Hal ini berarti, sebagaiLemabaga Negara yang berwenang untuk menetapkan dan menentukankerugian negara, berdasarkan asas Contratrius Actus, dapat memulihkankeadaaan ketidak tertiban dengan menyatakan bahwa tidak ada kerugian negaralagi, jika telah ditindaklanjuti hasil temuan BPK sebagai sanksi administrasi dalambentuk Rekomendasi BPK RI; Bahwa sesuai dengan UndangUndang Nomor 15 tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan Dan Tangggung jawab Keuangan Negaramenegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat

Rupiah) adalah suatu bentuk menguntungkan:Menimbang, bahwa sedangkan kata "tujuan dalam unsur "dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri/orang lain atau suatu korporasi ini dapat dikaitkanbentuk kesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan yangmerupakan salah satu unsur dari tindak pidana;Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk darikesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidanajika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus

Dalam UU ITE Pasal 40 ayat (2) salah satu tujuannyaadalah melindungi kepentingan dan keamanan negara artinya penggunaantelekomunikasi termasuk internet harus dalam koridor itu sehingga secaracontrario actus, maka kewenangan itu adalah baik memberikan pelayananataupun mencabut pelayanan ketika dihadapkan dengan masalah kepentingandan keamanan negara;Bahwa ketika Tergugat memiliki Kewenangan namun belum ada SOP untukmelakukan suatu tindakan pemerintahan dalam hal ini adalah pemutusanakses internet,

Adanya unsur bathin iniharus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir(Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa;Halaman 195 dari 248 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2015/PN PlkMenimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai darikenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai

tersebut itudipertanggungjawabkan secara hukum karena dia memiliki tugas dankewajiban untuk melaksanakan pengawasan, itu berada didalam ruanglingkup kerjanya sehingga apapun yang terjadi didalam ruang lingkupkerjanya itu harus dipertanggungjawabkan; Bahwa menurut ahli pertanggungjawaban pidana dari sisi teorikesengajaan dan kelalaian adalah suatu peruatan pidana itu ada 2 (dua)unsurnya, yaitu mens rea atau dari sisi subjektifnya atau yang berhubungandengan kemampuan bertanggungjawab dan juga dari actus

Yang dimaksud dengan melawan hukum adalah orang yang melakukantindakan tanpa hak atau tanpa norma, tentunya tindakan itu dengan sengajadan diketahui akibatnya, sepanjang tidak teroenuhi maka tidak bisa dipandangmelawan hukum;Terkait kesengajaan masih ada satu hal lagi yang diperhatikan yaitu mens reaatau sikap batinnya karena kadangkadang orang melakukan perbuatan sikapbatinnya tidak seirama dengan perbuatannya;Apabila mens rea tidak ada tetapi karena terpaksa mens rea terjadi danditeruskan dengan actus

reus apakah bisa diminta pertanggungjawabanpidana, sekalipun ada mens rea yang seirama dengan actus rea, dalam KUHPtidak semuanya bisa dihukum, ada dasardasar orang untuk dihukum, sekalipunsecara faktual melanggar hukum tetapi ada dasardasar yang meniadakanhukum maka orang itu tidak bisa dipidana, misal mens rea tidak ada tetapikarena situasi hingga ikutikutan atau intervensi akhirnya melakukan perbuatanyang dia tidak inginkan;Hukum pidana itu aktual, meskipun secara faktual dia telah melakukan

Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDGmeningkatkan penjualan, untuk meningkatkan laba, karena berbenturandengan peraturan jadi tidak produktif tujuannya baik tapi caracaraditempuh ternyata tidak baik, keberadaan SKEP tentu ini tujuannya kanbaik normanorma yang diatur tadi sudah ditanyakan oleh penasehathukum terdakwa 2 aturannya begini tujuannya bagus semua pas memangdalam pelaksanaannya ternyata ada halhal yang menyimpang.Pernyataan tersebut di atas berkaitan dengan doktrin yang dikenal dengandengan actus

Setiap perusahaan harusmenyediakan dana untuk pemulihan lingkungan, tetapi aturan ini tidakdapat dilaksanakan karena peraturan pemerintahnya belum ada ;> Bahwa kaitan antara kesengajaan dengan mens rea dan actus reus.Dimana mens rea adalah sikap batin, sedangkan actus reus adalahperbuatan. Jadi kesengajaan adalah perbuatan sikap bathin yangHalaman 279 dari 423 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.Mbo.diketahui dan dikehendaki.

Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDGmeningkatkan penjualan, untuk meningkatkan laba, karena berbenturandengan peraturan jadi tidak produktif tujuannya baik tapi caracaraditempuh ternyata tidak baik, keberadaan SKEP tentu ini tujuannya kanbaik normanorma yang diatur tadi sudah ditanyakan oleh penasehathukum terdakwa 2 aturannya begini tujuannya bagus semua pas memangdalam pelaksanaannya ternyata ada halhal yang menyimpang.Pernyataan tersebut di atas berkaitan dengan doktrin yang dikenal dengandengan actus

hukum yangterungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua; wane enna nena aae ene ===Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, MajelisHakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapatmelepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga telah terpenuhisemua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus

Jl) dilandasi pada perikatan Perdata namun hal tersebut dapatdikenakan pidana jika sejak dari awal dalam pembuatan perikatan tersebutdilandasi dengan adanya niat (mensrea) yang tidak baik yang selanjutnyadiwujudkan melalui perouatan (actus reus);Halaman 218 Putusan Nomor 61/PID.SUS/TPK2016/PN.JKTPSTMenimbang, bahwa penempatan investasi dalam bentuk KontrakPengelolaan Dana, Reksadana dan Rephurcase Saham dari PT.Askrindo kePT. Suprasurya Asset Management (PT.

Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDGmeningkatkan penjualan, untuk meningkatkan laba, karena berbenturandengan peraturan jadi tidak produktif tujuannya baik tapi caracaraditempuh ternyata tidak baik, keberadaan SKEP tentu ini tujuannya kanbaik normanorma yang diatur tadi sudah ditanyakan oleh penasehathukum terdakwa 2 aturannya begini tujuannya bagus semua pas memangdalam pelaksanaannya ternyata ada halhal yang menyimpang.Pernyataan tersebut di atas berkaitan dengan doktrin yang dikenal dengandengan actus

Unsur objektif yaitu perobuatan melawan hukum (actus reus)b.

Asaspertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah "Tidak Dipidana Jika TidakAda Kesalahan (geen straf zonder schuld; actus reus non facit reum nisi menssit rea);Bahwa berdasarkan atas alasan hukum yang dikemukakan olehsauadara Jaksa Penutut Umum, maka pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ini dalamdakwaan Kedua ini tidak dapat diterapkan terhadap terdakwa.

Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDGmeningkatkan penjualan, untuk meningkatkan laba, karena berbenturandengan peraturan jadi tidak produktif tujuannya baik tapi caracaraditempuh ternyata tidak baik, keberadaan SKEP tentu ini tujuannya kanbaik normanorma yang diatur tadi sudah ditanyakan oleh penasehathukum terdakwa 2 aturannya begini tujuannya bagus semua pas memangdalam pelaksanaannya ternyata ada halhal yang menyimpang.Pernyataan tersebut di atas berkaitan dengan doktrin yang dikenal dengandengan actus

Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDGmeningkatkan penjualan, untuk meningkatkan laba, karena berbenturandengan peraturan jadi tidak produktif tujuannya baik tapi caracaraditempuh ternyata tidak baik, keberadaan SKEP tentu ini tujuannya kanbaik normanorma yang diatur tadi sudah ditanyakan oleh penasehathukum terdakwa 2 aturannya begini tujuannya bagus semua pas memangdalam pelaksanaannya ternyata ada halhal yang menyimpang.Pernyataan tersebut di atas berkaitan dengan doktrin yang dikenal dengandengan actus

yang dilakukan, Ahliberpendapat selalu dalam ranah hukum publik dan bukan ranahhukum perseroan; Bahwa dapat dikatakan perusahaan melawan hukum, Ahiberpendapat harus dilihat berdasarkan hukum perseroan; Bahwa Ahli berpendapat suatu pihak tidak dapat melunasi suatuhutang salam sebuah pembiayaan termasuk kedalam hukum perdata(wanprestasi); Bahwa menurut Ahli perbuatan tersebut tidak bisa diubah menjadimelawan hukum dalam hukum perdata, apalagi melawan hukumdalam hukum pidana; Bahwa Ahli berpendapat actus

Hal ini sesuai dengan adagium ataumaxim, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam undang undangpidana, yang berbunyi actus non facit reum, nisi mens sit rea. Terjemahandalam bahasa Inggrisnya adalah : An act does not make a man guilty of acrime, unless his mind be also guilty (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13).Adagium ini diterjemahkan juga sebagai : An act does not make a personlegally guilty unless the mind ts legally blameworthy (Jones dan Card, 1998:55).

kalau dengan pencabutan itu menyebabkan suatu keadaan yangsemula sah menjadi tidak sah; (v) Jika akibat keputusan yang tidak benar terjadikeadaan yang tidak sah dan keadaan tidak sah ini tidak boleh ditiadakan denganmencabut keputusan kalau Pihak yang terkena akibat pencabutan akan dirugikan; danHalaman 292 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pat.G/2017/PN MIl(vi) Pencabutan suatu keputusan harus pula memenuhi persyaratan yang sama sepertipada waktu keputusan tersebut dibuat (asas contrarius actus

Alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) adalah alasan yangmenghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitandengan tindak pidana (strafbaarfeit), di Common Law systemberkaitan dengan actus reus.2. Alasan pemaaf (schulduitsluitingsgrond) adalah alasan yangmenghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana berkaitan denganculpabilitas, di Common Law system berkaitan dengan mens rea.Alasan pembenar dalam KUHPidana dikenal berupa:1.

terbukti, maka hakim akanmempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuanformalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tidakditemukan adanya alasan pembenar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 49ayat (1) KUHP, 50 KUHP dan 51 ayat (1) KUHP yang dimiliki oleh Terdakwa,maka disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti danterpenuhinya unsur objektif/actus