Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,tertanggal 13 September 2018 ;e Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2018, perihal PetunjukPelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS Yang TelahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadlan Berkekuatan HukumTetap ;e Surat PLT.Gubernur Aceh Nomor 800/24172 tanggal 17 September 2018Perihal PNS Yang Terlibat Tindak Pidana Umum dan TIPIKOR ;Bahwa Pasal 2 huruf e UndangUndang Repubik

Sedangkan, kedua dalam hal peraturan dasar tidakmengatur Upaya Administratifnya, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diaturdalam UndangUndang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa dalam peraturan perundangundangan yang menjadiperaturan dasar mengenai upaya administrasi dalam sengketa a quo, telah diaturdalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanHalaman 49 dari 62 Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.SRGNasional Repubik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian KasusPertanahan

Unsur Secara Melawan Hukum ;Menimbang, bahwa Undangundang Repubik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi tidak mengatur secarategas apa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum, sehinggauntuk mendapatkan pengertian tersebut ditempuh penafsiran secara autentikdari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yangmenyebutkan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan hukumdalam arti

Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Repubik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1. KitabUndangUndang Hukum Pidana yang unsurunsurnya sebagai berikut :1. Setiap Orang ;2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi ;3.

Wiwoho HantoroBerdasarkan batasbatas tanah yang terurai diatas makasudah dapat dipastikan bahwa objek tanah yang dibeli olehPenggugat adalah tidak berada diatas tanah milik tegugat ,karena sama sekali tidak ada kesamaan mengenai batasbatastanahnya.Begitu. juga ketika Tergugat dilaporkan ke pihakkepolisian dan didalam penyelidikan pihak POLDA SULUTTergugat ternyata pemilik yang sah terhadap tanah objeksengketa dalam perkara a quo, hal tersebut dapat diuraikansebagai berikut:e Surat Kepolisian Negara Repubik

terdakwa harusdinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primairtersebut dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair PenuniutUmum tersebut.Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair,maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan SubsidairPasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Repubik

Tindakan Tergugat , TergugatIl dan Tergugat III yang telah dibantu oleh Turut Tergugat II merupakanperbuatan melawan hukum karena, sebagaimana diatur dalam Pasal105 Undangundang Repubik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, seharusnya Penggugat diberikan hak untukmembela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yang dipanggildengan sah dan diselenggarakan dengan berpegang pada ketentuanperaturan dan perundangundangan;27.Bahwa, Tergugat IV, dengan sengaja telah merusak nama baikPenggugat

15/Periuk tersebut diperolen berdasarkan PelepasanTanah Hak Milik Adat yang tercatat atas nama DJAMAN LADI dankawankawan yang terlektak di Desa Periuk, Kecamatan Jatiuwung,Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat dengan luas tanah seluas416.058M2 (empat ratus enam belas ribu lima puluh delapan meterpersegi) sesuai dengan Gambar Situasi tanggal 11 November 1987 Nomor55/1987 sebagian dan Nomor 56/1987 sebagian.Bahwa Pelepasan Tanah Hak Milik Adat tersebut telah disetujui olehMenteri Dalam Negeri Repubik

mendirikan Bangunanrumah lagi bentuk semi permanen seluas + Lebar 8 M x Panjang9M = + 72 M2 (lebih kurang tuiuh puluh dua meter bujursangkar) untuk tempat tinggal Tergugat Il terletak atau beradadidalam tanah seluas + 21000 M2 (lebih kurang dua puluh saturibu meter persegi) atau disebut juga dengan (+ 2Ha 1000 M)tanpa seizing ParaPenggugat, yang ironisnya Tergugat danTergugat Il semakin menganggap remeh dan melakukanperbuatan hukum serta Tergugat menghilangkan adat Istiadatyang berlaku di Negara Repubik

., Edisi Kelima (T.5);1 (satu) bundel copy Surat Nomor B470/N.2/Fd.1/03/2015 tanggal31 Maret 2015 perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.6);1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik Indonesia Nomor16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7);1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISIMAP A yang terdiri dari:Hal. 32 dari 394 hal.

Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/201755.56.o7.98.59.60.h. 1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik Indonesia Nomor16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7);1 (satu) bundel Dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISIMAP A yang terdiri dari:a. 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas kepatuhan terhadapPeraturan perundangundangan dalam kerangka pemeriksaanLaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untukTahun Anggaran

(T.5);1 (satu) bundel copy Surat Nomor B470/N.2/Fd.1/03/2015tanggal 31 Maret 2015 perihal: Bantuan Permintaan Keterangan(T.6);1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik IndonesiaNomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia(T.7);1 (satu) bundel Dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISIMAP A yang terdiri dari:a.1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Kepatuhanterhadap Peraturan perundangundangan Dalam KerangkaPemeriksaan

(T.5);1 (satu) bundel copy Surat Nomor B470/N.2/Fd.1/03/2015 tanggal31 Maret 2015 perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.6);1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik Indonesia Nomor16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7);1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISIMAP A yang terdiri dari:a.1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas KepatuhanTerhadap Peraturan perundangundangan Dalam KerangkaPemeriksaan

(T.5);1 (satu) bundel copy Surat Nomor: B470/N.2/Fd.1/03/2015Tanggal 31 Maret 2015 Perihal: Bantuan Permintaan Keterangan(T.6);1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik Indonesia Nomor16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7);1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISIMAP A yang terdiri dari :a.1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas KepatuhanTerhadap Peraturan PerundangUndangan Dalam KerangkaPemeriksaan

., Edisi Kelima (T.5);1 (satu) bundel copy Surat Nomor B470/N.2/Fd.1/03/2015tanggal 31 Maret 2015 perihal: Bantuan Permintaan Keterangan(T.6);1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik Indonesia Nomor16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7);1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISIMAP A yang terdiri dari:a.1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas KepatuhanTerhadap Peraturan perundangundangan Dalam

Edisi Kelima (T.5);1 (satu) bundel copy Surat Nomor B470/N.2/Fd.1/03/2015tanggal 31 Maret 2015 perihal: Bantuan Permintaan Keterangan(T.6);1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik Indonesia Nomor16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7);Hal. 112 dari 335 hal. Put.

Nomor 1319 K/Pid.Sus/201655.56.57.58.g.1 (satu) bundel copy Surat Nomor = B470/N.2/Fd.1/03/2015tanggal 31 Maret 2015 perihal: Bantuan PermintaanKeterangan (1.6);1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik IndonesiaNomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia(T.7);1 (satu) bundel Dokumen dalam map warna hijau dengan tulisanISI MAP A yang terdiri dari:a.1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Kepatuhanterhadap Peraturan perundangundangan

(T.5);1 (satu) bundel copy Surat Nomor B470/N.2/Fd.1/03/2015tanggal 31 Maret 2015 perihal: Bantuan Permintaan Keterangan(T.6);1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik Indonesia Nomor16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7);1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISIMAP A yang terdiri dari:a.1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas KepatuhanTerhadap Peraturan perundangundangan Dalam KerangkaPemeriksaan

Bahwa dengan adanya UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28Tahun 2004 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001Tentang Yayasan, Jo Peraturan Pemerintah Repubik IndonesiaNomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan UndangUndang TentangYayasan Yang mewajibkan kepada seluruh Yayasan Pendidikan harusmengikuti UndangUndang tersebut diatas dengan sistematika sebagaiberikut:a. PEMBINA;b. PENGURUS;c. PENGAWAS;7.

MENTERI KESEHATAN REPUBIK INDONESIA, Cq. DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN, CQ. KETUA JURUSAN AKADEMI GIZI LUBUK PAKAM, yang berkerkedudukan di Jalan Negara Tanjung Garbus - Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang ;Selanjutnya disebut dengan-------------------------Tergugat I/ Tergugat Intervensi II;2. KETUA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR NASIONAL Cq. KETUA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR DAERAH SUMATERA UTARA Cq.

halaman 3 Jawaban Tergugat I menyebutkan : GugatanPENGGUGAT adalah salah alamat seharusnya dijukan kepadamenteri kesehatan selaku Pengguna Barang milik negara KemeterianKesehatan yang mempunyai kewenangan penggunaan Barang MilikNegara dan bertanggung jawab terhadap Barang Milik Negaradilingkungan Kementeriannya.Bahwa dalil yang disampaikan Tergugat I Keliru/ngawur dan terkesanmengadaada, jelas dalam gugatan penggugat Point 1 halaman 2menyebutkan : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.MENTERI KESEHATAN REPUBIK

Menteri Kesehatan Repubik Indonesia,Cq. Direktur Politeknik Kesehatan Medan, Cq.

Keputusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20Juni 1975, Nomor : 14/ Perdata/ 1975 / PNBlg ;.Bahwa Kampung ( Huta ) Sipollung adalah milik GULTOM HUTABALIAN berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Repubik Indonesiatanggal 19 Desember 1979 Nomor : 178 K / Sip / 1978, Jo PutusanPengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Agustus 1977 Nomor : 184 / PERD /1977 / PTMDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 Juni1975 Nomor: 14 / Perdata / 1975 / PNBlg.

Tenaga listrik, sebagai salah satuhasil pemanfaatan kekayaan alam,mempunyai peranan penting bagiNegara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunannasional.Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor : 370/PDT/2016/PTMDN19.Bahwa meningat arti penting tenaga listik bagi Negara dalammewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dansejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) UndangUndangDasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945, maka usahapenyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara dan dipegunakansebesarbesarnya

Copy cuplikan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentangHak guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak pakai atas Tanah ;B. 17 Copy dari cuplikan Pertauran pemerintah Repubik indonesia Nomor19 tahun 1998 tentang pengalihan bentuk PERUMKA menjadiPerusahaan Perseroan Persero ;B. 18 Copy dari copy UUNomor 19 tahun 2003 tentang BUMN ;B. 19 Copy cuplikan UU Nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas (PT);B. 20.

;Surat Ketua Muda Bidang Perdata Mahkamah Agung Repubik Indonesiatertanggal 24 Juli 2007 No.22/Tuada Pdt/VI/2007, perihal : MohonPetunjuk Tentang Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Mahkamah AgungRI No.706 K/Pdt/2004 ;6 Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum penguasaandan pemilikan oleh Para Penggugat atas :Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.70/Tjiandjur Kaler,atas nama Para Penggugat, seluas 1.756 m?

Nusantara (Persero)tanggal 14 Maret 2012 telah melanggar AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AUPB) terutama yaitu bertindak SewenangWenang dalam menentukan tarif Rekomendasi untuk perpanjanganSertipikat Hak Guna Bangunan, Tergugat telan mengharuskan ParaHalaman 22 dari 69 halaman Putusan Nomor 493 K/TUN/201434.35.Penggugat membayar biaya Perpanjangan Penggunaan Tanah Industri(PPTl) secara sepihak dan sewenangwenang dengan melanggarperaturan perundangundangan yang berlaku yaitu : PeraturanPemerintah Repubik

Putusan Nomor 46/G/2020/PTUN.SRGMenimbang, bahwa dalam peraturan perundangundangan yangmenjadi peraturan dasar mengenai upaya administrasi dalam sengketa aquo, telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Repubik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 peraturan dasarmengenai upaya administratif pertanahan tersebut mengatur yaituPengaduan adalah laporan atau keberatan yang diajukan oleh

., pada dasarnya menerangkan di bawah sumpahtentang wanprestasi yakni:Bahwa seseorang baru dapat dinyatakan lalai atau wanprestasi jikaterhadapnya telah dilakukan somasi terlebin dahulu akan kewajibannya(baca: Putusan halaman 28 alenia 2 bagian keterangan saksi ahli padaputusan a quo).Putusan 28 halaman 70 Putusan Nomor 200/Pdt/2019/PT.MDNBahkan, dalam praktik hukum peradilan di Indonesia sekalipun jugaditerapkan secara berulangulang yakni sesuai Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung Repubik Indonesia

.: Belanja atas beban anggaran belanjaNegara dilakukan berdasarkan atashak dan buktibukti yang sah untukmemperoleh pembayaran.Pembayaran penghasilan pejabatnegara, Pegawai Negeri Sipil, anggotaTentara Nasional Indonesia danKepolisian Repubik Indonesia sertadilakukanpensiunan berdasarkanPeraturan Pemerintah.3.