Ditemukan 6225 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-02-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 22/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 29 Juli 2015 — INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUK TRANSISI BERKEADILAN (IMPARSIAL);I.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO
311 — 210
311 — 210
., M.Hdipersidangan menyatakan bahwa benar keputusan objek sengketa termasukdalam ketentuan pasal 2 hurup d Undangundang Peradilan Tata Usaha Negaraakan tetapi ketentuan tersebut secara tekhnis drafting dirumus secara tidak telitidan tidak tegas dan menimbulkan banyak penafsiran dalam implementasinyakarena yang termasuk dalam sistim peradilan pidana adalah proses penegakanhukum dari saat ditetapbkan sebagai tersangka sampai dengan penjatuhan vonispidana yang berkekuatan hukum tetap sedangkan setelah
Putus : 21-08-2017 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2552 K/PID.SUS/2016 Tanggal 21 Agustus 2017 — UMAR SUMANG, S.P.;
103 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
103 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bila okulasi gagal, maka okulator dapat segeramengulangi okulasi atau penyulaman dari sumberentres yang ditetapkan.Perhitungan jumlah sambungan berhasil dilakukanoleh petani pemilik bersama tim tekhnis perkebunan dan pihak rekanan disertai berita acara.
Register : 11-03-2010 — Putus : 30-08-2010 — Upload : 23-03-2011
Putusan PN POSO Nomor 109/PID.SUS/2010/PN.PSO Tanggal 30 Agustus 2010 —
122 — 16
122 — 16
dinas itu berasaldari PPK;Bahwa menurut saksi yangbertanggung jawab ataspenanda tanganan berita acarapemeriksaan fisik pekerjaanadalah PPK;Bahwa pembayaran 100% yangbertanggung jawab secaraadministrasi adalah KepalaDinas dan PPK;Bahwa untuk pencairan uangke KPPN bukan hanyamenggunakan nota dinas;Bahwa nota dinas tidakdilampirkan dalam persyaratanpencairan dana 100%melainkan hanya SPP, SPMUdan berita acara pemeriksaanfisik barang 100%;Bahwa posisi PPK dan KepalaDinas yang bertanggung jawabsecara tekhnis
Register : 14-01-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bpp Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
103 — 26
103 — 26
"Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukanoleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat penggunabarang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secarakeseluruhan oleh pelaku usaha. 7.
Putus : 09-10-2017 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 23/PID.SUS/TPK/2016/PN Mks Tanggal 9 Oktober 2017 — Korupsi Jaksa Penuntut:
ABDUL MALIK KALANG, SH
Terdakwa:
PODANG, BSW
327 — 345
327 — 345
Tita Konstruksi karena secara tekhnis merupakan tugas pokok dari kabagtehnikBahwa saksi membenarkan dokumen pertanggungjawaban kegiatanpengeboran di kedua titik tersebut sebagai berikut: Surat tertanggal 9 Maret 2013 tentang permintaan pengajuan penawaranyang ditandatangani oleh Drs. H. Abdul Rachman Azis, Msi. Perincian Biaya Pengeboran Sumur Dalam Jin. MH. Thamrin yangditandatangani oleh Budi Kastomo selaku CV. Tita Konstruksi.
Putus : 14-09-2009 — Upload : 05-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 984/Pid.B/2009/PN.JKT.PST Tanggal 14 September 2009 — Terdakwa TJAHYA RACHMAT WINARDI, SE
83 — 10
83 — 10
PST.pengangkutan, PKS dalam bisnis dan PKS mengenaikemitraan ;Bahwa saksi mengetahui syaratsyarat pembuatan PKSdengan mitra secara umum adalah menguji kelayakan Mitra,Prosedural Hukum dan sebagainya ;Bahwa mekanisme terbitnya PKSPKS adalah dari awal tentusaja dilakukan oleh Tim tekhnis bagian bisnis mengadakankontrakontra, pertemuan dan sebagainya kemudian setelahitu kemungkinankemungkinannya dan setelah itu dibuatkandrafdrafnya oleh Manager Bisnis setelah itu dianalisalebih lanjut dan setelah semua
Putus : 21-03-2016 — Upload : 20-04-2016
Putusan PN GARUT Nomor 323/Pid.B/2015/PN Grt Tanggal 21 Maret 2016 — EDI alias SODON bin SAFIâÃÂÃÂI
57 — 14
57 — 14
SHBahwa pada saat pemeriksaan tersebut dilakukan jawaban langsungdatang dari para saksi dan terdakwa sendiri dan pemeriksaansistemnya tanya jawab jadi tidak ada BAP diarahan oleh Penyidik .Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan bahasa yangdimengerti oleh para saksi.Bahwa setelah selesai dibuat BAP kemudian BAP tersebut dibacakanlagi kepada para saksi dan setelah selesai dibaca kemudian para saksimembubuhkan paraf pada tiap lembarnya selanjutnya BAP tersebutditandatangani para saksi.Bahwa tekhnis
Putus : 03-04-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 K/TUN/2013 Tanggal 3 April 2013 — ADRIANUS WENAS, DKK vs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH
31 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Robinson Kindangan kepada Tergugat Ill untuk mendapatkansuatu. kepastian hak, dan oleh karena telah memenuhisyaratPertanahan, baik secara tekhnis maupun yuridis, dan karenakewenangan (kompetensi), sebagaimana ketentuan Peraturan MenteriHalaman 40 dari 78 halaman. Putusan Nomor 107 K/TUN/2013Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang KetentuanketentuanMengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;3.
Putus : 09-01-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 53/Pid.Sus/2014/PN.Mks Tanggal 9 Januari 2015 — - Drs. SUDIRMAN LANNURUNG, M.Si
Vs.
- JPU
177 — 38
177 — 38
ALIMUDDIN membayarutangnya karena kami tidak mencampuri ; Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Solusinya mengenai pembayaran utang H.ALIMUDDIN karena kami hanya mengawasi kegiatan dan menerima LaporanRPH Kota Makassar ; Bahwa secara tekhnis kami tidak melakukan Pengawasan karena hanyamenerima Laporan dari RPH Kota Makassar ; Bahwa saksi selaku Sekretaris Badan Pengawas RPH tidak pernah mengur H.ALIMUDDIN, karena kami hanya berhubungan dengan Direktur Utama RPHdan Badan Pengawas tidak mencampuri Operasional
Register : 12-11-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BAUBAU Nomor 265/Pid.B/2015/PN.Bau Tanggal 3 Februari 2016 — - ABADI MAKMUR, S.IP Bin MAKMUR
- MUHAMMAD SYAMRIZAL KAPITA Als. ATAM
- JUNADI
120 — 58
120 — 58
RI dalam bentuk pertimbangan tekhnis dandaftar Nominative nama, lalu jika disetujui oleh Menpan akan dikeluarkanpersetujuan penetapan alokasi formasinya dengan lampiran daftar Nominativedari BKN, yang diserahkan kepada instansi pusat atau daerah sabagai dasaruntuk pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) ke BKN (Kanreg) ; Bahwa terkait dengan penjelasan ahli tentang prosedur pengangkatanHonorer KI menjadi PNS, maka 171 (seratus tujuh puluh satu) orang di Kab.Bombana menurut aturan sesuai dengan PP No
Putus : 25-11-2010 — Upload : 28-11-2011
Putusan PN SERANG Nomor 252/Pid.B/2010/PN.Srg Tanggal 25 Nopember 2010 — Ir. SJACHPUTRA BIN MIAZ ANWAR Cs
258 — 69
258 — 69
Pulau Panjang terhadapkegiatan budidaya rumput laut yang dilakukan oleh KWDHarapan Maju dan ternyata disana tidak ada kegiatanbudidaya rumput laut;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebutdiatas, para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangansaksi yang menyatakan tidak mengetahui tentang PedomanTekhnis Nomor: 56/Kep/M.KUKM/VIII/2004, tanggal 11 Agustus2004 dan Penetapan Nomor: 79/Kep/M.KUKM/VIII/2004, tanggal25 Agustus 2004 karena seluruh dokumen tentang pencairanmerujuk kepada Pedoman Tekhnis
Register : 15-10-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 01-02-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr Tanggal 12 Januari 2021 — Penuntut Umum:
RADITYO, SH
Terdakwa:
FIFIN LESTARI
188 — 101
RADITYO, SH
Terdakwa:
FIFIN LESTARI
188 — 101
Manggeasi, Dompu, 22-8-2016 yang menerima Muhammad Adam;
- 1 ( satu ) lembar kwitansi terima dari bendahara, uang sejumlah Rp. 10.050.000, untuk pembayaran pembelian pasir hodo 9m3 x 320.000, batu klai / alam 12m3 x 170.000 dan untuk pelunasan hak pekerjaan SPAL 41 M Dusun Manggeasi, Dompu 13-8-2016 yang menerima uang MUHAMMAD ADAM;
- Keputusan kepala Desa Manggeasi Kecamatan Dompu Nomor : 015/Pem/213/IX/2016, Tentang Pengurus Pelaksana Tekhnis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)
Putus : 21-03-2016 — Upload : 20-04-2016
Putusan PN GARUT Nomor 324/Pid.B/2015/PN Grt Tanggal 21 Maret 2016 — AJID bin (alm) SARIDI, dkk
83 — 37
83 — 37
HalamanBahwa pada saat pemeriksaan tersebut dilakukan jawaban langsungdatang dari para saksi dan terdakwa sendiri dan pemeriksaansistemnya tanya jawab jadi tidak ada BAP diarahan oleh Penyidik .Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan bahasa yangdimengerti oleh para saksi.Bahwa setelah selesai dibuat BAP kemudian BAP tersebut dibacakanlagi kepada para saksi dan setelah selesai dibaca kemudian para saksimembubuhkan paraf pada tiap lembarnya selanjutnya BAP tersebutditandatangani para saksi.Bahwa tekhnis
Register : 11-01-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 20-10-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Plg Tanggal 15 September 2016 — CV. YULI MAS BERDIKARI (CV.YMB)
-Lawan-
PT. SAWIT SELATAN (PT. SS)
192 — 19
192 — 19
(6 pintu x panjang lantai 11 m x lebarlantai 6,5 m)atau masingmasing seluas 447,5 m2 (gross);Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani PerjanjianPemborongan Pekerjaan untuk pembangunan mess karyawan Tergugatdengan spesifikasi tekhnis luas lantai 429m? (6 pintu x panjang lantai 11 m xlebar lantai 6,5 m) atau masingmasing seluas 447,5m?
Register : 13-03-2013 — Putus : 30-06-2009 — Upload : 13-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 132/Pid.B/2009/PN.BLT Tanggal 30 Juni 2009 — IR. H. MOCH. IQBAL bin SLAMET KURDI ;
130 — 101
130 — 101
peran serta perempuan) ;24Serta Pimpro ( Suparman, S.Sos. ) yang ditunjuk dengan SK Bupati Blitar No.281/2003 tanggal 20 Mei 2003 untuk proyek P2MPD dan No. 174/2003 tanggal 4 April2003 untuk proyek P3DK mempunyai tugas pokok sebagai berikut : Melakukan tugas administrasi proyek dan bertanggung jawab ataspenggunaannya dikeluarkan sesuai dengan kriteria yang diatur dalam pedumP2MPD dan peraturan lain yang relevan ;e Dengan bantuan Konsultan Management Daerah melakukan verifikasi terhadaprencana tekhnis
Register : 18-07-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 15-11-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 14/PID.TPK/2017/PT SMR Tanggal 10 Agustus 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : FATONI HATAM, SH, MH.
Terbanding/Terdakwa : AIDIL FITRI, SH.
134 — 64
Terbanding/Terdakwa : AIDIL FITRI, SH.
134 — 64
SelakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Koni berdasarkan Keputusan Ketua UmumKoni Kota Samarinda Nomor : SKEP011/KONISMD/VII/2014 tentang PenetapanHal.62dari 83 hal. Put. No. 14/PID.
Register : 28-02-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw Tanggal 17 September 2020 — Penggugat:
HARIMANSYAH
Tergugat:
1.PERSEROAN TERBATAS TRUBAINDO COAL MINING
2.ANDREAS SUAN.D.
3.NEDI
4.ALMANTO, S.H
5.PEMERINTAH KAMPUNG BESIQ
121 — 61
HARIMANSYAH
Tergugat:
1.PERSEROAN TERBATAS TRUBAINDO COAL MINING
2.ANDREAS SUAN.D.
3.NEDI
4.ALMANTO, S.H
5.PEMERINTAH KAMPUNG BESIQ
121 — 61
positapositatersebut diatas, PENGGUGAT sungguh yakin dan memiliki alasan yang kuatberdasarkan fakta dan pristwa hukum yang tidak dapat dibatahkebenarannya untuk meminta pertanggungjawaban TERGUGAT yangdengan melawan hukum telah melakukan serangkaian perbuatan dan/atautindakan yang dengan sengaja bermaksud untuk menghilangkan hakkeperdataan PENGGUGAT atas lahan kelola seluas 100 ha yang olehTERGUGAT dilakukan pembayaran kepada pihak lain (TERGUGAT 11,TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) yang dibantu secara tekhnis
Register : 06-02-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN KEBUMEN Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kbm Tanggal 2 April 2019 — AGUS SONDRI als SON bin RUSLAN, Dkk
68 — 11
68 — 11
seorang berusaha melepaskan kekuasaanHalaman 59 dari 75 Putusan Nomor 25/ Pid.B/ 2019 / PN.Kobmatas benda dari pemiliknya, dengan demikian barang itu harus ditafsirkansebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis
Putus : 23-03-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 736 K/PDT/2010 Tanggal 23 Maret 2011 — DIDI SUMARDI, DKK
VS
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DKK
60 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk itu, dalam21rangka melaksanakan pekerjaan tersebut telah ditunjuk DepartemenPerhubungan sebagai departemen tekhnis yang mengelola perhubungankhususnya perkeretapian di Indonesia ;Bahwa Tergugat dalam perkara ini adalah Menteri Perhubugan RepublikIndonesia yang memimpin Departemen Perhubungan R.I. yang bertindaksebagai penanggungjawab pembangunan rel ganda Proyek DoubleDouble Track yang dimulai dari Stasiun Manggarai Kota Jakarta Selatansampai dengan Cikarang Kabupaten Bekasi, dan untuk melaksankanproyek
Register : 04-02-2015 — Putus : 30-03-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/ Pid.Sus - TPK / 2015 / PN.Bdg Tanggal 30 Maret 2015 — TATA SUPARTA Bin ENDANG SUKRIYADI
68 — 13
68 — 13
Bumi Indah dengan nilai penawaran Rp. 455.969.000,00Bahwa namanama peserta lelang yang memenuhi syaratsyaratadministrasi, syarat tekhnis, dan berapaharga penawaran yang diajukanpara peserta lelang adalah :Kecamatan Bale Endah :e CV. Cipta Mandiri.e CV. Karya Trista Asri.e Bugel Aktifa jaya.Kecamatan Soreang :e CV. Cipta Mandiri.e CV. Karya Trista Asri.e CV. Harta Jaya.Kecamatan Pangalengan :e CV.