Ditemukan 2248 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : parisal pardial parasian parisai persil parsila parsiah parsiam partial parsian
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 20-12-2019 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 312/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penggugat:
Moh Ridwan, Dkk.
Tergugat:
1.PT. PRIMADAYA HARUMMAS
2.PT GOODYEAR INDONESIA, Tbk,
3.III. PT ATALIAN GLOBAL SERVICE
220 — 91
  • Tentu PARA PENGGUGAT harus dapat membuktikan bahwa setiapPENGGUGAT dipekerjakan dalam pekerjaan utama, hal ini tidak bisadidasarkan pada penilaian parsial sebab tuduhan pelanggaran Pasal 66UU Ketenagakerjaan datang dari 100 PENGGUGAT dalam Gugatan aquo.Tentu saja hal ini tidak pernah terjadi dalam perkara a quo, sebabsebagaimana telah diuraikan sebelumnya, PARA PENGGUGAT hanyamengerjakan pekerjaan penunjang.Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan uraian tersebut di atas sudahjelas bahwa Gugatan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 05-12-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 157/Pid.Pra/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 21 Desember 2016 — BUNI YANI, dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasanya : 1. Aldwin Rahadian, S.H., M.AP, 2. Adi Kurnia Setiadi,S.H., 3. Romdani Tri Kuntadi, S.H, 4. Handy, S.H, 5.Unoto Dwi Yulianto, S.H., MH, 6. Rudi Silfa, S.H, 7. David Krisbyantoro, S.H, 8. Irfan Iskandar, S.H, 9. Hairullah M Nur S.H, 10. Isram, S.H ,11. Zefry Hermansyah, S.H,12. Teguh D Sabario, S.H, 13. Imaduddin, S.H, 14. Sufrensi A. Manan, S.H., 15. M.H, M. Sofyan, S.H, 16. Ahmad Bayhaki, S.H., 17. Djamudin Lawing, S.H.,M.H.,18. Anwarsyah Tarigan, S.H., M.H,19. Iwan gunawan, S.H., M.H, 20. Justiartha Hadiwinata, S.H, 21. Khairul Imam, S.H, 22. Krismawan, S.H, 23. Agus Wiratno, S.H. 24. Andi Hidayat, S.H., 25. Ahmad Irwandi Lubis, S.H. Para Advokat dan/atau konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Penasihat Hukum Buni Yani beralamat di Jalan H. Sa’abun No. 20 Jati Padang Ps Minggu, Jakarta Selatan, 12540. Telp 021-78848218, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tangga 29 November 2016, untuk selanjutnya disebut ..............……PEMOHON ; M E L A W A N Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum, dalam hal ini diwakili : KOMBES POL Agus Rohmat , S.I.K., S.H., M.Hum., AKBP Aminullah, S.H., AKBP Robert Manulang, S.H., AKBP DR Nova Irone Surentu, S.H., M.H., KOMPOL Dewoto, S.H., KOMPOL Ahsanul Muqoffi, S.H., KOMPOL Khairuddin,S.E., S.H., BRIPKA Budi Setiawan , S.H. dan BRIPTU Mohamad Ibnu Wahidin, S.H. masing-masing anggota Bidang Hukum Polda Metro Jaya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 55, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus DIR RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA tanggal 9 Desember 2016 untuk selanjutnya disebut ..........…………TERMOHON;
439 — 244
  • Ahli ABDULLAH ANDI KORO (Ahli ITE), dibawah sumpah menerangkansebagai berikut :Bahwa mendistribusikan adalah mengirimkan 1 paket bukan parsial darisatu pengirim ke penerima. Misalnya satu konten video atau satu movie,kalau mengirim satu paket film yang bukan merupakan potongan, jadimengirim secara utuh termasuk proteksi drm (Digital Rate Management);Hal 85 dari 125 hal.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 22-08-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 20 Februari 2020 — Penuntut Umum:
Ingan Malam Purba, SH
Terdakwa:
NURHADI
215 — 97
  • Metode Penghitungan Parsial Loss : penghitungan kerugianHalaman 56 dari 127Putusan Perkara No. 47/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mdnyang terjadi karena Hilangnya Keuangan Bank Syariah MandiriCabang Medan Gajah Mada sebesar nilai Sisa PokokPembiayaan Mudharabah yang tidak dikembalikan nasabah danb.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 205/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juni 2016 — PT. ERA SISTEM INFORMASINDO ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
162 — 82
  • melalui delegasi, kecuali ditentukan laindalam peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa menurut hakim anggota Il, ketentuanPasal 13ayat (5) tersebut di atas bersifat umum dan tidak khusus ditentukankewenangan yang bagaimana yang dapat digunakan sendiri olen delegansdan kapan wewenang tersebut dapat digunakan sendiri oleh de/legans,namun yang dapat diketahui secara pasti bahwa wewenang yang dapatdigunakan sendiri adalah wewenang yang utuh, bulat dan penuh tidakwewenang yang sebagiansebagian atau parsial
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 26-08-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 450/PDT.G/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Mei 2017 — PT. INTI JAYA SENTOSA X PT. SUN NGAI INDUSTRY
112 — 32
  • Pihak Pertama mengkonfirmasi bahwapengiriman bisa dilakukan secara parsial sesuai dengan permintaanPihak Kedua..
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-05-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 55/Pid.Sus.K/2016/PN Mdn
Tanggal 13 Oktober 2016 — - HARLAN BATUBARA, S.H
179 — 514
  • Pemimpin Cabang RAHMAT LUBIS dengan lampiran :a. 1 (satu) lembar Photocopy informasi data financial kat atas nama nasabahAHMAD DURONI NASUTION.b. 1 (satu) lembar Photocopy surat Pls Pimpinan Cabang Bank SumutPanyabungan Nomor : 188/KC14APK/L/14 tanggal 28 Maret 2014 Hal.Persetujuan Penghapusan Hak tanggungan sebahagian (Roya Parsial).11) Telah dilakukan penyitaan Barang bukti dari Saksi NURUL HUDA, S.Sos, al : 1 (satu) Unit GPS warna hitam dan abuabu merek Garmin Type 76 CSx.Dikembalikan kepada yang
    Persetujuan PenghapusanHak tanggungan sebahagian (Roya Parsial).11) Telah dilakukan penyitaan Barang bukti dari Saksi NURUL HUDA, S.Sos, al :1 (satu) Unit GPS warna hitam dan abuabu merek Garmin Type 76 CSx.Dikembalikan kepada yang berhak.Barang bukti dari Saksi ASMARA HADI LUBIS ;Hal 247Putusan Pengadilan Tipikor MedanNo.55/Pid.SusTP K/2016/PN Mdn1 (satu) Unit Mobil Double Cabin Mitsubishi Strada warna merah Metalic denganNomor Polisi BB 8275 RI;1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih
    Persetujuan PenghapusanHak tanggungan sebahagian (Roya Parsial).11) Telah dilakukan penyitaan Barang bukti dari Saksi NURUL HUDA, S.Sos, al :1 (satu) Unit GPS warna hitam dan abuabu merek Garmin Type 76 CSx.Dikembalikan kepada yang berhak.Barang bukti dari Saksi ASMARA HADI LUBIS ;1 (satu) Unit Mobil Double Cabin Mitsubishi Strada warna merah Metalic denganNomor Polisi BB 8275 RI;1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan les kombinasi biru putih,Nopol BB 2570 FS;1 (satu) Buah Buku
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-05-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 54/Pid.Sus.K/2016/PN Mdn
Tanggal 13 Oktober 2016 — - Drs. JUL ALIKAN SIREGAR
91 — 38
  • Pemimpin Cabang RAHMAT LUBISdengan lampiran :a. 1 (satu) lembar Photocopy informasi data financial kat atas namanasabah AHMAD DURONI NASUTION.b. 1 (satu) lembar Photocopy surat Pls Pimpinan Cabang Bank SumutPanyabungan Nomor : 188/KC14APK/L/14 tanggal 28 Maret 2014 Hal.Persetujuan Penghapusan Hak tanggungan sebahagian (Roya Parsial).11) Telah dilakukan penyitaan Barang bukti dari Saksi AMIR SALEH LUBIS,S.Pd., al : Uang tunai sebesar Rp.31.600.000, (tiga puluh satu juta enam ratus riburupiah) terdiri
    Pemimpin Cabang RAHMAT LUBIS dengan lampiran :a. 1 (satu) lembar Photocopy informasi data financial kat atas nama nasabahAHMAD DURONI NASUTION.b.1 (satu) lembar Photocopy surat Pls Pimpinan Cabang Bank SumutPanyabungan Nomor : 188/KC14APK/L/14 tanggal 28 Maret 2014 Hal.Persetujuan Penghapusan Hak tanggungan sebahagian (Roya Parsial).11) Telah dilakukan penyitaan Barang bukti dari Saksi AMIR SALEH LUBIS,S.Pd., al: Uang tunai sebesar Rp.31.600.000, (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)terdiri
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Kepabeanan
Register : 10-11-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 1308/Pid.B/2017/PN Bdg
Tanggal 15 Agustus 2018 — FRANS LEONARDI
1016 — 1457
  • Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa unsur ini merupakan rangakaian unsur alternatif,sehingga terpenuhinya salah satu bagian unsur saja yang secara parsial makaharuslah dianggap sebagai telah terpenuhinya unsur secara kumulatif;Menimbang, bahwa unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atauperbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau
    tersebut dapat digagalkan; Halaman 195 dari 212 halaman, Putusan Nomor 1308/Pid.B/2017/PN.Bdg.Menimbang, bahwa oleh karena kegiatan eksportasi tersebut dapatdigagalkan, maka belum/tidak terjadi kerugian negara;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsur pada Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ini merupakanrangakaian unsur alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu bagian unsur sajayang secara parsial
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 579 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — Ir. AYUSARI WULANDARI, MAF Binti H. WIWIN WINARDI (T1)
520 — 577 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Padahal berdasarkan ketentuan Poin 02Kebijakan Kredit sub poin 16 b (1) (agunan tambahan) Juklak KUR MoUIll November 2010, mengatur bahwa besarnya nilai agunan tambahanminimal sebesar 30% dari maksimum kredit, sedangkan di dalam JuklakKUR Pola Kerjasama diatur bahwa agunan pokok kelayakan usaha danobjek yang dibiayai, untuk Skim dimana perusahaan inti bertindaksebagai avalis parsial dan rekomendator, mitra (petani/peternak atau endHal. 10 dari 422 hal. Put.
    Padahal berdasarkan ketentuan Poin 02Kebijakan Kredit sub poin 16 b (1) (agunan tambahan) Juklak KUR MoUIll November 2010, mengatur bahwa besarnya nilai agunan tambahanminimal sebesar 30% dari maksimum kredit, sedangkan di dalam JuklakKUR Pola Kerjasama diatur bahwa agunan pokok kelayakan usaha danobjek yang dibiayai, untuk Skim dimana perusahaan inti bertindaksebagai avalis parsial dan rekomendator, mitra (petani/peternak atau enduser) harus menyerahkan agunan tambahan minimal 30% dari fasilitaskredit
Pengadilan PN Pulang Pisau Perdata
Register : 13-03-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PN Pulang Pisau Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pps
Tanggal 17 September 2020 — Penggugat:
GATH HAMIT
Tergugat:
1.PT. CITRA ARGO ABADI
2.KEPALA DESA LAWANG URU
149 — 57
  • Bahwa Tergugat menolak tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 8,Penggugat dengan serampangan mengutip secara parsial ketentuan dalamPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahjo.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai dalil untukmembenarkan penguasaan dengan alas hak Surat Pernyataan tanggal 06 Juni2009 tersebut.
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Umum
Register : 08-03-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sim
Tanggal 2 September 2019 — Penuntut Umum:
ADE JAYA ISMANTO, S.H
Terdakwa:
SUMARDI Als SULENG
46 — 5
  • menghibahkannya, menukarkannya, dan lainsebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu;Halaman 103 dari 111 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN SimMenimbang, bahwa kualifikasi unsur ini disusun dalam pola yang bersifatalternatif, yaitu pilihan dalam hal cara bagaimana mewujudkan delik, yang dalam halini kesemuanya mengarah pada terbentuknya perbuatan/delik dalam klasifikasipenggelapan dalam jabatan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan(cara dilakukan perbuatan) secara parsial
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Umum
Register : 08-03-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sim
Tanggal 2 September 2019 — Penuntut Umum:
ADE JAYA ISMANTO, S.H
Terdakwa:
SARJAN
50 — 6
  • menghibahkannya, menukarkannya, dan lainsebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu;Menimbang, bahwa kualifikasi unsur ini disusun dalam pola yang bersifatalternatif, yaitu pilihan dalam hal cara bagaimana mewujudkan delik, yang dalam halini kesemuanya mengarah pada terbentuknya perbuatan/delik dalam klasifikasiHalaman 103 dari 111 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Simpenggelapan dalam jabatan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan(cara dilakukan perbuatan) secara parsial
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-10-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1950 K/PDT/2016
Tanggal 19 Oktober 2017 — MENTERI KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT (MENKO KESRA. RI) VS HIBANI, dkk.
452 — 342 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kerugian Hak dan Kewenangan Konstitusional tersebut bersifatspesifik dan actual setidaktidaknya bersifat parsial yang berdasarkanpenalaraan yang wajar dipastikan terjadi;d. Ada hubungan kausal antara kerugian hak dan kewenangankonstitusional Penggugat GPK dengan kerusuhan Tahun 1999 di MalukuMaluku Utara tersebut:e.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-11-2013 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1973 K/Pdt/2013
Tanggal 20 Nopember 2013 — PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. PT. TELEKOMUNIKASI SELULARPT. TELEKOMUNIKASI SELULAR ; BADAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGUSAHA WARTELKOM INDONESIA, dkk
248 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dalam bukunya berjudulHukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman:518519, juga menyatakan:Hakim dalam memikulkan pembebanan pembuktian harusbersikap:e Adil, sesuai prinsip fair trial, dane tidak berat sebelah atau tidak bersikap parsial, tetapiimparsialitas;Hakim tidak boleh merugikan kepentingan salah satu pihak,tetapi secara bijaksana membaginya sesuai dengan sistemhukum pembuktian dengan cara memberi perhitungan yangsama kepada pihak yang berperkara.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 09-09-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 89/PDT/2020/PT DPS
1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali. dkk melawan Ir. I Gede Agus Hardiawan,
134 — 113
  • Bahwa sebagai penyidik seharusnya paham benarperkara yang akan diperiksanya secara integral dan komprehensifmencakup peraturan perundangundangan yang relevan berkaitansatu sama lain, bukan secara sepihak atau parsial saja.Halaman 116 dari 138 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT DPS22. Bahwa Majelis Hakim keliru dalam pertimbangannya mengenai unsurkesalahan Para Pembanding/Para Tergugat, yang dapat ParaPembanding/Para Tergugat jelaskan sebagai berikut:a.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 15 Juni 2016 — Pidana Korupsi - Ir. TANGGUL PRIMANDARU
191 — 82
  • PPHP mengumpulkan dokumendokumen dansyaratsyarat, kemudian Tim PPHP melakukan pengecekan fisik dan MembuatBenta Acara Penerima Hasil pekerfaan ; > Bahwa sepengetahuan saksi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sudahditandatangani pada saat pekerjaan belum selesai 100% ; > Bahwa sepengetahuan saksi Yusuf Mirand sebagai General Manager pernahmengundang PPHP untuk rapat dalam rangka penandatanganan Berita AcaraSerah Terima Hasil Pekerjaan ; > Bahwa sepengetahuan saksi PPHP tidak bisa bekerja parsial
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Parpol
Register : 27-02-2015 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 88/Pdt.Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 19 Mei 2015 — AH. WAKIL KAMAL, S.H., M.H.: Ketua Departemen Advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) DPP PPP Periode 2011-2015 >< H. SURYADHARMA ALI, M.Si,,Cs
147 — 161
  • NamunMahkamah Partai DPP PPP tidak pernah mengeluarkan surat atau penilaiantertulis terhadap Muktamar di Jakarta, padahal Muktamar tersebut jugadiselenggarakan dengan cara yang bertentangan dengan putusan MahkamahPartai aquo serta AD PPP seperti yang didalilkan dalam surat gugatanPenggugat;Sikap parsial (memihak) Mahkamah Partai DPP PPP ditunjukkan ketika Ketuadan beberapa anggota Mahkamah Partai DPP PPP malah hadir danmemberikan materi dalam Muktamar PPP di Jakarta yang Penggugat sendirimendalilkannya
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 27-12-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 501/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 4 April 2019 — Pembanding/Penggugat : NURDIN DG. NOMBONG Diwakili Oleh : NURDIN DG. NOMBONG
Terbanding/Tergugat I : MUHAMMAD NUR
Terbanding/Tergugat II : NURHAYATI
Terbanding/Tergugat III : BASRI NAJA
Terbanding/Tergugat IV : SUBAEDA SUBUH
Terbanding/Tergugat V : HALIJAH
Terbanding/Tergugat VI : RACHEL
Terbanding/Tergugat VII : SRI ASTUTI
Terbanding/Tergugat VIII : ANICE PALEKA
Terbanding/Tergugat IX : AMINAH
Terbanding/Tergugat X : TAUFIK
Terbanding/Tergugat XI : SALMAWATI
Terbanding/Tergugat XII : ADRIANA RANTE BASSI
Terbanding/Tergugat XIII : KIAM BENG
Terbanding/Tergugat XIV : CRISTIN BURA
Terbanding/Tergugat XV : TAHASANG
Terbanding/Tergugat XVI : SYAHRUL
Terbanding/Tergugat XVII : ZUKIR
Terbanding/Tergugat XVIII : RAHMAT BELMAN
Terbanding/Tergugat XIX : TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT Cq. PANGDAM VII WRB
79 — 61
  • Bahwa~ dalam gugatan Penggugat hanya menguraikansecara parsial tentang objek sengketa yang dikuasai olehTergugat XIII itu berasal dari okupasi Tergugat XIX, namun haltersebut hanyalah merupakan Uungkapanungkapan yangbersifat anonim karena ternyata antara Tergugat XIX denganTergugat XIll sama sekali tidak memiliki Nubungan hukumapapun, sehingga untuk menentukan siapasiapa pihak yangpunya kaitan dengan objek sengketa dengan penguasaan danpemilikan oleh Tergugat XIll, maka perlu diperjelas sebagaiberikut
Pengadilan PN TAPAK TUAN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 29-09-2014 — Putus : 26-10-2015 — Upload : 27-10-2015
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 88/Pid.Sus/2014/PN.Ttn.
Tanggal 26 Oktober 2015 — Ir. MUJILUDDIN Bin (Alm) MUJIO
437 — 34
  • memastikan hotspot apakahfirespot atau hanya awan palsu, koordinat deteksi hotspot resolusi rendah,sehingga bisa berpindah;Bahwa menurut Ahli alasan tingkat akurasi hanya 43%, karena banyak kasusseperti anjungan minyak, benar titik api namun bukan hotspot dan bisa jugadari penyinaran matahari dianggap sebagai hotspot;Bahwa tanpa adanya recognisi tidak dapat dikatakan hotspot sebagaifirespot;Bahwa satelit merekam dalam bentuk citra 2 dimensi dan kemudian berubahjadi data dimana ada hotspot;Bahwa resolusi parsial
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-02-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 30 Juni 2016 — DENNY REMIEFAN S.Kep, M.Si Bin SAIPUL ANWAR ( Terdakwa)
134 — 49
  • Ariantho Sidasuha Purba, SP.Pd ini tidak dinilaisebagai suatu pendelegasian wewenangnya sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK), karena pendelegasian wewenang tidak dapat dilakukansecara parsial. Dalam konteks ini, Saksi dr. Ariantho Sidasuha Purba, SP.