No.1927/227 RBg, Reglement Hukum Acara Perdata DaerahLuar Jawa dan Madura ;MENGADLLI ;Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 131/PDT/2016/PT.SMR.1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 10 Mei 2016Nomor : 68/Pdt.G/2015/PN.Bpp. yang dimohonkan banding tersebut ;3.

Putusan Nomor : 116/G/2015/PTUNJKT.mengajukan gugatanTerdata ke Pengadilari Negeri Jakarta Utara dan padatanggal 28 Oktober 2014 Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memutusperkara tersebut sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor074/PdtG/2014/PN.JKT.UT, tanggal 28 Oktober 2014 yang amarnyasebagai berikut :MENGADLLI :1) Mengabulkon Gugatan Penggugat untuk seturuhnya;2) Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;3) Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telah terbukti melakukanperbuatan

.: 105/PDT/2003/PT.DKI, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :wanna nn nnn nnn nnn nnn ne nen nnn ee nen nnn neces MENGADLLI Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dariPembanding semula Tergugat Il dan Pembanding Il semula Tergugat tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.:102/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 25 September 2002 yangdimohonkan banding tersebut; Menghukum Pembanding semuila Tergugat Il dan Pembanding llsemula Tergugat secara tanggung renteng untuk

memberatkan Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Rehan yangmerupakan keponakan Terdakwa; Korban Rehan masih anakanak yang seharusnya dilindungi dan disayangi; Terdakwa tidak menyesali perobuatannya;Keadaan yang meringankan Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

mengadili dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa karena eskepsi Terbantah mengenaikewenangan mengadili dikabulkan, maka tuntutan provisi Pembantah, pokokperkara bantahan, gugatan/bantahan rekonpensi dari Terbantah dalamKonpensi/Penggugat Rekonpensi tidak dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa karena eksepsi Terbantah dikabulkan, makaPembantah dihukum membayar biaya perkara yang ditetapkan dalam amarputusan;Memperhatikan Pasal 162 RBg serta peraturan perundangundanganyang berkaitan dengan perkara ini;MENGADLLI

Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangundang Hukum Pidana, dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADLLI:1. Menyatakan Terdakwa I. M. Iqbal Ramadhan alias Chek bin Suino, Terdakwall. Heri GUnawan bin Raswadi, dan Terdakwa Ill.

demikian menurut Majelis Hakim putusanyang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagiTerdakwa;Memperhatikan, Undangundang Republik Indonesia Nomor 48 tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Republik IndonesiaNomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 372 Kitab UndangUndangHukum Pidana Juncto Pasal 55 Kitab UndangUndang Hukum Pidana sertaperaturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

Tergugat +X memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Agama jepara yangmemeriksa, mengadlli dan memutus perkara iniuntuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atausetidaktidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidakdapat dlterima.Bahwa terhadap replik dari Para Penggugat tertanggal 28 April 2020yang dilaksanakan pada persidangan tanggal 28 April 2020 Tergugat XImengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokonya tetap denganjawabannya dan untuk meringkas uraian putsan ini telah dicatat dalam

adalah milik Terdakwa Afif Mahardika Mubarokmaka Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikankepada Terdakwa Afif Mahardika Mubarok;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkarasesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP;Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

Bahwa mengingat Tergugat 1 telah melakukan ingkar janji dengan Tergugat2, maka Tergugat 2 mengajukan gugatan pembatalan jual beli atas tanahmiliknya ke Pengadilan negeri Sleman yang terdaftar dalam perkara perdataNO. 35/Pdt.G/2001/PN.Slmn dan Pengadilan Negeri Sleman memberikanputusan dalam perkara tersebut sebagai berikut : MENGADLLI 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian2.

semulaTergugat Ill dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatperadilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat bandingditetapkan seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;Mengingat, UndangUndang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang RI Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang RI Nomor 2 Tahun1986 tentang Peradilan Umum dan RBg/Reglemen Hukum AcaraPerdata Daerah Luar jawa dan Madura serta peraturan lain yangbersangkutan ;MENGADLLI

.: 105/PDT/2003/PT.DKI, yang amarnya berbunyisebagai berikut :MENGADLLI Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat bandingdari Pembanding semula Tergugat Il dan Pembanding Il semulaTergugat tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.:102/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 25 September 2002 yangdimohonkan banding tersebut; Menghukum Pembanding semuila Tergugat Il dan Pembandingll semula Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yangdiajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara iniharuslah dibebankan kepada Pemohon yang sampai saat ini berjumlah NIHIL;Memperhatikan, Pasal 184 ayat (1) Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan MK No.21/PUUXIV/2014,Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentanglarangan peninjauan kembali putusan praperadilan dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

ParaPembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, Tergugat Il,Tergugat Ill, Tergugat V, pada pokoknya mohon untuk menerima memoribanding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat V tanggal28 Desember 2017 dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri SurakartaHalaman 60 dari 65 halaman Putusan Nomor 73/Pdt/2018/PT SMGtanggal23 November 2017 Nomor 115/Pdt.G/2017/PN Skt, kemudianmemberikan putusan sendiri sebagai berikut :MENGADLLI

sertifikat duplikat atas tanah sengketaPage 62 of 66 Nomor: 13/Pdt/2016/PTTJK.63adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sertifikat duplikattersebut adalah tidak sah menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan petimbanganpertimbangan hukumtersebut diatas maka Ketua Majelis Banding berpendapat bahwa putusanPengadilan Negeri Metro Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Met tanggal 14 Januari2016, yang tidak mempertimbangkan gugatan rekonvensi harus diperbaikisehingga amarnya berbunyi sebagai tersebut dibawah ini;MENGADLLI

Puluh Lima Juta Dua Ratus LimaPuluh Ribu Rupiah); Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama.Keadaan yang meringankan: Terdakwa menyesali perbuatannya; Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADLLI

masih mudasehingga diharapkan dapat memperbaikikesalahannya.Mengingat, Pasal 39 ayat (1) huruf i Undangundang Nomor 6 Tahun 1983sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 dan telahdiubah lagi dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KetentuanUmum dan Tatacara Perpajakan jo Pasal 43 ayat (1) Undangundang Nomor 6Tahun 1983, Undang undang No 8 Tahun 1981 tentang kitab UndangundangHukum Acara Pidanaserta peraturan perundangundangan lain yang berkaitandengan perkara ini;MENGADLLI

dari Akta tersebut, sehinggagugatan ini patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim dan dinyatakanTIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankeleijk Verklaard).11.Bahwa sesuai dengan dalildalil diatas dapat disimpulkan TurutTergugatVselaku Notaris dan PPAT yang membuat Akta Pemberian HakTanggungan,tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.Maka, berdasarkan uraianuraian dan daiiidaiii Turut Tergugat Vtersebut di atas, mohon Perhatian Yang Terhormat Majeiis Hakim yangmemeriksa perkara aquo berkenan untuk memeriksa, mengadlli

HENDRA KURNIAWAN, T4;5) Surat pengaduan oleh Hendra Kurnyawan kepada Kapolsek Engganotanggal 7 Juli 2020 yang ditandatangani HENDRA KURNIAWAN, T5Tetap terlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan makaberdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana, biaya perkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan, Pasal 191 Ayat (1) Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADLLI

Januari 2009 berikut Daftar Hadir Musyawarah.Oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara TatangSudrajat Bin Ito Jumsari, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untukdijadikan barang bukti dalam perkara Tatang Sudrajat Bin Ito Jumsari;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka biayaperkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lainyang bersangkutan;MENGADLLI