• Riwayat pekerjaan ahli sebagaiberikut:Februari 2017 s.d sekarang Kepala Sub Auditorat Investigasi KekayaanNegara/Daerah yang Dipisahkan ITIJuli 2014 s.d Tahun 2016 Pengendali Teknis pada Sub Auditorat III.C.2 yangmembidangi pemeriksaan pada Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, LIPI, BPPT,Bapeten, BATAN, BIG, LAPANJuli 2011 s.d Juni 2014 Ketua Tim Senior pada Sub Auditorat III.B.1 yangmembidangi pemeriksaan pada Kemenko Kesra, Kementerian Sosial, Badan NasionalPenanggulangan Bencana, Kementerian

• Khusus PenyakitInfeksi dan pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II) TA2010.Nomor SPM 01946/LS/415253/2010 tanggal 26 Oktober 2010,sebesar Rp.21.120.000, (bersih) untuk pembayaran transportlocal unsur Pengelola Teknis Pembangunan (PTP) PUPembangunan RSP Khusus Penyakit Infeksi dan pariwisataUniversitas Udayana (Lanjutan Tahap Il).211. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan bermaterai atas nama PUTUTASTRINI tertanggal 29 Agustus 2016.212. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Kementerian Riset

  (d) Nomor SPM 01946/LS/415253/2010 tanggal 26 Oktober 2010, sebesarRp.21.120.000, (bersih) untuk pembayaran transport local unsurPengelola Teknis Pembangunan (PTP) PU Pembangunan RSP KhususPenyakit Infeksi dan pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan Tahap Il).1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan bermaterai atas nama PUTUTASTRINI tertanggal 29 Agustus 2016.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kementerian Riset, Teknologi danPendidikan Universitas Udayana tanggal 29 Agustus 2016 dari sdr.

• Riwayat pekerjaan ahli sebagaiberikut:Februari 2017 s.d sekarang Kepala Sub Auditorat Investigasi KekayaanNegara/Daerah yang Dipisahkan IIJuli 2014 s.d Tahun 2016 Pengendali Teknis pada Sub Auditorat III.C.2 yangmembidangi pemeriksaan pada Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, LIPI, BPPT,Bapeten, BATAN, BIG, LAPANJuli 2011 s.d Juni 2014 Ketua Tim Senior pada Sub Auditorat III.B.1 yangmembidangi pemeriksaan pada Kemenko Kesra, Kementerian Sosial, Badan NasionalPenanggulangan Bencana, Kementerian

• kredit tersebut disetujui dantelah berjalan cukup lama anggap saja timernya 4 tahun dan kuranglebin sudah 2 tahun lebin sudah menjalani kredit dan cicilannya DPnya sudah berjalan tibatiba terjadi macet dan para komisaris itu tahuterhadap unit tersebut dan melihat unit tersebut juga ada yakan,kemudian tadi ahli bilang tadi terjadi macet di leasing, para komisarisini merasa dia tidak pernah tandatangan dan merasa buatan tinta,menurut ahli suatu korporate, Suatu badan hukum yang sudah berjalandalam riset

• ,MT

  • Untuk Membiayai Belanja Bahan Untuk Kegiatan Akreditasi Program Studi Teknik Produksi Migas Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 13 Oktober 2022;
  • Untuk Membiayai Belanja Barang Non Operasionala Lainnya untuk Kegiatan Riset dan Inovasi Jurusan Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 30.000.00,- tanggal 19 Oktober 2022;
  • Untuk Membiayai Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan Riset dan Inovasi Jurusan

• Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 176/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan riset dan inovasi sebesar Rp. 30.000.000.
• Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 175/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan riset dan inovasi sebesar Rp. 30.000.000.

  dan Teknologi RI Nomor 34510/MPK.A/KP.07.00/2022 Tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2022-2026 A.n Dady Mairuhu, S.T., M.T., Pada tanggal 30 Mei 2022;

  388. 1 Bundel (Copy) Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 16660/MPK.A/KU.04.00/2022 Tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Politeknik Negeri Ambon Pada Tanggal 10 Maret 2022;

  389. 1 Bundel (Copy) Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

  01c/PL13/UKPBJ-BAEP/VII/2022 Pekerjaan : Pengadaan Bahan Praktek Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ambon tahun 2021;

• Berita acara Hasil Pemilihan Nomor : 01d/PL13/UKPBJ-BAHP/VII/2022 Pekerjaan : Pengadaan Bahan Praktek Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ambon tahun 2022;
• Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi pada tanggal 27 Juni 2022

458. 1 Bundel (Copy), Surat Keputusan Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset

dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 11384/A7/KP.05.00/2022 Tentang Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;

459. 1 Lembar (Copy), Surat Tugas Nomor : 33090/A7/KP.05.00/2022 sebagai Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan Bahan Praktikum Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil pada Politeknik Negeri Ambon pada tanggal 23 Mei 2022

460. 1 Lembar (copy), Surat Tugas Nomor : 44293/A7/KP.05.00/2022 sebagai Pokja

• Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  1 (satu) Fotocopy Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014, Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
  1 (satu) Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  1 (satu) Fotocopy Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset

  Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum (BLU) UNTAD;
  1 (satu) Fotocopy Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
  1 (satu) Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/ PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
  1 (satu) Fotocopy Peraturan Menteri Riset

  Biaya Operasional IPCC Tahun 2019, 2020,2021 Universitas Tadulako;
  1 (satu) Fotocopy Hasil Audit Investigasi atas Dugan Kerugian Keuangan Negara dari Pembentukan Lembaga/Organ yang tidak terdapat dalam OT dan Statuta dan Dugaan Adanya Kerugfian Negara dari Perjalanan Dinas Luar Neger Pejabat di Universitas Tadulako;
  1 (satu) Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset

• DINAR RAYA MEGAH sebagaipemenang tender alatalat kedokteran pada RSUD Sumedang Tahun 2010.e Bahwa tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab saksi selaku Direktur PT.Sani Tiara Prima adalah :e Memimpin perusahaan.e Melakukan riset terhadap produkproduk baru yang akan dijual di Indonesia.e Memonitor laporanlaporan dari staf.e Memantau kegiatankegiatan perusahaan.Bahwa PT. SANI TIARA PRIMA tidak pernah menunjuk sold agen alatalatkesehatan yang dipasarkan oleh PT. Sani Tiara Prima.e Bahwa PT.

  Informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan;Bahwa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) memperhitungkan pajak pertambahannilai (PPN), biaya umum dan keuntungan (oper head cost and profit) yang wajarbagi pennyedia barang/jasa;Bahwa tidak ada keharusan melakukan survey dan survey itu bagian dari riset ;Bahwa merit point sistem, penawaran dengan sistem nilai digunakan untukpengadaan barang/jasa pemborongan atau jasa lainnya yang memperhitungkankeunggulan teknis sepadan dengan harganya, mengingat penawaran

• Melakukan riset terhadap produkproduk baru yang akan dijual di Indonesia.e Memonitor laporanlaporan dari staf.e Memantau kegiatankegiatan perusahaan.Bahwa PT. SANI TIARA PRIMA tidak pernah menunjuk sold agen alatalatkesehatan yang dipasarkan oleh PT. Sani Tiara Prima.Bahwa PT.

  Informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan;Bahwa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) memperhitungkan pajak pertambahannilai (PPN), biaya umum dan keuntungan (oper head cost and profit) yang wajarbagi pennyedia barang/jasa;Bahwa tidak ada keharusan melakukan survey dan survey itu bagian dari riset ;Bahwa merit point sistem, penawaran dengan sistem nilai digunakan untukpengadaan barang/jasa pemborongan atau jasa lainnya yang memperhitungkankeunggulan teknis sepadan dengan harganya, mengingat penawaran

• implementasinya;Bahwa Dalam tahap penyidikan, Saksi mengunjungi beberapa tempatlagi untuk memperkaya kajian yang telah diperoleh pada fasepenyelidikan;Bahwa Sumber informasi yang Saksi pergunakan untuk kajian adalahwawancara, observasi langsung dilapangan bertemu denganadministrator sistem, pengelola jaringan, pengelola sistem yang Saksidapatkan langsung dari mereka sumbernya;Bahwa Saksi hanya memberikan laporan hasil kajiannya kepadaKPK, tidak pernah ke yang lainnya;Bahwa, Saksi melakukan paparan terhadap riset

• Riwayat pekerjaan ahli sebagaiberikut:Februari 2017 s.d sekarang Kepala Sub Auditorat Investigasi KekayaanNegara/Daerah yang Dipisahkan IIJuli 2014 s.d Tahun 2016 Pengendali Teknis pada Sub Auditorat III.C.2 yangmembidangi pemeriksaan pada Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, LIPI, BPPT,Bapeten, BATAN, BIG, LAPANJuli 2011 s.d Juni 2014 Ketua Tim Senior pada Sub Auditorat III.B.1 yangmembidangi pemeriksaan pada Kemenko Kesra, Kementerian Sosial, Badan NasionalPenanggulangan Bencana, Kementerian

• Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 57325/MPK.A/KU.04.00/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Universitas Udayana Tanggal 26 Agustus 2021;

• 1 (satu) bundle fotokopi Berita Acara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (tanpa nomor) tanggal 13 Desember 2017.
• 1 (satu) bundle fotokopi Surat UNIMA nomor 0183/UN41/TU/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Laporan Penyelesaian Masalah Unima.

• 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 569/M/KP/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Universitas Negeri Manado Tahun 2016.

• ;Anggota Tim Kerja Penyusunan Peraturan Pemerintah tentangPedoman Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan,Departemen Keuangan ;Dosen Hukum Keuangan Negara pada Sekolah Tinggi AkuntansiNegara, Departemen Keuangan, Jakarta ;Dosen Hukum Administrasi Keuangan Negara pada Balai Pendidikandan Pelatihan Keuangan Makassar, Departemen Keuangan ;Anggota Tim ahli keuangan: DPRD Kota Makassar, DPRD ProvinsiSulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Polmas dan PemerintahKabupaten Boalemo 5Kepala Bidang Riset

• Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  1 (satu) Fotocopy Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014, Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
  1 (satu) Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  1 (satu) Fotocopy Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset

  Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum (BLU) UNTAD;
  1 (satu) Fotocopy Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
  1 (satu) Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/ PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
  1 (satu) Fotocopy Peraturan Menteri Riset

  Biaya Operasional IPCC Tahun 2019, 2020,2021 Universitas Tadulako;
  1 (satu) Fotocopy Hasil Audit Investigasi atas Dugan Kerugian Keuangan Negara dari Pembentukan Lembaga/Organ yang tidak terdapat dalam OT dan Statuta dan Dugaan Adanya Kerugfian Negara dari Perjalanan Dinas Luar Neger Pejabat di Universitas Tadulako;
  1 (satu) Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset

• tentang Monitoring Pelaksanaan BOS Tahun 2021 Tahap 3 dan Semester 2;

• 1 (satu) bendel Monitoring Pelaksanaan BOS Reguler Jenjang Pendidikan Dasar Tahap I dan II Tahun 2021 tanggal 29 November 2021 SMP Negeri 6 Bojonegoro;
• 1 (satu) bendel Monitoring Pelaksanaan BOS Reguler Tahap 3 dan Semester 2 Tahun 2021 tanggal 09 Februari 2021 SMP Negeri 6 Bojonegoro;
• 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset

• ., pendapat Ahli dibacakan yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa ahli adalah dosen pada Universitas Indonesia.Bahwa bidang keilmuan yang ahli kuasai berkenaan dengan HukumAgraria yang dapat diketahui dari bidang pengajaran dan riset ahli, yaitu: (1) Hukum Pertanahan (2) Pengadaan Tanah (3) Pendaftaran Tanah(4) Landreform dan Tataguna Tanah (5) Tanah sebagai Jaminan Hutang(6) Perbandingan Hukum Tanah (7) Rumah Susun (condominium) dan(8) Politik Hukum Agraria.Bahwa Hukum Pertanahan adalah

• 1 (satu) bundle fotokopi Berita Acara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (tanpa nomor) tanggal 13 Desember 2017.
• 1 (satu) bundle fotokopi Surat UNIMA nomor 0183/UN41/TU/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Laporan Penyelesaian Masalah Unima.

• 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 569/M/KP/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Universitas Negeri Manado Tahun 2016.

• 1 (satu) bundle fotokopi Berita Acara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (tanpa nomor) tanggal 13 Desember 2017.
• 1 (satu) bundle fotokopi Surat UNIMA nomor 0183/UN41/TU/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Laporan Penyelesaian Masalah Unima.

• 1 (satu) bundle fotokopi Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 569/M/KP/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Universitas Negeri Manado Tahun 2016.

• Dari rekening milik ACHMAD ALFI nomor rekening 1290010984868

• Putusan Termohon Keberatan patut dibatalkan karena29.30.dalam dalil penentuan pasar bersangkutan dilakukan tanpaadanya riset dan/atau penelitian yang komprehensif, yanghal ini justru) dipersyaratkan dalam peraturan yangdikeluarkan oleh Termohon Keberatan sendiri maupunsesuai dengan best practice dalam penegakan hukumpersaingan usaha pada umumnya;Penentuan pasar bersangkutan harus melalui analisispreferensi konsumen yang dilakukan melalui suatu risetdan/atau penelitian komprehensif untuk menilai apakahsuatu