Ditemukan 2248 data
Moh Ridwan, Dkk.
Tergugat:
1.PT. PRIMADAYA HARUMMAS
2.PT GOODYEAR INDONESIA, Tbk,
3.III. PT ATALIAN GLOBAL SERVICE
220 — 91
Tentu PARA PENGGUGAT harus dapat membuktikan bahwa setiapPENGGUGAT dipekerjakan dalam pekerjaan utama, hal ini tidak bisadidasarkan pada penilaian parsial sebab tuduhan pelanggaran Pasal 66UU Ketenagakerjaan datang dari 100 PENGGUGAT dalam Gugatan aquo.Tentu saja hal ini tidak pernah terjadi dalam perkara a quo, sebabsebagaimana telah diuraikan sebelumnya, PARA PENGGUGAT hanyamengerjakan pekerjaan penunjang.Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan uraian tersebut di atas sudahjelas bahwa Gugatan
439 — 244
Ahli ABDULLAH ANDI KORO (Ahli ITE), dibawah sumpah menerangkansebagai berikut :Bahwa mendistribusikan adalah mengirimkan 1 paket bukan parsial darisatu pengirim ke penerima. Misalnya satu konten video atau satu movie,kalau mengirim satu paket film yang bukan merupakan potongan, jadimengirim secara utuh termasuk proteksi drm (Digital Rate Management);Hal 85 dari 125 hal.
Ingan Malam Purba, SH
Terdakwa:
NURHADI
215 — 97
Metode Penghitungan Parsial Loss : penghitungan kerugianHalaman 56 dari 127Putusan Perkara No. 47/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mdnyang terjadi karena Hilangnya Keuangan Bank Syariah MandiriCabang Medan Gajah Mada sebesar nilai Sisa PokokPembiayaan Mudharabah yang tidak dikembalikan nasabah danb.
162 — 82
melalui delegasi, kecuali ditentukan laindalam peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa menurut hakim anggota Il, ketentuanPasal 13ayat (5) tersebut di atas bersifat umum dan tidak khusus ditentukankewenangan yang bagaimana yang dapat digunakan sendiri olen delegansdan kapan wewenang tersebut dapat digunakan sendiri oleh de/legans,namun yang dapat diketahui secara pasti bahwa wewenang yang dapatdigunakan sendiri adalah wewenang yang utuh, bulat dan penuh tidakwewenang yang sebagiansebagian atau parsial
112 — 32
Pihak Pertama mengkonfirmasi bahwapengiriman bisa dilakukan secara parsial sesuai dengan permintaanPihak Kedua..
179 — 514
Pemimpin Cabang RAHMAT LUBIS dengan lampiran :a. 1 (satu) lembar Photocopy informasi data financial kat atas nama nasabahAHMAD DURONI NASUTION.b. 1 (satu) lembar Photocopy surat Pls Pimpinan Cabang Bank SumutPanyabungan Nomor : 188/KC14APK/L/14 tanggal 28 Maret 2014 Hal.Persetujuan Penghapusan Hak tanggungan sebahagian (Roya Parsial).11) Telah dilakukan penyitaan Barang bukti dari Saksi NURUL HUDA, S.Sos, al : 1 (satu) Unit GPS warna hitam dan abuabu merek Garmin Type 76 CSx.Dikembalikan kepada yang
Persetujuan PenghapusanHak tanggungan sebahagian (Roya Parsial).11) Telah dilakukan penyitaan Barang bukti dari Saksi NURUL HUDA, S.Sos, al :1 (satu) Unit GPS warna hitam dan abuabu merek Garmin Type 76 CSx.Dikembalikan kepada yang berhak.Barang bukti dari Saksi ASMARA HADI LUBIS ;Hal 247Putusan Pengadilan Tipikor MedanNo.55/Pid.SusTP K/2016/PN Mdn1 (satu) Unit Mobil Double Cabin Mitsubishi Strada warna merah Metalic denganNomor Polisi BB 8275 RI;1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih
Persetujuan PenghapusanHak tanggungan sebahagian (Roya Parsial).11) Telah dilakukan penyitaan Barang bukti dari Saksi NURUL HUDA, S.Sos, al :1 (satu) Unit GPS warna hitam dan abuabu merek Garmin Type 76 CSx.Dikembalikan kepada yang berhak.Barang bukti dari Saksi ASMARA HADI LUBIS ;1 (satu) Unit Mobil Double Cabin Mitsubishi Strada warna merah Metalic denganNomor Polisi BB 8275 RI;1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan les kombinasi biru putih,Nopol BB 2570 FS;1 (satu) Buah Buku
91 — 38
Pemimpin Cabang RAHMAT LUBISdengan lampiran :a. 1 (satu) lembar Photocopy informasi data financial kat atas namanasabah AHMAD DURONI NASUTION.b. 1 (satu) lembar Photocopy surat Pls Pimpinan Cabang Bank SumutPanyabungan Nomor : 188/KC14APK/L/14 tanggal 28 Maret 2014 Hal.Persetujuan Penghapusan Hak tanggungan sebahagian (Roya Parsial).11) Telah dilakukan penyitaan Barang bukti dari Saksi AMIR SALEH LUBIS,S.Pd., al : Uang tunai sebesar Rp.31.600.000, (tiga puluh satu juta enam ratus riburupiah) terdiri
Pemimpin Cabang RAHMAT LUBIS dengan lampiran :a. 1 (satu) lembar Photocopy informasi data financial kat atas nama nasabahAHMAD DURONI NASUTION.b.1 (satu) lembar Photocopy surat Pls Pimpinan Cabang Bank SumutPanyabungan Nomor : 188/KC14APK/L/14 tanggal 28 Maret 2014 Hal.Persetujuan Penghapusan Hak tanggungan sebahagian (Roya Parsial).11) Telah dilakukan penyitaan Barang bukti dari Saksi AMIR SALEH LUBIS,S.Pd., al: Uang tunai sebesar Rp.31.600.000, (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)terdiri
1016 — 1457
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa unsur ini merupakan rangakaian unsur alternatif,sehingga terpenuhinya salah satu bagian unsur saja yang secara parsial makaharuslah dianggap sebagai telah terpenuhinya unsur secara kumulatif;Menimbang, bahwa unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atauperbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau
tersebut dapat digagalkan; Halaman 195 dari 212 halaman, Putusan Nomor 1308/Pid.B/2017/PN.Bdg.Menimbang, bahwa oleh karena kegiatan eksportasi tersebut dapatdigagalkan, maka belum/tidak terjadi kerugian negara;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsur pada Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ini merupakanrangakaian unsur alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu bagian unsur sajayang secara parsial
520 — 577 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padahal berdasarkan ketentuan Poin 02Kebijakan Kredit sub poin 16 b (1) (agunan tambahan) Juklak KUR MoUIll November 2010, mengatur bahwa besarnya nilai agunan tambahanminimal sebesar 30% dari maksimum kredit, sedangkan di dalam JuklakKUR Pola Kerjasama diatur bahwa agunan pokok kelayakan usaha danobjek yang dibiayai, untuk Skim dimana perusahaan inti bertindaksebagai avalis parsial dan rekomendator, mitra (petani/peternak atau endHal. 10 dari 422 hal. Put.
Padahal berdasarkan ketentuan Poin 02Kebijakan Kredit sub poin 16 b (1) (agunan tambahan) Juklak KUR MoUIll November 2010, mengatur bahwa besarnya nilai agunan tambahanminimal sebesar 30% dari maksimum kredit, sedangkan di dalam JuklakKUR Pola Kerjasama diatur bahwa agunan pokok kelayakan usaha danobjek yang dibiayai, untuk Skim dimana perusahaan inti bertindaksebagai avalis parsial dan rekomendator, mitra (petani/peternak atau enduser) harus menyerahkan agunan tambahan minimal 30% dari fasilitaskredit
GATH HAMIT
Tergugat:
1.PT. CITRA ARGO ABADI
2.KEPALA DESA LAWANG URU
149 — 57
Bahwa Tergugat menolak tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 8,Penggugat dengan serampangan mengutip secara parsial ketentuan dalamPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahjo.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai dalil untukmembenarkan penguasaan dengan alas hak Surat Pernyataan tanggal 06 Juni2009 tersebut.
ADE JAYA ISMANTO, S.H
Terdakwa:
SUMARDI Als SULENG
46 — 5
menghibahkannya, menukarkannya, dan lainsebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu;Halaman 103 dari 111 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN SimMenimbang, bahwa kualifikasi unsur ini disusun dalam pola yang bersifatalternatif, yaitu pilihan dalam hal cara bagaimana mewujudkan delik, yang dalam halini kesemuanya mengarah pada terbentuknya perbuatan/delik dalam klasifikasipenggelapan dalam jabatan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan(cara dilakukan perbuatan) secara parsial
ADE JAYA ISMANTO, S.H
Terdakwa:
SARJAN
50 — 6
menghibahkannya, menukarkannya, dan lainsebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu;Menimbang, bahwa kualifikasi unsur ini disusun dalam pola yang bersifatalternatif, yaitu pilihan dalam hal cara bagaimana mewujudkan delik, yang dalam halini kesemuanya mengarah pada terbentuknya perbuatan/delik dalam klasifikasiHalaman 103 dari 111 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Simpenggelapan dalam jabatan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan(cara dilakukan perbuatan) secara parsial
452 — 342 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kerugian Hak dan Kewenangan Konstitusional tersebut bersifatspesifik dan actual setidaktidaknya bersifat parsial yang berdasarkanpenalaraan yang wajar dipastikan terjadi;d. Ada hubungan kausal antara kerugian hak dan kewenangankonstitusional Penggugat GPK dengan kerusuhan Tahun 1999 di MalukuMaluku Utara tersebut:e.
248 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dalam bukunya berjudulHukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman:518519, juga menyatakan:Hakim dalam memikulkan pembebanan pembuktian harusbersikap:e Adil, sesuai prinsip fair trial, dane tidak berat sebelah atau tidak bersikap parsial, tetapiimparsialitas;Hakim tidak boleh merugikan kepentingan salah satu pihak,tetapi secara bijaksana membaginya sesuai dengan sistemhukum pembuktian dengan cara memberi perhitungan yangsama kepada pihak yang berperkara.
134 — 113
Bahwa sebagai penyidik seharusnya paham benarperkara yang akan diperiksanya secara integral dan komprehensifmencakup peraturan perundangundangan yang relevan berkaitansatu sama lain, bukan secara sepihak atau parsial saja.Halaman 116 dari 138 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT DPS22. Bahwa Majelis Hakim keliru dalam pertimbangannya mengenai unsurkesalahan Para Pembanding/Para Tergugat, yang dapat ParaPembanding/Para Tergugat jelaskan sebagai berikut:a.
191 — 82
PPHP mengumpulkan dokumendokumen dansyaratsyarat, kemudian Tim PPHP melakukan pengecekan fisik dan MembuatBenta Acara Penerima Hasil pekerfaan ; > Bahwa sepengetahuan saksi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sudahditandatangani pada saat pekerjaan belum selesai 100% ; > Bahwa sepengetahuan saksi Yusuf Mirand sebagai General Manager pernahmengundang PPHP untuk rapat dalam rangka penandatanganan Berita AcaraSerah Terima Hasil Pekerjaan ; > Bahwa sepengetahuan saksi PPHP tidak bisa bekerja parsial
147 — 161
NamunMahkamah Partai DPP PPP tidak pernah mengeluarkan surat atau penilaiantertulis terhadap Muktamar di Jakarta, padahal Muktamar tersebut jugadiselenggarakan dengan cara yang bertentangan dengan putusan MahkamahPartai aquo serta AD PPP seperti yang didalilkan dalam surat gugatanPenggugat;Sikap parsial (memihak) Mahkamah Partai DPP PPP ditunjukkan ketika Ketuadan beberapa anggota Mahkamah Partai DPP PPP malah hadir danmemberikan materi dalam Muktamar PPP di Jakarta yang Penggugat sendirimendalilkannya
Terbanding/Tergugat I : MUHAMMAD NUR
Terbanding/Tergugat II : NURHAYATI
Terbanding/Tergugat III : BASRI NAJA
Terbanding/Tergugat IV : SUBAEDA SUBUH
Terbanding/Tergugat V : HALIJAH
Terbanding/Tergugat VI : RACHEL
Terbanding/Tergugat VII : SRI ASTUTI
Terbanding/Tergugat VIII : ANICE PALEKA
Terbanding/Tergugat IX : AMINAH
Terbanding/Tergugat X : TAUFIK
Terbanding/Tergugat XI : SALMAWATI
Terbanding/Tergugat XII : ADRIANA RANTE BASSI
Terbanding/Tergugat XIII : KIAM BENG
Terbanding/Tergugat XIV : CRISTIN BURA
Terbanding/Tergugat XV : TAHASANG
Terbanding/Tergugat XVI : SYAHRUL
Terbanding/Tergugat XVII : ZUKIR
Terbanding/Tergugat XVIII : RAHMAT BELMAN
Terbanding/Tergugat XIX : TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT Cq. PANGDAM VII WRB
79 — 61
Bahwa~ dalam gugatan Penggugat hanya menguraikansecara parsial tentang objek sengketa yang dikuasai olehTergugat XIII itu berasal dari okupasi Tergugat XIX, namun haltersebut hanyalah merupakan Uungkapanungkapan yangbersifat anonim karena ternyata antara Tergugat XIX denganTergugat XIll sama sekali tidak memiliki Nubungan hukumapapun, sehingga untuk menentukan siapasiapa pihak yangpunya kaitan dengan objek sengketa dengan penguasaan danpemilikan oleh Tergugat XIll, maka perlu diperjelas sebagaiberikut
437 — 34
memastikan hotspot apakahfirespot atau hanya awan palsu, koordinat deteksi hotspot resolusi rendah,sehingga bisa berpindah;Bahwa menurut Ahli alasan tingkat akurasi hanya 43%, karena banyak kasusseperti anjungan minyak, benar titik api namun bukan hotspot dan bisa jugadari penyinaran matahari dianggap sebagai hotspot;Bahwa tanpa adanya recognisi tidak dapat dikatakan hotspot sebagaifirespot;Bahwa satelit merekam dalam bentuk citra 2 dimensi dan kemudian berubahjadi data dimana ada hotspot;Bahwa resolusi parsial
134 — 49
Ariantho Sidasuha Purba, SP.Pd ini tidak dinilaisebagai suatu pendelegasian wewenangnya sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK), karena pendelegasian wewenang tidak dapat dilakukansecara parsial. Dalam konteks ini, Saksi dr. Ariantho Sidasuha Purba, SP.