No 48/Pdt.P/2019/PA.SdwMenimbang, bahwa esensi dari pengakuan anak adalah pernyataanbahwa anak yang diakuinya itu adalah sebagai nasabnya atau ikrar adanyapertalian nasab dari diri si anak kepada orang yang mengakuinya;Menimbang, bahwa ternyata dalam peraturan perundangundanganpengaturan teknis tentang pengakuan anak sangat terbatas, dan belum adaketentuan khusus yang mengatur secara rinci dan tersendiri, oleh karenanyaHakim berpendapat perlu mengetengahkan doktrin hukum terkait dengan pokokperkara

Anak itu tidak jelas nasabnya;2. Pengakuan itu logis. Maksudnya, seseorang yang mengakui ayahdari anak tersebut usianya berbeda jauh dari anak yang diakui sebagainasabnya;Hal 12 dari 16 Pen. No 48/Pdt.P/2019/PA.Sdw3. Apabila anak itu telah balig dan berakal (menurut jumhur ulama)atau telah mumayiz (menurut ulama Mazhab Hanafi) maka anak tersebutmembenarkan pengakuan lakilaki tersebut;4.

Wali nasabnya ada atau tidak ghaib danjuga tidak enggan atau adlal sebagaimana persyaratan untuk menjadi walihakim Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, ta tidakdapat menjadi wali nasab karena ketidakislamannya sesuai Pasal 20Kompilasi Hukum Islam.

Merujuk pada Pasal 4 Peraturan Menteri AgamaNomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim Kepala Kantor Urusan AgamaSalinan Penetapan Perkara 0053/Pat.P/2016/PA.Lwb Him 7 dari 13 himKecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim untukmenikahkan mempelai wanita apabila diantaranya wali nasabnya tidakmemenuhi syarat sebagai wali, namun demikian dari keterangan kedua saksiperkara a quo menyatakan bahwa Orang tua Pemohon Il tidak mauperkawinan Pemohon dan Pemohon II dicatat oleh Kantor Urusan

Dan pada Pasal 2ayat (1) berbunyi: bagi calon mempelai wanita yang akan menikah diwilayah Indonesia atau di luar negeri/di wilayah territorial Indonesia, tidakmempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhisyarat atau mafqud atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannyadilangsungkan oleh wali hakim; Putusan Nomor 1702/Pdt.G/2019/PA.Bpp 4 dari 6Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon secara tegasmenerangkan bahwa yang menikahkan (bertindak sebagai wali) adalahMahmud bukan sebagai

Bahwa Pemohon dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahanPemohon dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2016,di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, KotaSamarinda, yang menikahkan adalah wali nasabnya yakni AyahPemohon II yang bernama bapak Mashor Kemudian Ayah Pemohon Il1mewakilkan kepada imam kampung yang bernama H.

Hal ini terjadi karena ayahkandung Pemohon Il dan kakeknya telah meninggal dunia dan saudara lakilaki Pemohon Il tinggal jauh dari Pemohon Il dan tidak hadir di pernikahanPara Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung Pemohon Il telahmeninggal dunia dan wali nasabnya lainnya tidak ada, maka Pemohon Illdianggap tidak mempunyai wali untuk pelaksanaan pernikahannya sehinggakedudukkan ayah kandung Pemohon Il untuk menikahkan Pemohon Ilseharusnya digantikan oleh wali hakim yang dalam hal ini adalah

walinikah dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat , sebab pada Penggugatyang tidak diketahui keberadaan ayah kandungnya, maka berdasarkanketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang berhak mejadi wali nikahPenggugat adalah Wali Hakim dan berdasarkan Peraturan Menteri AgamaNomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa : Bagi calonmempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri /diluar wilayah territorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atauwali nasabnya

angka (1) dan firman Allah dalam AlQuransurah AtTaubah ayat 71 :Cake Hla gl geeks Clb all 5 Opie all 5Artinya : Dan orangorang yang beriman lakilaki dan perempuan, sebagianmereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.Menimbang, bahwa dalam pasal 2 angka (1) Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor 30 tahun 2005 bahwa Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah diwilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mem punyaiwali nasab yang berhak atau wali nasabnya

Jika yang menikahkanadalah wali yang nasabnya jauh (abad), padahal masih ada walinyayang dekat (agrab), atau yang menikahkan adalah wali Majelis Hakimpadahal masih ada wali nasabnya, tanpa ada alasan (udzur), makapernikahannya tidak sah.

tua angkat tidakterpenuhi oleh Pemohon dan Pemohon II karena faktor lanjut usia;Halaman 15 dari 28 Salinan Penetapan Adopsi Anak Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Mtp@ Bahwa setelah Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya, makaorang tua angkat memiliki kewajiban untuk melaporkan secara berkalaperkembangan mengenai pengasuhan anak yang bernama Bayu Pratamabin Fendi tersebut kepada pihak Dinas Sosial Kabupaten Banjar;@ Bahwa mengenai Pemohon dan Pemohon Il yang menghilangkanidentitas orang tua kandung atau nasabnya

Pertimbangan Izin PengangkatanAnak), karena salah satu syarat dari syarat calon orang tua angkat tidakterpenuhi oleh Pemohon dan Pemohon II karena faktor lanjut usia;@ Bahwa setelah Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya, makaorang tua angkat memiliki kewajiban untuk melaporkan secara berkalaperkembangan mengenai pengasuhan anak yang bernama Bayu Pratamabin Fendi tersebut kepada pihak Dinas Sosial Kabupaten Banjar;@ Bahwa mengenai Pemohon dan Pemohon II yang menghilangkanidentitas orang tua kandung atau nasabnya

Adopsi yang seperti ini yangdilarang oleh hukum Islam karena mengubah nasabnya kepada ayahangkatnya dan itu bertentangan dengan AIQS. AlAhzab ayat 4:Halaman 23 dari 28 Salinan Penetapan Adopsi Anak Nomor 109/Padt.P/2019/PA.Mtp..Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu(sendiri)....yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja.Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan(yang benar.

pasal 2 Peraturan Menteri Agama nomor 2 Tahun 1987;Memperhatikan pendapat ahli figin dalam kitab Qolyubi = juz Il halaman 225;Artinya : Untuk menetapkan sikap adlol dari wali agar dia dapatmengawnkan, hendaklah wali yang bersangkutan menolakmengawnkan di muka hakim, setelah hakim memintanya untuk itu,sedang pihak wanita dan pria pelamarhadir dalam majlis tersebut; Memperhatikan pendapat ahli figin dalam Mughnil Muhtaj Ill yang berbunyi : Artinya : Demikian pula dikawinkan oleh Hakim, bila wali nasabnya

Pemohon bernama .... dinyatakan sebagaiwali adhal;Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon telah dinyatakan adhal,maka berlaku ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun1987 Tentang Wali Hakim yang menyebutkan:(1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayahIndonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra teritorial Indonesia ternyatatidak mempunyai wali nasab atau wali nasabnya tidak memenuhi syaratatau mafgud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapatdilangsungkan

sejak kecil karena bertetanggasekampung dan kenal pemohon II sejak pemohon II menikah dengan pemohonIL; Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 1998 secara Islam dirumah Imam Dusun Kondo, Desa Messawa, Kecamatan Messawa, KabupatenPolewali Mamasa (sekarang Dusun Kondo, Desa Makuang, KecamatanMessawa, Kabupaten Mamasa; Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah wali hakim juga sekalugussebagai orang yang menikahkan yaitu Imam Masjid Kondo bernama Selong,karena ayah kandung dan wali nasabnya

Penetapan No.157/Pdt.P/2020/PA.DpkWai Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita yang tidakmemiliki wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syaratatau mafqud atau berhalangan atau adhal;Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menemukan dalil ParaPemohon yang menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidaktercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT.

Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tanggal 28 Oktober1987, antara lain menentukan sebagai berikut:Pasal 1 huruf (b) berbunyi:Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama ataupejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagicalon mempelai wanita yang tidak mempunyai wall.Pasal 2 ayat (1) berbunyi:Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah d wilayah Indonesiaatau di luar negeri/wilayah ekstrateritorial Indonesia ternyata tidakmempunyal Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya

Bahwa cucu Pemohon Marlina Binti Muhammad wali nasabnya murtaddan kembali ke Negara asalnya Philipina, wali nikah cucu Pemohon ditetapkan Pengadilan Agama Mamuju7.

Nomor 244/Padt.P/2019/PA.SryKantor Urusan Agama setempat serta di saksikan oleh ibu mertua Pemohon IIbernama Aidah binti Habibah dan Anwar bin Taniansyah;Menimbang, bahwa seorang perempuan ingin menikah, namun daridaftar urutan wali nasabnya tidak ada maka berlaku wali hakim yang dalam tataperundangan di Indonesia dilaksanakan oleh Kepala KUA Kecamatan setempatsesuai Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 pasal 12 ayat (3) dansaksi nikah juga harus dua orang lakilaki yang dewasa;Menimbang, bahwa

sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pemohon yang telah melakukan perbuatan parudheko (lari ikut), yakni perempuan meninggalkan rumah orang tuanya dan ikuttinggal di rumah lakilaki bernama CALON SUAMI sebagai calon suamiPemohon, yang menurut kebiasaan masyakarat di lingkungan Pemohon bahwatindakan tersebut dimaksudkan agar dirinya dinikahi oleh lakilaki pilihannyaHalaman 13 Dari 16 Penetapan Nomor 43/Padt.P/2019/PA.Eddalam hal ini oleh lakilaki bernama CALON SUAMI, meski pernikahannya tanpamelalui wali nasabnya

lamaran atau peminangan atau dalam istilah fighIslam disebut khitbah, dimaksudkan untuk menyampaikan kehendak seoranglakilaki dalam hal ini lakilaki bernama CALON SUAMI, untuk menjadikanseorang perempuan dalam hal ini adalah Pemohon sebagai istri, kKehendaktersebut disampaikan kepada wali nasab permpuan tersebut;Menimbang, bahwa proses khitbah atau meminang atau melamar selainbermaksud sebagai perkenalan keluarga, mengenal calon pasangan masingmasing, yang terutama adalah untuk meminta kerelaan wali nasabnya

;Menimbang, bahwa apabila dalam hal wali nasab seorangperempuan tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidakdiketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal, maka pernikahantersebut dilaksanakan oleh Wali Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 23Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan MenteriAgama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dinyatakanbahwa Kepala KUA Kecamatan ditunjuk sebagai wali hakim apabila calonistri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya

wali hakim dalam pernikahan tersebut tidaksesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005Pasal 1 Ayat 2 berbunyi :Wali hakim,adalan Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikahbagi calon memperlai wanita yang tidak mempunyai wali;Pasal 2 Ayat 1 berbunyi : Bagi calon wanita yang akan menikah di Wilayah Indonesiaatau diluar negeri/luar wilayah teritorial Indonesia,tidak mempunyai wali nasab yangberhak atau wali nasabnya

, pasal 23ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Memperhatikan pendapat ahli figih dalam kitab Qolyubi juz IT halaman 225 ;Artinya : Untuk menetapkan sikap adlol dari wali agar dia dapat mengawinkan,hendaklah wali yang bersangkutan menolak mengawinkan di muka hakim,setelah hakim memintanya untuk itu, sedang pihak wanita dan priapelamar hadir dalam majlis tersebut;Memperhatikan pendapat ahli fiqih dalam Mughnil Muhtaj III yang berbunyi :Artinya : Demikian pula dikawinkan oleh Hakim, bila wali nasabnya