tetanggaPara Pemohon;Halaman 6 dari 9 Penetapan No.393/Pdt.P/2019/PN.GskMenimbang, bahwa secara khusus, dalam hal pembuktian asal usulanak terkait hubungan keperdataannya dengan lakilaki sebagai ayahnya,dapat ditemukan adanya kaidah hukum baru yang tercantum dalam bagianketentuan Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU/IX/2011yang diantaranya menjelaskan bahwa lakilaki sebagai ayahnya, dapatdibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi

dan/atau alat buktilain menurut hukum mempunyai hubungan darahMenimbang, bahwa atas kaidah pembuktian secara khususberdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan/atau alat bukti lain menuruthukum mempunyai hubungan darah, yang salah satunya metodenya yangdikenal secara umum adalah melalui tes DNA, Hakim berpendapat bahwasepanjang terkait dengan pembuktian atas dalil oengakuan maka alat buktisecara umum sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1866 BWyaitu. bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan

Foto copy ljazah Sekolah Tehnologi Menengah PGRI Nomor Induk :2415/1864 MU atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh KepalaSekolah Tehnologi Menengah PGRI pada tanggal 24 Mei 1995, fotocopy mana bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya,selanjutnya diberi tanda (P,5) : n neon enn nn nnn nnn ncn nnn. Foto copy Kartu Keluarga an.

adalahTerdakwa Khairil Fikri Alias Fikri yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkanapakah perbuatannyamemenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat unsur ke1 ini telah terpenuhi;Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi

, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual

ini adalahTerdakwa Putra Braniz Ningrat yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkanapakah perbuatannyamemenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat unsur ke1 ini telah terpenuhi;Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi

, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatHalaman 10 dari 15 Putusan Nomor 3585/Pid.Sus/2018/PN.Mdnpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian Menawarkan untuk dijual

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan dalam bentukHalaman 10 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2021/PN Mdnbukan tanaman melebihi 5 (lima) gram selain dari yang telah ditetapbkan dalam UUNo.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala

adalah Terdakwa KHAIRUL ILHAM SITEPU Als ILHAM yangselanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur daritindak pidana yang didakwakan kepadanya:;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsurke1 ini telah terpenuhi;Ad.2 Unsur tanpa hak mel nhukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotikahanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan IImuPengetahuan dan Tehnologi

, dalam jumlah terbatas narkotika golonga I dapat digunakan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi reagenesia diagnostic, sertaregensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM,oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan ataupedagang besar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan,Narkotika

UtrMenimbang,bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium setelah mendapat persetujuan

Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatanNarkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkanoleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini ( Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009 ) ;Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta

reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaanTerdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium .Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan dari Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasobat dan Makanan untuk membeli narkotika golongan

HEROE WIDIATMOKO, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa berdasarkan pasal 41 UU Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika yang menyatakan bahwa NarkotikaGolongan hanya dapat digunakan untuk lembaga ilmuPengetahuan tertentu untuk pengembangan IImuPengetahuan dan Tehnologi, sehingga yang berhak untukmenyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan adalahlembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembanganilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi,

sedangkan prosedurnya diatur17dengan Peraturan Menteri Kesehatan (mendapat jijin daripejabat yang berwenang);Saksi Ahli yang menjelaskan Narkotika dapat digunakanhanya untuk kepentingan pengembangan ilmu tehnologi sajaoleh lembaga ilmu pengetahuan tertentu yang memiliki ijindari pejabat yang berwenang.

diteliti dan dipertimbang kan apakahperbuatannyamemenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukumHalaman 8 dari 12 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN.MdnMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi

, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual

transparan seberat 0,0672 gram yang disita dari Terdakwaberdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Metamfetamin termasukNarkotika Golongan I Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yangtidak dapat dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh seseorang, dan tidak dapatditawarkan, diperjualbelikan atau diserahkan kepada seseorang, karena hanya dapatdisalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuantertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

EvaNurdiyantaqri, dokter pada Bidokkes Polda Sulteng bahwa sesuai hasil pemeriksaanlaboratorium, urine Terdakwa positif mengandung metamfetamin, padahal narkotikahanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlahterbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembanganilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensialaboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasiKepala Badan Pengawas Obat dan

menghadapkan seorangTerdakwa mengaku bernama NUZLAN DUDE Alias LANNY yang identitaslengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka PengadilanTinggi berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaantersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Setiap Orang telahterpenuhi ; Unsur Kedua : Yang tanpa hak atau melawan hukum ;won nnn n= Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingankesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Tehnologi

, bahkan Narkotikagolongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kecuali dalamjumlah terbatas, Narkotika Golongan I tersebut dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi setelah mendapat persetujuan dariMenteri Kesehatan ; non Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, Narkotika Golongan I tidak dapat ditawarkan, diperjual belikan atauHalaman 17 dari 24 halamanPutusan Nomor : 22/PID.SUS/2012/PT.PALU.18diserahkan

Unsur tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak ada hak, sedangkan melawanhukum berarti bertentangan dengan Undangundang atau bertentangan dengankepatutan dalam masyarakat;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang Undang No 35tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuandan tehnologi;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UndangUndang No 35 tahun

2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan Pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atasrekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;Menimbang

Utr.sediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini (Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009);Menimbang, bahwa dengan ketentuan Pasalpasal diatas maka narkotikagolongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atasrekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangandipersidangan

Terdakwa mengambil dan menguasai Narkotikan jenis Sabutersebut tidak memilki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnosticserta reagensia laboratorium, melainkan untuk dijual kembali;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan setelah Menteri Kesehatan atas rekomondasi KepalaBadan Pengawas obat dan Makanan untuk menguasai atau menjual narkotikagolongan tersebut;Menimbang, bahwa dengan

sebagai dibawah ini;Menimbang,bahwa terhadap pengertian tanoa hak atau melawan hukummengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atautelah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggarhukum dimana perbuatan nya bertentangan dengan Undang Undang No.35 tahun2009 tentang Narkotika;Menimbang,bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang ini menyatakanbahwa Narkotika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

,dan dalam pasal 8menyebutkan narkotika golongan 1 hanya dapat di gunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan;dalam jumlah terbatas narkotika golongan 1 dapatdigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi danuntuk reagensia diagnostik serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Badan POM;Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menerangkan dirinyatidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara jual beli

sabudan bukan digunakan untuk pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi atau tidak ada kaitannya dengan pekerjaanterdakwa,tetapi sabu tersebut untuk di jual, dengan demikian unsur tanpa hak ataumelawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;Menimbang,bahwa tentang unsure percobaan atau permufakatan jahatuntuk melakukan tindak pidana narkotika,berdasarkan uraian pertimbangan diatasyang mana saksi Bambang Yudri Hermawan datang kepada terdakwa minta untukdibelikan

untukkepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuandan tehnologi.Menimbang,bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UndangUndang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatanNarkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkanoleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini ( Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009 ) ;Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta

reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemilki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium .Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan setelah Menteri atas rekomondasi Kepala BadanPengawas obat dan Makanan untuk menggunakan

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapbkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2021/PN MdnBahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu

disimpan terdakwa di bawah tangga rumahlapangan tanah Merah Ancol dan terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober2019 pukul 17.00 Wib ditangkap anggota Kepolisan Pademangan dan dilakukanpenggeledahan rumah ditemukan 1 plastik klib bening berisi 4 bungkus plasticsabusabu yang kemudian dibawa Polsek Pademangan proses lebih lanjut Bahwa terdakwa menyimpan narkotika golongan I tidak memiliki ijindari pihak yang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untukkepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuktanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementeriankesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboraturium Forensik BadanReserse Kriminal Polri Nomor LAB : 4856/NNF/2019/ tanggal 08 Nopember2019 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU a.nKAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengankesimpulan

untuk membeli daun ganja di JIKunir Kel Ancol Jakarta Utara sebanyak 1 bungkus kertas Koran denganberat Netto 0,1130 gram seharga RP. 50.000 (lima puluh ribu rupiah); Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019sekira pukul 17.00 WIB di Parkiran Tan ah Merah Kampung Muka Kel AncolKec Pademangan Jakarta Utara; Bahwa terdakwa menyimpan narkotika golongan tidak memiliki ijindari pihak yang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukanuntuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang penelitian untukpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai jjin dari pihak yang berwenangdalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut; Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yangdiperlihatkan dipersidangan.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (satu) bungkus shabu 4,5 (empat koma lima) gram netto;2. 1(satu) bungkus shabu 4,51 (empat koma lima puluh satu

Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang penelitian untukpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai jjin dari pihak yang berwenangdalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang

Menimbang bahwa ketentuan pasal 8 Undangundang nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika mengatur bahwa :Narkotika Golongan dilarangdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlahterbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratoriumsetelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 8 Undangundang nomor 35 tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangHalaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1078/Pid.Sus/2021/PN Mdnbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu

dibawah ini;Menimbang, bahwa terhadap pengertian tanpa hak atau melawan hukummengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atautelah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggarhukum dimana perbuatan nya bertentangan dengan Undang Undang No.35 tahun2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang ini menyatakanbahwa Narkotika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

,dan dalam pasal 8menyebutkan narkotika golongan 1 hanya dapat di gunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan;dalam jumlah terbatas narkotika golongan 1 dapatdigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi danuntuk reagensia diagnostik serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Badan POM;10Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menerangkan dirinyatidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai sabu dan bukandigunakan

untuk pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi atau tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa,tetapi sabutersebut untuk di gunakan sendiri, dengan demikian unsur tanpa hak ataumelawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas seluruh unsurdari pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 telah terpenuhi oleh perbuatanterdakwa ,maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan dalam bentuk bukantanaman selain dari yang telah ditetapbkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggaptelah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan dalam bentuk

UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atauobat yang berasal dari tanaman atu bukan tanaman, baik sintetis maupunsemisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 474/PID/2021/PT BNAhilangnya rasa, mengurangi Sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongangolongan,yang mana hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi

berdasarkanketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yangberbunyi Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi .Menimbang, bahwa ketentuan hukum Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35tahun 2009 menyatakan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan dapatdipergunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan danTehnologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia Laboratorium setelahmendapatkan persetujuan

Menteri atas rekomendasi Kepala Badan PengawasObat dan Makanan*.Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 ayat(2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, bahwaNarkotika dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan,maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Tehnologi setelahmendapatkan persetujuan dari Menteri, selain untuk keperluan tersebut dilarangoleh Undangundang, maka terhadap perbuatan seseorang yang kedapatanmemiliki, menyimpan, menguasai