Memperhatikan pendapat ahli fiqih dalam kitab Qolyubi juz II halaman 225 ;rtinya : Untuk menetapkan sikap adlol dari wali agar dia dapat mengawinkan,hendaklah wali yang bersangkutan menolak mengawinkan di muka hakim,setelah hakim memintanya untuk itu, sedang pihak wanita dan pria pelamarhadir dalam majlis tersebut ; Halaman 5 dari 8 : Penetapan nomor: 9/Pdt.P/2014/PA.BjnMemperhatikan pendapat ahli figih dalam Mughnil Muhtaj HI yang berbunyi :rtinya : Demikian pula dikawinkan oleh Hakim, bila wali nasabnya

bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untukhidupnya = seharihari, biaya pendidkan dan sebagainya beralihtanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnyaberdasarkan Putusan Pengadilan;Menimbang, bahwa pada umumnya pengangkatan anak terjadi padaanak yang jelas keberadaan orang tuanya, sementara Peohon dan PemohonIl hendak mengangkat anak yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya(bukti P.24), sehingga Majelis Hakim terlebin dulu menjelaskan tentang (1)agamanya, (2) nasabnya

Nomor23 Tahun 2002 Tentang Perlidungan Anak telah tidak mencantukan pasalpasalyang mengatur itu;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II telah sungguhsungguhdan telah menempuh prosedur dan telah mendapat ijin rekomendasri daripihakpihak yang berkepentingan (bukti P.18, P.19, P.20, P.21, P.22) berusahauntuk mengangkat seorang anak perempuan bernama Mafaja Salsabila (lahirBandung, tanggal 31 Juli 2018);Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, nasab anak yang orangtuanya tidak diketahui keberadaannya, maka nasabnya

Dan begitu juga setiap hubungan badan yang dia yakini tidakharam, padahal sebenarnya haram (maka nasabnya tetap diikutkan kepadanya). 22Kita sudah mengetahui bahwa anak yang dilahirkan wanita dari hasil hubungan perzinaan itubukan dinisbatkan sebagai anak si lakilaki yang berzina dengannya. Maka berarti.1. Anak itu tidak berbapak.2. Anak itu tidak bisa saling mewarisi dengan lakilaki (yang dianggap ayahnya) itu.3.

Aminilam Halawa binti Araefa Halawa, umur 50 tahun, agama Islam,Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di JalanYos Sudarso Gang Pepaya Keluarahan Saombo Kecamatan GunungsitoliKota Gunungsitoli, dibawah sumpah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut; bahwa saksi Kenal dengan Pemohon karena saksi adalah TemanPemohon; bahwa saksi diceritakan oleh Pemohon, wali nasabnya tidak maumenikahkan pemohon dengan calon suaminya karena calon suaminyahanya bekerja sebagai nelayan

Sehingga untukmenyelesaikan permasalahan tersebut, pemohon dan calon suami pemohonberinisiatif untuk meminta kakak kandung pemohon sebagai wali nasabpemohon untuk menikahkan mereka akan tetapi wali nasabnya tetap tidakmau. Dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;Menimbang, bahwa wali nasab/kakak kandung pemohon sudah nyatanyata menolak keinginan pemohon untuk menikah dengan calon suaminyakarena calon suami pemohon adalah orang miskin.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri AgamaRI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;Pasal 1 ayat (2) berbunyi : Wali Hakim, adalah Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagaiwali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.Pasal 2 ayat (1) berbunyi : Bagi calon mempelai wanita yang akanmenikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorialIndonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya

dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani; Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untukmelangsungkan pernikahan; Bahwacalon mempelai perempuan telah hamil ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai Pemohontelah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkanpernikahan;Manimbang, bahwa disamping itu. oleh karena calon mempelaiperempuan telah hamil akibat perbuatannya dengan Pemohon maka anaktersebut perlu mendapat perlindungan dan kejelasan nasabnya

PamanPemohon II bernama dengan wali Nikah anak bibi Pemohon II bernama dengan mas kawinberupa uang tunai sebesar Rp. 999, (sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ; Menimbang bahwaberdasarkan faktafakta tersebut diatas, maka telah ternyataperkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan oleh wali dari anak bibi Pemohon IIbernama: Pemohon IT yang menurut hukum, bukan kelompok yang berhak menjadi walinikah sebagaimana yang ditentukan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, demikian juga halnyaapabila wali nasabnya

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il yang dilaksanakanpada tanggal 15 Februari 2011 di Kelurahan Madurejo Kecamatan ArutSelatan adalah pernikahan yang dilakukan tanpa wali yang sah, karenaberdasarkan Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI)wali nikah dalam perkawinan terdiri dari Wali Nasab dan Wali Hakim,sedangkan Rasidi tidak ada sama sekali hubungan nasabnya denganPemohon II;2.

No. 2/Pdt.P/2017/PA EdScanned by CamScannerMenimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telahditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihatiPemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya dan kembalimeminta kepada wali nasabnya agar bersedia menikahkan Pemohon dengancalon suami Pemohon namun tidak berhasil, maka perkara dilanjutkan denganpembacaan surat permohonan yang pada pokoknya tetap dipertahankan olehPemohon

(AlHawi alKabir, juz 16, hal. 648).Menimbang, bahwa Pemohon II pada saat menikah adalah seorangyang tidak diketahui nasabnya yang dapat menikahkannya dengan Pemohon karena saat bayi sudah dipelihara oleh orang tua angkatnya sedangkanHalaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 292/Pat.P/2020/PA.Ppg.orangtua kandungnya tidak diketahui keberadaanya dan asal usulnya (anakpungut/anak angkat);Menimbang, bahwa bag!

13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 292/Padt.P/2020/PA.Ppg.peminangnya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepadaseorang yang adil maka sah perwaliannya menurut pendapatyang terpilin, meskipun orang yang ditunjuk bukan mujtahidkarena mendesaknya kebutuhan tersebut.Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, MajelisHakim berpendapat, penunjukan tokoh agama yang bernama sebagai wallnikah Pemohon II (wali muhakkam) adalah sah, karena Pemohon II seoranganak angkat yang tidak mengetahui nasabnya

1989, pasal 23ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Memperhatikan pendapat ahli figih dalam kitab Qolyubi juz II halaman 225 ;Artinya : Untuk menetapkan sikap adlol dari wali agar dia dapat mengawinkan,hendaklah wali yang bersangkutan menolak mengawinkan di muka hakim,setelah hakim memintanya untuk itu, sedang pihak wanita dan priapelamar hadir dalam majlis tersebut;Memperhatikan pendapat ahli figih dalam Mughnil Muhtaj II yang berbunyi :Artinya : Demikian pula dikawinkan oleh Hakim, bila wali nasabnya

Dan sultan (pemerintah)merupakan wali bagi orang yang tidak memiliki wali.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 1 Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim bahwabagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasabyang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atauHalaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PA MII.berhalangan, atau

wali hakim dalam pernikahan tersebuttidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 2 berbunyi :Wali hakim,adalah Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagaiwali nikah bagi calon memperlai wanita yang tidak mempunyai wali;Pasal 2 Ayat 1 berbunyi : Bagi calon wanita yang akan menikah di WilayahIndonesia atau diluar negeri/luar wilayah teritorial Indonesia,tidak mempunyaiwali nasab yang berhak atau wali nasabnya

Kitab Mughnil Muhtaj III yang berbunyi :Artinya : Demikian pula dikawinkan oleh Hakim, bila wali nasabnya adlol walaupun dengan paksa,atau enggan mengawinkannya, maka hakimlah yang mengawinkannya 5.

dari wali agar dia dapatmengawinkan, hendaklah wali yang bersangkutan menolakmengawinkan di muka hakim, setelah hakim memintanya untukitu, sedang pihak wanita dan pria pelamar hadir dalam majlistersebut", 2 = 2a nnn nn nnn nnn nn nnn nn nnnMemperhatikan pendapat ahli figih dalam Mughnil Muhtaj Ill yangberbuny) :Artinya : Demikian pula dikawinkan oleh Hakim, bila wali nasabnya adlolwalaupun dengan paksa, atau enggan mengawinkannya, makahakimlah yang mengawinkannyja ;Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon

dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani; Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untukmelangsungkan pernikahan; Bahwacalon mempelai perempuan telah hamil ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai Pemohontelah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkanpernikahan;Manimbang, bahwa disamping itu. oleh karena calon mempelaiperempuan telah hamil akibat perbuatannya dengan Pemohon maka anaktersebut perlu mendapat perlindungan dan kejelasan nasabnya

wali hakim dalam pernikahan tersebut tidak sesualdengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005Pasal 1 Ayat 2 berbunyi :Wali hakim,adalan Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikahbagi calon memperlai wanita yang tidak mempunyai wali;Pasal 2 Ayat 1 berbunyi : Bagi calon wanita yang akan menikah di WilayahIndonesia atau diluar negeri/luar wilayah teritorial Indonesia,tidak mempunyai walinasab yang berhak atau wali nasabnya

Bahwa terdapat perbedaan nama yang tertera pada Kutipan AktaKelahiran Nomor 3213L U020520180064 tanggal 2 Mei tahun 2018atas nama FAEYZA LAZUARDI AQLAN lahir di Subang pada tanggal19 April 2018 dan Kartu Keluarga Nomor 3213250705120005 yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenSubang pada tanggal 29 Agustus 2019, atas nama FAEYZA LAZUARDIAQLAN lahir di Subang pada tanggal 19 April 2018; Bahwa tujuan dari pemohon mengajukan ganti nama tersebutadalah agar ada kejelasan nasabnya

menetapkan sikap adlol dari wali agar dia dapatmengawnkan, hendaklah wali yang bersangkutan menolakmengawnkan di muka hakim, setelah hakim memintanya untuk itu,sedang pihak wanita dan pra pelamarhadir dalam majlis tersebut, Memperhatikan pendapat ahli figin dalam Mughnil Muhtaj Ill yang berbunyi :Halaman 6 dari 9 : Penetapan nomor: 220/Pdt.P/2018/PA.BjnOA FOC NSO QAOOS $A1008@ QO OmOP APROEACO OND O22 SOON SOCAISteresCk OCrOGeOnuW tlQmeCrOneesF AAArtinya : Demikian pula dikawnkan oleh Hakim, bila wali nasabnya

"Bagi calon mempelai wanitayang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri ternyata tidakmempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhisyarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapatdilangsungkan dengan Wali Hakim".