pengajuan Permohonan izin;Membawa data rencana usaha;Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;Menunjukkan Surat Badan Hukum jika dikelola oleh suatuperusahaan;Izin lokasi termasuk status tanah;Izin gangguan (HO;Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2016/PN WatBahwa Instansi Saksi pernah melakukan sosialisasi tentang pergubNomor 71 Tahun 2015 pada tanggal 10 Mei 2016;Bahwa instansi Saksi mengeluarkan ijin budidaya perikanan danlainnya harus sesuai perda tersebut yaitu : apakah tempat usahapemohon itu sudah sesaui

22 September 2015, perihalHalaman 221 dari 221 halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUNJKTPAGEPengawasan Pelaksanaan Putusan Yang Telah Memperoleh KekuatanHukum Tetap tanggal 01 Oktober 2015 ; (Sesuai dengan asili) ;71.Bukti P 71 : Surat Penggugat Nomor : 38/PPRSHK.PTUN.JKT/X1I/2015 perihal : Surat Perintah tentang Pelaksanaan putusan PTUNJakarta Nomor : 182/G/2012/PTUN.JKT jo PUTUSAN PT.TUN JAKARTANomor : 145/B/2013/ PT.TUN.JKT jo PUTUSAN MA.RI Nomor : 190 K/TUN/2014, tanggal 03 Desember 2015 ; (Sesaui

dengan asili) ;72.Bukti P 72 : Surat Pengantar Nomor : 29/PPRSH.K.PTUN.JKT/1/2016, perihal : Surat Perintah tentang Pelaksanaan Putusan PTUN JakartaNomor : 182/G/2012/PTUN.JKT jo PUTUSAN PT.TUN JAKARTA Nomor :145/B/2013/PT.TUN.JKT jo PUTUSAN MA.RI Nomor : 190 K/TUN/ 2014, tanggal 07 Januari 2016 ; (Sesaui denganasli) ;73.Bukti P 73 : Surat Panggilan dari Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : W2.TUN.1.44/HK.06/I/2016 tanggal 13 Januari2016 ; (Sesuai dengan asili) ;74.

Bukti T.Il.intv 75 : Surat Pengunduran diri Maizia Kasri darijabatan Pengawas PPRSH Apartemen Slipi terhitung mulai tanggal 31 Juli2013 ; (Sesaui dengan asii);76. Bukti T.Il.intv 76 : Surat Kuasa dari Agus Taryung selakuDirektur P.T.

Nga.menurut hukum untuk ditambahkan catatan dengan katakata statushukumtanah DT (Duwe Tengah) ataudengan caramencantumkannamanamaPENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sesaui denganperaturan perundangundangan yang berlaku;27.Bahwa PARA TERGUGAT yang nyatanyata berada dalam keadaan wanprestasi (ingkar janji) maka patut dihukum untuk membuat danmenandatangani surat permohonan ditujukan kepada TURUT TERGUGATuntuk mengembalikan tanah sengketa kedalam status hukum DT ataumilik bersama sebagaimana permohonan pertama

Janda Sumaiya berdasarkan Akta Kuasa untukMenjual yang dibuat pada tanggal 20 Maret 2007 No. 11 yang dibuatdihadapan Hajjah Imnatunnuroh, SH, Mkn, Notaris di Surabaya dan Penggugatsebagai pihak Pembeli / pihak Kedua; Bahwa sebelum dilakukan jual beli antara pihak Penjual denganPenggugat maka sesaui prosedur pihak notaris telah melakukanpermohonan pengecekan pada buku tanah Hak Milik Nomor 245 /Kelurahan Keputih atas nama Sumaiya tersebut kepada Tergugat danhasilnya terhadap Sertipikat Hak Milim (

Bedimbar atas nama YOSEPSIPANGKAR beralih hak kepada Tergugat II Intervensi ; Bahwa dalam proses pengajuan permohonan hak Tergugat II Intervensikepada Tergugat atas sebidang tanah seluas 361 M2 sesuai denganSertifikat Hak Milik No.999/Desa Buntu Bedimbar atas nama YOSEPSIPANGKAR telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,sehingga Tergugat dalam menerbitkan hak atas sebidang tanah seluas361 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.999/Desa Buntu Bedimbaratas nama Tergugat li Intervensi telah sesaui

dan benar ;Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi dari Tergugat I dan KuasaTergugat I majelis Hakim akan mempertimbangkanya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi diatur dalam pasal 125 ayat (2),pasal133, pasal 134 dan pasal 136 HIR yaitu eksepsi diajukan pada halhal yangHalaman 49 dari 60 Putusan nomor 83/Pdt.G/2015/PN Ptimenyangkut formalitas gugatan yang mengakibatkan tidak syahnya surat gugatan,dengan demikian keberatan yang diajukan tidak mengenai bantahan terhadap pokokperkara sesaui

Jakarta dengan membawa KTP saja dan korbanmeminta bantuan untuk kerja mencari uang sehingga saya terima;Bahwa seharusnya tidak bisa dan saya tidak mau terima;Bahwa korban di latih baru 1 (satu) hari tetapi kebetulan sudah adamajikan yang meminta sehingga korban di kirim;Bahwa kesehatan korban tidak di cek;Bahwa korban di salurkan tidak memenuhi dengan prosedur undangundang;Bahwa 6 (enam) orang tenaga kerja yang di kirim dari Kabupaten TimorTengah Selatan;Bahwa keenam orang tersebut yang dikirim sudah sesaui

Syahid, ST selaku PPK ternyata tidaksesuai dengan bobot fisik yang sebenarnya di lapangan sehingga terdapatpencairan nilai kontrak yang tidak sesaui dengan prestasi penyedia barang/jasa yang berdasarkan perhitungan Ahli dari Universitas Hasanuddin Ir. H.Muchtar Gani, MS. IPM tanggal 15 Mei 2015 terdapat kekuranganpekerjaan dengan nilai sebesar Rp. 209.656.227,10 (dua ratus sembilanjuta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh komasepuluh rupiah), padahal Muh.

Syahid, ST selaku PPK ternyata tidaksesuai dengan bobot fisik yang sebenarnya di lapangan sehingga terdapatpencairan nilai kontrak yang tidak sesaui dengan prestasi penyedia barang/iasa yang berdasarkan perhitungan Ahli dari Universitas Hasanuddin Ir. H.Muchtar Gani, MS. IPM tanggal 15 Mei 2015 terdapat kekuranganpekerjaan dengan nilai sebesar Rp. 209.656.227,10 (dua ratus sembilanjuta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh komasepuluh rupiah) padahal Muh.

Tergugat Ill akan Membebankan kepada Penggugatselisih biaya yang tibul akibat pengalihan sebagianpekerjaan kepada pihak ketiga, sesuai dengan SPKArsitek Mall.Bahwa atas dasar ketidak mampuan Penggugat dalammelaksanakan Pekerjaan Arsitek Mall sesuai dengan jangkawaktu pelaksanaan pekerjaan sesaui dengan SPK Arsitek Mall,yaitu sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31Maret 2019 dengan target pekerjaan finishing dalam selesai(dinding, lantai, plafond) pada 31 Desember 2018, maka SPKArsitek

Ill sSudahmemberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melanjutkanPekerjaan Arsitek Mall, namun Penggugat tidak pernahmemenuhi komitmennya untuk menyelesaikan Pekerjaan ArsitekMall pada akhir Januari 2019, bahkan sesuai peringatan terakhirTergugat Ill pada tanggal 28 Maret 2019 Penggugat tidakmemperbaiki kelalaiannya, maka Tergugat III memberikan suratpengakhiran Pekerjaan Arsitek Mall tanggal 24 April 2019kepada Penggugat atas ketidak mampuan Penggugat dalammelaksanakan Pekerjaan Arsitek Mall sesaui

Penerbitan objek sengketa yang telah sesaui denganketentuan peraturan perundangundangan menunjukkan bahwa tindakanatau keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat telah sesuai dengan maknakeadilan sebagai salah satu tujuan hukum peraturan perundangundangandan tentunya sudah telah sesuai dengan nilainilai yang ada dalamkehidupan masyarakat, bangsa dan negara ; Menimbang, bahwa yang dimaksud asas kecermatan adalah asasyang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan / atau tindakan harusdidasarkan pada informasi

adalah : Pemohon harus datang sendiri; Mengisi formulir pengajuan Permohonan izin; Membawa data rencana usaha; Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; Menunjukkan Surat Badan Hukum jika dikelola oleh suatuperusahaan; Izin lokasi termasuk status tanah; zin gangguan (HO;Bahwa Instansi Saksi pernah melakukan sosialisasi tentang pergubNomor 71 Tahun 2015 pada tanggal 10 Mei 2016; Bahwa instansi Saksi mengeluarkan ijin budidaya perikanan danlainnya harus sesuai perda yaitu : apakah tempat usaha pemohonitu sudah sesaui

Abdul Goni, proses ini penegasankonversi sesaui dengan buku C di Keluraha; Konversi dari tanah Yasan. Bekas hak Yasan No. C 474, Persil 45, KlasS Il, jual beli dari P. Roto alias Warto kepada Abdul Goni, nomor 03564, tanggal6101964, sesuai dengan warkat No.396., Harga Rp19.000,00 (Sembilan belas riburupiah), Luas tanah 156 da (deci are) atau 1.560M?.

Pemohon harus datang sendiri; Mengisi formulir pengajuan Permohonan izin; Membawa data rencana usaha; Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; Menunjukkan Surat Badan Hukum jika dikelola oleh suatuperusahaan; lzin lokasi termasuk status tanah; lzin gangguan (HO;Bahwa Insyansi Saksi pernah melakukan sosialisasi tentang pergubNomor 71 Tahun 2015 pada tanggal 10 Mei 2016;Bahwa instansi Saksi mengeluarkan ijin budidaya perikanan danlainnya harus sesuai perda tersebut yaitu : apakah tempat usahapemohon itu sudah sesaui

Penerbitan objek sengketa yang telah sesaui denganketentuan peraturan perundangundangan menunjukkan bahwa tindakanatau keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat telah sesuai dengan maknakeadilan sebagai salah satu tujuan hukum peraturan perundangundangandan tentunya sudah telah sesuai dengan nilainilai yang ada dalamkehidupan masyarakat, bangsa dan negara ; Halaman 73 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUNKPGMenimbang, bahwa yang dimaksud asas kecermatan adalah asasyang mengandung arti bahwa suatu

PENGGUGAT mendalilkan bahwa gugatan a quo didasarkan padaPerbuatan Melawan Hukum atas penyimpangan dalam pemberiankredit berdasarkan prinsip kehatihatian sesaui ketentuan dalampasal8 UU Perbankanb. PENGGUGAT juga menyampaikan dalildalil lain bahwaTERGUGAT dalam upaya penjualan aset dilakukan dengan cara sepihak dantanpa prosedur hukum yang benar yang merugikan Konsumen.

Peternakan adalah :Pemohon harus datang sendiri;Mengisi formulir pengajuan Permohonan izin;Membawa data rencana usaha;Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;Menunjukkan Surat Badan Hukum jika dikelola oleh suatuperusahaan;Izin lokasi termasuk status tanah;Izin gangguan (HO;Bahwa Instansi Saksi pernah melakukan sosialisasi tentang pergubNomor 71 Tahun 2015 pada tanggal 10 Mei 2016;Bahwa instansi Saksi mengeluarkan ijin budidaya perikanan danlainnya harus sesuai perda yaitu : apakah tempat usaha pemohonitu sudah sesaui

pengurusan perizinan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan antaralain: mengajukan permohonan ke Dinas dengan menunjukkan KTP, buktikepemilikan lahan, dan menunjukkan surat bermaterai untuk luas lahan.Bahwa ijin harus berdasarkan perdaperda tersebut karenasaksi tahu tentangPerdaperda tersebut dan itu merupakan dasar saksi untuk mengeluarkanperijinan usaha budidaya perikanan;Bahwa saksi mengeluarkan ijin budidaya perikanan dan lainnya harus sesuaiperda tersebut yaitu : apakah tempat usaha pemohon itu sudah sesaui

PengusahaKawasan Berikat (Sesuai pasal 30 ayat (4) Peraturan Menteri KeuanganHalaman 18 dari 56 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN.PwkFORM 01/SOP/01.2/2016Republik Indonesia nomor 147/PMK.04/2011 tanggal 6 September 2011tentang Kawasan Berikat);Bahwa pengeluaran bahan baku dan/atau sisa bahan baku asal luar daerahpabean (impor) dengan tujuan dipindahtangankan ke perusahaan industri ditempat lain dalamdaerah pabean (lokal) dilakukan dengan membayar BeaMasuk dan/atau cukai dan Pajak dalam rangka impor (sesaui

Fotokopi sesaui asli Putusan Pengadilan Sidoarjo Perkara No.50/Pdt.G/2012/PN.Sda., Tanggal 16 Oktober 2012; diberi tanda bukti BuktiPLW1;2. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara No.165/Pdt/2013/PT.Sby., Tangal 7 Juli 2013; diberi tanda bukti Bukti PLW2 ;3. Fotokopi dari downlod Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaPerkara No. 1160 K/Pdt/2014, Tanggal 7 Oktober 2014; diberi tanda buktiBukti PLW3;4.

Gorontalo pada tanggal 24 November 2009, namun bilamana sampaidengan tanggal 24 November 2009 bahan tersebut belum juga berada diGorontalo maka sangat terpaksa pihak Pejabat Pembuat Komitmen melakukan Pemutusan Kontrak ;2. berdasarkan rencana kerja (kurva S) yang dibuat oleh direktur PT Murshalina JayaKencana tanggal 8 Juni 2009, bahwa pada minggu kedua bulan November 2009pekerjaan fisik Gedung BLK mencapai 90 %, namun kenyataan dilapangan13sampai dengan tanggal 17 November 2009 belum mencapai target sesaui

Gorontalo pada tanggal 24 November 2009, namun bilamanasampai dengan tanggal 24 November 2009 bahan tersebut belum jugaberada di Gorontalo maka sangat terpaksa pihak Pejabat PembuatKomitmen melakukan Pemutusan Kontrak ;2. berdasarkan rencana kerja (kurva S) yang dibuat oleh direktur PTMurshalina Jaya Kencana tanggal 8 Juni 2009, bahwa pada minggu keduabulan November 2009 pekerjaan fisik Gedung BLK mencapai 90 %, namunkenyataan dilapangan sampai dengan tanggal 17 November 2009 belummencapai target sesaui