Ditemukan 2284 data
74 — 49
Lebih lanjutbeliau mengutip pendapat Muladi yang menyatakan perbuatan tersebut harusmengandung elemenelemen yang bernuansa kecurangan (deceit), manipulasi,penyesatan (misrepresentation), penyembunyian kenyataan (conceahment offact), pelanggaran kepercayaan (breach of trust), akalakalan (subterfuge), ataupengelakan peraturan (i/legal circumvention) ;Menimbang, bahwa setelah Majelis menghubungkan satu dengan yanglainnya antara keterangan saksisaksi, ahliahli, saksisaksi a de charge, buktibukti surat
110 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sifat tidak hatihati dalam konteks ini merupakan upaya penyesatan untuk melakukansebuah pelanggaran in casu menyalahgunakan kewenangan.
No. 1295 K/Pid.Sus/2015konteks hukum administrasi maka makna melawan hukum dapatjuga diartikan sebagai melawan hukum dalam pengertian hukumpidana, apabila kebijakan tersebut yang masuk kategori hukumadministrasi mengandung unsur penyesatan dalam pengambilankeputusan administrasi tersebut atau produk hukum administrasitersbut dapat dibuktikan mengandung criminal mind sehinggaNegara dirugikan atau terdapat penyalahgunaan wewenang.
Sifat tidak hatihati dalamkonteks ini merupakan upaya penyesatan untuk melakukansebuah pelanggaran in casu menyalahgunakan kewenangan.Maka perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabanpidana, khususnya dalam hal Tindak Pidana Korupsi;Berdasarkan keyakinan dan kesaksian mana Judex facti, menyatakanbila perbuatan yang dilakukan Terdakwa H.
Terbanding/Penuntut Umum I : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Penuntut Umum II : TITO JAELANI
Terbanding/Penuntut Umum III : MUH RIDUAN
Terbanding/Penuntut Umum IV : HAERUDIN
Terbanding/Penuntut Umum V : MOH. HELMI SYARIF
Terbanding/Penuntut Umum VI : PUTRA ISKANDAR
499 — 272
Harta atau kekayaan tersebut selalu dibeli dengan uang yang sahdan diperoleh dari kegiatan usaha yang halal, dapat kami tanggapi sebagaiberikut :Telan terjadi miskonsepsi dan penyesatan fakta dari PEMBANDING/TERDAKWA sebagaimana keberatan tersebut.
557 — 215
sehingga diatidak melanggar azas pemerintahan yang baik ; Putusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR754Bahwa Nota Dinas yang diterbitkan oleh pejabat teknis tidak boleh lahiratas saran Gubernur sebagai Pejabat administrasi ; Bahwa jika pejabat Dinas Kehutanan meminta ijin prinsip kepadaGubernur dan mengenai hal yang sama kepada pejabat Gubernurberikutnya dia mengajukan nota dinas yang dalam nota dinasdisebutkan agar Gubernur menandatangani keputusan, maka sikapKepala Dinas Kehutanan itu adalah penyesatan
No151/Kpts.IV2003 tanggal 02 Mei 2003 kedudukannya dibawah undangundang maupun PP sehingga berlaku azas /ex superior derogate legiimferior, dan tidak dapat mendelegasikan begitu saja kewenangan provinsidibidang kehutanan oleh Menteri Kehutanan kepada Dinas Kehutanan Provisitanpa melalui Gubernur; Bahwa adanya dugaan terdakwa mengesahkann 9 (sembilan) BKUPHHKHT haruslah dikaitkan dengan peristiwa yang secara utuh melatarbelakangi pengesahan tersebut tetapi juga rekam jejak sikap inkonsistensidan penyesatan