Karena dalam perkara bie 2) Featuresini terjadi kekhilafan (dwaling) mereka yang mengikatkan diri dalam NotaKesepakatan antara Pemerintah Kota Kediri dengan PT Doho Nauli Nomor082/26/419.12/2006/94/PBF/III/2006 tertanggal 15 Desember 2006mengenai status Pihak Kedua karena menurut Ketentuan Umum Pasal 1angka 4 dan Pasal 82 Undangundang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas dan Pasal 1 angka (5) Undangundang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Direksi yang merupakanorgan perseroan

Karena Judex Facti dalampertimbangannya telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggarketentuan hukum yang berlaku, karena Nota Kesepakatan antaraPemerintah Kota Kediri dengan PT Doho Nauli Nomor 082/26/ 419.12/2006/94/PBF/III/2006 tertanggal 15 Desember 2006 dalam pihak yangmenandatangani Nota Kesepakatan terdapat kekhilafan (dwaling) dandalam pembuatannya mengandung kausa yang tidak halal (sebagaimanaditentukan dalam Pasal 1335 jo.

,Judex Facti tidak mempertimbangkan perjanjian itu dengan salah satusyarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 BW, yakni katasepakat. guatu perjanjian dapat dianggap tidak ada kata sepakat jika terjadihalhal antara lain kesesatan atau kekeliruan(dwaling).Dalam hal satu pihak atau kedua pihak memiliki persepsi yang salahterhadap obyek atau subyek yang terdapat dalam perjanjian.

secara sepihak tanpa melibatkanPemohon Kasasi, dan dilakukan Termohon Kasasi setelah adanyaPeraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006, dan sertifikat tersebutbelum juga diserahkan/diterima Pemohon Kasasi.Pemerintah Kota Kediri (Pemohon Kasasi) tak dapat melaksanakanperjanjian tersebut, bukan dikarenakan dalam keadaan wanprestasiakantetapi terhalang oleh:ketentuan PP Nomor 6 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 17 Tahun2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;telah terjadi kekeliruan (dwaling

tanggal 2 Maret 1989 No. 29/3/AJB/1989, dibuat oleh dandinadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat padaKecamatan Tigapanah, telah ditandatangani oleh penjual dan pembeliserta turut ditanda tangani saksisaksi dalam jual beli tersebut dandisertai perbuatan yuridis pemindahan (/evering) hak, oleh karenanyaSurat Akta Jual Beli tersebut sah menurut hukum karena telah dilakukansecara terang, tunai dan sesuai dengan prosedur yang berlaku sertakesepakatannya tidak terdapat adanya bukti kekhilafan (dwaling

Putusan Tingkat Pertama salah menerapkan gugatan Penggugat kurangpihak (exeptio plurum litis consortium) serta tidak sempurna (onvoldoendegemotiveerd), sesat hukum (dwaling omtrent het recht) dan sesat fakta(feitelijke dwaling):1. Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbanganJudex Facti Tingkat Pertama, oleh karena terdapat sesat hukum.2.

secara saksama memori kasasi tanggal 9 September 2019 sertakontra memori kasasi tanggal 24 September 2019 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkanputusan Pengadilan Negeri Medan) telah salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa kontrak yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat denganTergugat Nomor: JWMM/Sm/04/PC6601/2017, tanggal 17 Oktober 2017karena dilakukan atas dasar sukarela para pihak dan tidak terbukti adanyadwang, dwaling

kontra memori kasasi tanggal 19 Desember 2017 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bali yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar ternyata tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa jual beli objek sengketa telah dilakukan dihadapan PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai hukum yang berlaku, dilakukan secaraterang dan tunai dan tidak ada bukti Tergugat telah menjual tanah objeksengketa secara dipaksa dan tidak terdapat dwang, dwaling

sedang Para Pembanding / Para Tergugat Konvensi / ParaPenggugat Rekonvensi adalah isteriisteri dan keturunan dari Nyoman Mologdan tidak berhak atas tanah sengketa dan tanah sengketa II yang telah dijual olehHalaman 13 dari 16 Putusan Nomor 227/Pdt/ 2019/PT DPSpemiliknya yaitu Nyoman Molog.Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding/Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi menerangkan jika dalampertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan adanyaunsur dwang, dwaling

Made Menara, telah sesuai dengan ketentuan PP Nomor. 24 Tahun1977 tentang Pendaftaran Tanah, ada kekurangan kata TIDAK pada kalimat terdapat adanya unsur dwang, dwaling, bedrog,.....dst, akan tetapi dalamkesimpulannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan Sertipikat HakMilik Nomor. 1136 / Desa Dalung dan Sertipikat Nomor.1260 / Desa Dalung atasnama Drs.

), khususnya salah kiramengenai peraturan hukum (dwaling in het objectieve recht) dalam hal iniTergugat , Tergugat Il, dan Tergugat Ill secara bersamasama maupunsendirisendiri menetapkan keputusan tata usaha negara secara salahkira terhadap ketentuanketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;Bahwa kekurangan yuridis yang dilakukan Tergugat , Tergugat Il, danTergugat Ill dalam

), khususnya salah kira mengenai peraturan hukum (dwaling inhet objectieve recht) yang menimbulkan kerugian bagi PenggugatIntervensi dalam memperoleh kepastian hukum atas hak profesinya yangdijamin peraturan perundangundangan; Bahwa obyek sengketa yang ditetapbkan Tergugat , Tergugat Il, danTergugat Ill secara bersamasama atau sendirisendiri justrumenyimpang dari instruksi Presiden kepada Tergugat agar statushukum perguruan tinggi BHMN segera dituntaskan dan diselesaikandengan segera.

Bahwa Tergugat , Tergugat Il, dan Tergugat Ill secara bersamasamamaupun sendirisendiri melalui keputusan tata usaha negara yangditetapkannya telah salah kira mengenai suatu peraturan hukum(dwaling in een het objectieve recht), khususnya terhadap ketentuanketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun2010, yang berakibat pada kerugian yang diderita Penggugat Intervensidan Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia agar proses pengalihanstatus kepegawaian segera dilaksanakan sesuai

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan Tergugat juga mengandung kekurangan yuridis berupa salah kira (dwaling)yang lain, yaitu salah kira mengenai wewenang sendiri (dwaling ineigen bevoegdheid), di mana Tergugat menetapkan KeputusanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 229/P/2011 tertanggal30 Desember 2011 Tentang Pembentukan Tim Transisi PeralihanUniversitas Indonesia menjadi Perguruan Tinggi yangDiselenggarakan Pemerintah, padahal seharusnya Tergugat menetapkan penyesuaian tata kelola

),khususnya salah kira mengenai peraturan hukum (dwaling in het objetieverecht) dalam hal ini Tergugat , Tergugat Il, dan Tergugat Ill secara bersamasama maupun sendirisendiri menetapbkan Keputusan Tata Usaha Negarasecara salah kira terhadap ketentuanketentuan dalam PeraturanPemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan ; Bahwa obyek sengketa yang ditetapkan Tergugat , Tergugat Ill, danTergugat Ill

Pasal 66 UndangUndang tentang MahkamahAgung tersebut diatas memberi hak kepada para pihak yang berperkarauntuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadapputusan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila didalam putusantersebut terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata ;Bahwa kekeliruan atas hukum (rechts dwaling) yang dilakukan olehMahkamah Agung RI di dalam putusannya No.98 K/TUN/2008 tanggal 8September 2009 Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan No.86/BDG/2007/PT.TUNMDN tanggal 07 Desember 2007 Jo.Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.21/G.TUN/2007/PTUNMDN tanggal 14 Agustus 2007 tersebut telahdidasarkan atas pertimbangan hukum yang tidak cukup (onvoeldoendegemotiveerd);Bahwa kekeliruan hukum (rechts dwaling) yang meliputi oenerapan danpelaksanaan hukum di dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.98 K/TUN/2008 tanggal 8 September 2009 Jo.

dariPara Pemohon Kasasi:Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterimatanggal 26 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi yang diterimatanggal 17 September 2019, dihubungkan dengan pertimbangan judex factidalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusanPengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, denganHalaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1669 K/Pdt/2020pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Para Pengugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentangadanya dwang, dwaling

perbuatan Tergugat , Tergugat Il, TurutTergugat dan Turut Tergugat II yang membuat Akte Pemberian HakTanggungan (APHT) dan Sertipikat Hak Tanggungan yangbersumber dari data fisik dan data yuridis yang tidak akurat jugatanpa melalui prosedur yang benar sesuai PP Nomor 24 tahun 1997jo Undangundang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Hak Tanggungandan Peraturan Menteri Agraria /Kepata BPN Nomor 3 tahun 1997,dan tidak bertindak hatihati datam melakukan tugasnya selayaknyasebagai Notaris/PPAT, sehingga menimbulkan dwaling

perbuatan Tergugat , Tergugat II, Turut Tergugat dan TurutTergugat Il yang membuat Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT)dan Sertipikat Hak Tanggungan yang bersumber dari data fisik dandata yuridis yang tidak akurat juga tanpa melalui prosedur yang benarsesuai PP Nomor 24 tahun 1997 jo Undangundang Nomor 4 Tahun1997 Tentang Hak Tanggungan dan Peraturan MenteriAgraria/Kepata BPN Nomor 3 tahun 1997, dan tidak bertindak hatihati datam melakukan tugasnya selayaknya sebagai Notaris/PPAT,sehingga menimbulkan Dwaling

Kesalahan Fakta (Feitelijle Dwaling)1. Karena Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi telahmemberikan penilaian yang salah terhadap PPJB (Perjanjian PerikatanHal. 23 dari 27 hal Put.

Nomor 937K/Pdt.Sus/2010 tanggal 30 Mei 2010;Dengan demikian dalil angka 1 dan 2 sebagaimana terurai diatas adalahsuatu kesalahan fakta (feitelijle dwaling) dari Putusan Makamah AgungReg. Nomor 937 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 30 Mei 2010 yang mohon untukbisa ditinjau kembaili.Kekhilafan HakimSedang Putusan yang saling bertentangan sebagaimana bunyi petitum 3dan 5 Putusan Makamah Agung Republik Indonesia Reg.

Oleh karena itu tidak ada kewajiban bagiPemohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan uang muka tersebut,dan bukan lagi menjadi ur'usan Mahkamah Agung, karena telah dibatalkan;Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali (PK) mohon agar MahkamahAgung berkenan meninjau kembali atas putusan Mahkamah Agung NomorReg Nomor 937 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 30 Mei 2013 yang telahberkekuatan hukum/tetap untuk ditinjau kembali karena adanya putusanberdasar feitelijke dwaling yang berkaitan memberi putusan yang salingbertentangan

Putusan pemidanaan yang salah, yang dihasilkan oleh proses peradilansesat (Rechtalijkke dwaling). Ada dua macam peradilan sesat, yakni sesatkarena fakta (feitelijke dwaling) dan sesat karena/dibidang hukum (dwalingomtrent het recht). Apabila di dalam sidang Penuntut Umum mengungkapkansuatu kejadian yang tidak sebenarnya, tapi dibungkus oleh alat alat bukti diHal. 19 dari 25 hal. Put.No. 105 PK/PID.SUS/2017persidangan seolanh olah yang sebenarnya.

Put.No. 105 PK/PID.SUS/2017ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat(1) KUHP;Mengenai alasan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yangnyata atas pemidanaan yang dihasilkan oleh proses peradilan yangmengandung dwaling omtrent het recht?

Kekhilafan/kesesatan (dwaling) jo. Pasal 1322 K.U.H.Perdata;2. Paksaan (dwang) jo. Pasal 1323, 1324, 1325, 1326, dan 1327K.U.H.Perdata;3. Penipuan (bedrog) jo.

Pasal 1328 K.U.H.Perdata;Sehingga tidak mungkin jika hanya membatalkan salah satu poin pada AktaKeterangan Hak Mewaris, Majelis Hakim hanya berwenang menyatakan bahwasuatu Akta Keterangan Hak Mewaris itu sah jika dibuat sesuai dengan prosedurdan ketentuan perundangundangan atau Akta Keterangan Hak Mewaris bataljika terdapat kekhilafan / kesesatan (dwaling), Paksaan (dwang) atau Penipuan(bedrog);Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa dalamperkawinan orang tua Para Penggugat dengan Tergugat

Bahwa para penggugat telah khilaf, karena tidak mendapatkan penerangan yangmemadai mengenai hakhak dan kewajibankewajiban dalam isi perjanjian kreditsebelum persetujuan penandatanganan perjanjian kredit tersebut dilaksanakan.Sehingga dalam persetujuan penandatanganan perjanjian kredit antara parapenggugat dengan tergugat telah terjadi dwaling ;7.

Bahwa terhadap suatu perjanjian yang telah terjadi dwaling maka perjanjiantersebut harus dibatalkan, sehingga Pengadilan Negeri Blitar harus membatalkanperjanjian kredit antara para penggugat dengan tergugat ;8.

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam bagian konvensi, Akta Jual Beli Nomor26/15/kk/1992 tanggal 4 desember 1992 memuat cacad kehendak (dwaling)yang disesatkan oleh alm. Sutoko. Seolaholah akta yang ditandatanganihanyalah pengaturan utang dengan jaminan Sertifikat bukan akta jual beli. DanHal. 5 dari 16 Hal.

Putusan No.443 Peninjauan Kembali/Pdt/2014(dwaling) terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, karena:a. Harga jual beli yang tertera adalah tidak masuk akal karena PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 1 Desember 1992 melunasi seluruhutangnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untukmenebus jaminan rumah dan tanahnya, sedangkan beberapa harikemudian menjual rumah dan tanah tersebut kepada Sutoko sebesarRp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);b.

No. 220 PK/Pdt/2010diambil menurut selera majelis dan tidak sesuai dengan ajaran yangberkenaan dengan force majeure serta tidak sesuai dengan pengertianforce majeure yang diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdata maupun yangsudah disepakati dan dituangkan dalam Pasal 10 Surat Perjanjian KerjaNomor 022/DAP/IX/2004 tertanggal 18 September 2004, yangselanjutnya akan diuraikan pada kekhilafan hakim dan kekeliruan yangnyata atas hukum (Rechts Dwaling, Erreur de Rechts);Bahwa keseluruhan faktafakta yang sesungguhnya

No. 220 PK/Pdt/2010Nomor 36/Pdt/2006/PT.R., telan memuat dan mengandung "kekhilafanhakim dan kekeliruan yang nyata tentang hukum (Rechts Dwaling, Erreurde Rechts)", dalam bentuk Lalai Memenuhi Syarat Yang Diwajibkan OlehPeraturan Perundangundangan (vide Pasal 30 ayat 1 sub c UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004) karena bersifat onvoldoende gemotiveerddan Mengandung Pertimbangan Kontradiktif serta Tidak Memeriksa danMengadili Seluruh Perkara;Bahwa disamping memuat dan mengandung kekhilafan hakim dankekeliruan

yang nyata tentang hukum (rechts dwaling, erreur de rechts)tersebut di atas, putusan Pengadilan Tinggi Riau tertanggal 29 Juni 2006Nomor 36/Pdt/2006/PT.R., juga telah memuat dan mengandung"kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata tentang hukum (RechtsDwaling, Erreur de Rechts)", dalam bentuk Salah Menerapkan HukumAtau Melanggar Hukum Yang Berlaku (vide Pasal 30 ayat 1 sub eUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004) karena Salah MenerapkanHukum Materil dan Salah Menerapkan Hukum Formil tentangPembuktian;

Bahwa "kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata tentang hukum(Rechts Dwaling, Erreur de Rechts)", secara jelas dan nyata dapat dilihatdalam kesimpulan pendapat dan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Riautertanggal 29 Juni 2006 Nomor 36/Pdt/2006/PT.R. pada halaman 9(sembilan) alinea 1 (Satu) yang berbunyi sebagai berikut:"Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan suatu perjanjian kontrak kerjaapabila dibarengi dengan keadaan cuaca buruk sebagaimana yangdialami Penggugat (i.c.

, erreur de rechts)";Bahwa kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata atas hukum(rechts dwaling, erreur de rechts) lainnya dapat dilihat dalam kesimpulanpendapat yang termaktub dalam putusan Judex Facti/Pengadilan TinggIRiau tertanggal 29 Juni 2006 Nomor 36/Pdt/2006/PT.R. pada halaman 9(sembilan) alinea 3 (tiga) dan alinea 4 (empat) serta halaman 10(sepuluh) alinea terakhir, yang berbunyi sebagai berikut:Menimbang, bahwa apabila dicermati bukti Surat P11 yaitu suratTergugat (i.c.

ADANYA UNSUR DWALING DALAM PEMBUATAN AKTA No. 2 TENTANGPERJANJIAN KREDIT, AKTANo. 3 TENTANG PENGAKUAN HUTANG DANSURAT PERNYATAAN YANG SEBENARNYA.33.Bahwa suatu perjanjian/ kontrak merupakan suatu perikatan yangdidalamnya harus lah mengandung adanya asasasas kebebasanberkontrak.

Sekalipun demikian, prinsip konsesualisme telah terbatasidengan adanya syaratsyarat subjektif dan objektif demi sahnya suatuperjanjian/kontrak ;34.Bahwa adapaun unsure terpenuhi syarat objektif ialah adanya suatubatasan bahwa kontrak atau perjanjian tidak boleh mengandung suatukesesatan/ dwaling. Unsur Dwaling sendiri ialah salah satunya diantarapara pihak memiliki persepsi atau menempatkan kedudukannya yang salahterhadap objek atau subjek yang terdapat dalam perjanjian.

Bahwa lebih lanjut, Dwaling dalam Surat Jawaban ini terletak pada adanyasuatu kekeliruan atau perbedaan dari fakta yang sebenarnya tentang pihakpihak yang membuatnya, dalam hal ini Akta No. 2, Akta No. 3 dan Surat22Pernyataan Yang Sebenarnya sehingga membuat kaburnya seluruhperobuatan hukum yang ada Dus, Gugatan a quo yang diajukan ;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini TERGUGAT memohonkepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara a quo agarberkenan memberikan putusan

memori kasasi tanggal 9 Januari 2019dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal ini PengadilanTinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tidakterdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat sebagaimanatercantum dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 092189 tanggal 14Desember 2009 dan Surat Adendum Pertama Perjanjian Kredit NomorPU.002/092189 tanggal 7 Juni 2010 tidak terdapat dwang, dwaling

GOLDEN METEOR selaku Turut Tergugat adalah Gugatanyang keliru/salah sasaran (Dwaling van persoonlijkheid van derpersoon/Error in persona), karena ditujukan kepada Badan Hukum PT.GOLDEN METEOR yang tidak mempunyai hubungan hukum apapun jugadengan Penggugat, lagipula Turut Tergugat tidak ikut serta sebagai Pihakdalam Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Arjuno Surabaya No. 034SJ.U.0702 tanggal 25 Juli 2002 (25072002) dan tidak ikut pula, dalamAddendum Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Arjuno Surabaya No.0412

Menurut hukum dan praktek peradilan, menarik lagi Tuan Nio BuyungSoetanio dalam Perkara No. 347/Pdt.G/2009/PN.Sby sebagai TurutTergugat ll adalah Gugatan yang salah sasaran orangnya (Error inPersonafkeliru tentang orang atau dwaling van persoonlijkheid van derpersoon) dan harus ditolak setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Oleh karena :1.1.

Asuransi Jiwasraya (Persero) sudahmelakukan salah/keliru menggugat terhadap Turut Tergugat Il (kiniPemohon Kasasi) yang sama sekali tidak terikat Perjanjian menurut Pasal1320 KUHPerdata jo Pasal 1338, Pasal 1340 KUHPerdata; jadi SuratGugatan diajukan oleh Pengacara Negara terdiri dari 6 (enam) orang pakarhukum yang sarat pengalaman dilapangan sebagai Pengacara Negara;sudah terjadi Error in Persona atau sudah terjadi Dwaling vanpersoonlijkheid van der persoon.Gugatan yang bermuatan Error in persona

/Dwaling van persoonlijkheid vander persoon adalah suatu vordering yang melanggar hidup dan kepastianhukum yang berlaku (melanggar recht zekerheid en rechtsleven) yangdengan meminjam perkataan Prof.

Nomor 319 PK/Pdt/2018tidak bersifat menentukan dalam perkara a quo;Bahwa peralihnan hak atas objek sengketa dihadapan PPAT yangkemudian dibalik nama dari pemilik semula Baris Napitupulu menjadiSertifikat Hak Milik Nomor 154 atas nama TonnyNapitupulu/Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah sah tanpaadanya dwang, dwaling, bedrog;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali KHATIJAH NAPITUPULU tersebut harus ditolak