Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Register : 04-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491 K/TUN/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — H. MOHAMAD ARIS, SH., DK VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP PPP);
175 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Usaha Negara pada waktumengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalamayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yangtersangkut dalam keputusan itu seharusnya tidak sampai padapengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut;4.15.Bahwa AsasAsas Umum Peradilan Tata Usaha Negara yangseharusnya dipatuhi Hakim dalarn memeriksa perkara, yaituAsas Imparsialitas (tidak rnemihak) dan Asas Kesempatan untukmembela diri (Audi, et Alteram Partem), sebagaimana yangtelah diatur dalam "Pedoman Tekhnis
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-06-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 03/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 6 Juni 2014 — Terdakwa : ARIFIN AHMAD
124 — 34
  • S5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihalRevisi DIPA TA 2010 APBNP Lingkup Kementerian Agama besertalampiran DIPA TA 2010 Nomor : 0006/02504.1/2010.18.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat PendidikanMadrasah Direktur Pendidikan Islam TA. 201019.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DuJ.1/479/2010tentang Pembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana PendidikanIslam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27 Juli 2010.20.
    S5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPATA 2010 APBNP Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA2010 Nomor : 0006/02504. 1/2010.17.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan MadrasahDirektur Pendidikan Islam TA. 201018.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DuJ.1/479/2010tentang Pembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana PendidikanIslam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27 Juli 2010.19.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-05-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 26 September 2016 — ADAHAM NASUTION Bin ABDUL MAAD NASUTION
85 — 35
  • Seruyan TA.2014 tidak sesuai dengan Perjanjian/Kontrak Nomor : 620/27/VI/PJDKBM/2014 tanggal 02 Juni 2014 dan Adendum Nomor : 620/56.a/VII/BM.2014tanggal 23 Juli 2014 antara lain Saksi KASMADIYANSAH tidak pernahmeminta ijin atau mendapatkan ijin dari Saksi AGUS SETIYADI, ST selakuPengguna Anggaran maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)untuk menggunakan peralatan dan tenaga Ahli/tekhnis selain dari yangtertera dalam dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran dari PT.
    Seruyan TA. 2014 tidak sesuai denganPerjanjian/Kontrak Nomor : 620/27/VI/PUDKBM/2014 tanggal 02 Juni 2014dan Adendum Nomor : 620/56.a/VII/BM.2014 tanggal 23 Juli 2014 antara lainSaksi KASMADIYANSAH tidak pernah meminta ijin atau mendapatkan ijindari Saksi AGUS SETIYADI, ST selaku Pengguna Anggaran maupun selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menggunakan peralatan dantenaga Ahli/tekhnis selain dari yang tertera dalam dokumen kualifikasi dandokumen penawaran dari PT.
Pengadilan PN SOLOK Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-01-2011 — Putus : 25-05-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan PN SOLOK Nomor 03 /Pid.SUS/2011/ PN.Slk
Tanggal 25 Mei 2011 — - DARLISON JANID PGL CAN
136 — 17
  • Permendagri No. 64Tahun 2007 tentangPedoman Tekhnis danTata KerjaInspektoratPropinsi danKabupaten/ Kota;. Peraturan BupatiNo. 36 Tahun 2009tentang PetunjukTeknis PemeriksaanInspektorat DaerahKab. Solok;. PKPT InspektoratDaerah Kab. SolokTahun 2009;. Surat TugasInspektur DaerahNo. 700/104/INSPD/R/2009 tanggal 5Juni 2009 untukPemeriksaan Regulerdi PemerintahanNagari Kacang Kab.Solok;. Perda No. 8 Tahun2008 tentangPembentukanOrganisasi dan TataKerja InspektoratDaerah Kab. Solok;9.
Pengadilan PN CALANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 04-07-2008 — Putus : 17-12-2008 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN CALANG Nomor 24/Pid.B/2008/PN.CAG
Tanggal 17 Desember 2008 — -Drs. Bukhari Bin Abdullah Karim
144 — 26
  • pendukung karena wajib pajakdalam kaitannya dengan peraturan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pemilik100atau penyewa dengan kata lain wajib pajak adalah orang atau badan hukumyang menikmati hasil dari objek pajak dimaksud baik tanah maupun bangunan;= Bahwa cara menginventarisasi adalah panitia pengadaan tanah membentuk timatau satuan tugas untuk melakukan inventarisasi baik objek maupun subjektanah, dalam hal melakukan inventarisasi terhadap letak, luas dan batasbatassuatu bidang tanah dilakukan oleh tim tekhnis
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 01-12-2021 — Putus : 23-06-2022 — Upload : 16-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 23 Juni 2022 — Penuntut Umum:
ILMA ARDI RIYADI, SH.,MH.
Terdakwa:
Hj. IRMA IBRAHIM BINTI H. IBRAHIM.
102 — 23
  • 1 (satu) Ekseplar Foto Copy Keputusan Kepala Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Nomor : 68 Tahun 2014, tentang Pembentukan Tim Tekhnis Kabupaten/ Kota Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS ) Tahun 2014 Kepala satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swaadaya.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-06-2014 — Upload : 25-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 55/PID.SUS/TPK/2014/PN.SBY
Tanggal 30 Juni 2014 — Drs. KUNDARTO, M.Si. KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO
54 — 13
  • Bojonegoro TA 2012 dimana dana DAK bersumber dari APBNselanjutnya masuk dulu ke rekening kasda Pemkab Bojonegoro.Bahwa kegiatan Pengadaan Meubelair di Dinas Pendidikan Kab.Bojonegoro untuk dana bantuan DAK Tahun 2012 di KabupatenBojonegoro pelaksanaannya mengacu pada Petunjuk Tekhnis dari MenteriPendidikan dan Kebudayaan RI yaitu Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Tehnis PenggunaanDana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan TA 2012 untuk SekolahDasar/
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-05-2013 — Putus : 09-09-2013 — Upload : 07-02-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 19/PID.SUS/TPK/2013/PN.BNA
Tanggal 9 September 2013 — KHAIRIL SALEH, S.Sos.
68 — 20
  • Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BalaiPengelolalan Daerah Aliran Sungai Propinsi Aceh Nomor : 20 / KPA /BPDASKA / 2010 tanggal 7 Juli 2010 serta Surat Koordinator WilayahKepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Propinsi Aceh berdasarkanKeputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.01/Korwil/BPDAS KA/ 2011tanggal 03 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran (BA) 29 Tahun Anggaran2011 Pada Satuan Kerja Lingkup Unit Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-09-2012 — Putus : 26-04-2013 — Upload : 21-08-2013
Putusan PN AMBON Nomor 39/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB
Tanggal 26 April 2013 — MOKSIN POLHAUPESSY, ST Tempat lahir : Sirisori Islam Umur/tgl.lahir : 47 Tahun / 27 Juli 1964. Jenis Kelamin : Laki-Laki. Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : BTN Manusela Blok C. Nomor 5 Kebun Cengkeh Ambon A g a m a : Islam Pekerjaaan : Wiraswasta Pendidikan : S1 (Sarjana Teknik) Terdakwa II Nama Lengkap : WALGITO, ST Tempat lahir : Purworejo Umur/tgl.lahir : 55 Tahun / 28 Mei 1956. Jenis Kelamin : Laki-Laki. Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Perumahan Pondok Permai RT.005/RW.05 Desa Hative Kecil A g a m a : Islam Pekerjaaan : Wiraswasta Pendidikan : S1 (Sarjana Teknik)
206 — 189
  • Pada evaluasi administrasi 1 peserta dinyatakan gugur.Pada evaluasi tekhnis ini 6 peserta dinyatakan gugur, sehingga hanya tersisa1 peserta lelang saja yaitu PT. Kevins Pratama Jaya. Selanjutnya padaevaluasi harga PI. Kevins Pratama Jaya dinyatakan lolos dan padaevaluasi kualifikasi PT.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-02-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 05/Pid .Sus/2014/P. Tpikor.YK
Tanggal 5 Juni 2014 — Drs. SRI SADONO DARMOSUDIBYO Bin (Alm) PROJOSASTRO PERWOTO
90 — 25
  • tanggal 19 Maret 2010 menjabat sebagai Kepala seksipengembangan atraksi budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Nomor :188/525/SK.Dinas 2010, tanggal 01 April 2010, tentang Perubahan Surat KeputusanHalaman 30 dari212 Putusan Nomor : 05/Pid.Sus/2014/P.Tpkor YkKepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Nomor : 188/003/SK.Dinas2010 tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) dan PejabatPelaksana Tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-04-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 450 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 30 April 2014 — BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO, DAELI, ST, Dkk
87 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direksi Tekhnis :A.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN PADANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 13 Juni 2016 — JONI AMIR, S.P., M.BA., M.M
130 — 25
  • Juli 2011dan Nomor 1589/SHS01/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011.Bahwa Tim GP3K pusat dalam menurunkan dana ke kelompok tani tidakmengurangkan sedikitpun dari jumlah proosal yang diajukan oleh kelompoktaniBahwa Pembinaan yang dilakukan oleh Pusat hanya sebatasmelakukan pelatihan kepada Ketua Kelompok yang ditunjuk oleh cabang danyang lebih mengetahuinya adalah penanggung jawab wilayah barat yaitu PakNana dan pada saat itu juga dilakukan pelatihan teknologi budidaya padi.Selanjutnya untuk pengawalan tekhnis
    Selanjutnya untukpengawalan tekhnis budidaya dan penagihan dilakukan oleh kantor cabang;Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kabag Operasional PKB samadengan tugas dan tanggung jawab Manager PKBL hanya namanya saja yangberubahBahwa PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-01-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2422 K/PID.SUS/2016
Tanggal 24 Januari 2017 — Oktofianus J. Selan Alias Okto
90 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • satu) jepit Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 28 Tahun 2013, tanggal10 Oktober 2013:34) 1 (satu) jepit Keputusan Bupati Nagekeo Nomor 35/KEP/HK/2014,tanggal 28 Januari 2014;35) 1 (satu) jepit surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor584/A.PembNGK/129/09/2011, tanggal 28 September 2011;36) 1 (satu) lembar Surat Bupati Nagekeo Nomor 028/A.PembNGK/121/09/2011, tanggal 7 September 2011;37) 1 (satu) jilid dokumen Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral RI Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Tekhnis
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 02-08-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 161/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penggugat:
PT. Odyssey Papua Perkasa. Diwakili oleh Tuan Ricky Rekmon WirajayaTuan
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN PENYEDIAAN BARANG JASA PPSPKKUP BANDAR MARINDA WRA PADA BLPPBMN, SEKJEND KEMENHUB
Intervensi:
PT. AKAM
347 — 195
  • Raja Ampatpada saat proses lelang, maka hal tersebut tidak dapat diartikansebagai pelanggaran prosedur dalam hal evaluasi tekhnis yangdilakukan Tergugat, karena syarat yang sama tidak hanya diberlakukanbagi Tergugat II Intervensi saja tetapi syarat itupun berlaku bagi semuaperserta lelang termasuk berlaku pula bagi Penggugat;Sekalipun demikian, Tergugat II Intervensi telah mampu menunjukankesiapan dan kemampuannya untuk langsung melakukan pekerjaanbandara dimaksud, sesaat setelah menandatangani kontrak
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 02-07-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 26-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Mtr
Tanggal 30 Desember 2021 — Penggugat:
Muhammad Harharah
Tergugat:
1.PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA, UNIT PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGKIT DAN JARINGAN LOMBOK
2.PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA / PLN (Persero), Berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M -1 Nomor 135 Kebayoran Baru, Jakarta Cq. PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN (UIP) NUSA TENGGARA Cq. DIVISI PERJANJIAN DAN PENGADAAN TANAH (PPT) NUSA TENGGARA BARAT
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT cq. SEKERTARIS DAERAH SELAKU KETUA BKPRD KABUPATEN LOMBOK BARAT
2.GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
3.PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Cq. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
4.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) NUSA TENGGARA BARAT
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) LOMBOK BARAT
6.KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA BARAT
7.BUPATI LOMBOK BARAT
214 — 137
  • SuratRekomendasi Nomor : 43/Rekomendasi/PT.PLNJaringan/VIII/2016tanggal 11 Agustus 2016;5, Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas sama sekali tidakberdasar dan beralasan hukum karena berdasarkan kewenangan yangdimiliki, Turut Tergugat dan Turut Tergugat VII berwenang memberikanrekomendasi kepada Tergugat dan Tergugat II sepanjang syaratsyaratyang ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku diIndonesia dipenuhi oleh Tergugat dan Tergugat II yang kemudian disertalpula dengan beberapa arahan tekhnis
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 16-07-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 14/G/2021/PTUN.JBI
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat:
SITI ZUBAIDAH
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
2.Kantor Regional VII BKN Palembang
359 — 227
  • Terhadap alasan gugatan Penggugat angka 2 huruf gbahwa tidak benar Tergugat menjelaskan kepada Penggugatmelalui surat yang menjelaskan SK a quo menyatakan bahwaPenggugat tidak mendapatkan hak pensiun dikarenakanpertimbangan teknis dari Tergugatll yang menyatakan bahwapenggugat tidak mendapatkan hak pensiun dikarenakan memilikimasa kerja kurang dari 10 tahun pada saat menjadi PNS.Faktanya yaitu Tergugatl tidak pernah menyatakan bahwaPenggugat tidak mendapatkan hak pensiun dikarenakanpertimbangan tekhnis
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 14-12-2017 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Bjb
Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat:
1.HAMNI
2.SA'DIAH
3.AMAH
Tergugat:
1.PT. ANGKASA PURA I PERSERO cq. PT. ANGKASA PURA I PERSERO BANDARA SYAMSUDIN NOOR BANJARMASIN
2.PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA BANJARBARU
3.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan c q Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru
4.Lurah Syamsudin Noor
119 — 53
  • melaluiLembaga Peradilan;Bahwa perlakuan pengukurannya sama antara perorangan dan kelompok;Bahwa tanda tangan dilakukan pada waktu peta Nominatif disetujui;Bahwa apabila selama 14 (empat belas) hari tidak ada keberatan berartisetuju dengan hasil pengukuran;Bahwa seharusnya tidak terjadi tumpang tindih karena semua yang hadirtanda tangan masingmasing pihak lalu tergambar bidangbidang tanahdan mengakui masingmasing pihak;Bahwa ada perbedaan senekfikan antara UndangUndang baru denganyang lama;Bahwa untuk tekhnis
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus
Register : 23-11-2018 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN BALIGE Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Blg
Tanggal 15 April 2019 — Penuntut Umum:
NOVA MARGARETTA, S.H
Terdakwa:
RIHARD SITANGGANG
168 — 91
  • ., dan Terdakwa sendiri padapokoknya Merencanakan, membuat program, melaksanakan danmengevaluasi pembinaan angkutan sungai danau dan penyeberangan,sarana dan prasarana angkutan sungai danau dan penyeberangan dan kepelabuhan sesuai dengan petunjuk tekhnis dan ketentuan ppraturan agarterwujud akses tranportasi angkutan sungai danau dan penyeberangan yangbaik dan lancar;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, baik itumengenai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Surat Keputusanpengangkatan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 08-08-2018 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 110/G/LH/2018/PTUN.MDN
Tanggal 4 Maret 2019 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA diwakili oleh NUR HIDAYAT
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
1117 — 672
  • . 110/G/LH/2018/PTUNMDN.tentang kerugian nyata yang Penggugat tersebut sedangkan alasanalasan akan terjadinya kerusakan lingkungan hidup di karenakanlokasi pembangunan PLTA di sebutkan sangat rawan gempa barulahsekedar khawatiran belaka yang belum tentu akan terjadi, sedangkanTergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud telah dengansunguhsunguh mempertimbangkan segala ketentuan hukumperaturan perundangudangan yang berlaku setelah melalui proseskajian dan penelitian yang dilakukan oleh Tim Tekhnis
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-08-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 25 Agustus 2016 — - ZUSTAMBENGI
106 — 21
  • KARUNIA ABADISENTOSA berdasarkan daftar hadir adalah ZUS TAMBENGI selaku Direkturperusahaan ;Bahwa sistem penilaian yang digunakan adalah sistem gugur dengan evaluasidata kualifikasi data administrasi, tekhnis dan harga ;Bahwa yang dinyatakan sebagai pemenang adalah CV. Karunia Abadi Sentosadengan nilai penawaran Rp. 1.027.000.000,00 (satu milyar dua puluh tujuh jutarupiah) ;Bahwa setelah Panitia Lelang menetapkan pemenang lelang, kemudiandilaporkan kepada PPK (Moh.