Ditemukan 4899 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : altus autus atus actio abdus antus attus agtus artus
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 18-07-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk
Tanggal 5 Desember 2017 — Penuntut Umum:
Utami Dewi, SH
Terdakwa:
MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI
118 — 28
  • Dalam upaya mencari Keadilan berikut ini kami kutip maksim /adagium Latin yang berbunyi actus non est reus, nisi mens reamenurut Wilson umumnya maksim tersebut diterjemahkansebagai an act is not criminal in the absence of a guilty mind(Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan bersifat kriminal jika tidakterdapat kehendak jahat di dalamnya).
Pengadilan PN MALILI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-08-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN MALILI Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mll
Tanggal 2 Agustus 2018 — IBRAHIM dkk lawan antara PTPN XIV dk
143 — 62
  • kalau dengan pencabutan itu menyebabkan suatu keadaan yangsemula sah menjadi tidak sah; (v) Jika akibat keputusan yang tidak benar terjadikeadaan yang tidak sah dan keadaan tidak sah ini tidak boleh ditiadakan denganmencabut keputusan kalau Pihak yang terkena akibat pencabutan akan dirugikan; danHalaman 292 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pat.G/2017/PN MIl(vi) Pencabutan suatu keputusan harus pula memenuhi persyaratan yang sama sepertipada waktu keputusan tersebut dibuat (asas contrarius actus
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-01-2015 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 20 April 2015 — Drs. JAIMAN Bin UNUT RAJANAS
48 — 17
  • Adanya unsurbathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaanlahir (Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No.813 K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai darikenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengankewenangan yang dimiliknya, karena jabatan atau kedudukannya
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 17-03-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Jmb
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
YURISWANDI, SH.,MH
Terdakwa:
YESSI DEVIANTI BINTI AGUSMAN
214 — 91
  • asuransi, kepabeanan, cukai, perdagangan orang,perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian,penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidangperpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautandan perikanan serta tindak pidana lain yang diancam hukuman 4 tahunpenjaraBahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidanapencucian uang jika orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan ataurangkaian perbuatan yang memenuhi Unsur objektif (Actus
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-02-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN YYK
Tanggal 11 Juli 2017 —
98 — 34
  • Dalam ajaran dan teori hukumpidana, hal ini biasa disebut dengan istilah actus reus;Menimbang, bahwa unsur memperkaya dalam pasal 2 UndangUndangTindak Pidana Korupsi tersebut mengandung tiga alternative, yaknimemperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, atau memperkaya suatukorporasi. Memperkaya diri artinya diri si pelaku sendirilah yang memperoleh,atau bertambah , atau menikmati harta benda atau kekayaannnya secara tidaksyah.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 17-07-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 4 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
SALATIELI LAOLI
144 — 34
  • Sebagaimanaasas contrarius actus menyebutkan bahwa Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara (TUN) yang menerbitkan keputusan TUN dengan sendirinya jugaberwenang untuk membatalkannya.Terkait adanya hasil audit BPK yang menyebutkan temuan adanya kerugiankeuangan negara, maka tidak merta hal tersebut terindikasi sebagai tindakHalaman 199 dari 359 Nomor 52/Pid.SusTPK/2020/PN Mdnpidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 31Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 4 September 2014 — Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS, DK
55 — 18
  • Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukansecara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir (Actus reus) yangmenyertai perbuatan Terdakwa ;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989No. 813 K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkanbahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badancukup dinilai dari Kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilakuTerdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliknya, karena jabatan ataukedudukannya
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-07-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk
Tanggal 8 Desember 2015 — HENDRAWAN alias HENDI .
102 — 16
  • Dalam ajaran dan teori hukum pidana, halini biasa disebut dengan istilah actus reus;Menimbang, bahwa unsur memperkaya dalam pasal 2 UndangUndang TindakPidana Korupsi tersebut mengandung tiga alternative, yakni memperkaya diri sendiri,memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi. Memperkaya diri artinya dirisi pelaku sendirilah yang memperoleh, atau bertambah , atau menikmati harta bendaatau kekayaannnya secara tidak syah.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 4 September 2014 — GAMALIEL TUMON, ST
57 — 20
  • Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukansecara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir (Actus reus) yangmenyertai perbuatan Terdakwa ;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989No. 813 K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkanbahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badancukup dinilai dari Kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilakuTerdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliknya, karena jabatan ataukedudukannya
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-07-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk
Tanggal 8 Desember 2015 — SURYADI ROKHDIHARJO,SE Bin TEOGIMANTORO (Alm)
98 — 35
  • Dalam ajaran dan teori hukum pidana, hal ini biasa disebutdengan istilah actus reus ;Menimbang, bahwa unsur memperkaya dalam Pasal 2 Undangundang TindakPidana Korupsi tersebut mengandung tiga alternatif, yakni memperkaya diri sendiri,memperkaya orang lain, atau memperoleh, atau bertambah harta bendanya sehinggayang diuntungkan bukan pelaku secara langsung.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-01-2015 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 16 Maret 2015 — SIRAJUDDIN Bin H.M. KASIM, DK
35 — 22
  • Adanya unsur bathin iniharus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir(Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai darikenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengankewenangan yang dimiliknya, karena jabatan atau kedudukannya
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 17-07-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 4 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
MARAHALIM HARAHAP, S.SOS
147 — 47
  • Sebagaimana asas contrarius actus menyebutkanbahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yangmenerbitkan keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untukmembatalkannya.Terkait adanya hasil audit BPK yang menyebutkan temuan adanyakerugian keuangan negara, maka tidak merta hal tersebut terindikasisebagai tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat(1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena bisa saja kerugiankeuangan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 28-12-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 36/Pidsus-TPK/2015/PN.Bjm.
Tanggal 28 Desember 2015 — H. GUSTI NANANG HADI, SE.bin H. GUSTI NOOR EFENDI.
64 — 22
  • dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas dasarpertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan,kehatihatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu normakeadilan adalah ukuran yang tidak pasti, sehingga tidak sesuai denganperlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalamPasal 28 d ayat (1) UUD 1945;Menimbang bahwa untuk dapat diketahui adanya unsur ini bisa dilihatapakah ada unsur mens rea(evil mind, niat jahat) dan actus
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 28-12-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm.
Tanggal 28 Desember 2015 — - DJAUNUR NAINGGOLAN, S.Pd. anak dari K. NAINGGOLAN - ZAIMUDDIN, S.Ag. M.M.
54 — 11
  • dasarpertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan,kehatihatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu normakeadilan adalah ukuran yang tidak pasti, sehingga tidak sesuai denganPutusan No.37/PidsusTPK/2015/PN.Bjm hal 189 dari 244190perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalamPasal 28 d ayat (1) UUD 1945;Menimbang bahwa untuk dapat diketahui adanya unsur ini bisa dilihatapakah ada unsur mens rea (evil mind, niat jahat) dan actus
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 13-09-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 9 Januari 2019 — Penuntut Umum:
BAMBANG SUPARYANTO, SH
Terdakwa:
ZAEDIN MUSTOFA BIN SACHRI
129 — 39
  • subyekhukum pidana, dalam kasus ini ditujukan kepada terdakwa;Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana, setiap orangdalam arti orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana hanya dapat dimintaipertanggung jawaban, apabila unsurunsur pasal yang merupakan delik inti ataubestandeeldelict dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti.Hal ini sesuai dengan adagium atau maxim, yang sudah lama sekali dianut secara universaldalam undang undang pidana, yang berbunyi actus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 579 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — Ir. AYUSARI WULANDARI, MAF Binti H. WIWIN WINARDI (T1)
483 — 550 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian masalahpertanggungjawaban pidana komando, sebenarnya cenderung merupakanmasalah actus reus dan bukan masalah mens rea. Prof. Muladi berpendapatsebagai berikut : Pertanggungjawaban pidana ini bisa bersumber dari actusreus baik berupa perbuatan positif dari komandan atau superior (kadangkadangdisebut sebagai direct command responsibility) maupun atas dasar kelalaianyang bersifat omisionis (culpable omissions).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 26-01-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Moch. Takdir. S
Terdakwa:
Rohadi
520 — 209
  • karena tindakpidana Pencucian Uang adalah unsur yang bersifat alternative ataupilihan yang berarti salah satu unsur saja terpenuhi misalkan unsurmembelanjakan saja sudah cukup untuk dikatakan melanggarketentuan Pasal 3.Bahwa terdapat perbedaan antara Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang dengan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dimana di dalamPasal 3 terdapat 2 (dua) inti perbuatan (actus
    reus) yakni perbuatanmengubah bentuk (conversion) dan perbuatan memindahkan(transfer) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasilkejahatan sedangkan di dalam Pasal 4 menyembunyikan ataumenyamarkan bukanlah sebuah tujuan namun sebuah perbuatan(actus reus).Bahwa tindak pidana pencucian uang termasuk ke dalam delik formilyang terlihat dengan rumusan Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang yang memakai awalan me untuk setiap perobuatanmisalkan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 31-10-2017 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1227/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
588 — 3235
  • Utr.menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supayamemberi hutang maupun menghapuskan piutang : ini bisatermasuk kedalam actus reus dan mens rea yaitu perbuatanyang dilarang dan kesalahan, karena disini terdapat akibat dariperbuatan yang telah dilakukan. Unsur unsur dari Pasal 263 KUHP :e Yang dimaksud dari surat palsu ada 2 yaitu : 1. ApabilaSurat tersebut menjelaskan sesuatu yang tidak sesuai dengankenyataan. 2.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-10-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 3 Februari 2015 — Ir. BONAPARTEI Bin SIUS
80 — 23
  • Adanya unsur bathin iniharus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir(Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakw;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai darikenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengankewenangan yang dimiliknya, karena jabatan atau kedudukannya
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 02-10-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1377/Pid.B/2018/PN Mks
Tanggal 21 Februari 2019 — Penuntut Umum:
NANA RIANA, SH. MH.
Terdakwa:
H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO
236 — 90
  • Sebagaimana teori hukum yangmenyatakan bahwa dalam melakukan suatu perbuatan pidana adanya 300Mens Rea yaitu sikap bathin dari pelaku dalam melakukan perbuatannya,dan juga unsur Actus Reus yang merupakan pelaksanaan atau perbuatandengan sengaja.