Ditemukan 6388 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kempros kaplres kompres kemprus kempret kepres kempes keppra
Penelusuran terkait : Keppres nomor 74/p tahun 2006
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 23-08-2018 — Putus : 11-01-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 11 Januari 2019 — Pidana Ir.H.Syarifuddin S. Haddade
150 — 30
  • SusTPK/2018/PN Gto 192 Tahun 2014 tentang BPKP yang menggantikan Keputusan Presiden (Keppres)No. 103 Tahun 2001 beserta perubahannya.Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Perpres No. 192Tahun 2014, fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif terhadap kasuskasus penyimpangan yang berindikasi merugikan kKeuangan negara/daerah, auditpenghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, danupaya pencegahan korupsi, Terkait hal ini, Kepala BPKP pun telah menerbitkanpedoman
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-03-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.I GEDE WIDHARTAMA, SH
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terdakwa:
ARYANI KATJONG,SE Alias YANI
242 — 150
  • pelaku tindak pidana korupsi,yaitu: (a) menyalangunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan daripelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukanagar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kewenangan tersebuttercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum dalam Keppres
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-12-2020 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Dr. ERIANTO N, SH., MH
Terdakwa:
Marciano Hersondrie Herman, SE
778 — 339
  • dalammemberikan keterangan sebelumnya dalam keadaan bebas dan tidakada paksaan dari pihak manapun; BahwaAhli ahli dalam bidang Hukum Keuangan Negara; Bahwa pekerjaan Ahli saat ini sebagai Direktur Pusat KajianKeuangan Negara/Daerah pada Universitas Patria Artha, Staf KnususKetua Otorita Batam Bidang Keuangan Negara dan KekayaanNegera, dan Staf Ahli Direksi RS Kariadi Semarang BidangKeuangan Negara; Bahwa Ahli memiliki aktivitas lain di luar jabatan dinas yang dimilikiAhli sebagai Sekertaris Tim Penyempurnaan Keppres
    pada DirjenHal 311 dari 535 halaman, Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2020/PN Jkt.PstAnggaran, Anggota Tim Penyempurnaan RUU Perbendaharaan padaDirjen Anggaran, Ketua Tim Kecil Penyusunan Paket RUU BidangKeuangan Negara pada Departemen Keuangan, Ketua Tim KerjaKPMK pada Departemen Keuangan; Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan negara padalingkungan instansi pemerintah, Ahli berpendapat ICW yangmerupakan UndangUndang, IAR, RAB, Keppres Nomor 42 Tahun2002 dan berbagai Surat Edaran Dirjen Anggaran terkait
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 02-10-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kdi
Tanggal 20 Februari 2019 — Penuntut Umum:
EVA YUSTISIANA, SH
Terdakwa:
AGUS FEISAL HIDAYAT
301 — 382
  • Di dalam asas ini memang terkandungpola struktur organisasi pengadaan barang dan jasa termasuk sistempengadaan.Halaman ke 157 dari 249 halaman, Putusan Perkara No.53/Pid.SusTPK/2018/PN.Kdi Bahwa Beberapa regulasi terkait sistem pengadaan barang/jasamemang awalnya dimulai dengan periode Keppres Nomor 80 Tahun2003 yang menunjukkan struktur organisasi memang vertikal yangpertama pimpinan tertinggi adalah kepala lembaga (Menteri, Bupati,Gubernur) selaku pimpinan publik itu seringkali di cluster sebagaipejabat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-03-2018 — Putus : 25-07-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Juli 2018 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
Dr. SISCA HERMAWATI, ST, MT
148 — 58
  • Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2018/PNJkt Pst.Bahwa dalam melaksanakan kegiatan swakelola pada Suku Dinas PekerjaanUmum Tata Air Jakarta Utara TA 2013 2014 pedoman teknis yang digunakanadalah Keputusan Presiden No 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasayang dirubah sesuai Keppres No.70 tahun 2012, dan Peraturan Gubernur DKIJakarta nomor 37 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jakarta.Bahwa Sumber Dana kegiatan/pekerjaan Swakelola pada Dinas Tata Air Kec.Koja
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-02-2014 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 03/PID.SUS/TPKR/2014/PN DPS
Tanggal 12 Mei 2014 — Drs. I GUSTI LANANG BAGUS ARNAWA
43 — 15
  • Perobuatan yang telahdilakukan oleh terdakwa sebagai KPA/PPK tidak sesuai dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PeraturanPresiden No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan PresidenNo.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Keppres No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN pasal 12 ayat (2); danKeppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/JasaPemerintah, Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29Tahun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 31-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2697 K/PID.SUS/2015
Tanggal 31 Mei 2016 — AGUS CHANDRA RULLY
171 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut tidaksesuai dengan Keppres 70 Tahun 2012 pasal 66 ayat (4a)penetapan HPS paling lambat 28 hari kerja sebelum batas akhirpemasukan penawaran ;(3) Disinyalir adanya rekayasa dalam penentuan nilai HPS olehPPK, dimana dalam penyusunannya yang bersumber darisurvey harga pasar diminta dari agen/distributor/pabrikan yangsudah diatur dan saling mengenal diantara mereka ;(4) Pengadaan light trap sebagaimana dimaksud dalam DokumenPengadaan adalah sebagai sarana pengamat dan pengendaliorganisme
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti Alm. SOEMARWO
122 — 43
  • Dalam UU 2012 evidient alat buktipenguasaan tanah negara sudah diatur pasal 23 keppres alas hakpenguasaan tanah negara dibuktikan yakni sertifikat, sewa menyewatanah, surat keputusan menerima objek landreform dan suratpenunjukkan, itulah yang dibayar dan di ganti rugi.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2013 — Putus : 10-06-2013 — Upload : 10-06-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 04/PID.B/TIPIKOR/2013/PN.Bkl
Tanggal 10 Juni 2013 — Ir. BAMBANG HR, S.Sos, M.Si Bin H. MUHAMMAD SAID ALI
82 — 33
  • Pendidikan profesi lanjutan tingkat pelaksana, th 1993 di Jogyakarta180Penataran KEPPRES 16/1994 ditinjau dari aspek Pengawasan, th 1994 di Jogyakarta.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 24-02-2023 — Putus : 30-03-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan PT KUPANG Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG
Tanggal 30 Maret 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : BANGKIT YOHANNES P. SIMAMORA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DAVID APRIANUS LAPPE RIHI, ST
354 — 39
  • KPG/2019 Tanggal 2 Mei 2019;
  • Fotocopy KEPPRES Nomor 00028/KEP/AA/15001/17 Tentang kenaikan pangkat PNS;
  • Fotocopy Keputusan Gubernur NTT Nomor 823.4.2/II/211/311 ND Tentang Kenaikan PNS;
  • Fotocopy Peraturan Bupati Kupang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kupang;
  • Fotocopy Peraturan Bupati Kupang
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 27-01-2015 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 322/Pid.B/2014/PN.Tlg
Tanggal 27 Januari 2015 — FARAH FAWZIA SORAYA,ST;
42 — 8
  • Bahwa proyek pengadaan barang yang dilaksanakan oleh pemerintah melaluitahapan yang jelas secara hukum dimana tiap proyek pengadaan akan diumumkan melaluimedia umum dan melalui beberapa tahapan yang resmi diatur dalam undangundang.Majelis Hakim berpendapat apa yang dikatakan oleh DINA DIANA HAMIDAH tentanginvestasi proyek pengadaan barang oleh pemerintah adalah tidak wajar dan lajim karenatidak melewati tahapan sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 yangmenyebutkan bahwa pola kerjasama
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 25-01-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 28-09-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
KIRNO,SH.,MH
Terdakwa:
Ir. FAHRURROZI Bin H. MARZUKI Alm
93 — 62
  • Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah jo Keppres Nomor 61 Tahun 2004 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah..
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 15-08-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 25-01-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 3 Januari 2019 — Penuntut Umum:
1.AGUS RIDWAN
2.AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
ZEPLIN HERMANTO MOPILI, SH
85 — 32
  • Tugas dan fungsi BPKP diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.192 Tahun 2014 tentang BPKP yang menggantikan Keputusan Presiden (Keppres)No. 103 Tahun 2001 beserta perubahannya.Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Perpres No. 192Tahun 2014, fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif ternadap kasuskasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangannegara/daerah, auditpenghitungan kerugian kKeuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, danupaya pencegahan korupsi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 02-04-2012 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 105/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 2 April 2012 —
41 — 11
  • Ahli menerangkan bila seperti itu tidak boleh karenaini perbuatan melawan hukum, PA tidak boleh intervensi sejak lelang sampai penerimaanbarang 100% selesai, dan siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum itu dialahyang bertanggung jawab, bila PA yang intervensi maka PA lah yang bertanggungjawab,Catatan : kepada Ahli ditunjukkan SKSK Kepala Dinas untuk diteliti Ahli, didalam SKtermuat adanya Keppres nomer 80 Tahun 2003 ahli menyampaikan ini sudah dicabut dandiganti oleh Perpres 54, pada tulisan
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 04-06-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
HARRY HORATIAN
155 — 187
  • dilakukan setiap tahun, dengan prosedurBupati mengusulkan kepada Kementrian terkait penunjukan KPA / PPKyang baru, setahu Saksi pada bulan Maret 2016 telah ada pengusulan dariBupati Gorontalo Utara terkait usulan KPA / PPK yang baru.Bahwa Saksi tidak tahu persis tentang ketentuan Pengadaan Barang /Jasa, namun yang Saksi tahu bahwa pejabat yang melelang pekerjaan /pengadaan barang /jasa pemerintah melalui Pokja ULP.Bahwa Saksi menggunakan ketentuan Pengadaan Barang / JasaPemerintah, berdasarkan Keppres
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 7 Juli 2014 — Pidana Korupsi - Ir. YOHANES MARYADI PADYAATMAJA, MM
97 — 32
  • ,;Bahwa tugas saksi sebagai PPK tercantum dalam SK KPANomor : I.SET/SK/256/V/2010 Tanggal 3 Mei 2010 yaitumelakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan PT.Sang Hyang Seri, jadi dalam kegiatan penyaluran benihbersubsidi tidak diperlukan proses lelang lagi sebagaimanadiatur pada Keppres 80 tahun 2003.Dan melaksanakan Perjanjian kerjasama berpedoman pada PeraturanMenteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2009 tanggal 24 Juli 2009 tentangTata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana CadanganBenih
    melakukan pemeriksaan adalah KeputusanPresiden RePublik Indonesia Nomor 31 tahun 1983 (KeppresNo. 31/1983) mengenai Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan dan khususnya Pasal 22 sampai denganPasal 24, yaitu memberikan kewenangan kepada BPKP untukmelakukan pemeriksaan ;Bahwa Keputusan Presiden RePublik Indonesia Nomor 31tahun 1983 pada saat ini sudah tidak berlaku lagi, sejaktanggal 27 Maret 2001 dengan dikeluarkannya KeputusanPresiden RePublik Indonesia No. 42 tahun 2001 ;Bahwa setelah dikeluarkannya Keppres
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 19-09-2022 — Putus : 06-02-2023 — Upload : 20-12-2023
Putusan PN KUPANG Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg
Tanggal 6 Februari 2023 — Penuntut Umum:
BANGKIT YOHANNES P. SIMAMORA, SH
Terdakwa:
1.JOHANNIS SILVESTER OTTEMOESOE, SE
2.TRIS MESANO TALAHATU, ST
3.ANIK NURHAYATI, ST
125 — 0
  • Kupang;
  • Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nomor 821/13/63.A/2012/UP Tanggal 26 Maret 2012;
  • Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nomor 821.12/02/BKPP.KAB.KPG/2019 Tanggal 2 Mei 2019;
  • Fotocopy KEPPRES Nomor 00028/KEP/AA/15001/17 Tentang kenaikan pangkat PNS;
  • Fotocopy Keputusan Gubernur NTT Nomor 823.4.2/II/211/311 ND Tentang Kenaikan PNS;
  • Fotocopy Peraturan Bupati Kupang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-10-2013 — Putus : 28-02-2014 — Upload : 17-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JBI
Tanggal 28 Februari 2014 — SATRIO, AMD. BIN H. ABU BAKAR
43 — 15
  • memberikan keterangan dipersidangan Terdakwa, dengan demikiansudah selayaknya terhadap kerugian Negara tidak bisa ditentukan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Keppres103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana beberapa kalitelah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005, BPKPberwenang menghitung dan mengaudit kerugian negara;247Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Keppres
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-03-2014 — Upload : 08-05-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 11/PID/TPK/2014/PT.DKI.
Tanggal 21 Maret 2014 — SYAMSUL BAHRI, SKM, M.Kes
138 — 92
  • PEM03863/WPJ.06/KP. 0503/2010 tanggal 18 Juni 2010 Surat ketterdaftar76 Surat jaminan penawaran Bumida Bumiputera77 Perhitungan KD Perhitungan KD78 Dokumen pengalaman perusahaan79 Surat pernyataan kesanggupan mengurus referensi bank810 Surat pernyataan tunduk keppres No. 80 tahun 2003811 Surat pernyataan bukan pegawai negeri/BI/BUMN/BUMD812 Surat pernyataan penggantian kerusakan oleh karena cacat produk814 Surat pernyataan kebenaran dokumen815 Surat pernyataan secara hukum mempunyai kapasitas menandatanganikontrak816
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-03-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 30 Juli 2012 — EDISON SALELEUBAJA, STh
74 — 81
  • Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan Negara Kementrian Keuangan RIdiatur dalam pasal 870 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 100/PMK.01/2008 tanggal23 Juni 2004 yaitu :melaksanakan pencairan dana untuk pembayaran kewajiban pemerintah melalui Rekening KasUmum Negara berdasarkan perintah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sertapengelolaan rekening Kas Umum Negara dan Rekening escrow Dana Bagi Hasil.Bahwa Sesuai dengan pasal 50, 51 dan 52 Keppres No. 42/2002 tanggal 28 Juni 2002