Menerima permintaan banding dari para Pembanding / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;------------------------------------------------------------------------ Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Juni 2012 Nomor. 16/Pid.Sus/2012/PN TIPIKOR Smg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai rumusan amar putusan angka ke 3 dan angka ke 4, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :---------

Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan 24 Februari 2012 ;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang sejaktanggal 25 Februari 2012 sampai dengan 24 April 2012 ; 5. Perpanjangan ( ) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012 ;6.

Perpanjangan ( Il ) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012 ;7. Penahanan Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012; 8.

Sutoyo No. 67Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2012 ; PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI ( TIPIKOR )PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Juni 2012 Nomor :16/Pid.Sus/2012/PN TIPIKOR Smg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum,tertanggal

Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Boyolali telah menyatakan minta banding dihadapan Plt.Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Juni 2012sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 65 / Banding /Akta.Pid / 2012 / PN Tipikor Smg.

DJOHAN AFANDI, SH.MH.Hakim Tinggi Tipikor pada pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim KetuaMajelis, Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH. dan DERMAWAN S.

surat Kuasa Khusus tanggal, 13 Juni 2012 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal, 18 Juni 2012, Nomor :196/2012, yang telah diserahkan dan diterima oleh Hakim Ketua di Persidangan ;Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Ambon berdasarkanSurat Perintah/ Penetapan:1.2.Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d 15 Pebruari 2012;Diperpanjang oleh Penuntut Umumi, sejak tanggal 16 Pebruari 2012 s/d 26Maret 2012;Diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriAmbon, sejak tanggal 27 Maret 2012 s/d 25 April 2012;Diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriAmbon, sejak tanggal 26 April 2012 s/d 25 Mei 2012;Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2012 s/d 11 Juni 2012Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambonsejak tanggal 06 Juni 2012 s/d 05 Juli 2012;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ambon, sejak tanggal 06 Juli 2012 s/d 03 September 2012;Perpanjangan

untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negara atauperekonomian Negara, dalam undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga /instansi yangberwenang untuk melakukan audit terhadap keuangan Negara adalah BPK / BPKP,namun tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukanperhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkanfakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan HakimHakim peradilan Tipikor

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada PengadilanNegeri Pekanbaru No.15/PID.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PBR, tanggal 04Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;2. Penetapan Majelis Hakim No. 15/PID.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PBR,tanggal 04 Maret 2014 tentang Penetapan hari sidang ;3.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1 AYogyakarta, sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni2017 ;. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kelas 1 A Yogyakarta, sejak tanggal 30 Juni 2017 sampaidengan tanggal 28 Agustus 2017;. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tannggal 29 Agustus2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017 ;.

Pid.SusTPK/2017/PN Yyk.Jo No. 13/Pid,SusTPK/2017/PN Yyk, tanggal 27 September 2017 yangdibuat Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Yogyakarta bahwa telahditerima memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 September2017 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepadaTerdakwa oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 28 September 2017 ;4.

MH,. masingmasing Hakim Tinggidan Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota, yang tunjukuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkatbanding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindakpidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta, tanggal 11 Oktober2017 Nomor 13/Pen.Pid.SusTPK/2017/PT YYK, dan Putusan tersebutHalaman 90 dari 91 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2017/PT YYK.diucapkan dalam sidang yang terouka untuk umum pada hari Rabu tanggal15 November 2017 oleh

Juli 2006 yangditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawangperihal Penyampaian RKPD (Rencana Kerja PemerintahanDaerah) dan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) TA.2007 dimanaHalaman 3 dari 50 hal, Tipikor No.14/Pid.

MARSUP Bin BASRI (dilakukan penuntutan secaraterpisah) diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten TulangBawang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor :G/277/B.1/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 masa keanggotaanHalaman 13 dari 50 hal, Tipikor No.14/Pid.

FAKHRUDDIN (Alm) menjelaskanHalaman 17 dari 50 hal, Tipikor No.14/Pid.

Tulang Bawang Jaya tahun 2006 tanggal 25Agustus 2008.Surat Penjelasan tentang Penerbitan Sertifikat PenyertaanHalaman 47 dari 50 hal, Tipikor No.14/Pid.

(satu) eksemplar Surat Keputusan Partai KebangkitanHalaman 55 dari 50 hal, Tipikor No.14/Pid.

02/TIPIKOR/2014/PTY

PUTUSANNo. 02/TIPIKOR/2014/PTY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : 02"0200Nama lengkapTempat lahirUmur atau tanggal lahir :Jenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanDrs.SARJANA,M.Si bin MADYO UTOMO;52 tahun/17 September 1961; Lakilaki; Indonesia;

Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juli 2013 sampai dengan tanggalPerpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 27Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013; Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeriYogyakarta,sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengantanggal 17 September 2013; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Yogyakarta,sejak tanggal 18 September 2013sampai dengan tanggal 16 November 2013; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 17 Nopember 2013sampai dengan tanggal 16 Desember 201 3;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 17 Desember 2013sampai dengan tanggal 15 Januari 201 3; Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta, sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 06Februari 201 45 222222 nn nn nn nnn nnn non nen nee nnnPerpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal Februari2014 No.02/TIPIKOR/2014/PTY tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ; 2. Salinan turunan Putusan No.19/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk dan berkasperkara No.19/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk; tersebut. ; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara : PDS05/Wates/Ft.1/07/2013 tanggal 19 Agustus 2013, Terdakwatelah didakwa sebagai berikut : PRIMAIRBahwa terdakwa Drs.

berdasarkanPurchase Order dikurang pajak yang disetor, sehingga total kerugianHalaman 59 dari 64 hal Put No.08/PID.SUSTPK/2014/PT.PLK.keuangan Negara sebesar Rp. 3.473.956.882,00 (tiga milyad empat ratustujuh puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratusdelapan puluh dua rupiah) dan belum termasuk denda keterlambatansebesar Rp. 354.628.158,00;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca danmencermati dengan seksama berkas perkara, serta putusan Pengadilan TindakPidana Tipikor

Tingkat BandingHukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri atas perbuatan yangdilakukan oleh terdakwa adalah tidak setimpal atas perbuatan yangdipersalahkan kepada terdakwa sehingga Majelis akan menjatuhnkan hukumankepada terdakwa menurut hemat Majelis lebin sesuai dengan rasa keadilansebagaimana dalam amar putusan;Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPyang juga di jadikan dasar dakwaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim TingkatBanding sependapat dengan Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriPalangka Raya, bahwa ketentuan tersebut dapat diberlakukan atas diriTerdakwa yaitu di lakukan secara bersama sama, karena telah terbuktidipersidangan perbuatan Terdakwa di lakukan bersama sama sehinggapertimbangan hukum tersebut diambil alih dan di jadikan pertimbangan MajelisHakim Tingkat Banding untuk memutus dalam perkara aquo;Halaman 61 dari 64 hal Put No.08/PID.SUSTPK/2014/PT.PLK.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding meskipunsependapat dengan Pengadilan Tipikor

,M.Hum Hakim Tinggi TIPIKOR dan INTAN WIDIASTUTI,SH.

,M.Kn Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi masingmasingselaku HakimHakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiPalangka Raya tanggal 4 November 2014 Nomor:08/Pen.Pid.SusTPK/2014/PT.PLK dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari SENIN tanggal 8 DESEMBER 2014 oleh Ketua Majelis tersebutdengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu olehHARLY M.

Terdakwa ditahan;Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan olehkarena itu Majelis Hakim telah menyampaikan kepadanya akan hakhaknyasebagai terdakwa dengan ancaman pidana penjara diatas 5 (lima) tahun danuntuk itu Terdakwa wajib didampingi Penasihat Hukum, namun Terdakwa telahmenyampaikan menghadapi sendiri proses persidangan perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; Telah membaca Surat Penetepan Ketua Pengadilan Tipikor

dengan UU No.20Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999; Bahwa, terhadap alasan memori banding Penuntut Umum tersebut memohonMajelis Hakim tingkat banding yang memeriksa, mengadili perkara aquoagar memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan memori banding dariPenuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dalam kontra memori bandingnyamenolak seluruh alasanalasan memori banding Penuntut Umum dan menerimasepenuhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor

tingkat pertama diPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura, selain itu Terdakwa saatini berstatus Pensiunan PNS sejak tahun 2012 dengan tanggungan 8 oranganak yang masih sekolah dan kuliah;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkatbanding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan mempelajari dengan41cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 27/Pid.SusTPK/2016 / PN.Jap, tanggal

Donggala berdasarkan SK BupatiDonggala Nomor : 188.45/0271/BPMPD tanggal 03 Maret 2014, pada haridan tanggal yang tidak diingat lagi antara periode tahun 2010 s/d 2013 atausetidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun antara tahun 2010 s/d2013, bertempat dijalan Poros PaluSabang desa Mapane KecamatanBalaesang Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah pada kantor UnitPengelola Kegiatan (UPK) atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain yangmasih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tipikor

Donggala berdasarkan SK BupatiDonggala Nomor : 188.45/0271/BPMPD tanggal 03 Maret 2014, pada hari dantanggal yang tidak diingat lagi antara periode tahun 2010 s/d 2013 atausetidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun antara tahun 2010 s/d2013, bertempat dijalan Poros PaluSabang desa Mapane KecamatanBalaesang Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah pada kantor UnitPengelola Kegiatan (UPK) atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain yangmasih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tipikor

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Terdakwa ; ----- Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Januari 2013 Nomor. 85/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Semarang yang dimintakan banding tersebut ;---------------------------------- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah )

Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 28 Januari 2013 ;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGITERSEBUT ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampirdidalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor PengadilanNegeri Semarang tanggal 28 Januari 2013, Nomor : 85/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg, dalam perkara terdakwa tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumtertanggal tanggal Nomor Reg.

padaPengadilan Tinggi Semarang tidak perlu mempertimbangkan lebihMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarangtanggal 28 Januari 2013 Nomor. 85/Pid.Sus / 2012 / PN Tipikor Smg dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini.

Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa pertimbangan hukum MajelisHakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang telah tepat dan benar, olehkarena itu pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis HakimTipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam memeriksa dan mengadiliperkara ini;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum MajelisHakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang

tersebut, maka putusanPengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 28 Januari 2013 Nomor.85/Pid.Sus/2012/ PN.Tipikor Smg yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan,oleh karenanya harus dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandihukum, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan;Mengingat pasal 3 jo.

Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Semarang dan DERMAWAN S.DJAMIAN,SH.MH.CN. sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidanakorupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang masingmasing sebagai HakimAnggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor PengadilanTinggi Semarang tanggal 25 PEBRUARI 2013 Nomor : 11/Pen.Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga

.- Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 April 2013, nomor : 110/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg,yang dimintakan banding tersebut.- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di RUTAN.- Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

TPK.SmgHakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang, Sejak tanggal 1April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejaktanggal 1 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013;Dalam pengajuan permintaan banding, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum,yaitu Kastubi, SH., M.Hum., Solikin, SH., Arwani, SH., dan H. Agus Wibowo, SH.

Panitera Muda Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang pada tanggal 1 April 2013 sebagaimana ternyata dalam Aktapermohonan Banding Nomor : 43 / Banding / Akta.Pid.Sus / 2013 / PN.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang kurang te lititentang fakta hukum maupun fakta dipersidangan, terutama penerapan pasal dalamdakwaan primair.2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang adalahkeliru, tidak berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan.Menimbang, bahwa terhadap Momori banding Penasihat Hukum Terdakwatersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang padapokoknya sebagai berikut:1.

Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangtanggal 1 April 2013, nomor : 110/Pid.Sus/2012/PN. Tipikor.Smg, yangdimintakan banding tersebut. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di RUTAN.

ABDUL ROCHIM, SH.Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang dan DERMAWAN S DJAMIAN,SH.MH.CN sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 oleh Hakim Ketua Majelis denganHim. 28 dari 29 him.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejaktanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriYogyakarta, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24Desember 2016 ;5. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 25Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;6.

Perk. : PDS04/F/WNSARI/09/2016,Terdakwa telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri / Tipikor Yogyakartadengan dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN :KESATU :PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa SAYUN MARINI Binti SUDARSO WINARTO padasaat menjabat sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) LumintuKecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul yang diangkat berdasarkanKeputusan Camat Semanu Nomor : 12/KPTS/X1I/2001 tanggal 9 Nopember2001 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK) ProgramPengembangan

Tipikor Smg., yang dimintakan banding tersebut;3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah )

,tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya serta turunanresmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Januari2013 nomor 107 / Pid. Sus / 2012 / PN. Tipikor. Smg. dalam perkara Terdakwa tersebutdiatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30Oktober 2012 No Reg.

Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor Semarang pada tanggal18 Januari 2013 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 11 /Banding / Akta. Pid. Sus / 2013 / PN. Tipikor. Smg. Jo Nomor 107 / Pid. Sus / 2012 / PN.Tipikor.

Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor Semarangpada tanggal 18 Januari 2013 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan BandingNomor : 12 / Banding / Akta. Pid. Sus / 2013 / PN. Tipikor. Smg. Jo Nomor 107 / Pid. Sus /2012 / PN. Tipikor.

Tipikor Smg.

HakimTinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang dan DARMAWAN S.DJAMIAN , SH. MH.CN. sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TipikorPengadilan Tinggi Semarang masingmasing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebutpada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh HakimKetua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota serta dibantu DJOKOWIDODO, SH.

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -------------- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 27 Maret 2013 Nomor 112 / Pid.Sus / 2012 / PN.Tpk.Smg., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan diperbaiki susunan bunyi diktum, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :---------------------------------------1. Menyatakan terdakwa A.

Ki Hajar Dewantoro No. 11 DoroPekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2013 ; Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan : wl2Penyidik tidak dilakukan penahanan ;Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengantanggal 29 Nopember 2012 5 222202 2e nono ne nnnneHakim Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 07 Nopember 2012,sampai dengan tanggal 06 Desember 2012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang sejak tanggal07 Desember 2012 sampai dengan tanggal

04 Pebruari 2013 ; Perpanjangan (lI) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 05 Pebruari 2013 sampai dengan tanggalOG Malet 2013 ~~ nnn nnn nnn nner nnn meniPerpanjangan (Il) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan tanggal05 April 201 ; 2222 29 o none nnn nn eee ee enePerpanjangan Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarangsejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013 ; Perpanjangan Ketua

Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarangsejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 ;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah Me@MbaGa 2 =ss929rnsnescesens rane ssenee nee semi nninssmemenesnenemeenmnen1.Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan bahwaTerdakwa didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : KESATU :PRIMAIR : 22 22220 200220200 Bahwa ia terdakwa A.

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa ; --------------------------------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Juni 2012 Nomor : 68/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor Smg yang dimintakan banding ;---- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

PUTUSANNomor : 51/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSemarang, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidanakorupsi pada peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11September 2012 Nomor : 51/Pen.Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkaraeeNama lengkap : SRI IYANTI.S.E.

Kertanegara II No.26Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2012 ;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILANTINGGI TERSEBUT ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampirdidalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Juni 2012, nomor : 68/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg, dalam perkara terdakwa tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum tertanggal 18 Oktober 2011 Nomor : Reg.perkara

Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari ;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 56/Tipikor/2013/PN-Jpr, tanggal 10 Februari 2014, sekedar mengenai lamanya pemidanaan pada amar No. 4 dan barang bukti pada amar No. 6 poin 8, poin 9, poin 10 putusan a quo,sehinga amar No. 4 dan No. 6 putusan a quo berbunyi sebagai berikut : > Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa

Pid.SusTPK/2014/PT JAP tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini ;Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 16/Pid.SusTPK/2014/PT JAP. tanggal 30 April 2014 ;Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal10 Februari 2014 Nomor: 56/Tipikor/2013/PN Jpr dalam perkara Terdakwa tersebutdi atas ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan

formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut di atas,Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Februari 2014dan Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 25 Februari 2014 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan setelah MajelisHakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 56/Tipikor

giatgiatnya memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;e Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar ;e Terdakwa tidak merasa bersalah ;Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada keuangan negara ;e = Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;Halhal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dihukum ;e Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 56/Tipikor

Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan PeraturanPerundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Manokwari ; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJayapura Nomor: 56/Tipikor/2013/PNJpr, tanggal 10 Februari 2014, sekedar mengenailamanya pemidanaan pada amar No. 4 dan barang bukti pada amar No. 6 poin

MHum, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapuramasingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yangterbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014, oleh Ketua Sidang didampingioleh Hakimhakim anggota tersebut, dibantu oleh: BENYAMIN PALEPONG PaniteraPengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anngota, Hakim Ketua,Ttd Ttd1. AHMAD SEMMA, SH. CHRISNO RAMPALODSJI, SH. MH. Ttd2. JOSNER SIMANJUNTAK, SH.