Ditemukan 3066 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : berjangka berbunga barbangso berangas berbangga berbangso berangsa berbahasa
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 06-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 61/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 3 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
211 — 149
  • pernyataan Pembanding pada angka 12 halaman 35 dalam Memori Bandingyang pada intinya sebagai berikut: menyatakan Pengadilan Negeri Kupang tidakObyektif dan sangat tidak berhatihati dalam mengadili perkara ini sehinggaputusannya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup dalammasyarakat, padahal obyek sengketa telah diperoleh secara sah dan digunakanuntuk kepentingan umum/ kepentingan banyak orang dan digunakan dalam rangkamenjalankan AMANAT KONSTITUSI NEGARA RI Yaitu MENCERDASKANKEHIDUPAN BERBANGSA
Pengadilan PN TENGGARONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-01-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PN TENGGARONG Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Trg
Tanggal 19 Juli 2021 — ASPIAN NUR x 1.PT. Bank TABUNGAN PENSIUN NASIONAL Persero Tbk 2.KANTOR PERTNAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 3.OTORITAS JASA KEUANGAN
194 — 86
  • sudah selayaknya Gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijke Verkloard;Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN antara lain adalah pasal 1 ayat (3) UUD tahun 1945 yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum, dan pasal 28 huruf J yang menyatakan Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 05-03-2020 — Putus : 27-05-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 27 Mei 2020 — Penuntut Umum:
ABUHAR, SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. ABDUL RIFAI, M.Si
290 — 606
  • KdiMenimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa danbernegara dapat dipulinkan sesuai dengan aturanaturan hukum yang berlaku, makadalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukankarena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka, akan tetapi harusbersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang salah adalah salah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim Tipikor berpendapat bahwa putusan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 13-06-2014 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 119/G/2014/PTUN.JKT
Tanggal 5 Maret 2015 — 1.ASOSIASI TELEVISI JARINGAN INDONESIA (“ATVJI”),2.ASOSIASI TELEVISI LOKAL INDONESIA ( ATVLI );1.MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA ,2.PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA (“Metro TV”), dkk
211 — 440
  • AMIR EFFENDI SIREGAR ; 22een nen n nnn nec cn enceIndonesia adalah negara demokrasi dan merupakan jalan hidup berbangsa danbernegara, sesuai pasal 28 tentang hak asasi manusia dan pasal 29 yang menyangkutkeadilan maka harus ada jaminan bagi rakyat Indonesia ;LPS adalah salah satu Lembaga Penyiaran, Indonesia mengenal beberapa LembagaPenyiaran yaitu . Publik, 2. Swasta, 3. Provit, 4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-11-2014 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1648 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 17 Nopember 2014 — H.M. RUSLI ZAINAL
250 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yang terpenting menurut Majelis Hakim adalahpeletakkan stigmasi seseorang berbuat kesalahan haruslah didasarkankepada rujukan proporsional dengan melihat terulangulangnyaseseorang berbuat kesalahan dan diterapkan untuk kasuskasus yangmembahayakan kehidupan berbangsa dan berNegara";"Menimbang, bahwa dalam perkara ini terbukti Terdakwa melakukantindak pidana Korupsi, dan masih ada kemungkinan untuk mengambil/menarik kembali kerugian Negara tersebut dari pihakpihak yang nyatanyata menikmatinya, tidak
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
635 — 215
  • Yangterpenting menurut majelis hakim adalah peletakan stigmatisasi seseorangberbuat kesahan haruslah didasarkan kepada rujukan proporsional denganmelihat terulangulangnya seseorag berbuat kesalahan dan diterapkan untukkasuskasus yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara ; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terbukti terdakwa melakukantindak pidana korupsi, dan masih ada kemungkinan untukmengambil/menarik kembali kerugian negara tersebut dari pihak yang nyatanyata menikmatinya, tidak terbukti