Adanya unsur Qwang, dwaling dan bedrog;b. Adanya cacat subjekto;Sehingga sejak awal dibuatnya surat perjanjian penunjukan pengelolaanlimbah tertanggal 22 Maret 2013 adalah cacat hukum, oleh karena itu bataldemi hukum;5.

Bahwa unsur dwang, dwaling dan bedrog yang melatar belakangipenerbitan/pembuatan/penandatanganan surat perjanjian penunjukanpengelolaan limbah tertanggal 22 Maret 2013 tersebut dilakukan olehTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan cara mengerahkan massayang menekan/mengintimidasi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi,membuat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konpensi dalam keadaan takberdaya, sehingga terpaksa melakukan penandatanganan sebuah surat yangdisodorkan oleh salah seorang pegawai Penggugat

apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memerintahkan untuk meletakkan Sita Jaminan atas hartakekayaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang akan ditunjukoleh Penggugat II Rekonvensi/Tergugat Il Konvensi melalui surat tersendiri,dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensiint;Bahwa sebagaimana telah terurai pada bagian konpensi, surat perjanjianpenunjukan dan pengangkatan pengolahan limbah tertanggal 22 Maret2013 selain mengandung unsure dwang, dwaling

melunasi hutang pinjamannyaberikut bunganya 1,75% perbulan paling lambat 1 (satu) bulan terhitungsejak diterimanya uang dari Penggugat (linat gugatan pada Point.4);Dan hanya bermodalkan kwitansi pada tanggal 15 Juli 2009 (dalamtanda tangan siapa pihaknya tidak jelas karena tidak ada nama, danDewi Nia Kurniatin tidak tanda tangan dan tidak ada saksi yangmenyaksikan kesepakatan dimaksud, tidak ada subyek dan obyeksebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata/tidak boleh adapaksaan/dwang, kehilafan/dwaling

KUHPerdata, dan bagaimanaJudex Facti dapat mengabulkan bahwa Tergugat , II, Ill dan IV telahmelakukan wanprestasi sedangkan tidak ada kelalai yang dilakukan olehBenny Suryo, karena tidak ada perjanjian/persetujuan/perikatan hutangpiutang antara Benny Suryo dengan Dewi Nia Kurniatin/Penggugat(Pasal 1320 KUHPerdata/subyek dan objek perjanjian tidak ada, yangada hanya kwitansi yang tidak jelas isi dan maksudnya dan lihat Pasal1335 KUHPerdata, dan dalam hal ini tidak boleh ada paksaan (dwang),kekhilafan (dwaling

saksisaksi dan hasil pemeriksaan ditempat tanah sengketa terbuktimasuk dalam areal HGU No.1 Tahun 1980, dan areal tersebut secara nyata dikuasaioleh Penggugat sebagaimana ternyata dari adanya pembayaran pajak 5 (lima) tahunterakhir (bukti P2 s/d 6) ; === Menimbang, bahwa selain daripada itu penguasaan tanah sengketa olehmasingmasing pihak sebagaimana disebutkan dalam bukti TI, TIIJ dan TIII,hanyalah penguasaan yang bersifat spekulatif, dan keberadaan buktibukti tersebutmengandung salah satu unsur dwaling

Namun justru sebaliknya, Surat Keputusan Pembebasantersebut mengalami kekurangan yuridis, dalam hal ini salah kira (dwaling).Juga, kedua Surat Keputusan Pembebasan, baik Nomor 125 dan 242,bentuk dan prosedur tidak sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarkeputusan Tata Usaha Negara. Serta, Isi dan tujuan kedua Surat KeputusanPembebasan, baik Nomor 125 dan 242, tidak sesuai dengan isi dan tujuanyang ditentukan oleh peraturan dasarnya.

2017Artinya sudah definitif, tidak lagi memerlukan persetujuan atasandan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;Hal ini berarti ada syarat materiil dalam suatu keputusan, yaitu:1) Pejabat pembuat Tata Usaha Negara yang membuat penetapan ituharuslah mendapat wewenang dari UndangUndang yang berlaku, baiksecara atribusi, delegasi, maupun mandat;2) Pembentukan kehendak dari alat negara yang mengeluarkanKeputusan Tata Usaha Negara tidak mengalami kekurangan yuridis,artinya tidak mengalami salah kira (dwaling

Namun, kedua SuratKeputusan Pembebasan, baik Nomor 125 dan 242, mengalami kekuranganyuridis, dalam hal ini salah kira (dwaling). Juga, kedua Surat KeputusanPembebasan, baik Nomor 125 dan 242, bentuk dan prosedur tidak sesuaidengan peraturan yang menjadi dasar keputusan Tata Usaha Negara.Serta, Isi dan tujuan kedua Surat Keputusan Pembebasan, baik Nomor 125dan 242, tidak sesuai dengan isi dan tujuan yang ditentukan oleh peraturandasarnya.Halaman 23 dari 38 halaman.

Selainitu suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak boleh mengalami kekuranganyuridis (salah kira/dwaling), bentuk dan prosedurnya harus sesuai denganperaturan yang menjadi dasar Keputusan Tata Usaha Negara, serta isi dantujuan harus sesuai dengan isi dan tujuan yang ditentukan oleh peraturandasarnya.

Kristinah merupakanPerbuatan manipulasi data kebenaran dan melakukan Pemalsuan danatau menempatan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik dengandilandasiitikat tidak baik (Kwade trouw), Cacat Yuridis denganmengandung unsur unsur kekhilafan (dwaling), kecurangan (bedrog), tipu daya dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum serta sangat merugikan Penggugat dalam Kedudukannya Sebagai Pemilikyang sah dan berhak atas Obyek sengketa : 17.Bahwa untuk menjamin pemenuhan atas isi putusan ini sampai nantidapat

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim TingkatBanding telah memberikan pertimbangan hukumyang menyatakan dan perjanjian dapatdibatalkan karena cacat kehendak disebabkanoleh dwaling (kesesatan), Dwangsom (Paksaan)dan bedrog (penipuan) sebagaimana diaturdalam Pasal 1321 KUHPerdata" (pertimbanganhukum alinea 2, halaman 7);Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalahkeliru karena perjanjian tidak dapatdibatalkan oleh dwangsom, sebab dwangsomadalah hukuman tambahan berupa membayarsejumlah uang untuk menekan si terhukum

hal ini, MajelisHakim Peradilan Tingkat Banding dalampertimbangan hukum Dalam Provisi alinea 2,halaman 7, yang menyatakan bahwa "walaupunAkta No. 2, tanggal 1 Agustus 1992, Tergugat/Pembanding ikut menandatangani, tetapiharuslah diingat bahwa suatu perjanjian haruspula didasarkan kepada azas keadilan, sepertitelah ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3)KUHPerdata, yaitu) bahwa suatu perjanjian harusdilaksanakan dengan itikad baik dan perjanjiandapat dibatalkan, karena cacat kehendakdisebabkan oleh dwaling

Dengan demikian jelas bahwaAkta No. 2, tanggal 1 Agustus 1992 dibuatatas dasar konsensus antara kedua belahpihak yang murni, sehingga memenuhiketentuan tentang syarat syarat sahnya suatuperjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal1320 KUHPerdata, tanpa ada dwang, dwaling,bedrog sebagaimana dikatakan oleh Majelis34Hakim Tingkat Banding;e.

Bahwa mengenai' pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Banding, yang menyatakan bahwaperjanjian dapat dibatalkan karena cacatkehendak disebabkan oleh dwaling (kesesatan),dwangsom (paksaan) dan bedrog (penipuan)sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata, pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Banding tersebut adalah tidak benardan bersifat onvoldoende gemotiveerd" karenatidak cukup memberikan pertimbangan, dimana44syarat batal (pembatalan atau kebatalan) suatuperikatan dalam hal ini "Perubahan

Bahwa kesalahan dalampembuatan sertipikat bisa saja karena adanya unsur penipuan (bedrog),kesesatan (dwaling), dan/atau paksaan (dwang) dalam pembuatan data fisikmaupun data yuridis yang dibukukan dalam buku tanah. Dengan demikiansertipikat yang dihasilkan dapat berakibat batal demi hukum.

Sedangkan bagisubjek yang melakukan hal tersebut dapat dikatakan telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);Bahwa Para Penggugat menduga adanya terjadi kesalahan (schuld) yangdilakukan oleh Turut Tergugat Ill dan juga adanya upaya penipuan (bedrog)dan kesesatan (dwaling) yang dilakukan oleh Tergugat dalam prosespembuatan data fisik maupun data yuridis yang dijadikan dasar hak dan telahdibukukan dalam buku tanah Sertifikat Hak Milik No.: 105/Sitoluamatertanggal 16 September 2011, Surat

ketetapanyang bersangkutan menjadi ketetapan yang tidak sah, misalnya: Ketetapanyang dibuat oleh organ atau pejabat yang berwenang (on bevogd), ketetapanitu dibuat karena adanya penipuan (bedrag), ketetapan itu tidak menurutprosedur berdasarkan hukum (rechtmatige), dan ketetapan itu tidakmemenuhi tujuan peraturan dasarnya (doelmatige) atau telah terjadipenyalahgunaan wewenang (detounament de pauvoir);Bahwa kesalahan dalam pembuatan sertipikat bisa saja karenaadanya unsur penipuan (bedrog), kesesatan (dwaling

Sendiri saat itu ;5 Bahwa dengan demikian kepemilikan Penggugat terhadap tanah objek sengketamenurut hemat Kami adalah suatu rekayasa semata yang telah dilakukannyadengan memanfaatkan suatu situasi tertentu dan tidak dilandasi oleh adanyasuatu dasar hukum yang jelas;6 Bahwa selain dari itu penguasaan Penggugat dan/atau pensertifikatan yang telahdilakukan penggugat terhadap tanah objek sengketa adalah melalui programProna adalah suatu penguasaan yang dilakukannya berdasarkan suatu ItikadBuruk ( Owang Dwaling

mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,untuk selanjut berkenan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :1 Menolak dalildalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Mengabulkan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya ;3 Menyatakan hukum penguasaan Penggugat atas tanah objek sengketa tidakdilandasi oleh suatu dasar hukum yang sah ;114 Menyatakan hukum penguasaan Penggugat dan/atau PensertifikatanPenggugat terhadap tanah objek sengketa dilakukannya berdasarkan suatuitikad buruk ( Dwang Dwaling

dibuktikan.Menimbang, pula dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa kepemilikanPenggugat terhadap tanah objek sengketa menurut adalah suatu rekayasa semata yang31telah dilakukannya dengan memanfaatkan suatu situasi tertentu dan tidak dilandasi olehadanya suatu dasar hukum yang jelas dan penguasaan Penggugat dan/ataupensertifikatan yang telah dilakukan penggugat terhadap tanah objek sengketa adalahmelalui program Prona adalah suatu penguasaan yang dilakukannya berdasarkan suatuItikad Buruk ( Owang Dwaling

Kekilapan (dwaling, mistake);Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor47/Pdt.GS/2019/PN.Btm.Sebagaimana pada pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa katasepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh denganpaksaan atau penipuan;2. Wenang / Kecakapan berbuat menurut hukum (Capacity) ;Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yangmelakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenangmembuat kontrak tersebut.

Nomor 1711 K/Pdt/2020.mengenai adanya penipuan dan bujuk rayu oleh Tergugattergugat dalamproses pemberian jaminan, Penggugat tidak dapat membuktikan denganbuktibukti yang cukup tentang adanya paksaan (dwang), kekhilafan(dwaling) atau penipuan (bedrog), karena itu gugatan Penggugat menjaditidak beralasan;Bahwa tentang buktibukti Penggugat berupa putusan yangberkekuatan hukum tetap ternyata objeknya berbeda dengan objek dalamperkara a quo, karena objek dalam putusan berkekuatan hukum tetaptersebut

Pasal 66 UndangUndang tentang Mahkamah Agung tersebut diatas memberi hak kepada para pihak yangberperkara untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap apabila didalam putusan tersebut terdapat kekeliruanatau kekhilafan yang nyata ;e Bahwa kekeliruan atas hukum (rechts dwaling) yang dilakukan olehMahkamah Agung RI di dalam putusannya No. 138 K/TUN/2011 tanggal 21 Juni 2011jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 178/B/ 2010/PT.TUNMDNtanggal 07 Januari 2011 tersebut telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tidakcukup (onvoeldoende gemotiveerd); Bahwa kekeliruan hukum (rechts dwaling) yang meliputi penerapan danpelaksanaan hukum di dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 138 K/ TUN/2011tanggal 21 Juni 2011 jo.

Timurmemiliki wewenang untuk membatalkan atau mencabut keputusan yangdikeluarkannya;Menimbang bahwa, selanjutnya yang menjadi pertanyaan hukum dalamsengketa in casu, apakah keluarnya obyek sengketa oleh Tergugat telah secaratepat dan teliti mempertimbangkan adanya kecacatan pada Surat KeputusanGubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/013/2012 Tentang PenyelesaianPerselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten KediriYang Terletak Pada Kawasan Gunung Kelud Di Provinsi Jawa Timur, baikberupa dwaling

Kabupaten BlitarDengan Kabupaten Kediri Yang Terletak Pada Kawasan Gunung Kelud DiProvinsi Jawa Timur, oleh kalangan masyarakat tertentu dimaknai sebagaiputusan batas daerah Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar yangbersifat final, sehingga menutup dialog untuk musyawarah mufakatterhadap penyelesaian batas daerah Kabupaten Kediri dengan KabupatenMenimbang, bahwa terhadap kedua alasan pertimbangan pencabutanoleh Tergugat tersebut apakah dapat dibenarkan menurut hukum sehinggatermasuk ke dalam unsur dwaling

2012 Tentang Penyelesaian Perselisinan BatasDaerah Antara Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten Kediri Yang Terletak PadaKawasan Gunung Kelud Di Provinsi Jawa Timur, mengenai keabsahan obyeksengketa baik dari segi syarat formil (prosedur/cara pembuatan keputusan,bentuk keputusan, dan pemberitahuan keputusan) maupun syarat materiilnya(badan/pejabat yang membuat keputusan harus berwenang menurut hukum;keputusan harus dibuat tanoa ada kekurangan yuridis dalam proses maupundalam penerbitannya baik berupa dwaling

dalam kapasitas melaksanakanfungsi pembentukan peraturan perundangundangan (wetgeving) dan fungsimengadili (rechtspraak) sehingga pada kedudukan yang demikian itu GubernurJawa Timur dapat didudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaraberdasar Pasal 1 angka 8 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha negara; Menimbang, bahwa apabila kedudukan dalam pertimbangan hukumyang demikian itu ditafsirkan sebagai unsur dwaling

Blitar dari sejak dilakukannya kegiatan fasilitasi sampaidengan keluarnya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/013/2012 Tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah AntaraKabupaten Blitar Dengan Kabupaten Kediri Yang Terletak Pada KawasanGunung Kelud Di Provinsi Jawa Timur tanggal 28 Pebruari 2012;Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan sebagaimanatersebut di atas, maka alasan pertimbangan sebagaimana huruf b obyeksengketa menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan sebagai unsur dwaling

Bahwa Terdakwa tidak tahu pohon yang ditebang itutumbuh dikawasan hutan milik Perhutani, Terdakwa mengira bahwalahan tempat tumbuhnya pohon tersebut adalah milik majikanTerdakwa (lihat juga keterangan saksisaksi a de charge);Bahwa dari fakta hukum tersebut bagi Terdakwa telah terjadikekhilafan (dwaling) mengenai fakta yang dalam doktrin hukum pidanadisebut error in fact dan mistake of fact,Bahwa dalam hal Terdakwa khilaf tentang fakta yaitu Terdakwa tidakmengetahui kalau lahan/tempat tumbuhnya pohon

pokoknya sebagai berikut:e Bahwa amar putusan Judex Factie dalam perkara ini sangat tidak tepat dantidak relevan serta sangat keliru (in praper) karena di dalam amar putusantersebut banyak terdapat bertentangan (Kontradiktif) antara buktibuktihukum atau keadaan hukum yang menjadi sebab sebagai syarat terjadinyaperkara pidana in casu, sehingga amar putusan Judex factie PengadilanNegeri Medan tersebut mengandung kekeliruan mengenai hukum ( Rechtsdwaling) dan kekeliruan mengenai fakta hukum ( Feitelijke dwaling

Hukum Terdakwa antara lain amarputusan Judex Factie dalam perkara ini sangat tidak tepat dan tidak relevan serta sangatkeliru (in praper) karena di dalam amar putusan tersebut banyak terdapat bertentangan(Kontradiktif) antara buktibukti hukum atau keadaan hukum yang menjadi sebabsebagai syarat terjadinya perkara pidana in casu, sehingga amar putusan Judex factiePengadilan Negeri Medan tersebut mengandung kekeliruan mengenai hukum ( Rechtsdwaling) dan kekeliruan mengenai fakta hukum ( Feitelijke dwaling

Bahwa dalam persidangan Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikandalilnya, sebaliknya terbukti bahwa perjanjian kredit mikro, denganpemberian jaminan serta pemberian kuasa menjual objek jaminan dalamperkara a quo dibuat atas dasar kesepakatan, tidak ada dwang, dwaling,bedrog;6. Bahwa terbukti setelah menerima fasilitas kredit Pemohon Kasasi tidakmembayar cicilan hutang pokok serta bunga sebagaimana disepakatidalam perjanjian sehingga Pemohon Kasasi telah ingkar janji;7.

dari Penggugat, sehingga Hakimberpendapat bahwa isi perjanjian dalam kesepakatan yang dibuat Penggugatdengan Tergugat terdapat pemahaman adanya hak dan kewajiban serta sanksiyang diatur di dalamnya secara sadar telah dibuat para pihak, dah juga tidakditemukan fakta bahwa para pihak yang menandatangani perjanjian tidak cakapberbuat hukum dan kesepakatan yang dibuat tidak didasarkan adanya paksaan,Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Padt.G.S/2018/PN PTK.kesesatanatau penipuan (dwang, dwaling

Bahwa para penggugat telah khilaf, Karena tidak mendapatkan penerangan yangmemadai mengenai hakhak dan kewajibankewajiban dalam isi perjanjian kreditsebelum persetujuan penandatanganan perjanjian kredit tersebut dilaksanakan.Sehingga dalam persetujuan penandatanganan perjanjian kredit antara parapenggugat dengan tergugat telah terjadi dwaling ;Bahwa terhadap suatu perjanjian yang telah terjadi dwaling maka perjanjian tersebutharus dibatalkan, sehingga Pengadilan Negeri Kediri harus membatalkan perjanjiankredit

Bahwa, justru fakta hukumnya Para Penggugat telah menikmati manfaatnya secaraekonomis dari motor motor tersebut tetapi kKenapa dengan mudahnya Para2810.11.12.13.14.15.Penggugat mendalilkan perjanjian tersebut batal, dan apakah keberadaan motor motor tersebut yang telah dikendarai oleh Para Penggugat dalam aktifitaskesehariannya dapat dibatalkan pula ;Bahwa, dalam Gugatan Para Penggugat point 4 mendalilkan perjanjian kredit antaraPara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi dwaling apakah benar demikian

makaTergugat menanggapi sebagai berikut : Dwaling adalah kekhilafan,kesalahdugaan, kesalahpahaman, dan kekilafan tidak mengakibatkan batalnya suatupersetujuan, kecuali apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yangmenjadi pokok persetujuan, dan kekhilafan tidak menjadi sebab kebatalan jika ia hanyaterjadi mengenai diri orang dengan siapa persetujuan dibuatnya (1322 KUH Perdata) ;Bahwa, dalam Gugatan Para Penggugat point 5, Tergugat menanggapi sebagaiberikut: kalau demikian dalil Para

Utrechtdalam buku Pengantar Hukum Administrasi NegaraIndonesia termasuk dalam keputusan tata usaha negarayang tidak teratur yang mengandung salah kira (dwaling)mengenai hak orang lain (dwaling in eigen bevoedgheid);Bahwa, dari sudut Hukum Administrasi Negara dapatdikatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 132.621692 Tahun 2014 sebagaikeputusan tata usaha negara yang mengandung kekuranganyuridis (geen juridische gebreken in de wilsvorming).

Dalam perspektifhukum administrasi negara sebagaimana dikatakan E.Utrecht dalam buku Pengantar Hukum Administrasi NegaraIndonesia termasuk dalam keputusan tata usaha negarayang tidak teratur yang mengandung salah kira (dwaling)mengenai hak orang lain (dwaling in eigen bevoedgheid).Bahwa, dari sudut Hukum Administrasi Negara dapat dikatakanbahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 132.621692 Tahun 2014 sebagai keputusantata usaha negara yang mengandung kekurangan yuridis (

materiil dari perjanjian kerja berdasarkan ketentuan Pasal 52UU No. 13 Tahun 2008, dibuat atas dasar antara lain :kesepakatan kedua belah pihak ;Sepakat yang dimaksudkan adalah adanya kesepakatan antara pihak pihak yang melakukan perjanjian, di dalam hubungan kerja yangdijadikan dasar adalah perjanjian kerja, maka pihakpihaknya adalahburuh dan majikan, kesepakatan yang terjadi antar buruh dan majikansecara yuridis haruslah bebas, dalam arti tidak terdapat cacatkehendak yang meliputi adanya dwang, dwaling

Putusan Peradilan yang keliru, baik karena kekeliruan fakta (faetelijke dwaling) maupunkekeliruan hal hukumnya (dwaling omtrent net recht)e Judex Juris telah mengutip pertimbangan hukum judex facti secara keseluruhan,sehingga dalam bunyi amar putusan sama hanya beda lama hukumannya saja.Putusan menyatakan Terdakwa CAHYATI,SE alias ICHA binti SUMAR telahHal. 13 dari 19 hal. Put.