Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-06-2016 — Putus : 12-07-2016 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 44/PID.SUS/2016/PT SBY
Tanggal 12 Juli 2016 — Ir. H. ABDUL MUNIR, M.M
6637
  • bulan Februari tahun 2012 sampai dengan bulanDesember tahun 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012,bertempat di kantor DPRD Kabupaten Lamongan, atau setidaktidaknya di tempattertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadiliberdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bersama saksi RIVIANTO, SH.M.Siselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
    M.Siselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), saksi MUNIROH selakurekanan (pemilik CV.
    Abdul Munir, M.M. bersamasamasaksi Muniroh, saksi Rivianto selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PP Tk),saksi Jimmy Hariyanto selaku Ketua Komisi A, saksi Achmad Fatchur selaku KetuaKomisi B, yang kemudian digantikan oleh saksi NIPBIANTO selaku Ketua KomisiB, saksi Soetardjo Syafei selaku Ketua Komisi C, saksi Sulaiman selaku KetuaKomisi D, berupa :1.
    Abdul Munir, M.M. selaku PenggunaAnggaran pada Sekretariat Dewan bersamasama saksi Muniroh, saksi Riviantoselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PP TK), saksi Jimmy Hariyanto selakuKetua Komisi A, saksi Achmad Fatchur selaku Ketua Komisi B, yang kemudiandigantikan oleh saksi NIPBIANTO selaku Ketua Komisi B, saksi Soetardjo SyafeiHalaman 32 dari 58 Putusan Nomor 44/PID SUSTPK/2016/PT SBY.selaku Ketua Komisi C, saksi Sulaiman selaku Ketua Komisi D, telah dilakukandengan tujuan menguntungkan diri
    M.Si selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK),saksi MUNIROH selaku rekanan (pemilik CV.
Register : 13-04-2015 — Putus : 06-05-2015 — Upload : 30-04-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 9/PID.SUS/2015/PT PTK
Tanggal 6 Mei 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ferdiansyah
Terbanding/Terdakwa : RIDWAN, S.Pd., Bin BURHANI
7027
  • Sambas Nomor 105.fTahun 2012 tentang penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dalam rangka Pelaksanaan dan BelanjaDaerah Kab. Sambas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Sambas TahunAnggaran 2012.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sambas Nomor 196.
    Sambas Tahun Anggaran 2012.Hasil Pemeriksaan Spesfikasi Tekhnis pada Hari Minggu Tanggal 25 Nopember Tahun2012, yang ditandatangani oleh Tim Tekhnis Kegiatan Dinas Pendidikan KabupatenSambas Tahun Anggaran 2012.Surat Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 420 / 110 / Dik. SMP, tanggal 29 Juli2013, tentang segera penggantian UPS dan Windows 7 tidak asli, yang diketahuioleh Kepala Bidang SMP Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PendidikanKab.
    Umum Pengadaan (RUP) Dinas Pendidikan Kab.Sambas Tahun Anggaran 2012, tertanggal 7 Agustus 2012, dengan Surat Pengantar nomor: 045. 2/1514/ Sunram, tertanggal 28 Agustus 2012.1 (satu) berkas fotokopy Salinan Peraturan Bupati Sambas Nomor 16 Tahun 2011, tanggal1 Agustus 2012, tentang Harga Satuan Umum (HSU) Barang dan Jasa PemerintahKabupaten Sambas Tahun Anggaran 2012.1 (satu) berkas fotokopy Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 57Tahun 2011, tanggal 13 Desember 2011, tentang Petunjuk Tekhnis
    Sambas Nomor 105.fTahun 2012 tentang penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) danPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dalam rangka Pelaksanaan dan Belanja18.19.20.21.22,23.24.25.26.27.28.29.30.31.BA.42Daerah Kab. Sambas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Sambas Tahun Anggaran2012.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sambas Nomor 196.
    Sambas Tahun Anggaran 2012.Hasil Pemeriksaan Spesfikasi Tekhnis pada Hari Minggu Tanggal 25 Nopember Tahun2012, yang ditandatangani oleh Tim Tekhnis Kegiatan Dinas Pendidikan KabupatenSambas Tahun Anggaran 2012.58.59.60.61.62.63.65.66.67.68.69.70.45Surat Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 420 / 110 / Dik.
Register : 12-10-2021 — Putus : 10-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 1636/Pid.Sus/2021/PT MDN
Tanggal 10 Nopember 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
2411
  • Putusan Nomor 1636/Pid.Sus/2021/PT MDN1.000.000.000, (satu milyar rupiah), Subsidair 3 (tiga) Bulan penjara,dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus/paket plastik klip transparan sedang yang berisikanbutiran putin yang diduga Narkotika golongan jenis shabu berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) atau berat bersih 0, 34 (nol koma tigapuluh empat) gram (dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medanuntuk dilakukan pemeriksaan secara tekhnis
    Laboratorium dan sisanyaakan dipergunakan untuk pembuktian di sidang Pengadilan); 2 (dua) bungkus/paket plastik klip transparan kecil yang berisikan butiranputin yang diduga Narkotika golongan jenis shabu berat koot 0,28 (nolkoma dua puluh delapan) gram atau berat bersin 0O, 06 (nol koma nolenam) gram (dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan untukdilakukan pemeriksaan secara tekhnis Laboratorium dan sisanya akandipergunakan untuk pembuktian di sidang Pengadilan));. 1(satu) buah skop sabu dibuat
Putus : 30-05-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1934 K/PID.SUS/2010
Tanggal 30 Mei 2011 — Drs. SAID BAKHTIAR MAZLAN bin SAID MAZLAN ;
4434 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lingga Tahun Ajaran 2007 dengan jangka waktu 4 bulan terhitungsejak ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama yaitu tanggal 16 Januari2007 dan berakhir pada tanggal 16 April 2007 ;Bahwa pada tanggal 04 April 2007 Terdakwa selaku Pengguna Anggaran,baru menunjuk saksi Ridwan selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) dengan Surat Keputusan No. 12.a/KPTS/IV/2007 tanggal 04 April2007, tentang Penetapan Panitia Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan BelajarUjian Nasional Kab.
    No. 1934 K/PID.SUS/20102007 tanpa ada Surat Keputusan tentang penunjukan PPTK, yangseharusnya sebelum melaksanakan kegiatan, Terdakwa selaku PenggunaAnggaran harus menunjuk seseorang untuk menjabat sebagai PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), hal tersebut bertentangan denganketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu PejabatPengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam
    Lingga Tahun Anggaran 2007, sedangkan kegiatanbimbingan belajar dimaksud telah dilaksanakan sejak awal bulan Februari2007 tanpa ada Surat Keputusan tentang penunjukan PPTK, yangseharusnya sebelum melaksanakan kegiatan, Terdakwa selaku PenggunaAnggaran harus menunjuk seseorang untuk menjabat sebagai PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), hal tersebut bertentangan denganketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu PejabatPengguna
Register : 24-08-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan PN WONOGIRI Nomor 134/Pid.Sus/2017/PN Wng
Tanggal 3 Oktober 2017 — Penuntut Umum: HAFIDH FATHONI SH Terdakwa: SUTRISNO als SUTRIS bin alm KROMO KARIYO
4198
  • Dan untukmenjadi Tenaga Tekhnis Pengelola Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL)harus mempunyai Kartu Tenaga Tekhnis, sedangkan Kartu Tenaga Tekhnisyang ahli punya adalah : Kartu GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba(GANISPHPLPKBR) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalamkegiatan pengukuran kayu bulat rimba, kayu bulat mewah/indah, bilet danpacakan yang berbentuk kayu bulat dari hutan alam maupun hutan tanaman.Dan sebagai penguji ahli pernah mengikuti pelatihan penyegaran TenagaTekhnis Pengelola
    Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) pada tahun 2015,sedangkan persaksiratan mempunyai Kartu Tekhnis Pengelola Hutan ProduksiLestari. bahwaselain itu tugas saksi selaku penguji adalah melakukan pegukurandan menentukan mutu kayu.
    telah dibayar lunas PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan).(2) SKSHH hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayuolahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih berasal dari bahanhalaman 24 dari 35 Putusan No.134/Pid Sus/2017/PN Wngbaku kayu bulat yang sah dan di olah oleh industri primer yang memilikiizin sah.(3) SKSHHK di terbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self assessmentmelalui aplikasi SIPUHH.(4) Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yang memilikikualifikasi GANISPHPL (tenaga tekhnis
    pengelola hutan produksilestari) sesuai Kompetensinya.(5) Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawanpemegang izin.Dan SKSHH di keluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutananmelalui SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) dan yangmengeluarkan adalah GANISPHPL (tenaga tekhnis pengelola hutan produksilestari) yang di tunjuk oleh perhutani, dan yang mengeluarkan SKSHH adalahkepala TPK (tempat penimbunan kayu) yang mempunyai SIM (Surat jinMenguji) tenaga tekhnis.Sedangkan
Putus : 07-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 824 K/PID.SUS/2013
Tanggal 7 Mei 2013 — Ir. GATOT SUHENDRO, MM., MT
56196 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan Dokumen Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) danDokumen Penawaran Tekhnis yang diajukan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakarta,ketentuan tekhnis Mobil Pompa Sedot Lumpur yang harus diadakan oleh PTSinar Bhumi Yogyakarta selaku Penyedia Barang adalah sebagai berikut :a.
    Bahwa berdasarkan Hasil Uji Fungsi dan Uji Tekhnis terhadap MobilPompa Sedot Lumpur yang diadakan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakartapada tanggal 28 Desember 2011 oleh Ahli Tekhnik Mesin dari FakultasHal. 15 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013Tekhni Universitas Diponegoro, telah diperoleh kesimpulan bahwaperalatan utama Mobil Pompa Sedot Lumpur tidak lengkap yaitu :a. Belt dan Puli yang berfungsi sebagai penghubung daya antara pompadengan PTO tidak ada;b.
    Pasal 7 : Pembayaran kontrak total 100% dapat dibayarkan kepada penyediabarang setelah prestasi pengadaan barang mencapai 100% berdasarkan beritaacara pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Berita acara prestasi hasilpengadaan barang yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) dan Konsultan Pengawas;d.
    HARTANA SUBEKTI, M.Si telahmenerbitkan SPMK Nomor : 050/8521 kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta untukmemulai pelaksanaan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur selama 150 (seratuslima puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember2010;Bahwa berdasarkan Dokumen Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) danDokumen Penawaran Tekhnis yang diajukan oleh PT. Sinar Bhumi Yogyakarta,ketentuan tekhnis Mobil Pompa Sedot Lumpur yang harus diadakan oleh PT.
    Spesifikasi tekhnis Mobil Pompa Sedot Lumpur yang diadakan oleh PT. SinarBhumi Yogyakarta yaitu : .
Register : 16-08-2011 — Putus : 10-08-2011 — Upload : 16-08-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 172/PDT/2010
Tanggal 10 Agustus 2011 — SRI MURYANI VS RUKMINI, DKK
354
  • untuk memanggil para pihak,biaya pemanggilan mana sebelum adanya putusan Pengadilanyang menentukan kepada siapa biaya perkara dibebankan,menurut ketentuan menjadi kewajiban Penggugat untukmemenuhinya, yang akan diperhitungkan sebagai panjarbiaya perkara, karena pihak Penggugatlah yang mengajukanperkara tersebut, sehingga biaya dan atau penambahanbiaya perkara tersebut diperlukan, agar sidang dapatberjalan dan dapat dilanjutkan ;Menimbang, bahwa menyangkut penambahan biayaperkara, menurut pedoman Tekhnis
Register : 01-07-2022 — Putus : 08-08-2022 — Upload : 14-09-2022
Putusan PN KUPANG Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kpg
Tanggal 8 Agustus 2022 — Terdakwa
17712
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Anak yang bernama Hizkia Devidson Ndun alias Kia tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga di Unit Pelaksana Tekhnis Kementrian
Putus : 23-08-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 985 K/PID.SUS/2011
Tanggal 23 Agustus 2011 — Drs. SUNYONO, DKK ; JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI NGAWI
3217 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 985 K/PID.SUS/2011Bahwa timbulnya pungutan/biaya sertifikasi guru tahun 2008 pada DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tidak berdasarkan atas adanyaaturanaturan maupun petunjuk tekhnis pelaksanaan sertifikasi guru dalamjabartan tahun 2008, namun hanya berdasarkan ide/gagasan dari Terdakwa sehingga kronologis timbulnya pungutan/ biaya sertifikasi guru tahun 2008sebagai berikut:Pada tanggal 12 Juni 2008 telah ada sosialisasi sertifikasi dan penyampaianpembiyaan serttifikasi guru kepada
    No. 985 K/PID.SUS/2011tahun 2008 dengan jumlah sekitar 770 orang guru, yang tidak berdasarkan atasadanya aturanaturan maupun petunjuk tekhnis pelaksanaan sertifikasi gurutahun 2008, namun hanya berdasarkan atas ide/gagasan dari Terdakwa sangat bertentangan dengan:1. UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional.2. UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentangGuru dan Dosen.3.
    sertifikasi guru tahun 2008 yangpembayarannya dilakukan oleh para peserta sertifikasi, yang mana mereka paraTerdakwa terlibat langsung dalam melakukan pemungutan dan penerimaanbiaya terhadap proses pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2008 pada DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi dengan menerima uang ratarata sebesar Rp.100.000, s/d Rp.150.000, dari para peserta sertifikasi gurutahun 2008 dengan jumlah sekitar 770 orang guru, yang tidak berdasarkan atasadanya aturanaturan maupun petunjuk tekhnis
    No. 985 K/PID.SUS/2011atas adanya aturanaturan maupun petunjuk tekhnis pelaksanaan sertifikasiguru dalam jabatan tahun 2008, dan hanya berdasarkan atas idel gagasan dariTerdakwa bahwa semua pungutan atas biaya pelaksanaan kegiatan sertifikasiguru tahun 2008 yang dikeluarkan oleh peserta dengan jumlah sekitar 770orang guru dengan biaya bervariasi antara Rp. 100.000, s/d Rp. 500.000,.yangtelah terkumpul sebesar sekitar Rp. 301.750.000, (tiga ratus satu juta tujuhratus lima puluh ribu rupiah) tersebut
    diketahui pula oleh Terdakwa dan Terdakwa Il sehinggamereka para Terdakwa terlibat langsung dalam melakukan pemungutan danpenerimaan biaya terhadap proses pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2008pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi dengan iotalpenerimaan yang diterima oleh mereka para Terdakwa sekitar sebesar antaraRp. 77.000.000, s/d Rp. 115.500.000, atau sebesar sejumlah uang tersebut.Bahwa kebijakan mereka para Terdakwa tidak berdasarkan atas adanyaaturanaturan maupun petunjuk tekhnis
Register : 04-01-2013 — Putus : 08-05-2013 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 8 Mei 2013 — Drs. WENDRI AZMA, CS
6214
  • Pasaman Barat Nomor550/344/D.HUBKOMINFO2009 tanggal 8 April 2009 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Pemda Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009 dimana salah satunyaterdakwa II Drs. DONDI ASMI (Kasi Pelayanan Komunikasi dan Informasi) ditunjukselaku PPTK DAK tahun 2009.Adapun terdakwa I Drs.
    Pasaman Barat tersebut secara tekhnis tidak layakdigunakan sehingga terjadi total lose terhadap pembayaran yang telah dikeluarkandengan rincian :1. Pencairan dana untuk uang muka kerja 30 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp.196.835.100, (Seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribuseratus rupiah);2.
    Dondi Asmi (Kasi Pelayanan Komunikasi dan Informasi) selaku PPTK DAK tahun2009 dengan SK Nomor : 550/344/D.HUBKOMINFO2009 tanggal 8 April 2009 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009; Bahwa Terdakwa I Drs.
    Dondi Asmi (Kasi Pelayanan Komunikasi dan Informasi) selaku PPTK DAKtahun 2009 dengan SK Nomor : 550/344/D.HUBKOMINFO2009 tanggal 8 April 2009tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Pemda Kab.
Register : 02-04-2012 — Putus : 26-09-2012 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PALU Nomor 17/Pid.Sus/2012/PN.PL
Tanggal 26 September 2012 — HARTONO TAULA
10512
  • PlanoEngineering Consultant selaku Konsultan Perencana yang disetujui oleh Sutarman,ST selaku Pengelola Tekhnis dan diketahui Drs. Yuliansyah selaku Kuasa PenggunaAnggaran dan selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa menyiapkan dokumenlelang, untuk melaksanakan pelelangan secara terbuka dan dalam lelang umumtersebut. Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengusulkan PT.
    Rampiansah untuk tahap I tahunBahwa apabila ada pekerjaan yang tidak sesuai dalam kontrak secara administrsisaksi yang bertanggung jawab selaku pimpinan perusahan , namun untukbertanggung jawab secara tekhnis dan berdasarkan laporan yang dibuat olehBahwa atasPengawas Tekhnis dilapangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman pencairankeuangan adalah pengawas Tim Tekhnis yang setiap harinya berada dilokasibersama tim dari PU Propinsi Sulteng atas nama Sutarman, ST, untuk pekerjaantahap I tahun 2007;Bahwa
    untuk tahap I tahun 2007 laporan konsultan diperiksa oleh BapakSutarman, ST selaku Tim Tekhnis dilapangan selanjutnya diserahkan kepada sdrH.
    ASADBahwa saksi menjabat selaku PPTK untuk pekerjaan pembangunan gedungwanita tahun Anggaran 2007 berdasarkan SK Gubernur Sulawesi TengahNomor : 954/33/RO.KEUG.ST/2007 tanggal 07 PebruariBahwa Tugas Pokok saksi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)dalam proyek pelaksanaan pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanitadijadikan Gedung Serba Guna (pembangunan Gedung Wanita) pada BiroPerlengkapan Umum dan Asset Sekda Prov. Sulawesi Tengah adalah:1. Mengendalikan pelaksanaankegiatan ;2.
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI, SE.ST.MM Bin RAHIMI Alm
11383
  • ) bundel Uang Muka 20% pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) Jumlah Rp. 29.757.200,- dilaksanakan oleh PT.
    Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
    35. 1 (satu) buku Bulanan 02 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
    36. 1 (satu) buku Bulanan 03 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan
    Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
    40. 1 (satu) buku Bulanan 07 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
    41. 1 (satu) buku Invoice 01 Periode 02 Mei s/d 31 Mei 2016 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano
    ) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
    42. 1 (satu) buku Invoice 02 Periode 1 Juni s/d 30 Juni 2016 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
    43. 1 (satu) buku Invoice 03 Periode 01 Juli s/d 31 Juli 2016 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA
    SELANTIGA
    44. 1 (satu) buku Invoice 04 Periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2016 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
    45. 1 (satu) buku Invoice 05 Periode 01 september s/d 3 september 2016 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
    buku Bulanan 01 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 02 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 03 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 04 pekerjaan Pengawasan Tekhnis
    Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 05 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 06 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 07 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh
    Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA; 1 (satu) buku Invoice 04 Periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2016 pekerjaanPengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA; 1 (satu) buku Invoice 05 Periode 01 september s/d 3 september 2016pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 0 Kayu Apuh (PulauEnggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA;1 (satu) buku
    Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA42. 1 (satu) buku Invoice 02 Periode 1 Juni s/d 30 Juni 2016 pekerjaanPengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA43. 1 (satu) buku Invoice 03 Periode 01 Juli s/d 31 Juli 2016 pekerjaanPengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA44. 1 (satu) buku Invoice
Putus : 07-01-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1057/Pdt.G/2013/PA.PBR
Tanggal 7 Januari 2014 — PENGGUGAT Vs TERGUGAT
2818
  • Pihak Pertama hanya mampu dan berkewajiban setiap awal bulanmemberikan biaya hadhonah kepada anak, bernama ANAKPENGGUGAT DAN TERGUGAT sebesar Rp. 1.000.000, ( satu jutarupiah ), tekhnis pemberian tersebut, tetap di transfer melalui rekeningPihak Kedua, karena status Pihak Pertama saat ini sedang menjalanihukuman di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru, yangselesai menjalani pidana pada tahun 2017, berlaku terhitung awalFebruari 2014.; 5.
Register : 31-08-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 21-07-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1158/Pid.Sus/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 16 Desember 2015 — YADIN INDRA NILLA LILIK R, SE. MM. Binti MIFTAH SAYUTI (Alm).
4121
  • Pada saat itu KEKEASTRIYANI alias SHANTI, ALI SANJAYA, KEN dan ENDI membahaspermasalahan tentang akan adanya penerimaan barang Narkotika jenisshabu yang berada di terdakwa YADIN INDRA NILLA LILIK R, SE.MM,kemudian KEN melalui ENDI memerintahkan KEKE ASTRIYANI aliasSHANTI untuk mengambil Barang Narkotika jenis shabu yang berada diterdakwa YADIN INDRA NILLA LILIK R, SE.MM tersebut, selanjutnyaKEKE ASTRIYANI alias SHANTI menelpone terdakwa YADIN INDRANILLA LILIK R, SE.MM untuk membahas tekhnis pengiriman
    Pada saat itu KEKE ASTRIYANIalias SHANTI, ALI SANJAYA, KEN dan ENDI membahas permasalahantentang akan adanya penerimaan barang Narkotika jenis shabu yangberada di terdakwa, kemudian KEN melalui ENDI memerintahkan KEKEASTRIYANI alias SHANTI untuk mengambil Barang Narkotika jenisshabu yang berada di terdakwa tersebut, Selanjutnya KEKE ASTRIYANIalias SHANTI menelpone terdakwa untuk membahas tekhnis pengirimandan penerimaan, dan untuk sementara disepakati bahwa terdakwa yangakan mengantar barangbarang
Putus : 03-02-2014 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 121/Pid.Sus/2013/PN.Tip.Smg
Tanggal 3 Februari 2014 — AHDIYAT RIDHO, S.Sos. Bin DANURI
10854
  • Indah Bukit Nusatama dan PT.Indopenta Bumi Permai;Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 dilakukan Evaluasi Tekhnis, dari5 yang dievaluasi yang memenuhi persyaratan tekhnis 3(tiga)perusahaan yaitu PT. Karisma Cipta Tunggal, PT. Sumber SaranaMakmur, dan PT.
    GENESA;Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2010, Saksi PUGUH SUSILO, ST.selaku Ketua Panitia Mengusulkan Penetapan hasil evaluasi admistrasidan Tekhnis kepada terdakwa selaku PPK, dan tanggal 27 Agustus2010 terdakwa selaku PPK membuat Penetapan hasil evaluasiadministrasi dan tehknis, kemudian tanggal 30 Agustus 2010pengumuman hasil evaluasi administrasi dan tekhnis; 11 Perkara KorupsiBahwa pada tanggal 7 September 2010, mengundang perusahaan yangmemenuhi persyaratan administrasi dan Tehnis untuk pembukaandokumen
    Indah Bukit Nusatama dan PT.Indopenta Bumi Permai;Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 dilakukan Evaluasi Tekhnis, dari5 yang dievaluasi yang memenuhi persyaratan tekhnis 3 (tiga)perusahaan yaitu PT. Karisma Cipta Tunggal, PT. Sumber SaranaMakmur, dan PT.
    , dari 5 yangdievaluasi yang memenugi persyaratan tekhnis 3 perusahaanyaitu PT karisma Cipta Tunggal, PT Sumber Sarana Makmur,dan PT.Genesa;Tanggal 27 Agustus 2010, Usulan Penetapan hasil evaluasiadmistrasi dan Tekhnis kepada PPK;Tanggal 27 Agustus 2010 PPK membuat Penetapan hasilevaluasi administrasi dan tehknis;Tanggal 30 Agustus 2010 pengumuman hasil evaluasiadministrasi dan tekhnis;Tanggal 7 September 2010, undangan pembukaan dokumenpenawaran biaya;Tanggal 20 September 2010 pembukaan dokumen
    ;e Tanggal 29 April2010 PPK menetapkan peringkat tekhnis;e Tanggal 30 April2010, Pengumuman hasil peringkat tekhnis;e Tanggal 10 Mei 2010, undangan Pembukaan Penawaran Biaya;e Tanggal 11 Mei 2010 Pembukaan Penawaran Biaya, hasilnya :CV Primasetya Rp98.433.000, CV Prima CiptaKarsaRp99.150.000, dan CV Catur Eka Karsa Rp99.550.000,e Tanggal 12 Mei 2010 evaluasi gabungan tekhnis dan biaya,hasilnya sama; Kemudian diperoleh skor CV Primasetya 76,03,CV Prima Cipta Karsa 74,71 dan CV Catur Eka karsa 72,02
Register : 24-02-2015 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PN SIBOLGA Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Sbg
Tanggal 25 Juni 2015 — DERISTAN MALAU
567
  • satu) buah buku warna merah jambu Pembina;- 1 (satu) buah buku warna hijau Pembina;- 1 (satu) buah buku warna hijau ikhlas;- 1 (satu) buah buku warna hijau Pembina;- 1 (satu) buah buku jurnal warna biru;- 1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata cara kerja Instansi Vertikal kemeterian agama;- 1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010;- 1 (satu) rangkap berkas petunjuk pendirian tekhnis
    ikhlas.e 1 (satu) buah buku warna merah jambu Pembina.e 1 (satu) buah buku warna hijau Pembina.e 1 (satu) buah buku warna hijau ikhlas.e 1 (satu) buah buku warna hijau Pembina.e 1 (satu) buah buku jurnal warna biru.e 1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 13Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata cara kerja Instansi Vertikalkemeterian agama. 1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 10Tahun 2010.e 1 (satu) rangkap berkas petunjuk pendirian tekhnis
    warna hijau ikhlas;1 (satu) buah buku warna merah jambu Pembina;1 (satu) buah buku warna hijau Pembina;1 (satu) buah buku warna hijau ikhlas;1 (satu) buah buku warna hijau Pembina;1 (satu) buah buku jurnal warna biru;1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 13Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata cara kerja Instansi Vertikal kemeterianagama;1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 10Tahun 2010;1 (satu) rangkap berkas petunjuk pendirian tekhnis
    warna hijau ikhlas, 1(satu) buah buku warna merah jambu Pembina, (satu) buah buku warna hijau Pembina,1 (satu) buah buku warna hijau ikhlas, 1 (satu) buah buku warna hijau Pembina, (satu)buah buku jurnal warna biru, 1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama RepublikIndonesia No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata cara kerja Instansi Vertikalkemeterian agama, (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik IndonesiaNo. 10 Tahun 2010, 1 (satu) rangkap berkas petunjuk pendirian tekhnis
    Pembina;1 (satu) buah buku warna hijau Pembina;1 (satu) buah buku warna hijau ikhlas;1 (satu) buah buku warna hijau Pembina;1 (satu) buah buku jurnal warna biru;1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 13Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata cara kerja Instansi Vertikalkemeterian agama;Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Sbge 1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 10Tahun 2010;e 1 (satu) rangkap berkas petunjuk pendirian tekhnis
Putus : 04-06-2012 — Upload : 21-08-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 03/PID.SUS/2012/PN.Mks
Tanggal 4 Juni 2012 — - MUHAMMAD DAHYAR, SP - JPU
7419
  • (tiga ratus lima puluh lima juta sembilanratus lima puluh lima ribu rupiah) dikurangi PPN dan PPh sebanyak Rp.38.831 .455, (tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribumpat ratus lima puluh lima rupiah) sehingga anggaran yang dicairkangebesar Rp. 317.123.545 (tiga ratus tujuh belas juta seratus dua puluh tigaribu lima ratus empat puluh lima rupiah).Bahwa terdakwa Muh Dahyar, SP. yang pada saat itu menjabat PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dari proyek Pembangunan KapalfPenangkap
    rekanan di BRI CabangSelayar, berdasarkan Daftar Isian Kegiatan (DIK) besarnya Rp.355.955.000, (tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh limaribu rupiah) dikurangi PPN dan PPh sebanyak Rp. 38.831.455, (tiga puluhdelapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh limarupiah) sehingga anggaran yang dicairkan sebesar Rp. 317.123.545 (tigaratus tujuh belas juta afatuz. puluh ratus empat puluhBahwa terdakwa Muh Dahyar, SP. yang pada saat itu menjabat PejabatPelaksana Tekhnis
    Selayar tersebut adalahsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan danPerikanan Kab. Kep.
    Bahwa Terdakwa adalah Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) danTerdakwa Il adalah Konsultan Pengawas dari proyek PembangunanKapal Penangkap Ikan Tradisional/ Jollor pada Dinas Kelautan danPerikanan Kab. Kep. Selayar T.A. 2008, Bahwa setelah melalui proses lelang yang dimenangkan oleh CV. SophiaMega Prima Direktrisnya adalah Dg. DJIBEANG dibuatlahNo. 09/Koil;:F.,;;D'r(P/X/2003 tanggal 07 Ok;.uber 2008 yang ditandatanganioleh saksi Ir.
    Anggaran yang bersumber dari Dana AlokasiKhusus (DAK) Tahun 2008, berdasarkan DaftarIsian Kegiatan (DIK) besarnya Rp. 355.955.000, (tiga ratus lima puluh lima jutasembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), dan jumlah Kapal Penangkap IkanTradisional/ Jollor yang akan dibangun berdasarkan anggaran yang adasebanyak 15 (lima belas) unit, harga perunitnya sebesar Rp. 23.730.346, (duapuluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).Bahwa Terdakwa adalah Pejabat Pelaksana Tekhnis
Register : 06-04-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Tte
Tanggal 2 Juni 2021 — Penuntut Umum:
MUH. ARAFAH, SH
Terdakwa:
ISMIATI SAFITRI SIRAJU,S.Pd Alias IBU FIT
7230
  • Bahwa substansi persyaratan yang harus dipenuhi sebelum kosmetiktersebut beredar atau diperdagangkan sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Kesehatan Nomor : 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasikosmetik dan Peraturan KABPOM RI Nomor 19 Tahun 2015 tentangPersyaratan Tekhnis Kosmetik.
    Bahwa Ahli jelaskan saudari Ismiati Safitri Siraju Alias Ibu Fit yang telahmemproduksi dan.atau memperdagangkan kosmetik racikan yang tidakHalaman 9 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Ttememiliki jin edae atau tanpa notifikasi BPOM, sedangkan ijin edar/notifikasiBPOM hanya merupakan salah satu persyaratan tekhnis kosmetiksebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan KABPOM R.I Nomor19 Tahun 2015 tentang persyaratan tekhnis kosmetika yang berbunyi :. Nama kosmetika..
Putus : 29-06-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 560 K/PID.SUS/2010
Tanggal 29 Juni 2010 — SUPARDI bin KARSOREJO PANIMAN
6938 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PRINSIP PENGELOLAAN :1Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan / terbuka dandiketahui oleh masyarakat luas ;Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan,pengawasan, dan pemeliharaan ;Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif,tekhnis dan hukum ;Memfungsikan peran Lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokokdan fungsinya ;E.
    No. 560 K/Pid.Sus/2010Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dari ADD / K dicatat dalam bukuKas Umum dan buku Kas Pembantu sesuai ketentuan Peraturan yangberlaku, secara tekhnis dilakukan oleh Bendahara Desa / Kelurahan ;e Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Madiun Nomor 7 Tahun2007 tanggal 13 Maret 2007 tentang Petunjuk Teknis PelaksanaanPenggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2007mengatur dan menentukan antara lain :B.
    PRINSIP PENGELOLAAN :1Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan / terbuka dandiketahui oleh masyarakat luas ;Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan,pengawasan, dan pemeliharaan ;Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif,tekhnis dan hukum ;Memfungsikan peran Lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokokdan fungsinya ;E. TAHAPAN PERENCANAAN :2 Tahap Perencanaan :a.
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1153 K/PID.SUS/2009
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; Ir.F.Amir Sembiring bin Sembiring
63118 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peternakan Tahun 2006, beserta lampiran.35.Asli Surat Perintah Tugas Pemimpin Kegiatan Pengadaan Sarana danPrasarana Pertanian (DAK Non DR) Tahun Anggaran 2006, Nomor :251/326/TPH/2006 Tentang Penunjukan Tim Tekhnis KegiatanPengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK Non DR) TahunAnggaran 2006, tertanggal April 2006, beserta lampiran.36.Photo copy Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/OT.140/10/2006 Tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik(Good Breeding Practice), tertanggal.37.
    No. 1153 K/Pid.Sus/20092006, tentang Pembentukan Tim Tekhnis Lapangan Kegiatan PengadaanSarana dan Prasarana Pertanian (DAK) Kabupaten Kerinci TahunAngaran 2006, beserta lampiran.56.Asli Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerincikepada Direktur/Pelaksana CV Kadjora, Nomor 521.3/1353/TPHDPBUN/2006, tertanggal 20 Nopember 2006, prihal Tegoran I.57.Photo copy Surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan KabupatenKerinci kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan KabupatenKerinci,
    Kadjora, Nomor 521.3/067/TPH/DPBUN/2007, tertanggalPebruari 2007, tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Tim Pemeriksa.64.Photo copy Surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan KabupatenKerinci kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan KabupatenKerinci, Nomor 524/288/lV/Disnakkan/2006, tertanggal 3 April 2006,prinal Standar Mutu Tekhnis Pengadaan Bibit ternak DAK DR PertanianBid. Peternakan Tahun 2006, beserta lampiran.Hal. 44 dari 65 hal. Put.
    Kadjora untuk Pembayaran Uang Muka 30 %tertanggal Nopember 2006 senilai Rp. 6.910.445..89.Foto Copy Proposal Permohonan Ternak Sapi Perah dari Kelompok TaniKarya Nyata Desa Pelompek Kecamatan Gunung Tujuh kepadaKadistanbun tertanggal 8 Oktober 2006, beserta lampiran.90.Foto Copy Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus BidangPertanian Tahun 2006, Nomor 876/KU.220/A/12/2005.91.Foto Copy Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka dari CV.
    Kadjora, Nomor 521.3/067/TPH/ DPBUN/2007, tertanggalPebruari 2007, tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Tim Pemeriksa ;Photo copy Surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan KabupatenKerinci kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan KabupatenKerinci, Nomor 524/288/IV/ Disnakkan/2006, tertanggal 3 April 2006,prinal Standar Mutu Tekhnis Pengadaan Bibit ternak DAK DR PertanianBid.