bertugasatas permintaan Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden;Bahwa berdasarkan Keppres No. 103 Tahun 2001 dalam Pasal 52dinyatakan BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugaspemerintahan di bidang pengawasan keuangan danpembangunan serta memiliki fungsi mengkaji, menyusun, danmelaksanakan kebijakan nasional di bidang pengawasankeuangan dan pembangunan ;Bahwa selanjutnya dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Internal Pemerintah (SPIP) BPKP merupakan AparatPengawasan Intern Pemerintah (APIP

DesaSegara Makmur No. 91 MarundaJakarta (Tanda Terima : Suheriyono,Supir : Apip) (Bukti TI, Til, THI, TTIV 435)A436. Fotokopi Surat Jalan No.35/BCM/VII/2017 Tanggal 23/07/2017Penjualan Logam Galena yang dijual Chen Tian Hua (Pelawan 1) dan PT.Sheng Long Mining Industry (Pelawan) kepada PT. GAP Logistik JI. DesaSegara Makmur No. 91 MarundaJakarta (Tanda Terima : Suheriyono,Supir : Mita); (Bukti TI, TI, THI, TTIV 436)Halaman 101 dari 153 Putusan Perdata Bantahan Nomor 52/Pdt.Bth/2021/PN Cbi437.

B/27/18/IX/2007 dan Nomor Kep1093/K/D6/2007tanggal 28 September 2007 tentang kerjasama dalampenanganan kasus penyimpangan pengelolaan keuanganNegara yang terindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk danaNonbudgeter,L138 : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegaraRepublik Indonesia Nomor PER/05/M.PAN/03/2008tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintahyang di dalamnya menjelaskan standard Audit AparatPengawasan Intern Pemerintah wajib menggunakan acuanbagi seluruh APIP dalam

09/2007, No.POL.B/27/18/IX/2007 dan Nomor Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28September 2007 tentang kerjasama dalam penanganan kasuspenyimpangan pengelolaan keuangan Negara yang terindikasi TindakPidana Korupsi termasuk dana Nonbudgeter,Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur NegaraRepublikIndonesia Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar AuditAparat Pengawasan Intern Pemerintah yang di dalamnya menjelaskanstandard Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah wajibmenggunakan acuan bagi seluruh APIP

Tirta Amarta Bottling CompannyTahun 2012.1 (satu) Bundel Copy Angka Pengenal ImportirProdusen (APIP)kepada PT. Tirta Amarta Bottling Company Nomor: 101700797PTanggal 20 Desember 2012 dari Dinas Perindustrian danPerdagangan Provinsi Jawa Barat.1 (satu) Bundel Asli Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dariPT. Bank Mandiri kepada PT. Tirta Amarta Bottling Up.

Tirta Amarta BottlingCompanny Tahun 2012.150. 1 (satu) BundelCopy Angka Pengenal ImportirProdusen (APIP)kepada PT. Tirta Amarta Bottling Company Nomor: 101700797PTanggal 20 Desember 2012 dari Dinas Perindustrian danPerdagangan Provinsi Jawa Barat;151. 1 (satu) Bundel Asli Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK)dari PT. Bank Mandiri kepada PT.

Adapun pihak yang tidak termuat dalam perjanjian tersebut tidakmenjadi tanggungjawab negara untuk melakukan pembayaran kepada pihaktersebut, namun menjadi tanggung pribadi pihak yang menugaskannya.Bahwa jika pekerjaan diketahui selesai dilaksanakan dengan tidak sesuaispesifikasi yang ditetapbkan didalam Kontrak dan kemudian kepada Penyediamembuat surat pernyataan akan melakukan perbaikan apa bila ada temuanoleh APIP dan BPK, apakah dibenarkan pembayaran atas hasil pekerjaantersebut sesuai nilai kontrak

KepalaKepolisian Resor Maluku Tenggara Barat dengan Nomor700/75/IV/2020, tanggal 8 April 2020, perihal PenyampaianLaporan Hasil Pemeriksaan;Bahwa Ahli turut terlibat sebagai Ketua Tim dalam melakukanpemeriksaan Kerugian Negara/Daerah terhadappertanggungjawaban Penyertaan Modal T.A 2018 dan PenerimaanKas tahun 2018 pada Perusahan Daerah Air Minum (PDAM)Kabupaten Kepulauan Tanimbar;Bahwa metode yang digunakan dalam melakukan PerhitunganKerugian Keuangan Negara/Daerah yakni metode sesuai standarAudit APIP

hukumadministrasi Negara; Bahwa modal usaha PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbarbersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar; Bahwa jika terjadi kerugiaan kKeuangan negara yang dilakukan olehPDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar maka yang berwenangmenghitung dan menyatakan tejadi keuangan negara adalah BadanPengawas Keuangan (BPk); Bahwa laporan keuangan PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbarharus dilaporkan juga kepada Badan Pengawas Keuangan (BPk); Bahwa sekalipun Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP

Bahwa Dalam proses pelelangan sampai penetapan pemenang belum adakerugian Negara atau tindak pidana, maka wilayah hukumnya adalahkewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau TUN ;Bahwa dalam proses pengadaan alat alat operasi terdapat pemberiansejumlah uang dengan total Rp. 845.000.000, (delapan ratus empat puluhlima juta rupiah) adalah merupakan niat dan kehendak dari Dr.

Badan usaha akan diberi sangsi dan di laporkan ke APIP pemerintahkabupaten serdang bedagai atau KPP.

dewan tidak ada urusan dengan Administrasi dan urusanAdministrasi kKeuangan itu ada apa wilayah Eksekutif ;Bahwa saksi tidak meragukan tentang BPKP mempunyai kemampuan untukmenghitung suatu keuangan Negara ;Bahwa BPKP tidak dapat melakukan audit kerugian kKeuangan negara tanpa adapermintaan dari penyidik artinya ada permintaann dahulu yang sebelumnya didahului oleh MOU ;Bahwa LHPKKN BPKP tidak bisa berdiri sendiri dan merupakan satu kesatuan didalam berkas perkara setelah BPK menghitung ;Bahwa BPKP APIP

Workshop Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan InternPemerintah (APIP) Tahun 2015; Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan kemudian dituangkandalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara nomor : SR504 / PW27 / 5 / 2016 tanggal 20Desember 2016 dan Dasar Ahli melakukan perhitungan kerugiankeuangan Negara tersebut adalah :a.

auditor yang dilakukanBPKP, dan memiliki sertifikat auditor ahli dari Pusdiklatwas BPKP;Bahwa berdasarkan surat permintaan Kejaksaan Negeri Katingan, nomor dantanggalnya saksi lupa kemudian keluar Surat Inspektur Kabupaten Katingan,tapi nomor dan tanggalnya lupa namun bulan April 2018, dimana saksi selakuanggota tim ada melakukan audit dalam rangka perhitungan kerugiankeuangan negara atas dugaan penyalahgunaan kewenangan pada pencairanADD dan DD tahun anggaran 2015 oleh Yefri Agnetius Deddy;Bahwa APIP

disalurkan karena Kepala Desabelum membuat Laporan Realisasi Tahap 3 Tahun 2018; Bahwa terhadap' tidak adanya pertanggungjawabanpenggunaan anggaran ADD dan DD tahun 2018, Terdakwa selakuKepala Desa Nangai Amen telah membuat Surat Pernyataantertanggal 13 Januari 2019, pada point 3 berbunyi bahwa KepalaDesa Nangai Amen siap membuat seluruh = SuratPertanggungjawaban (SPJ) dan menyimpan seluruh AdministrasiKegiatan dengan baik; Bahwa Inspektorat Kabupaten Lebong' selaku AparatPengawas Internal Pemerintah (APIP

[endif]-->

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Apip bin Marhasan ) untuk menjatuhkan talak

Biaya operasional pelaksanaan Hibah Pariwisata dan Pengawasan APIP Daerahmaksimal 5% (lima persen) dari Nilai Pagu Hibah Pariwisata bagian Daerahdalam bentuk kegiatan yaitu Penyelenggaraan rapat koordinasi, Pelaksanaanreview oleh Inspektorat di Provinsi/Kabupaten/Kota, Perjalanan Dinas ke/dariLokasi Kegiatan dalam rangka Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan;Halaman 103 dari 168 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2021/PT.DPSdan Honorarium Pelaksanaan Kegiatan (Narasumber, Fasilitator, Moderator)dalam

APIP SUPRIYATNA, SE, 317. PIPIN SOFYAN, 318. SOPANDI, 319. ACHMAD NURKURDI, 320. DADANG DACHRODJI, 321. UDIN HASANUDIN, 322. RACHMAN MULYANA, 323. IMAM RAIS, B.Sc, 324. AGUS SETIAWAN, 325. ASEP RACHMAT, 326. UUM SULAEMAN, 327. GINANDJAR SOEKARNO, 328. SUSNOTO, 329. M. HASRI ZAIRIN, 330. MOCH. MUCHTAR HIDAYAT, 331. H. WAWAN DJUANDA, 332. AI ROSMIATI, 333. WAWAN SUTARWAN, 334. YATTI RUCHYATI, 335. CUCU SUHERTI, 336. YETTI RUCHIYATI, 337. OOM ROSYID, 338. DODI KADIMAN, 339. SUHARNO, 340.

Pangadegan,RT.018/RW.008, Kelurahan Sunda Wenang, KecamatanParung Kuda, Kabupaten Sukabumi;APIP SUPRIYATNA, SE, bertempat tinggal di KP. Ciutara,RT.017/RW.007, Desa Pondokkaso Landeuh, KecamatanParung Kuda, Kabupaten Sukabumi;PIPIN SOFYAN, bertempat tinggal di KP. KaumKaler,RT.004/RW.001, DesaKarang Tengah, Kecamatan Cibadak,Kabupaten Sukabumi;SOPANDI, bertempat tinggal di KP.

Surat Keputusan NOKEP 0051 VI/KC/SDM/09/2007 tanggal 20 September 2007 dengan masa kerja30,74 tahun;Bahwa Penggugat 315 (Hartono), merupakan mantan Pekerja PT BankRakyat Indonesia (Persero) yang mulai bekerja pada tanggal 01 Juli 1979dan telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena memasukiusia pensiun normal (56 tahun) mulai tanggal berhenti bekerja 30 April2008 berdasarkan Surat Keputusan NOKEP11VI/KC/SDM/04/2008tanggal 8 April 2008 dengan masa kerja 28,74 tahun;Bahwa Penggugat 316 (Apip

APIP SUPRIYATNA, SE, 317. PIPIN SOFYAN,318. SOPANDI, 319. ACHMAD NURKURDI, 320. DADANG DACHRODJI,321. UDIN HASANUDIN, 322. RACHMAN MULYANA, 323. IMAM RAIS,B.Sc, 324. AGUS SETIAWAN, 325. ASEP RACHMAT, 326. UUMSULAEMAN, 327. GINANDJAR SOEKARNO, 328. SUSNOTO, 329. M. HASRIZAIRIN, 330. MOCH. MUCHTAR HIDAYAT, 331. H. WAWAN DJUANDA, 332.Al ROSMIATI, 333. WAWAN SUTARWAN, 334. YATTI RUCHYATI, 335.CUCU SUHERTI, 336. YETTI RUCHIYATI, 337. OOM ROSYID, 338. DODIKADIMAN, 339. SUHARNO, 340.

;Bahwa perbedaan mendasar antara Auditor Internal dan Auditor Ekstrenaladalah Auditor Internal bertanggung jawab pada instansi, sedangkan AuditorEksternal bertanggung jawab di luar organisasi atau independen, bagi profesiAuditor, independensi itu segalagalanya;Bahwa di lingkungan pemerintah Indonesia, auditor ekstemal adalah BadanPemeriksa Keuangan (lihat UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 danUndangUndang Nomor 15 Tahun 2006, sedangkan auditor internal adalahAparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP

) akan dijadikan dasar yangsah untuk menentukan adanya kerugian negara, maka Laporan BPKP (BadanHalaman 238 dari 323 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PN Gto.Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) tersebut harus menyatakan secarajelas dalam laporannya, bahwa:1) Menggunakan SPKN (Standar Pemeriksa Keuangan Negara); dan2) Merupakan pelaksanaan pekerjaan untuk dan atas nama BPK (BadanPemeriksa Keuangan) RI;Bahwa bila kedua hal diatas tidak dinyatakan dalam laporan AparatPengawasan Internal Pemerintah (APIP

APIP, terkecuali menjadiPejabat Pengadaan/anggotaULP untuk PengadaanBarang/Jasa yang dibutuhkaninstansinya. Saksi menjelaskan bahwa Pagu anggaran untuk kegiatan Pengadaan TraktorRoda 2 (dua) dan Pompa Air kegiatan Pembelian Alsintan Pra Panen APBDHalaman 47 dari 192 halaman,Putusan No.179/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg48Prov.

pendapat mengenaiterjadinya penyimpangan yang merugikan keuangan negaraberdasarkan buktibukti yang cukup, kompeten,dan relevan yangdiperoleh pada saat audit dilaksanakan, sedangkan tanggung jawabmengenai kelengkapan buktibukti berada pada pihak manajemenDinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, bukan padaauditor.Audit dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala BPKPNomor 1314 Tahun 2012 tentang Pedoman Penugasan BidangInvestigasi (PPBI) dan Standar Audit Aparat Pengawasan InternPemerintah (APIP

APIP, terkecuali menjadiPejabat Pengadaan/anggota ULP untukPengadaan Barang/Jasayang dibutuhkaninstansinya.Bahwa saksi menjelaskan Pagu anggaran untuk kegiatanPengadaan Traktor Roda 2 (dua) dan Pompa Air kegiatanPembelian Alsintan Pra Panen APBD Provinsi Jawa Barat TahunAnggaran 2012 adalah sebesar Rp. 20.538.000.000, (duapuluh milyar lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah)Bahwa dalam kegiatan tersebut telah dibuatkan HargaPerkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai Rp. 20.506.331.207,(dua puluh milyar

pendapatmengenai terjadinya penyimpangan yang merugikankeuangan negara berdasarkan buktibukti yang cukup,kompeten,dan relevan yang diperoleh pada saat auditdilaksanakan, sedangkan tanggung jawab mengenaikelengkapan buktibukti berada pada pihak manajemenDinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, bukanpada auditor.Audit dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor1314 Tahun 2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi(PPBI) dan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah(APIP

Gusti Ketut Ariawan, SH, MH dibawah sumpah yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa benar menurut ahli KTBLC adalah nota dinas dari pejabat kepadabawahannya sehingga dengan demikian KTBLC sudah termasuk pendelegasian Bahwa persoalan penyalahgunaan wewenang tidak dapat langsung ditindakkarena dalam UndangUndang Administrasi Negara untuk menyatakan seorangpejabat menyalahgunakan wewenang harus ada rekomendasi APIP pemerintahdan di proses di PTUN sesuai dengan PERMA No. 4 tahun 2015 Bahwa

fotokopi legalisir perihal Surat Permohonan Audit Komprehensif Terhadap Pembangunan / Relokasi PKM Belitang, Nomor : 900 / 1595 / DINKES,PP dan KB A, tanggal 23 Agustus 2017 ;