Ditemukan 3066 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : berjangka berbunga barbangso berangas berbangga berbangso berangsa berbahasa
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-03-2013 — Putus : 22-08-2013 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2013/PN Mdn
Tanggal 22 Agustus 2013 — - AHMAD FAISAL NASUTION
53 — 20
  • Anwary, SH : Bunga RampaiAmanat Rakyat, Jilid ll, halaman 13 dan halaman 37) ;Menimbang, bahwa dengan melihat makna kata korupsi tersebut, makarelevan lah jika pada saat ini tindak pidana korupsi tersebut tengah diupayakansecara terusmenerus pemberantasannya, mengingat tindak pidana korupsi inidianggap/digolongkan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (extra ordinarycrime) dan sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup berbangsa danbernegara, karena pelakunya semakin pintar dan dilakukan secara
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 02-12-2020 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 23-03-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 9 Maret 2021 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
Drs. ISRAJUDDIN
188 — 112
  • yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkanmartabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agaryang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut Sesuai dengan teoripemidanaan integratif, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindunganpada masyarakat pada umumnya serta sekaligus memberi pelajaran bagi para pejabatdan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 25-03-2021
Putusan PT BENGKULU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL
Tanggal 25 Maret 2021 — Pembanding/Terdakwa : MALIDIN.S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM.Alm
Terbanding/Penuntut Umum : OKTALIAN DARMAWAN,SH
278 — 187
  • kelalaian dalampenerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap,maka pemgadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkanpegadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggimelakukannya sendiri.Keberatan atas Pemidanaan Badan dan berikut dendanya tersebut diataskarena perkara A quo merupakan Tindak korupsi yang saat ini akan terusmenjadi perhatian umat manusia diberbagai belahan bumi mengingatakibatnya yang dapat meruntuhkan sendisendi kehidupan bermasyarakat,berbangsa
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 23-04-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 12-11-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 750/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 19 September 2018 — Penuntut Umum:
ARY RACHMAT.K, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD KHOIRUDIN Alias KHOIR alias UDIN Alias ABU KAMILA
279 — 116
  • pada masa yang akan datang ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnyaseperti disebut dalam amar putusan ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap diriTerdakwa terlebin dahulu Majelis akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan nafas terbentuknya NegaraKesatuan Republik Indonesia dan berpotensi membahayakan kesatuan danpersatuan dalam kehidupan bermasyarakat ,berbangsa
Pengadilan PN Dataran Hunipopu Pidana Umum Pemalsuan
Register : 09-09-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN Dataran Hunipopu Nomor 76/Pid.B/2021/PN Drh
Tanggal 25 Nopember 2021 — Penuntu umum: FARIDS DHESTARASTRA, SH, Terdakwa: ABDURAHMAN LATUMAPAYAHU Alias MAN,
260 — 169
  • Dalamkehidupan berbangsa dan bernegara ada aturan aturan hukum yang dibuat,baik hukum publik maupun hukum privat, semua orang dianggap tahu dancakap sepanjang sesuai kriteria bahwa dia bisa melakukan perbuatan hukumdan bagi orang yang dianggap tidak cakap itu tidak bisa di kategorikankarena baik hukum perdata maupun hukum pidana melarang beberapaperbuatan yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban karena itu dialihkankepada orang yang mampu mewakili orang tersebut untukpertanggungjawaban;Halaman
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 08-06-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 21-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 30/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP
Tanggal 16 Juli 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : JUSAK E. AYOMI, SH, MH
Terbanding/Terdakwa : SUDJITO, ST
91 — 34
  • Anggaran 2013, melakukanperbuatandengantujuaan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenaHalaman 88 dari Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2018/PT JAP89jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara;Menimbang, bahwa negara dalam keadaan darurat korupsi wajib hukumnyaperilakukorupsi diberantas sampai keakarakarnya karena telah merugikan keuangannegara danmeresahkan kehidupan berbangsa
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-03-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 19-07-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte
Tanggal 21 Juni 2016 — Ir. HAMDI MARSAOLY alias HAMDI
100 — 74
  • (extra Ordinary crime); Bahwa tindak pidana korupsi dapat menghancurkan semua sendikehidupan berbangsa dan bernegara ;Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa tidak menikmati hasil perobuatannya ; Terdakwa menyesali perbuatannya ; Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;Halaman 126dari133 Putusan Nomor 05/Pid.SusTPK/2016.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2589 — 1660
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Bahwa jika dikaitkan denganPasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka undangundang merupakan hukum yangharus dijunjung tinggi dan dipatuhi dalam kehidupan berbangsa danbernegara.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-11-2017 — Upload : 22-05-2018
Putusan PN KENDARI Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi
Tanggal 15 Nopember 2017 — Dra. Hj. WARDAH MAHMUD, M.M
162 — 108
  • yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkanmartabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agaryang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teoripemidanaan integratif, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindunganpada masyarakat pada umumnya serta sekaligus memberi pelajaran bagi para pejabatdan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-08-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI
Tanggal 14 September 2017 — BIRMAN WARGANEGARA, SH
149 — 66
  • Bahwa dalam perkara ini kerugian keuangan Negara yang diakibatkan olehpebuatan Terdakwa cukup besar jumlahnya dan hal ini tentu' tidaksebanding dengan putusan tersebut walaupun memang tujuan pemidanaanbukanlah merupakan wujud dari balas dendam , namun setidaktidaknyaputusan tersebut semestinya harus seimbang antara perbuatan dan akibatserta dampaknya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-11-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna
Tanggal 26 Oktober 2017 — Siti Maryami, S.E., M.Si Ak Binti Ibrahim.
95 — 34
  • ., maka dikembalikankepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkaralain;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkandan yang meringankan Terdakwa:Keadaan yang memberatkan: Pada saat ini negara dan masyarakat sedang menggalakkan perangmelawan korupsi yang dipandang sebagai suatu kejahatan yang luarbiasa (Extra Ordinary Crime); Bahwa tindak pidana korupsi dapat menghancurkan semua sendikehidupan berbangsa
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-04-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI
Tanggal 13 Juni 2017 — dr. BAMBANG SARDJONO, MPH
413 — 445
  • dilaksanakan tidak sesuaidengan tugas pokoknya sebagai PPK adalah perbuatan menyimpang dariaturan adalah perbuatan yang fatal dan tidak dapat dimaafkan karenaberdampak pada timbulnya kerugian keuangan Negara, yang nyatanyatakerugian tersebut adalah dibidang pengadaan alat kesehatan yang sangatdibutuhkan guna mensejahterakan kehidupan masyarakat.Menimbang, bahwa karenanya perbuatan Terdakwa merupakan contohburuk bagi masyarakat dan patut disadari dapat merusak sendisendi kehidupanbermasyarakat, berbangsa
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 15-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, SH
Terdakwa:
M.S. RUSLAN Bin H. MUHAMMAD JAANG ARSYAD Alm
141 — 37
  • Selain itu juga bertujuan memberikan prevensidan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberipelajaran bagi para pejabat dan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidakmenirunya ;Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam bermasyarakat,berbangsa dan bernegara dapat dipulinkan sesuai dengan aturanaturan hukumyang berlaku maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adiltidaklan dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidaksuka akan tetapi harus
Pengadilan PN MEMPAWAH Pidana Khusus
Register : 28-05-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mpw
Tanggal 6 Juli 2021 — Pemohon:
PT.FAJAR SAUDARA LESTARI
Termohon:
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN
102 — 23
  • sehingga tidaksemenamena dalam melaksanakan proses melainkan harus proseduraldalam arti sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.Gambarannya adalah haruslah ada administrasi justice system makanyakalau dilihat mengapa ada ketentuan legalitas disinilah untuk melihat,mengetahui memperhatikan, mencermati perlindungan hak asasi yang adadalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena kalau tidak dibatasimaka semua orang bisa melakukan kesewenangwenangan dalam artiharuslah sesuai dengan keseimbangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 28-05-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2020
Tanggal 6 Agustus 2021 — KOMUNITAS PASIEN CUCI DARAH INDONESIA (KPCDI) VS PRESIDEN RI;
428 — 246 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 39 P/HUM/20204.8.7.4.8.8.ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Pembiaran terhadap Kesalahan dan kecurangan (fraud)yang terjadi justru pada akhirnya akan merugikankehidupan berbangsa dan bernegara.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 30-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
JODI VALDANO, SH
Terdakwa:
EDI ARIFIN S.Sos., M.Si. Als EDI Bin H. ARIFIN
160 — 40
  • pidana denda yang jumlahnyaakan ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklan sematamata hanyamenghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkanmartabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatifagar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu jugabertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat padaumumnya ;Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam bermasyarakat,berbangsa
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 17-03-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 10-06-2021
Putusan PT JAYAPURA Nomor 3/PID.SUS_TPK/2021/PT JAP
Tanggal 3 Mei 2021 — Pembanding/Terdakwa : GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH Diwakili Oleh : Dr. SUWITO, S.H.,M.H
Terbanding/Penuntut Umum : IMAM RAMDHONI, S.H.
195 — 74
  • berpendapat bahwaTerdakwa telah terbukti memperkaya diri sendiri dengan memperoleh danmenikmati harta benda dari tindak pidana korupsi berupa uang dari kerugiankeuangan Negara sebesar Rp2.711.180.356,24 (dua milyar tujuh ratus sebelasjuta seratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah koma duaempat sen);Menimbang, bahwa negara dalam keadaan darurat korupsi wajib hukumnyaperilaku korupsi diberantas sampai ke akarakarnya karena telah merugikankeuangan negara dan meresahkan kehidupan berbangsa
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 15-01-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 02-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 36/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 2 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA
Terbanding/Pembanding/Penggugat : HENDRI
Terbanding/Tergugat II : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA CABANG BELAWAN
63 — 38
  • hukum tetap yangsampai dengan saat ini belum ada, maka PARA TERGUGAT sangat tidakpatuh dan taat kepada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesiasebagaimana telah digariskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945Amandemen ke4 bahwa Negara Republik Indonesia ini adalah NegaraHukum, yang mana ketentuan tersebut merupakan landasan konstitusionalbahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan dan berlandaskan atashukum, dan hukum ditempatkan sebagai satusatunya aturan main dalamkehidupan, bermasyarakat, berbangsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-06-2009 — Upload : 03-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12PK/PIDSUS/2009
Tanggal 11 Juni 2009 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ; JOKO SOEGIARTO TJANDRA
2041 — 1664 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akibat tindak pidanakorupsi selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara jugamenghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yangmenuntut efisiensi tinggi;Sedangkan dalam penjelasan umum UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, bahwa tindak pidana korupsi dapat merusak sendisendikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakaneksistensi negara;Dengan demikian, persoalan korupsi
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 04-07-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 7/PID.TPK/2019/PT PLG
Tanggal 26 Agustus 2019 — Pembanding/Terdakwa : FIRDAUS, S.Sos. M.Si Bin HASANAWI Diwakili Oleh : FIRDAUS, S.Sos. M.Si Bin HASANAWI
Terbanding/Penuntut Umum : ZAIRIDA,S.H,M.Hum
152 — 59
  • Pid.SusTPK/2019/PN.Plg tanggal 17 Juni 2019 telahmempertimbangkan secara baik, teliti, cermat dan tepat dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya.Bahwa kami penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkatPertama terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan alasansebagai berikut :> Bahwa tindak pidana korupsi adalah salah satu tindak pidana yangdikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) Karena tindakpidana korupsi merusak tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa