Gd. llias yang terletak di Desa MangaranKecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo ;Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukanpermohonan secara lisan pada tanggal 05 Maret 2015 untuk mencabutpermohonannya ;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo proses persidangan telah berjalanpada taraf pengajuan bukti dari pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan yangada untuk mencabut permohonan dari pemohon tersebut merupakan hak dariPemohon ;Halaman dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pat.P/2015

.....0000e TERLAWAN II;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Setelah pula membaca surat yang diajukan oleh Pelawan tertanggal 28 Juni 2016tentang pencabutan perlawanan perkara Nomor: 68/PDT.BTH/2016/PN Jmr tersebut;Menimbang, bahwa Pelawan dengan suratnya tersebut menyatakan mencabut suratperlawanannya dan menyatakan tidak adanya kepentingan hukum lagi bagi pihak Pelawan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan surat Perlawanan Pelawan dilakukanmasih dalam taraf

: 12/Pdt.G/2015/PN.Sdatanggal 14 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini ;e Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.Sda tanggal 15 Januari2015 tentang Hari sidang ;Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat melalui Suratnya tertanggal 04 Pebruari2015 telah mencabut Surat Gugatannya yang terdaftar dalam Register perkara Nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.Sda ;Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan olehKuasa Penggugat masih dalam taraf

mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebegaimana dimaksud dalam AlQur'an surat ArRum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 Jo.pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisadicapai ;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telah sampaipada taraf

gholidhonmempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al Quransurat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon danTermohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah dan telah sampaipada taraf

Nomor 3651/Pdt.G/2018/PA.Jrpenyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalahperceraian;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah dan telah sampaipada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanyakehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikianpenyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalahperceraian;Menimbang bahwa

Candijati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, yangselanjutnya disebut sebagai TergugatPengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara ;Setelah membaca berita acara persidangan ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugatdatang menghadap Kuasanya dan Tergugat tidak datang tanpa ada pemberitahuanresmi mengenai ketidak hadirannya tersebut juga tidak menunjuk kuasanya untukmewakili kKepentingannya didepan sidang ;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tersebut masih dalam taraf

Agustus2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawahdaftar Register Perkara Nomor : 155/Pdt.G/2013/PN.Sda ;wonnn Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat dengan alasankesalahan dalam surat gugatannya menggugat terhadap suami Penggugat /Tergugat bernama TURINO DJUNAEDI yang mengalami sakit jiwa yang menuruthukum tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum sehingga tidak dapatdigugat , dan dalam perkara ini adalah untuk persidangan yang pertama danbelum sampai pada taraf

Toko Kawi Jaya)selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca surat surat dalam berkas perkara ;Setelah membacaca surat permohonan dari Penggugat : SRIARTINAHMenimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan suratnyatertanggal 24 Mei 2010 yang diajukan dimuka persidanganyang isinya telah mengajukan permohonan pencabutan perkaraGugatan No.32/Pdt.G/2010/PN.Kpj ;Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Gugatan PenggugatTergugat belum memberikan Jawaban dan masih dalam taraf

dihapus,serta tidak menyidangkan perkara ini ;Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggaltelah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan alasanalasansebagaimana dalam gugatn tersebut :Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah hadir pihakPenggugat yang diwakili kuasanya, sedangkan untuk pihak Tergugat dan TergugatIl tidak hadir walaupun telah menerima relas panggilan dengan patut ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan pemohon masihdalam taraf

Jendral Achmad Yani No. 35, Sidoarjo, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERLAWANIl;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar kedua belah pihak;Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan perkara;Menimbang bahwa pemeriksaan perkara tersebut masih dalam taraf akan dibacakannyaputusan;Menimbang bahwa ternyata panjar biaya perkara yang telah disetorkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Sidoarjo tidak mencukupi maka pihak Para Pelawan harus menambah panjarbiaya perkaranya;Menimbang bahwa oleh karenanya

Untuk menjatuhkan lamanya proses Rehabilitasi Hakim harus dengan sungguhsungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan Terdakwa, sehinggawajib diperlukan adanya keterangan ahli sebagai standar dalam proses therapydan Rehabilitasi adalah sebagai berikut:a. Program detoksifikasi dan Stabilisasi lamanya 1 bulanb. Program Primer lamanya 6 bulanc.

:Menimbang bahwa dalam Surat Edaran MA RI No.4 tahun 2010 sebelumHakim menjatuhkan Putusan/Penetapan Terdakwa di Rehabilitasi Medis atauRehabilitasi Sosial harus ada Surat Keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintahyang ditunjuk oleh Hakim yang akan melakukan pemeriksaan terhadap diriTerdakwa berupa asseement untuk mengetahui kriteria tingkat kecanduanTerdakwa;Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak pernahmenunjuk Dokter Pemerintah dan ahli untuk memeriksa Terdakwa gunamengetahui taraf

PWL 612LD /03/KPS/KX/BNN/2015, dan baru kembalidalam kehidupan bermasyarakat pada bulan Januari 2016, sehingga Terdakwamasih dalam taraf penyembuhan, meskipun pada kenyataan setelah terdakwaselesai menjalankan rehabilitasi dan menjadi konselor adiksi Terdakwa tetapmenggunakan Narkotika jenis sabusabu untuk diri sendiri dari bulan Januarisampai tertangkap telah 3 kali menggunakan Narkotika jenis sabusabu;Hal. 18 dari 21 hal.

Untuk menjatuhkan lamanya proses Rehabilitasi Hakim harus dengan sungguhsungguh mempertimbangkan kondisi / taraf kecanduan Terdakwa , sehinggawajib diperlukan adanya keterangan ahli sebagai standar dalam proses therapydan Rehabilitasi;Menimbang bahwa berdasar hal hal tersebut diatas Majelis Hakimmempertimbangkan apakah Terdakwa wajib dilakukan Rehabilitasi Medis atauRehabilitasi Sosial sebagai berikut:Menimbang bahwa dalam Surat Edaran MA RI No.4 tahun 2010 sebelumHakim menjatuhkan Putusan/Penetapan

Umum No. 04 DI 0127552 atas nama TONNY SATYA DARMA DS diSekolah Menegah Umum Santa Maria Tegalsari Surabaya, tanggal 17 Juni 2002,Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2018/PN BjnMohon penetapan pembetulan nama menjadi TONNY SATYA DARMA adalahOrangnya Satu ;Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon telah mengajukanpermohonan secara lisan pada tanggal 10 Oktober 2019 untuk mencabutpermohonannya ;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo proses persidangan telah berjalanpada taraf

Bahwa, tergugat sering kali memberikan motivasi kepada tergugat untuk bekerjalebih keras untuk meningkatkan taraf hidup keluarga namun tergugat sering kalibermalasmaiasan dalam bekerja dan sering kali terkesan pasrah terhadapkeadaan sehingga membuat penggugat jengkel dan marah terhadap tergugat.

gholidhonmempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al Quransurat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah dan telah sampaipada taraf

Menyatakan Perbaikan Taraf Hidup (PTH) sebagai salah satukomponen utama kenaikan gaji pokok tahun 2016;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Kenaikan GajiPokok Tahun 2016 sebesar 14,61 % (empat belas koma enam puluhsatu persen) terhitung mulai April 2016 dengan perincian: Inflasi sebesar 3,61 %; Kenaikan Berkala sebesar 3,00 %; Perbaikan Taraf Hidup sebesar 8,00 %;4.

PeninjauanKembali hanya terkait dengan belum sepakat mengenai besaran kenaikanPerbaikan Taraf Hidup (PTH), sedangkan komponen lainnya telah tercapaikesepakatan, inflasi 3,61 %, kenaikan berkala 3,00 % (vide surat gugatanPara Penggugat);Bahwa kenaikan Perbaikan Taraf Hidup (PTH) setiap tahunnyadituangkan dalam Perjanjian Bersama (PB), dari hasil perundingan antaraPengusaha dengan Para Pekerja/Wakilnya sebagaimana kenaikan tiga tahunterakhir, tahun 2013, 2014, 2015 sehingga terhadap kenaikan Perbaikan

TarafHidup Tahun 2016 belum tercapai kesepakatan dalam Perjanjian Bersama;Bahwa sesuai bukti P18/T14B, P19/T15A, P20/T16, kenaikanPerbaikan Taraf Hidup Tahun 2013 sebesar 2,11 %, Tahun 2014 sebesar2,20 %, Tahun 2015 sebesar 2,52 % atau ratarata kenaikan Perbaikan TarafHidup tiga tahun terakhir adalah 2,2 %;Bahwa kenaikan Perbaikan Taraf Hidup tidak bersifat normatif dandengan dasar besaran kenaikan Perbaikan Taraf Hidup tiga tahun terakhirratarata 2,2 %, maka kenaikan Perbaikan Taraf Hidup Tahun

2016 olehJudex Facti yang serta merta sebesar 8,00 % merupakan suatu kekhilafandan merupakan suatu kekeliruan yang nyata karena tanpa alasan hukum yangdapat dibenarkan;Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka MahkamahAgung berpendapat adalah adil dan beralasan menurut hukum menyatakankenaikan Perbaikan Taraf Hidup Tahun 2016 sebesar 3,30 % sesuai AnjuranDisnaker Provinsi Jawa Barat, yang secara nyatanyata telah lebih tinggi danlebih besar dari kenaikan ratarata Perbaikan Taraf Hidup

Menyatakan kenaikan Perbaikan Taraf Hidup (PTH) Tahun 2016 sebesar3,30 % (tiga koma tiga puluh persen)Halaman 128 dari 130 hal.Put.Nomor 166 PK/Pdt.SusPHI/20173. Menghukum Penggugat/Pengusaha membayar hak Para Tergugat/Pekerja berupa kenaikan upah Perbaikan Taraf Hidup untuk Tahun 2016sebesar 3,30 %;4.

Bila kKesempatan ini tidak diberikan, berartisaya tahu bahwa saya akan hidup tua, miskin dan sakitsakitan tanpaada yang bisa membantu;e Walaupun perceraian adalah hal yang tidak disukai Allah, tetapi manusiatidak bisa menjadi manusia seutuhnya bila tidak menggunakan akal danbudinya untuk berusaha merubah taraf hidupnya menjadi lebih baik;4 Saya percaya Allah Maha Tahu dan Maha Besar yang mempunyaisemuanya untuk dapat mengizinkan saya berusaha menjadi pengusahadan mandiri demi meningkatkan taraf hidupnya

ISKANDAR ;Telah, membaca surat tertanggal 25 Agustus 2020 dari Penggugatperihal Permohonan Pencabutan Gugatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pencabutangugatan Penggugat tertanggal 25 Agustus 2020 isinya mencabut Gugatannyatertanggal 25 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSidoarjo Kelas la Khusus' dibawah daftar Regester Perkara No132/Pdt.G/2020/PN.Sda;Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan pemeriksanperkara No. 132/Pdt.G/2020/PN.Sda, masih dalam taraf

Upah dan jabatan yang diberikan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi jugamemberikan taraf hidup yang rendah kepada Penggugat Rekonvensidanrelatif tidak dapat memenuhi kebutuhan jasmaniah Tergugat dalamKonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan keluargaBahwa Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 100 mengatur bahwasalah satu dasar putusan Majelis Hakim adalah kebiasaan.

Demikian juga dengan Toshiba Group Standardsof Conduct Pasal 15 ayat (2) yang menegaskan bahwa Penggugat dalamKonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi harus menghormati hak asasimanusia Penggugat Rekonvensi (bukti P014);Bahwa Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 9 menegaskanbahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi berhakatas peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan lahir batin.

Pasal iniberbunyi, (1) Setiap orang her hak untuk hidup, mempertahankan hidupdan meningkatkan taraf kehidupannya. (2) Setiap orang berhak hiduptenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;Bahwa untuk mendapatkan/memenuhi hak Tergugat dalam Konvensi/Halaman 12 dari 25 hal. Put.

UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 92 ayat (1) berbunyi: Pengusahamenyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan,jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi;Bahwa agar Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensimemperoleh kesejahteraan lahir batin dan taraf hidup Tergugat dalamKonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi meningkat serta terpenuhinya hakasasinya, maka perlu ditetapbkan bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi berhak atas gaji pokok/bersih sebesarRp7.500.000,00

Nomor 78 PK/Pdt.SusPHI/2016Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial adalah meningkatkankesejahteraan dan taraf hidup Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalamRekonvensi sebagaimana ditegaskan Undang Undang Nomor 39 Tahun1999 Pasal 2 Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggihak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagia hak yang secarakodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harusdilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabatkemanusiaan

Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 20 Oktober2020dengan nomor Register 65/Pdt.P/2020/PN.Tte sebagaimana dalampermohonan pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, danpada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohon tidakhadir di persidangan;Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut Permohonannya dengansurat pencabutan permohonan tanggal 3 November 2020;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2020/PN.TteMenimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut masihdalam taraf

berselisih faham dan bahkan tidak jarang diakhiri ribut mulutdengan suara keras dan emosi tinggi serta saling menyalahkan ; Bahwa salah satu faktor paling dominan yang menyebabkan seringnyaterjadi keributan antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugatmempunyai kebiasaan buruk, yakni cuek dan tidak mau mendengar saranatau masukan dari penggugat mengenai sesuatu hal ; Bahwa salah satu sikap dan perbuatan tergugat adalah tergugat suka mainsama temantemannya dan tidak punya keinginan meningkatkan taraf

Bahwa salah satu sikap dan perbuatan tergugat adalah tergugat suka mainsama temantemannya dan tidak punya keinginan meningkatkan taraf hidupkeluarga, kalau diajak ngomong oleh tergugat, maka terguat akan marah ; Bahwa selain itu keributan sering terjadi karena dipicu oleh perbuatantergugat yang sering pergi keluar rumah tanpa tujuan dan alasan yang jelas,berkumpul bersama temanteman sebayanya dan baru pulang setelah larutmalam ; Bahwa keributan juga sering terjadi akibat perbuatan tergugat yang terlaluacuh

yang layak dankemampuan seorang suami;Menimbang, bahwa masa iddah seorang isteri yang diceraikansuaminya (badaddukhul), baik dalam keadaan haid maupun tidak haidadalah tiga kali suci atau sekurangkurangnya 90 hari sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 153 Ayat (2) Huruf (6) Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa biaya hidup yang dibutunkan seorang bekas isteriselama 90 hari dapat dikalkulasikan berdasarkan biaya hidup yang layakbagi kebanyakan masyarakat di sekitarnya sesuai dengan taraf

ekonomimasingmasing, untuk taraf ekonomi kelas menengah menurut Majelis Hakimsekurangkurangnya membutuhkan biaya sebesar Rp. 30.000, (tiga puluhribu rupiah) setiap hari, maka biaya yang dibutuhkan selama 90 hari adalahsebesar Rp. 2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian30.000, x 90 = 2.700.000,.

Dengan demikian tuntutan PenggugatRekonvensi sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) sebagaimanatersebut di atas dianggap terlalu besar dan melampaui standar kelayakanuntuk taraf ekonomi kelas menengah, bahkan telah masuk kategori standarkelayakan untuk taraf ekonomi kelas atas;Menimbang, bahwa oleh karena status perekonomian TergugatRekonvensi termasuk dalam kategori ekonomi kelas menengahsebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis Hakimberpendapat Tergugat Rekonvensi hanya