Ditemukan 4425 data
HASRUL, SH
Terdakwa:
Fahry Tukuwain Bin Syamsu Zamani
209 — 136
Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat : Mengidentifikasi peraturan yang terkait dengan kegiatan yang diaudit; Mengumpulkan, mengidentifikasi, mereviu, meneliti, memverifikasi danmenganalisis data/dokumen/bukti yang diperoleh dari dan/atau bersamaPenyidik;Halaman 178 dari 367 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2021/PN Mnk Meminta data/dokumen/bukti lainnya yang dianggap kurang dalam AuditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara melalui Penyidik; Mempelajari hasil keterangan tertulis yang dibuat oleh Penyidik
HASRUL, SH
Terdakwa:
Syahrin Niulain Bin Nurdin Nuilain
218 — 131
Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat : Mengidentifikasi peraturan yang terkait dengan kegiatan yang diaudit; Mengumpulkan, mengidentifikasi, mereviu, meneliti, memverifikasi danmenganalisis data/dokumen/bukti yang diperoleh dari dan/atau bersamaPenyidik; Meminta data/dokumen/bukti lainnya yang dianggap kurang dalam AuditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara melalui Penyidik; Mempelajari hasil keterangan tertulis yang dibuat oleh Penyidik terhadappihakpihak yang terkait dalam kasus tersebut;Halaman
149 — 33
Tugas saksi secara umum melakukan pemeriksaan dilingkunganBANK SYARIAH MANDIRI yang bersifat knusus, mensurvisi tim audit yangmelakukan audit,Bahwa saksi sebagai supervisor dan mempunyai anggota ada dua orangdan audit di laksanakan pada tanggal 11 september 2013 tanggal 11 s/d 16september 2013 di KCP BANK SYARIAH MANDIRI Iskandar Muda Medandan yang diaudit adalah khusus untuk pembiayaan sebanyak 30 end userruang lingkup pembiayaan kepada Kopkar PDAM Tirtanadi yang indikasibermasalah sebanyak 30 end
121 — 63
AHMAD SHOLIHAN, M.Si) terkaitdengan klaim percairan dana Jamkesmasda tahun 2009 ;lya benar, pada tahun 2010 keuangan Rumah Sakit Patut PatuhPacu (RSPPP) Kabupaten Lombok Barat pernah diaudit oleh BadanPemeriksa Keuangan (BPK) karena ada dana yang dobel sehinggalangsung dikembalikan;Syarat untuk mengajukan klaim pencairan dana Jamkesmasdaadalah foto copy Jamkesmas Pasien, foto copy KTP Pasien, fotocopy Kartu Keluarga Pasien, foto copy Surat Keterangan tidakmampu Pasien, dan foto copy Rekam Medis Pasien
1.REZA SAFETSILA YUSA,SH
2.arin pratiwi quarta SH
3.FAJRIN IRWAN NURMANSYAH,SH.
4.RIKA EKAYANTI SH, MH
5.FERA YUANIKA, SH
6.MAHESTI CAHYA ALIM SH
Terdakwa:
SYUHRIATUL WALIDAINI, SE.,M.A.AKT CA
296 — 240
2019Halaman 96 dari 367 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2021/PN Mtrada 25 desa yang diberikan dengan total sekitarRp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah);Bahwa jumlah desa yang menerima dana kerabat tersebut adalahsebanyak 126 (saratus dua puluh enam) desa;Bahwa struktur dana kerabat yaitu leading sector, penerima programmanfaat, Tim Teknis Managemen;Bahwa setahu Saksi Tim Pengawas Eksternal yaitu tim yangmengawasi dan melakukan auditor terhadap keuangan BUMDesbahkan kami sebagai Tim Teknis Managemen juga diaudit
394 — 113
BRJ yang diberikan pada waktu itukredit refinancing yang artinya pembiayaan kembali aktiva tetap yangsebelumnya telah dimiliki oleh Debitur, dimana untuk mendapatkankredit tersebut Debitur harus melampirkan study kelayakan usaha,Appraisal dan laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publikdisamping legalitas perusahaan; Bahwa untuk kredit yang diajukan PT. BRJ baik sebesar Rp.17.000.000.000,00 tahun 2007 dan sebesar Rp. 23.000.000.000,00tahun 2008, dilibatkan saksi selaku RO, ABC.
298 — 167
jawab tetap ada pada pimpinan ;Bahwa dalam prakteknya dalam Pasal 49 ayat (2) b ini karena dia mengatur secata materiilbahwa tidak melaksanakan langkahlangkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatanbank dalam ketentuan peraturan perundangundangan dalam bank, ini biasanya dikontekandalam tugas dan kewenangan Bank Indonesia atau sekarang otpritas dan pembinaankeuangan selaku pengatur dan pengawas pembina perbankan Indonesia, jadi kalau BImelakukan tugasnya menurut ketentuan UU setiap bank wajib diaudit
HASRUL, SH
Terdakwa:
Yanpith Kambu Anak Dari Saulus Kambu
185 — 114
Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat : Mengidentifikasi peraturan yang terkait dengan kegiatan yang diaudit; Mengumpulkan, mengidentifikasi, mereviu, meneliti, memverifikasi danmenganalisis data/dokumen/bukti yang diperoleh dari dan/atau bersamaPenyidik; Meminta data/dokumen/bukti lainnya yang dianggap kurang dalam AuditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara melalui Penyidik; Mempelajari hasil keterangan tertulis yang dibuat oleh Penyidik terhadappihakpihak yang terkait dalam kasus tersebut; Melakukan
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
EVI NOVIYANTI, SE alias EVI Binti Drs. EDDY SUUD
200 — 131
kepada PT.Lagoa Nusantaraselaku pelaksana dan saksi BENNY GUSTIAWAN selaku PPK terkait pekerjaan belumselesai tersebut secara tertulis 1 (satu) kali yaitu pada bulan Oktober 2018kepada PT.Lagoa Nusantara selaku pelaksana dan bulan November 2018 kepada saksiBENNY GUSTIAWAN selaku PPK; Bahewa yang melaporkan kepada saksi pembangunan gedung akademikcenter Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018 tidak selesai adalahsaksi BENNY GUSTIAWAN selaku PPK dan saksi buat surat ke Inspektorat untuk diaudit
93 — 139
Badan Anggaran tugasnya yaitu melakukan perencanaan danpembahasan anggaran mulai dari KUA(Kebijakan UmumAnggaran)Prioritas Plafon Anggaran Sementara,Pembahasan MRancangan Peraturan Daerah APBD,pembahasan hasil evaluasi gubernur terhadap rancanganAPBD, evaluasi dari laporan pertanggungjawaban keuanganpemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK RI Badan Legelasi tugasnya yaitu merencanakan Prolegda(Program Legeelasi Daerah), melakukan pembahasan dankajian naskah akademik dan rancangan peraturan daerahprakarsa
204 — 50
BRJ yang diberikan pada waktu itukredit refinancing yang artinya pembiayaan kembali aktiva tetap yangsebelumnya telah dimiliki oleh Debitur, dimana untuk mendapatkankredit tersebut Debitur harus melampirkan study kelayakan usaha,Appraisal dan laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publikdisamping legalitas perusahaan; Bahwa untuk kredit yang diajukan PT. BRJ baik sebesar Rp.17.000.000.000, tahun 2007 dan sebesar Rp. 23.000.000.000, tahun2008, dilibatkan terdakwa selaku RO, ABC.
88 — 30
Putusan Nomor 160 /Pid.SusTPK/2015/PN.SmgBahwa yang menentukan pemohohon bantuan diberi bantuanatau tidak, serta nilai nominal bantuan yang akan diberikan adalahTim Pengkaji.Bahwa setelah proposal dikaji, kKemudian disampaikan kepadaKepala Biro Binsos, yang kemudian Kepala Biro Binsosmenyampaikan draf mengenai Usulan Lembaga yang akandiberikan bantuan serta besarnya nilai bantuan kepada KepalaBiro Hukum untuk diteruskan kepada Sekretaris Daerah untukmendapatkan persetujuan Gubernur.Bahwa setelah diaudit
75 — 21
Kemudian setelah diaudit laluatas informasi dari Dinas Pendidikan saksi mengembalikan sebesar Rp.3.006.300, yang saksi setor melalui Bank Aceh;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidakmenaggapinya;28 Saksi REZA ROSADI, A.Md bin BASRI AHMAD, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi Inspektor CV. Nanggroe Aceh selaku pengawas pelaksanapembagunan 10 unit rumah dinas guru terpencil di 10 lokasi di AcehTimur yang dikerjakan oleh CV.
173 — 25
Melakukankonfirmasidanwawancarakepadapihakpihakterkait,MembuatberitaHalaman 201 dari 192 halaman,Putusan No.179/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg202acaraklarifikasiatasnamapihakpihakterkait,Melakukanpemeriksaanfisik,Mendiskusikanpermasalahan yangberkembangdenganPenyidik danmemintaPenyidikmelengkapibuktibuktiyangdiperlukan,Merekonstruksifaktadanproseskejadianberdasarkanbuktibuktiyangdiperoleh10.MenyEpAhli menjelaskan bahwa yang menjadi Informasi Awalusunlaporan hasilaudit.dan datakeuangan mengenai kasusyang diaudit
1.DODY SUKMONO
2.AGUNG SATRIO WIBOWO
3.WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
HARTOYO
168 — 49
Kota Bontang Sangatta), ketemu satu hotel di Lampung, di hotel itu saksi tidak tahuAndi Tejo menginap dengan siapa karena saksi langsung pulang soreitu;Bahwa pagi itu sampai hotel, siang makan siang, lalu kita kembali keBandara;Bahwa saat bertemu Roberto, saksi berdua dengan Andi Tejo;Bahwa yang saksi sampaikan ke Roberto adalah terkait adanya auditoleh PT Angkasa Puri yang sedang diaudit Roberto;Bahwa saksi sampaikan ke Roberto bahwa ada PT Angakasa Puriyang dibawa oleh anggota BPK yaitu Rizal Djalil
1.Dedet Darmadi, SH
2.Umar Assegaf, SH
Terdakwa:
DEDI ALKANA, S.T BIN. MA. ABAH
153 — 46
Bahwa saksi adalah Anggota Tim TAPK ( Tim Anggaran PemerintahKabupaten) dengan tugas antara lain Merencanakan dan melaksanakantahap penyusunan anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten; Bashwa saksi secara detail tidak mengetahui adanya perubahan anggarankegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan di Dinas PUPR KabupatenSimeulue; Bahwa sumber anggaran untuk penambahan anggaran perubahan yaitubersumber dari dana SILVA ( Sisa lebih perhitungan anggaran) tahun 2016yang telah diaudit BPKRI yang terdiri
103 — 26
Menyusun laporan hasilaudit.e Bahwa Ahli menjelaskan yang menjadi Informasi Awal dandata keuangan mengenai kasusyang diaudit adalah sebagaiberikut :Nama Instansi :a. Informasi mengenaiDinas PertanianTanaman PanganProvinsi Jawa Barat:1. Data Umum.239 Dinas Pertanian Tanaman Pangan ProvinsiJawa Barat Alamat Kantor :Jalan Surapati Nomor 71 Bandung Kepala Dinas : Dr.Ir.Dr.Endang Suhendar, M.S. (alm)(tanggal 13 Januari 2010 s.d. 10 September 2012).Ir.Diden Trisnadi, M.P.
746 — 1240
MJPL dengan harga 50 s/d 60 milyar;Bahwa waktu jual beli diaudit oleh tim The Johnny dan selesai, diadakanakte jual beli di Notaris;Bahwa The johnny tidak hanya membeli perusahaan akan tetapibertanggung jawab atas semua hutang perusahaan;Halaman 150 dari 359 Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN JKT.SEL10.Bahwa PT.
159 — 563
AHMAD SHOLIHAN, M.Si) terkait dengan klaim percairan danaJamkesmasda tahun 2009 ;Iya benar, pada tahun 2010 keuangan Rumah Sakit Patut Patuh Pacu (RSPPP)Kabupaten Lombok Barat pernah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) karena ada dana yang dobel sehingga langsung dikembalikan;249Syarat untuk mengajukan klaim pencairan dana Jamkesmasda adalah foto copyJamkesmas Pasien, foto copy KTP Pasien, foto copy Kartu Keluarga Pasien,foto copy Surat Keterangan tidak mampu Pasien, dan foto copy Rekam MedisPasien
104 — 21
Jika hasil audit tidak melakukan yang diaudit tidakmelakukan metodemetode yang ahli standarkan. Itu artinya bertentangandengan UU No.15 Tahun 2004, kemudian hasilnya pasti salah bisa kita uji.Bahwa suatu audit yang tidak standar tadi melanggar UndangUndang No.15 Tahun 2004.