Ditemukan 5195 data
IMAM NUR KHOIRUL
Tergugat:
1.PT. PRIMATAMA KREASI MAS
2.PT.JAMBI AGRO WIJAYA
174 — 236
Oleh karenanya, sudah sepatutnya Eksepsi Kompetensi Absolutini diterima dan dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a guo dan menyatakan PengadilanNegeri Sarolangun tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, sehingga Gugatan Penggugat dalam perkara a quotidak dapatditerima (niet ontvantkelijke verklaard) di dalam Putusan Selasebagaimana diatur di dalam Pasal 136 Herzien Inlandsch Reglement(HIR).. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Sah12.
182 — 45
Asas tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang menentukan bahwa yang berwenang mengadilisuatu perkara adalah Pengadilan Negeri (baca Pengadilan Agama) tempat tinggalTergugat, sekalipun penerapan asas tersebut tidaklah mutlak;Menimbang, bahwa mengutip pendapat M.
Pembanding/Penggugat II : NY YUNI FITRIA SARI SELAKU PESERO KOMANDITER CV PUTRA PRESTASI Diwakili Oleh : Rinanto Suryadhimirtha, SH, MSc, DKK
Pembanding/Penggugat III : NY PURNAMI WULANSARI Diwakili Oleh : Rinanto Suryadhimirtha, SH, MSc, DKK
Pembanding/Penggugat IV : TN HADI SARWONO Diwakili Oleh : Rinanto Suryadhimirtha, SH, MSc, DKK
Pembanding/Penggugat V : TN SUHARTO Diwakili Oleh : Rinanto Suryadhimirtha, SH, MSc, DKK
Pembanding/Penggugat VI : NY SUPADMI SUHARTO Diwakili Oleh : Rinanto Suryadhimirtha, SH, MSc, DKK
Pembanding/Penggugat VII : TN AGUS MARYADI Diwakili Oleh : Rinanto Suryadhimirtha, SH, MSc, DKK
Terbanding/Tergugat : PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CQ PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG KLATEN
Terbanding/Turut Tergugat I : Ny Ida Setiasih Fathurrahman,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : KAN
53 — 34
tanpamemerlukan gugatan terlebih dahulu kepada Debitur, Undangundangmemberikan jalan keluar yang merupakan pengecualian dari caragugatan, yaitu dengan membuat akta pengakuan hutang Notariil : Gatot Supramono,SH,M.Hum (Hakim Tinggi Pengadilan TinggiBanjarmasin 2010 sekarang, dalam bukunyaberjudulPerjanjian Utang Piutang, Ctk.Ke2 Juni 2014, Penerbit Kencana,Prenadamedia Group, hlm.37 (Tiga puluh tujuh) dinyatakanSurat Pengakuan HutangDasar Hukum*Surat Pengakuan Hutang diatur dalam hukum acara perdata HIR(Herzien
Pembanding/Penggugat II : HAMADI BIN PAES Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat III : EDI Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat IV : SUDIANA BINTI BUDIMAN Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat V : SANDIRA Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat VI : ALI SUBRO Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat VII : SAIMAN IMAN Bin BUDJANG Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat VIII : SADAM Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat IX : MARIDA Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat X : NING AYU BINTI ABDULLAH Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat XI : MATNUR Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat XII : SAHRIL Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Terbanding/Tergugat I : PT. WASKITA KARYA Tbk
Terbanding/Tergugat II : PT. HUTAMA KARYA
165 — 54
Dasar hukum ataslarangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) Herzien InlandschReglement (HIR), Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor deBuitengewesten (RBG), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op DeRechtsvordering (Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang PutusanHalaman 81 dari 87 Hal.
1.JIATI
2.KARTINI. S
3.WIDYASTUTI
4.INDRO SUSANTO
5.WAHYU GUNTORO
6.HERY SUKOCO
7.RETNO AYU WULANDARI
8.SANTOSO B PRASTOWO
9.DEWI PRASETYO WATI
10.RATIH KUSUMA NINGSIH
11.NOVITA BUNGA PRATIWI
12.MELIA YULIS SETIOWATI
13.SUPRAYITNO
14.SUGIATI
15.SUGIATINAH
16.WALUYO
17.BUDI HARTONO
18.SRI RAHAYU
19.INDAH KARIANI
20.SETIOWATI
Tergugat:
SUPARYONO. A
Turut Tergugat:
1.SUGIARTO.
2.SUYONO PRISWANTO
3.SURATMAN Keluarga SUYATI Alm
4.MULYONO
5.ISWAYUDI
6.WISNU DEDI RAHARJO
7.Kantor Wilayah ATR. BPN Provinsi Lampung
8.Kantor ATR. BPN Kabupaten Lampung Selatan
58 — 17
Adapun yang dimaksud dengan surat gugatan obscuur libeladalah surat gugatan yang tidak terang atau gelap isinya (onduidelijk).Pada dasarnya Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement (HIR)/142Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan Pasal 120 HIR/144RBg, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan.
105 — 56
Dasar hukum atas larangan tersebutadalah Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 191 ayat (1)Reglement Voor de Buitengewesten (RBG), Pasal 54 dan Pasal 57 ReglementOp De Rechtsvordering (Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan SertaMerta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.Menimbang, bahwa dalam buku Hukum Acara Perdata yang ditulis M.Yahya Harahap, S.H. disebutkan bahwa menurut
89 — 23
benitikad baik, benar, tepat dan beralasan, tidak beralasan hukum,oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak dan menyatakan Para Pembantah adalahPara Pembantah yang tidak benar;Menimbang, bahwa oleh karena bantahan pihak Para Pembantah dinyatakansebagai Para Pembantah yang tidak benar, sehingga Para Pembantah berada dipihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (3) HIR, Para Pembantahdihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;Memperhatiakn ketentuan Pasalpasal dalam Herzien
Rosinta Herli Meione Butarbutar
Tergugat:
1.Hj. Sultje Bongga
2.Maring Hakim
3.Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung
189 — 204
Bahwa berdasarkan Pasal 206 ayat (6) Rechtreglement voor deBuitengewesten (R.Bg.) dan Pasal 195 ayat (6) Herzien InlandschReglement (HIR) dikemukakan bahwa perlawanan pihak ketiga ataspelaksanaan putusan hakim (derden verzet) dilaksanakan dan diadilioleh Pengadilan yang melaksanakan putusan hakim tersebut atau padapengadilan dimana eksekusi dijalankan.13.
PT. PUDAN KREASI
Tergugat:
1.KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BLPPBMN)
2.KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
3.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH XXV PROPINSI PAPUA dan PAPUA BARAT
4.KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH XXV PROPINSI PAPUA dan PAPUA BARAT
275 — 102
Bahwa pada ketentuan Pasal 163 Herzien Inlandsch Reglement(HIR) menyatakan bahwa Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyaihak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu,atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikanadanya hak itu atau adanya kejadian itu.
EFFENDI
Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cq. KANTOR CABANG JAKARTA PLUIT
2.ALEX CHRISTIAN
3.BURHANUDDIN WEDMON
4.SRI ENDAH HAPSARI
5.NIRMAWATI MARCIA, S.H
6.ANNA WONG, S.H
7.BUDIMAN CORNELIUS SANTIAGO HUTAPEA, S.H
8.MAYER, S.H
9.BADAN PERTAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA Cq. KANTOR PERTAHANAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
10.KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH VII DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI JKARTA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG ("KPKNL") JAKARTA II
11.PT. GLOBALINDO AUCTION
12.WEDMON
13.YANI NURWANINGSIH
134 — 72
Ketentuan Pasal 1365 KUHPedata menyebutkan bahwa "setiap perbuatan yang melawanhukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugianmengganti kerugian tersebut.Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang mana berdasarkanketentuan asas Hukum Acara Perdata Actor Sequitur Forum Rei, yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Herzien InlandschReglement ("HIR"), maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara
Pembanding/Tergugat II : MINTARYONO RATNOADJI Diwakili Oleh : Ana Husadani,SH
Pembanding/Tergugat III : TUNGGUL ARDIANTORO Diwakili Oleh : Ana Husadani,SH
Terbanding/Penggugat : SOEGIANTO alias ANDI SOEGIANTO
Turut Terbanding/Tergugat II : MINTARYONO RATNOADJI
Turut Terbanding/Tergugat III : TUNGGUL ARDIANTORO
92 — 53
Smg. tanggal 8 Oktober 2019 dikuatkansebagaimana pertimbangan hukum di atas Para Pembanding semula ParaTergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIRpihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam duatingkat peradilan yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amarputusan ;Memperhatikan PasalPasal dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR)dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman joUndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan
Terbanding/Penggugat : Dr Ir Ricky Sitorus MSi
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Kota Madya Depok
Turut Terbanding/Tergugat II : Dian Kartika Prmesti
Turut Terbanding/Tergugat III : RR SoejiatiSoepomo
Turut Terbanding/Tergugat IV : Agung Kukuh Santoso
107 — 85
delegasi Pengadilan Negeri Semarang,yang mana dalam relaas panggilan tersebut disebutkan bahwa Tergugat IIItidak berada ditempat yang diterangkan oleh saudara desi selakupembantu alamatnya Tergugat III selanjutnya relaas tersebut dilanjutkankepada kelurahan setempat dan panggilan ditandatangani oleh pejabatkelurahan Barusari;Putusan Nomor 540/PDT/2020/PT BDG, Halaman 34 dari 8619.20.21.Bahwa alat bukti yang menjadi dasar hukum yang dapat digunakan dalamperkara perdata adalah sesuai dengan Pasal 164 Herzien
1.Elizabeth Ninggratwati
2.ELIZABETH NINGRATWATI
Tergugat:
1.Ayu Mellyta Purnama Sari
2.Hardi Hermawan Prasetya
3.IDA BAGUS ARNAYA ALIAS IDA PEDANDA GDE PUTRA KENITEN TELAGA
4.I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H
5.Ni Nengah Kartini, S.E
6.Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar
7.IDA BAGUS ARNAYA als. IDA PEDANDA GDE PUTRA KANITEN TELAGA
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA DENPASAR
92 — 50
Bahwa tuntutan pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bijvoorraad) yang dimohon oleh Penggugat berdasarkan gugatan pada point19 harus ditolak karena putusan serta merta tidak dapat dilaksanakankecuali dalam keadaan khusus Dasar Hukum atas larangan tersebutadalah Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 191ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten (RBG) Pasal 54 dan Pasal57 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv) dan SEMA No. 3 Tahun 2000tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil
59 — 37
Gugatan error in objecto;Halaman 76 dari 84 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PN CbiForm02/SOP/06. 8/2016Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi atau Jawaban dari para Tergugattersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa surat Gugatan memiliki fungsi penting dalamsebuah perkara gugatan, karena berdasarkan surat Gugatan tersebut MajelisHakim akan memeriksa, mengadili dan memutus suatu sengketa;Menimbang, bahwa pada dasarnya Pasal 118 HERZIEN INLANDSCHREGLEMENT (H.I.R) dan Pasal
314 — 221
Dasar hukum atas larangan tersebutadalah Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten (RBG), Pasal 54 dan Pasal 57 ReglementOp De Rechtsvordering (Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan SertaMerta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.Halaman 94 dari 100 halamanPutusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.Menimbang, bahwa dalam buku Hukum Acara Perdata
76 — 40
Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 191 ayat (1) ReglementVoor de Buitengewesten (RBG), Pasal 54 dan Pasal57 Reglement Op DeRechtsvordering (Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan SertaMerta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.40.Sebagaimana dikutip dari buku Hukum Acara Perdata yang ditulis M.Yahya Harahap, S.H. dijelaskan bahwa pada
Pembanding/Tergugat II : ANDRY GANDAPUTRA
Pembanding/Tergugat III : HENDY LEONARD GANDAPUTRA
Terbanding/Penggugat : PT. BANK PAN INDONESIA
213 — 139
No. 46/PDT/2020/PT.DKIa quo nantinya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,serta demi menghindari upbaya TERGUGAT I, TERGUGAT II danTERGUGAT Ill untuk mengalinkan harta kekayaannya kepadapihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan NegeriJakarta Pusat/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili danmemutus perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan(Conservatoir Beslag) terhadap harta benda barang bergerakTERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan mengikuti ketentuanPasal 227 HERZIEN INLANDSCH
83 — 44
lain yang tidakdijadikan menjadi pihak dalam perkara Aqou menjadi mengakibatkan gugatanPenggugat kurang pihak ( Plurium litis Consortium )Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,makaMajelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima,maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;Mengingat, Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboekvoor Indonesie), Herzien
41 — 25
Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT Il tidak mempunyai hubunganhukum apapun dalam perkara aquo dan PENGGUGAT tidak memilikialasanalasan hukum yang jelas serta buktibukti yang kuat dan otentiksehingga permohonan provisi yang dimohonkan PENGGUGAT tidakberdasar hukum untuk dikabulkan ;Bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) dari Herzien IndonesischReglemen/Hukum acara perdata untuk Pulau Jawa dan Madura (HIR),salah satu pertimbangan dikabulkannya permohonan provisi adalahadanya bukti otentik menurut peraturan
136 — 90
Bahwa putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) yang dimintakan olehPenggugat dalam posita dan petitum gugatannya tidak memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) Herzien InlandschReglement (H.I.R.)/Pasal 191 ayat (1) Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg.) serta SuratEdaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun2001 tanggal 20 Agustus 2001 dan Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli2000.