Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 23-01-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN MALANG Nomor 144 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mlg
Tanggal 31 Mei 2017 — PUJIANTO
36 — 2
  • BAMBANG RISHARDANA, SP.B, terhadap saksiNOVILIA, dengan hasil kesimpulan : Cedera kepala ringan; Observasi trauma dada; Luka robek pada jari tangan kiri; Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, yangtidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatanatau pencaharian ; > Hasil pemeriksaan kondisi tekhnis kendaraan kejadian kecelakaan lalu lintas jalandi Jl. Andul Gani BawahJl.
Pengadilan PN CIAMIS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-12-2016 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PN CIAMIS Nomor 23/PDT.G/2016/PN CMS
Tanggal 10 Agustus 2017 — AYO SAHYO LAWAN PT. Bank DANAMON Tbk. DSP PANGANDARAN DKK
98 — 10
  • Oleh karenanya, Tergugat selaku Penjualsekaligus Kreditur yang beritikad baik dan Tergugat Ill selaku Pembeliyang beritikad baik haruslah dilindungi hakhak dan kepentingankepentingannya secara hukum (Vide Petunjuk Mahkamah Agungsebagaimana Buku Il Pedoman Tekhnis Adminstrasi dan PeradilanPerdata Umum dan Perdata Khusus mahkamah Agung RI hal. 100lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlakutidak dapat dibatalkan).Berdasarkan fakta hukum sebagaimana dijelaskan oleh Tergugat diatas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 19-04-2006 — Upload : 16-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2297K/PID/2005
Tanggal 19 April 2006 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DI TANJUNG PlNANG vs. Drs. ASEP NANA SURYANA
75 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sari & Co secara bertahap yaitu :Uang muka sebesar Rp.193.204.216,MC sebesar Rp.415.477.899,MC II sebesar Rp.329.879.513,MC IIl sebesar Rp. 49.397.980,Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek kembali maupunmelakukan opname fisik dilapangan secara tekhnis back up datayang diajukan kontraktor sebagai persyaratan pencairan danadengan hasil pekerjaan fisik dilapangan Terdakwa hanya melihatsecara kasat mata hasil pekerjaan dilapangan padahal menurutketentuan Pasalpasal 67 ayat (1) Keppres Nomor : 16 Tahun1994
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-01-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 04-04-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 04/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 29 Maret 2017 — M.GUSSEYN UMAR, SH.FCBArb CS >< PT.BUKIT DARMO PROPERTY TBK
273 — 166
  • Satrio, yang dihadirkan oleh Penggugat samasekali tidak dipertimbangkan.Hal ini dapat dilihatdalam pertimbangan putusan para Tergugathalaman 100 paragraf terakhir dikutip, sbb:Menimbang bahwa Notulen Rapat tanggal 01 Mei 2010 olehPemohon ditolak sebagai amandemen atas SPK dengan alasanbahwa notulen rapat sematamata merupakan catatancatatantentang halhal tekhnis lapangan yang dibicarakan pendapattersebut ditunjang oleh pendapat ahli yang diajukan oleh Pemohon(Ir.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 17-03-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147 K/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — MUHAMMAD RIJAL, SH VS BUPATI KOLAKA DAN ALFIYAN;
84 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yangdisaksikan sekurangkurangnya 2 (dua) saksi dari masyarakat sekitar lokasitanah yang ketentuan tersebut tidaklan bertentangan dengan ketentuan yangHalaman 33 dari 42 Putusan Nomor 147 K/TUN/2016diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah junctis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah maupun peraturan petunjuk tekhnis
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 23-01-2018 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 6/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 27 Februari 2018 — Pembanding/Penggugat : ANDY SIMON
Terbanding/Tergugat : PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. di Jakarta Cq. PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk Cabang Balikpapan
63 — 30
  • Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum danmelanggar Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No.Per.03/KN/2010 Tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Lelang Pasal 6ayat 5 poin e;5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum danmelanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15PBI/2012 Pasal ayat 26;6. Menyatakan status kredit Penggugat kepada Tergugat belum masukkategori bermasalah serta belum masuk kategori wanprestasi;7.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Register : 22-03-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst
Ir. SINTONG SIANIPAR,MT
265 — 107
  • surattugas terlampir).Bahwasesuai dengan SPK bahwa PT.RAMA ABDI PRATAMA menerimapekerjaan dari Sudin PU Jalan Jakarta Timur adapun pekerjaan tersebutadalah pekerjaan SWAKELOLA yang berarti semua perencanaan danpekerjaan dilakukan sendiri oleh unit Sudin PU Jalan Jakarta Timur,sementara bahan bahannya membeli dari pihak ketiga PT.RAMA ABDIPRATAMA.Bahwa pajak PPN 10 % dan PPH 1,5 % telah dilakukan pembayaranoleh saksi selaku bendahara dengan cara dipotong dari pembayarankepada PT.RAMA ABDI PRATAMA.Bahwa tekhnis
    AHMAD YAZIED BUSTOMI, ST,MMadalah berupa cek tunai Bank DKI.Bahwa pajak yang berkaitan dengan pemeliharaan jalan dan jembatan TA 2013yang penunjukan pelaksanaannya berdasarkan penunjukan langsung oleh SudinBina Marga/Pekerjaan Umum Jalan Kota Administrasi Jakarta Timur terhadapPT.Rama Abdi Pratama selaku pelaksananya telah dilakukan pembayaran antaralainPPN 2013 sebesar 10% senilai Rp. 1.523.290.480,PPH 2013 sebesar 1,5% senilai Rp. 229.534.985,Bahwa tekhnis pembayaran pajak tersebut adalah dari
    Sudin PU Jalan JakartaTimur dalam menunjuk rekanan / pihak Ke 3 dilakukan secara PL(pengadaan langsung).Bahwa adapun tekhnis pelaksanaan pekerjaan swakelola tersebutadalah dalam hal ini Kasudin PU membuat SPT (surat perintah Tugas)kepada Kasie perencanaan atas dasar permintaan surat surat wargaperihal jalan rusak atau dari berita dikoran serta instruksi dari KepalaHal 66 dari 172 hal Putusan No. 52/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.PstDinas, Walikota, Gubernur perihal jalan jalan yang rusak.
    antaraSudin Pekerjaan Umum Jalan Jakarta Timur dengan pihak ke 3 ataupenyedia barang / jasa.Bahwa dalam hal ini tidak diperbolehnkan penandatanganan kontrak harusdihadiri oleh Direktur dari pihak ketiga dan harus tatap muka / bertemudalam melakukan tanda tangan antara pihak ketiga dengan PPK.Bahwa dalam hal pembayaran pekerjaan swakelola kepada pihak ke 3 daribendahara melalui Kepala Seksi pemeliharan jalan dan jembatan kepadapihak ketiga adalah untuk mempermudah mengingat yang mengetahuisecara tekhnis
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 30-01-2012 — Putus : 08-05-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 23/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 8 Mei 2012 — 1.DR. Musni Umar, S.H., M.Si,2.Ir. Ichwan Ramli,DKK;1.Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 70 Jakarta,2.DR. HR. Ricky Agusiady, S.E., M.M., Ak
49 — 33
  • Jakarta ; 7 Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1990, Tentang PendidikanMenengah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/PAGE U/2002, Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Keputusan GubernurProvinsi DKI Jakarta Nomor 59 Tahun 2003, Tentang Petunjuk PelaksanaanPembentukan Komite Sekolah, Keputusan Kepala Dinas DIKMENTI Provinsi DKIJakarta Nomor 65 Tahun 2003, Tentang Petunjuk Tekhnis
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama
Register : 18-11-2015 — Putus : 15-02-2016 — Upload : 01-06-2019
Putusan PA MAROS Nomor 0543/Pdt.G/2015/PA.Mrs
Tanggal 15 Februari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
70 — 38
  • Meskipundemikian, pada hakikatnya, pihak prinsipal dari perobuatan hukumtersebut adalah kedua calon mempelai.Bahwa demikian halnya dengan serah terima uang natk,meskipun tekhnis penyerahan, penerimaan, penyimpanan,pengelolaan serta pemanfaatannya tidak langsung dilakukan olehkedua mempelai, namun demikian perbuatanperbuatan tersebutpada dasarnya adalah perbuatan kedua mempelai.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 10-09-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 26-07-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 10/PID.TPK/2014/PT TJK
Tanggal 1 Oktober 2014 — Pembanding/Terdakwa : TONI SAFARI bin SIRAJUDDIN
Terbanding/Jaksa Penuntut : FIRDAUS AFFANDI,SH.
144 — 39
  • Saksi sebagai tim pengawas teknis tidak diberikan gambar kapal yangakan dibuat, Tidak diberikan spesifikasi tekhnis terhadap pembuatan kapaltersebut. Saksi yang mengecek pekerjaan Terdakwa yang menurutnya kondisipekerjaan pembuatan kapal sudah selesai 100 % tetapi saat kami cek kondisipekerjaan kapal belum 100% dan kami mendapatkan temuan saat pengecekantersebut adalah:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-04-2014 — Upload : 26-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2237 K/PID.SUS/2013
Tanggal 28 April 2014 — LISDIARTO bin SASMITO
69 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Wahidin Dahian (Kadis Pertanian Kabupaten Seluma),saksi Inidi Harmantono (Tim Tekhnis BLM PUAP Kabupaten Seluma) dan saksiSri Asih (PMT di Seluma) menyatakan bahwa anggota GAPOKTAN andalahpengurus kelompok tani masing masing, sehingga rapat GAPOKTAN memanghanya diikuti oleh beberapa orang saja yakni hanya diikuti oleh penguruskelompok tani masingmasing tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-07-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1817 K /Pid.Sus/ 2012
Tanggal 10 Juli 2014 — WILFRID ATOK Alias FRID
38 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pidana dimana sejak pelelangan pekerjaan dilaksanakan,Terdakwa sudah lebih dahulu mengetahui kalau bakal menjadi pemenang yang akanmelaksanakan pekerjaan pengadaan 4 (empat) unit ambulance pada DinasKesehatan Tahun Anggaran 2007 sampai akhirnya Terdakwa telah menerimapembayaran terhadap pekerjaan yang telah ia lakukan ;Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Penuntut Umum bahwa TerdakwaWilfrid Atok Alias Frid tidak melaksanakan pengadaan 4 (empat) unit mobilambulance sesuai dengan spesipikasi tekhnis
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 16-08-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 120/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 18 September 2019 — Pembanding/Penggugat : YAUMI BARAKATULLAH Diwakili Oleh : SUYANTO SUBINGAT
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Bukopin Tbk
Terbanding/Tergugat II : RUDDYANTHO TANTRY, SH
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat IV : Otoritas Jasa Keuangan
64 — 37
  • menurut penilaian MajelisHakim YLPK Kalimantan belum memenuhi syarat sebagai LPKSMuntuk mengajukan gugatan dengan tujuan untuk kepentinganperlindungan konsumen;*"Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Buku 11 PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam EmpatLingkungan Peradilan Mahkamah Agung Edisi 1007 pada halaman 65angka 1 disebutkan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga SwadayaMasyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentinganmasyarakat,*Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis
Pengadilan PN TANGERANG
Putus : 14-08-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan PN TANGERANG Nomor 72/PDT.G/2014/PN.TNG
Tanggal 14 Agustus 2014 —
109 — 35
  • milyard delapan ratusenam puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah ) dariTERGUGAT I, yang setelah dipotong Ppn dan Pph adalah sebesar Rp2.522.666.655 (Dua milyard lima ratus dua puluh dua juta enam ratus enampuluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);3 Bahwa, sesuai dengan Time Schedule pekerjaan yang telah disepakati antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT I, maka PENGGUGAT selaluberusaha untuk bekerja secara profesional dengan memperhatikan timeschedule dan sesuai dengan spesifikasi tekhnis
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 22-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Mtr
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
190 — 110
  • Sama dasar gugatan Penggugat yaitu yang pada intinyaadalah mendalilkan adanya wanprestasi terhadap Work ContractAgreement Nomor: 01/Const/2017, bertanggal 29 May 2017, tentangsisa pembayaran stage V( Termijn V) ;Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pat.G/2021/PN Mtryang mana telah ternyata dan terbukti bahwa pengerjaan proyekpembangunan Villa Caravanserai adalah merupakan kecerobohan danketidakprofesionalan cara kerja, tekhnis kerja dan administrasi pelaporanhasil kerja proyek dimaksud
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 09-01-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 21-07-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 45/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 1 Juli 2019 — Debora Ammy Novida B lawan PT Prospek Duta Sukses,
523 — 796
  • Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi DKI Jakarta Nomor 1877/1231400/VII/2012, tertanggal 25Juli 2012, Perihal : Pertimbangan Tekhnis Pertanahan Dalam RangkaPermohonan Penerbitan Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah AtasHal. 31 Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.10.11.12.13.14.15.16.Bidang Tanah Yang Terletak di Jalan Antasari Kelurahan Cilandak BaratKecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama PT.Prospek Duta Sukses, bukti T3, sesuai dengan aslinya ;Surat IzinPenunjukkan
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 07-05-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 16/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 18 September 2018 — Penggugat:
Hamdan
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH
71 — 42
  • yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dalam pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di wilayahnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangantelah terungkap fakta hukum bahwa Penggugat adalah Anggota Polri yangberpangkat Bripka dengan Jabatan BA SAT SABARA, dikesatuan Polres AcehTamiang (vide Bukti P1=Bukti T26), dalam hal ini wilayah Polres Aceh Tamiangtersebut masuk ke dalam wilayah Kepolisian Daerah Aceh, sehingga jikadihubungkan dengan Panduan Tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-01-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 441 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 21 Januari 2016 — KHAIRUL THALIB bin ABDUL MUTHALIB
107 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LingkunganPemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2011, yaitu Hendrawati, BBA; Berdasarkan Keputusan Walikota Metro Nomor 110/KPTS/D.10/2011,tanggal 1 Maret 2011, Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggarandan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas PU Kota MetroTahun Anggara 2011, pada Bidang Bina Marga yaitu Daeng Fansyori; Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PU Kota Metro Nomor : 600/001/KPTS/D.1/2011, tanggal 21 Februari 2011, Tentang Penunjukan Pejabatpembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat pelaksana Tekhnis
Pengadilan PN POLEWALI Pidana Umum
Register : 30-05-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN POLEWALI Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Pol
Tanggal 10 Juli 2018 — Penuntut Umum:
SUGIHARTO, S.H.
Terdakwa:
WIWIN WIDYA ARYA PUTRA Alias EKKI Bin ABD. MUIS
41 — 26
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51tahun 2009 menyatakan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan olehtenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untukitu; Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2009 tentang tenagakesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untukmelakukan pekerjaan kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenagakefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi,analisis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/ asisten apoteker;Bahwa tenaga tekhnis
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-03-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 25 Agustus 2014 — TEUKU NURIMANSYAH Melawan 1. Kepala Dinas Pengairan Aceh 2. Gubernur Aceh 3. 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)
74 — 11
  • dan rekanan lainnya sudah pernah bersurat kepadaTergugat II (Gubernur) Aceh perihal pembayaran sisa harga volume pekerjaan daruratbencana yang sudah diselesaikan 100%, namun hal tersebut tidak mendapat tanggapanpenyelesaian dari Tergugat II ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4/T.I4 yaitu berupa volume PekerjaanPengaman Tebing Sungai Krueng Tiro, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie(Bencana Alam), dan perhitungan nilai fisik pekerjaan yang belum terbayar yang dibuatoleh Pejabat Pelaksana Tekhnis