RUPS fiktif ke Kemenkumham;Melaporkan Terdakwa ke Polres Bogor;Memblokir Sertifikat Terdakwa ke BPN Bogor;6.