Sebagai Kuwu Desa Bogor,Terdakwa SUKARTA juga memiliki wewenang yaitu : memimpinpenyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yangditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan Peraturan Desa,menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuanbersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan PeraturanDesa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersamaBPD, membina kehidupan masyarakat Desa, membinaperekonomian Desa, mengkoordinasikan pembangunan Desasecara partisipatif, mewakili Desadi

Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening masingmasingkelompok penerima bantuan, kemudian LALU HERMAWAN, SSTP. danTerdakwa ABDURAHMAN memberitahukan kepada seluruh Kepala Desadi, Kabupaten Bima agar menyampaikan kepada masingmasing ketuakelompok bahwa dana tersebut telah dapat dicairkan, dan masingmasing ketua kelompok diminta untuk datang ke kantor BMPDes,Kabupaten Bima untuk mengambil surat rekomendasi pencairan danabantuan tersebut guna pencairan di Bank NTB Cabang Bima.

Landak PBL no. 4 tahun2019 Tentang perubahan atas peraturan Bupati Landak No.40 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desadi kab. Landak. Peraturan Bupati Landak No. 13 tahun 2019 tentang tata carapembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa dikab. Landak.. Peraturan Bupati Landak no. 14 tahun 2019 tentang tata carapengalokasian penyaluran dan penggunaan ADD bagi hasipajak, dan retrebusi daerah serta bantuan kKeuangan kepaladesa di kab. Landak tahun anggaran 2019..

Desa Wijimulyo;Bahwa Bendahara Desa Wijimulyo menyatakan Wijimulyo sanggupmengembalikan selisih uang yang ada dalam Buku Kas Umum pertanggal 24 September 2014;Bahwa Bendahara Desa Wijimulyo sudah mengembalikan selisih uangyang ada dalam Buku Kas Umum per tanggal 24 September 2014 atautidak, saksi tidak tahu karena tidak ada laporan ke Inspektorat DaerahKulon Progo jika Bendahara Desa Wijimulyo sudah mengembalikanselisih uang;Bahwa saksi pernah mewawancara dengan pihak rekanan yangmenyewa tanah kas desadi

Panitia Pemilihan Kepala DesaTingkat Kabupaten Bekasi (Sesuai dengan asli) ;Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor:141/Kep.319DPMD 2018 tanggal 28 September2018 tentang Pengesahan Dan PengangkatanKepala Desa Terpilin Hasil Pemilinan Kepala DesaDi Kabupaten Bekasi Tahun 2018 besertalampirannya khusus No. urut 111 atas namaDahlan sebagai Kepala Desa Pantaimekar,Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi (sesuai dengan asli) ;Fotocopy Surat Pernyataan dari Limin tanggal 23Februari 2019 (Sesuai dengan

.= Bahwa Desa Marga Mulya pada Tahun 2012 yang ketika itu dijabat olehTerdakwa DIDIK HARI PRASETYO Bin SUPRAPTO EFENDI sebagaiPelaksana Tugas Kepala Desa Marga Mulya Kecamatan Sinar PeninjauanKabupaten Ogan Komering Ulu mempunyai atau memiliki Tanah Aset Desadi Kapling Blok G2 Dusun III yang terletak pada Jl.

ayat (3) digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahandesa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.Bahwa Desa Marga Mulya pada Tahun 2012 yang ketika itu dijabat olehTerdakwa DIDIK HARI PRASETYO Bin SUPRAPTO EFENDI sebagaiPelaksana Tugas Kepala Desa Marga Mulya Kecamatan Sinar PeninjauanKabupaten Ogan Komering Ulu mempunyai atau memiliki Tanah Aset Desadi

.150.000.000, (Seratus lima puluh lima juta rupiah), berupa uang tunaidari Bank Jatim Cabang Krian Sidoarjo, tetapi yang pada saat itumenerima uang tersebut adalah langsung Ketua dan BendaharaPOKMAS dari Bank Jatim Cabang Krian ke Rekening POKMAS DesaJeruk Legi, dan setelah masuk ke Rekening kemudian uang tersebutlangsung ditransfer kembali olen Ketua dan Bendahara POKMAS keNomor Rekening, yang saksi sudah tidak ingat lagi atas nama siapa,tetapi saksi mendapatkannya pada waktu ada pertemuan Kepala DesaDi

;Bahwa sebagaimana informasi dari Kades, saksi tidak pernah membuatProposal, suatu waktu saksi lupa kapan, saksi selaku Ketua POKMASdiajak Kades berangkat ke Kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Timuruntuk menanda tangani Proposal, ternyata disana saksi bertemu denganPara Kepala Desa dan Pengurus POKMAS dari masing masing Desadi Masjid Pemprov. Jatim, Selanjutnya disana saksi ketemu denganSaudara MUCH.

pada saat itu ; Bahwa ketika itu pekerjaan saksi adalah sebagai perangkat desadi Desa Leuwiliang, Kab.

sebagai bendahara Desa pertanggal 19 Juli 2016sehingga saksi tidak mengetahui kapan dana Desa tahap pertama dicairkan dan saksi tidak tahu berapa jumlah dana desa tahap pertamayang di terima ;Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN.Bgl Halaman 32 dari 133 Halaman Bahwa sehubungan dana ADD dan dana DD tahun 2016 tersebutsaksi ada menerima dana sebesar Rp. 5.000.000 pada bulan Juli2016, Bahwa sebagai Sekretaris desa Paku Haji pertanggal 10 Nopember2016 tugas dan tanggungjawab saksi adalah: Membantu kepala desadi

Oleh karena itu, berdasarkan faktafakta hukumyang terungkap di depan persidangan, Majelis akan mempertimbangkan dalampertimbanganpertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen yang diperlihatkandipersidangan yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor :188.45/83/2015 tanggal 09 Pebruari 2015 Tentang Pengangkatan Kepala Desadi 10 Kecamatan wilayah Kabupaten Murung Raya Periode 2015 2021Terdakwa ATAK Bin H.MUKRI (alm) diangkat menjadi sebagai Kepala DesaOlung Balo Kec.

Bahwa Bantuan Alokasi Dana Desa kepada 92 (sembilan puluh dua) Desadi Kabupaten Seram Bagian Barat diperuntukkan untuk membiayaipenyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaanmasyarakat. Bahwa mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa TA 2015 yang diajukanoleh masingmasing Desa secara bertahap sesuai dengan besaran danayaitu :" Tahap! pada bulan April sebesar 40 %.Halaman 93 dari 110 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2018/PT AMB. Tahap Il pada bulan Agustus sebesar 40 %.

/364/C/SOSPEMDES/2018,Tanggal 2 Juli 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD CabangKepahiang, perihal Penyampaian Permohonan PemblokiranSementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa di WilayahKabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa beserta lampiran.Asli satu. lembar Surat Nomor: 414.2/365/C/SOSPEMDES/2018,Tanggal 2 Juli 2018, yang ditujukan kepada Kepala Bank BPD CabangKepahiang, perihal Penyampaian Permohonan PemblokiranSementara Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (40%) Desadi

II;Bahwa pengalihan pekerjaan peningkatan jalan Maurandeh Pante Kala kepekerjaan Jalan Darul Talibin diadakan rapat dengan masyarakat pada bulanJuni 2017;Halaman 70 dari 118, Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2018/PN.BnaBahwa pengalihan pekerjaan dilakukan karena pada saat mengerjakanPeningkatan jalan Maurandeh Pante Kala terjadi hujan dan berdasarkanmusyawarah pekerjaan tersebut dialinkan;Bahwa Pekerjaan fisik dimulai pada bulan Juni 2017;Bahwa yang melakukan pembayaran adalah Bendahara kepada aparat Desadi

BangunanTahun 2010 atas nama Muhammad Afrianto dengan luas 10.400 M2tanggal 04 Januari 2010 ;Buku Register Surat Keterangan Tanah Desa Petangguhan ;Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Pajak Bumi danBangunan (DHKP) Desa Petangguhan, Kecamatan Galang, KabupatenDeli Serdang Tahun 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010 ;Keputusan Bupati Deli Serdang 072 Tahun 2004 tanggal 08 Januari2004 tentang Pengesahan Keputusan Badan Perwakilan Desa (BPD)tentang Penetapan Kepala Desa Terpilin Pada Pemilihan Kepala Desadi

kemudian dibuatkanproposal pengajuan ADD kepada Bupati Cq Kepala DPPK Kab.Brebes.Kemudian proposal dikirimkan saya selaku Kasi PMD setelah diketahui oleh camat kemudian proposal di kirim ke Pemdes setelah kepemdes di koreksi oleh Pemdes kumudian dikirimkan ke DPPK, setelahdi koreksi oleh pihak DPPK dari DPPK tranfer ke BPD kemudian BPDke BKK, setelah dana ADD sudah ada di BKK yang berhak mengambiladalah Kepala Desa dan bendahara desa.Bahwa untuk dana ADD di yang di berikan oleh Pemerintah untuk desadi

tiga puluh satu juta empat ratusSembilan puluh tiga empat ratus tujuh puluh enam rupiah) berdasarkanPerbup Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 18 April 2017tentang alokasi Dana Desa.Berasal dari Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp. 809.856.697,(delapan ratus Sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu enamratus Sembilan puluh tujuh rupiah) berdasarkan Perbup KutaiKartanegara Nomor 15 Tahun 2017 tanggal 18 April 2017 tentang tatacara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desadi

Kredit Topengan senilai Rp. 2.000.000.000, yang dilakukan oleh 9 Kepala Desadi wilayah Kecamatan Belik dan di wilayah Kecamatan Watukumpul dan MantanCamat Belik.Bahwa untuk kredit fiktif yang dilakukan terdakwa Zaedin Mustofa Bin Sachrisebesar Rp.1.984.989.540, sebanyak 111 nasabah sedangkan kredit domplengansebesar Rp. 231.500.000, sebanyak 22 nasabah, sehingga total sebesar Rp.2.216.489.540,dengan jumlah nasabah 133 nasabah.Bahwa disamping terdakwa Zaedin Mustofa membuat dan menciptakan kredit

Kredit Topengan senilai Rp. 2.000.000.000, yang dilakukan oleh 9 Kepala Desadi wilayah Kecamatan Belik dan di wilayah Kecamatan Watukumpul dan MantanCamat Belik.Bahwa untuk kredit fiktif yang dilakukan terdakwa Zaedin Mustofa Bin Sachri sebesarRp.1.984.989.540, sebanyak 111 nasabah sedangkan kredit domplengan sebesarRp. 231.500.000, sebanyak 22 nasabah, sehingga total sebesar Rp.2.216.489.540,dengan jumlah nasabah 133 nasabah.Bahwa disamping terdakwa Zaedin Mustofa membuat dan menciptakan kredit

(pekerjaHarian Lepas)di DisperstasihKab Bandung 4616/07/2009EUTIK YUYU16,000,000,003,000,00013,000,000MenggunakanSK CPNSyang di SCAN,yangbersangkutansebagai PHL(pekerjaHarian Lepas)di DisperstasihKab Bandung 4723/07/2009WITWIT NOVAN20,000,000,00I SITI MUBARG8,000,000Q12,000,000MenggunakanSK CPNSyang di SCAN,yangbersangkutansebagai PHL(pekerjaHarian Lepas )di DisperstasihKab Bandung 4825/07/2009AFRILIA FRANS22,000,000,00ISKA22,000.000SK di SCANoleh saksiHENDRARAMDANyangbersangkutanmerupakanBIDAN Desadi

pekerjaHarian Lepas)di DisperstasihKab Bandung 4616/07/2009EUTIK YUYU 16,000,000,00 3,000,000 13,000,000 MenggunakanSK CPNSyang di SCAN,yang bersangkutansebagai PHL(pekerjaHarian Lepas)di DisperstasihKab Bandung 4723/07/2009WITWIT NOVAN20,000,000,00I SITI MUBAR8,000,000OQ12,000,000MenggunakanSK CPNSyang di SCAN,yangbersangkutansebagai PHL(pekerjaHarian Lepas )di DisperstasihKab Bandung 4825/07/2009AFRILIA FRANS22,000,000,00ISKA22,000.000SK di SCANoleh saksiHENDRARAMDANyangbersangkutanmerupakanBIDAN Desadi

SESAMA sebagai Perusdes dan masingmasing Kepala Desa telah menerbitkan Peraturan Desa termasukterdakwa MARYONO Bin MARJANI selaku Kepala DesaWonosari menerbitkan Peraturan Kepala Desa Wonosari Nomor001 tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang PedomanTeknis Pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan PerkebunanSawit Rakyat Desa Wonosari, kemudian 9 (sembilan) Kepala Desadi Kecamatan Sepaku termasuk terdakwa MARYONO BinMARJANI selaku Kepala Desa Wonosari melakukan PenunjukanLangsung kepada PT.

Uang tunai Sejumlah Rp. 76.550.000, (delapan puluh satu jutaenam ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksisaksi dan Ahlidikaitkan dengan barang bukti dan surat bukti yang ada serta keteranganterdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim memperoleh faktafakta hukumsebagai berikut :> Bahwa benar LPD Desa Pakraman Gerokgak berdiri sejak tahun 1992sebagaimana Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Balinomor 144 tahun 1992 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desadi Kabupaten