20Juli 2011 ; Bahwa terkait dalil Posita dan Petitum Penggugat yang meminta agaranak tetao diasun dan menjadi tanggungjawab Penggugat danTergugat, maka hal yang demikian dinilai bahwa tidak terjadi sengketaasun anak dalam perkara ini sehingga dengan memperhatikanketentuan Pasal 41 huruf a UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan tersebut diatas, maka petitum tersebut beralasanmenurut hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka petitum huruf Cdalam gugatan Penggugat dapat dikabukan

redaksisebagaimana dalam dictum putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UndangUndargNomor 23 Tahun 2006 tentang Adminisirasi Kependudukan ditentukan bahwaPerceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksanapaling lambat 60 (enam puluh) han sejak putusan pengadilan tentang perceraianyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga petitum huruf D dalamHalaman 11 dari 14 Putusan Perdata Nomor 501/PDT.G/2016/PN.Ser.surat gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabukan

dengan perbaikanredaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena inti darn gugatan Penggugat yaknimengenai perceraian dapat dikabukan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah,sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rog, Tergugat harus dihukumuntuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena selurun gugatan Penggugat dapatdikabukan, maka petitum angka 1 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;Mengingat, Pasal 149 Rbg, Pasal

membantahnya dan setelah mencermati pula bukti P3 yang samadengan bukti T1 berupa Akta Perkawinan Nomor 5108KW09062015tanggal 9 Juni 2015 serta keterangan saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, dan Saksi 4yang pada pokok membenarkan dan menerangkan pula mengenaiperkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka telah terdapat cukup alasanuntuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalahsah menurut hukum, dan oleh karenanya Petitum angka 2 dalam GugatanPenggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabukan

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka denganmemperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, Majelis Hakim menilai telah terdapat cukup alasan untuk menyatakanbahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian,dan oleh karenanya Pelitum angka 3 dalam Gugatan Penggugat beralasanmenurut hukum dan dapat dikabukan

beralasan menurut hukum dan dapatdikabukan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukanbahwa Perceraian wajio dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada hstansiPelaksana paling lambat 60 (enam puluh) har sejak putusan pengadilan tentangperceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga petitum angka5 beralasan menurut hukum dan dapat dikabukan

;Menimbang, bahwa oleh karena inti darn gugatan Penggugat yaknimengenai perceraian dapat dikabukan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah,sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rog, Tergugat harus dihukumuntuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara in yang besamyaditentukan dalam amar putusan in dan oleh karenanya petitum angka 6 beralasanmenurut hukum dan dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabukan untukseluuhnya, maka pelitum angka 1 dalam

telah disidangkan pada hari SELASA , tanggal 30 Januari2018 dan pemohon telah dipanggil untuk hadir pada hari persidangan tersebut ;no Menimbang, bahwa setelah perkara tersebut diperiksa, Kuasa Pemohon telahmengajukan pencabutan perkaraanya tersebut di atas secara lisan di persidangan padahari SELASA tanggal 27 Februari 2018 ;wonnn Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemohon untuk mencabutperkaranya tersebut diajukan saat pemeriksaan perkara berlangsung dan cukupberalasan, oleh Karena itu patut dikabukan

19 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa antara suami dan ist yang terusmenerusterjadi perselisinan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitumangka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena pelitum angka 2 (dua) dikabukan

, perhatian, dan cinta kasihdari Penggugat dan Tergugat sebagai kedua orang tuanya, sehingga menurutpendapat Majelis Hakim adalah pantas dan adil bila kedua anak tersebut beradadalam pengasuhan Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat mempunyaitanggung jawab bersama untuk kelangsungan hidup dan masa depan dari keduaanak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai mereka dewasa dan mandir;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganperimbangan tersebut di alas,maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabukan

;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah,maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikianmaka petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dikabukan;Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 69/Pat.G/2018/PN JapMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkanseluruhnya ;Memperhatikan UndangUndang Republik Ihdonesia Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik

LUKMAN HARIS KUSUMADEWA untuk dirubah menjadi namaMUHAMMAD LUQMAN HARITS karena nama yang baru tersebut lebin mempunyaiarti yang baik;Menimbang, bahwa dari buktioukti surat dan saksisaksi yang diajukan olehPemohon, maka Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk melakukan perubahanHalaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 141/Pat.P/2017/PN.Kpn.nama anaknya beralasan dan dapat diterima secara hukum, sehingga peruoahannama Pemohon dari nama LUKMAN HARG KUSUMADEWA menjadi namaMUHAMMAD LUQMAN HARITS dapat dikabukan

SipilKabupaten Malang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanpenetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, dan selanjutnya berdasarkan ketentuanayat (8) maka berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang membuat catatan pinggirpada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, dalam hal iniadalah Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabukan

suatu permohonan sebagaimana diatur di dalamPasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdnministrasiKependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, sehingga Pengadilan Negeri Kepanien berwenang untukmemeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan perubahan nama;Menimbang, bahwa apakah permohononan perubahan nama pemohon didalamakta kelahiran Anak Pemohon dapat dikabukan

SipilKabupaten Malang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanpenetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, dan selanjuinya berdasarkan ketentuanayat (3) maka berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang membuat catatan pinggir padaregister Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini adalahAkta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabukan

kesalahan identitasdan kesalahan terhadap orang yang dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas menurut pendapat Hakim Permohonan dalam Petitum kedua, tidak bertentangandengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum keliga yang menyatakan membebankanperkara ini kepada pemohon, oleh karena dalam perkara ini bersifat Voluntair maka petitumtersebut beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dan Ketiga telah dikabukan

mamasecara mutatis mutandis Petitum pertama beralasan pula untuk dikabukan;Mengingat akan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 huruf d, Pasal 8 ayat (1) huruf fUndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN1.

., selaku Kepala Dinas, sebagaimana bukii tanda (P.2) ; Bahwa untuk = memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran untuk anak Pemohontersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negen;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanberdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut apakahpermohonan Pemohon patut dikabukan ataukah tidak;Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabukannya permohonanPemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa

suratsurat, seperti KIP, sertifikat tanah, suratsurat sehuoungan perbankan, dan lainsebagainya;Menimbang, bahwa dari alatalat buktii yang diajukan oleh Pemohon tidaksatuoun yang dapat menerangkan tentang perubahan nama atas nama orang tuaPemohon yang bernama la dan dalam perkara ini telah dimohonkan untuk digantinamanya menjadi la Parijo, yang perubahannya langsung dimohonkan dalamPermohonan Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon;Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua tidak berdasar hukumuntuk itu dikabukan

hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah sangatberalasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patut dan beralasan untukdikabukan selanjuinya Hakim akan mempertimbangkan pettum yang diajukanoleh Pemohon sebagai berikut ;Menimbang, bahwa mengenai petium perlama akan Hakimperimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum yang lainnya ;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa sesuai denganpertimbangan hukum di atas bahwa permohonan Pemohon dikabukan

AnakPemohon Nomor: 3029/KLH/RTN/L/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 yang semuatertuis ABDUL ARKAN ALVARO dibetukan menjadi ABDULLAH ARKANALVARO;Halaman 6 dari 8Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2016/PN PwrMenimbang, bahwa mengenai petitum ketiga bahwa sesuai dengan Pasal100 ayat (8) dan Pasal 101 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 TentangPersyaratan dan Tata Cara Perdaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil makadiperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membetukan Akta KelahiranNomor 20506/TP/2008, patut dikabukan

perkara ini adalah terhadap Akta Kelahiran Nomor104/1984 ;Menimbang, bahwa dari bukiioukti surat dan saksisaksi yang diajukan olehPemohon, maka Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk melakukan perubahan/ perbaikannama ayah Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Akta Kelahiran Nomor104/1984 beralasan dan dapat diterima secara hukum, sehingga perubahan nama ayahPemohon dari nama JORAN SUMITRA dibetukan menjadi nama JORAM SUMITRA dapatdikabukkan;Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dikabukan

tersebut, Pejabat Pencatatan Sipilpada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang membuat catatan pinggirpada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini adalahAkta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 611Pat.P/2017/PN KpnMenimbang, bahwa Hakim secara exofficio akan memperbaiki redaksi permohonandari Pemohon sebagaimana amar pemohononan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabukan

untukmemeriksa perkara ini ;Setelah membaca Penetapan Hakim , Nomor : 206/Pdt.P/2018/PN.Krg tanggal5 November 2018 tentang penetapan hari sidang ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, paraPemohon hadir dan mengajukan surat pencabutan permohonan ;Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat Volunter, yangmana permohonan ini tidak mengandung sengketa para pihak, oleh karena itupermintaan permohonan untuk mencabut perkaranya tersebut cukup beralasan danpatut untuk dikabukan

merdaiilkan bahwaPenggugat dan Tergugat adalah suami isti yang melangsungkan perkawinanmenurut Agama Hindu pada tanggal 9 September 2009 di tempat Tergugat diKabupaten Buleleng, hal mana telah dibukti dengan bukti surat P1, serta telahdikuatkan pula berdasarkan keterangan saksi 1 dan Saksi 2 yang hadir saatupacara perkawinan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perkawinanantara Penggugat dengan Tergugat adalan sah menurut hukum dan olehkarenanya Petitum angka 2 dapat dikabukan

sematamataberdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenaipenguasaan anakanak, Pengadilan memberi keputusan ; Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan Saksi 2, pada pokoknyaterungkap bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah hingga saat ini,anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Tergugat ;Bahwa menurut Hukum Adat di Bali pada dasarmya gars keturunanmengikuti pihak Purusa/LakiLaki ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka petitum angka 4dalam gugatan Penggugat dapat dikabukan

dengan perbaikan redaksisebagaimana dalam dictum putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena inti dar gugatan Penggugat yaknimengenai perceraian dapat dikabukan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah,sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rog, Tergugat harus dihukumuntuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkanuntuk seluruhnya, maka petitum angka 1 dalam gugatan Penggugat dapatdikabukan ;Mengingat, Pasal 149

PENGGUGAT , tertanggal 12Juni 2013 dan bukti P5 berupa Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, seriadidukung pula oleh keterangan saksi SAKSI 1. dan SAKSI2 ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perkawinanantara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah terdapatcukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat adalah sah, dan oleh karenanya Petitum huruf B dalam GugatanPenggugat dapat dikabukan

anakanak yang lahir dalam perkawinanPenggugat dengan Tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat ; Bahwa dalam perspektf hukum adat bali, garis keturunan dalam suatuperkawinan adalah tetap mengikuti garis lakilaki / purusa ; Bahwa dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya suatu keadaanyang sangat mendesak untuk mengalinkan pengasuhan anakanak tersebutyang saat ini berada dalam asuhan Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka petitum huruf Ddalam gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabukan

memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga petitum huruf E beralasanmenurut hukum dan dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena inti dari gugatan Penggugat yakrnimengenai perceraian dapat dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah,sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rog, Tergugat harus dihukumuntuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena selurun gugatan Penggugat dapatdikabukan, maka petitum huruf A dalam gugatan Penggugat dapat dikabukan

pertmbanganpertimbangan di atas, makaalasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah NomorHalaman 10 dari 14 Putusan Perkara Perdata Nomor 39/Pat.G/2017/PN.Blb9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan telah teroukii dan dengan terouklinya alasan tersebut dihubungkandengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dan tidak maulagi mempertahankan perkawinannya, maka petitum gugatan Penggugat angka 2cukup beralasan untuk dikabukan

Pencaiatan Sipil mencatat pada Register Akia Perceraian danmenerbitkan Kutipan Akta Perceraian, namun oleh karena pencatatan perkawinanantara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada Kantor Catatan Sipil KotaBandung, maka Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung berkewajiban mengirimkansalinan putusan pengadilan mengenai perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil KotaBandung, untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan, oleh karenanyapetitum gugatan Penggugat angka 5 beralasan hukum untuk dikabukan

denganperbaikan redaksi kalimat seperlunya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatanPenggugat haruslah dikabukan untuk seluruhnya ;Halaman 12 dari 14 Putusan Perkara Perdata Nomor 39/Pat.G/2017/PN.BlbMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabukan dan Tergugatadalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (8) HIRTergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang

ini adalah terhadap Akta Kelahiran Nomor2686/1996 ;Menimbang, bahwa dari bukiioukti surat dan saksisaksi yang diajukan olehPemohon, maka Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk melakukan perubahan/ perbaikannama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana Akta Kelahiran Nomor2686/1996 beralasan dan dapat diterima secara hukum, sehingga perubahan nama Pemohondari nama TINTIN LEILISTYAWATI dirubah menjadi nama TINTIN MEILISTIAWATI dapatdikabukan;Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dikabukan

selaniuinyaberdasarkan ketentuan ayat (3) maka berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipilpada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang membuat catatan pinggirpada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini adalahAkta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;Menimbang, bahwa Hakim secara exofficio akan memperbaiki redaksi permohonandari Pemohon sebagaimana amar pemohononan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabukan

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohonhadir ;Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 5 November 2018dengan acara sidang pertama pembacaan permohonan dari Pemohon, Pemohonhadir dan menyatakan mencabut permohonan secara lisan ;Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat Volunter, yangmana permohonan ini tidak mengandung sengketa para pihak, oleh karena itupermintaan permohonan untuk mencabut perkaranya tersebut cukup beralasan danpatut untuk dikabukan

Dengan demikian permohonanPemohon pada petitum angka 1 dapat dikabukan ;Menimbang, bahwa oleh karena itu, agar tidak menghambat/menghalangiPemohon dalam mengurus suratsurat yang berkaitan dengan adnministrasikependudukannya akibat perbedaan nama tersebut, maka haruslah ditentukan satuidenttas yang dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk melakukan perbuatanperouatan hukum dan demi kepentingan administrasi kependudukannya sehinggaHalaman 5 dari 6 Putusan Nomor 52/Pat.P/2014/PN Krgharuslah dinyatakan

bahwa nama Padi dan Rusdi adalah sama dan dengan demikianpetitum angka 2 dapat pula dikabukan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makapemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini ;Memperhatikan peraturan perundangundangan yang berkaitan :MENETAPKAN :1.

pertimbangan tersebut di atasmaka Petitum ke3 dari Penggugat haruslah ditolak;Menimbang, bahwa iterhadap Petitum ke4 dari Penggugat yaitu"Memerintahkan kepada panitera /sekretaris Pengadilan Negeri Wonosariuntuk mengirimkan salinan / turunan sah putusan ini yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Gunungkidul, untuk dicatat seperlunya atas perceraiantersebut dan menerbitkan akta perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwapetitum ini dapat dikabukan

ayat (3) HIR, makabiaya perkara dalam putusan versiek dibebankan secara mullak kepada pihakTergugat (pihak yang dijatui putusan verstek) meskipun dalam perawanan ataubanding ia dimenangkan, sehingga dengan demikian Tergugat harus dihukum untukmembayar biaya perkara yang timbu dalam perkara ini yang besar atau jumlahnyasebagaimana bunyi amar putusan ini;Menimbang bahwa oleh karena petitum Penggugat dikabulkan sebagian,maka petitum1 yang mohon agar mengabukan gugatan Penggugat akandinyatakan untuk dikabukan

sebagian;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabukan sebagianmaka peru dinyatakan menolak gugatan selain dan selebihnya;Memperhatikan, Pasal 125 Het Herzene Indonesich Reglement (HIR), Pasal19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seriaketentuan peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan perkara ini:MENGADILI :1.

dengan tetao memperhatikan pula nilainilai hukum adat yang berlaku secara umum di Bali yakni adanya garisketurunan mengikui Purusa / Pihak LakiLaki, Majelis berpendapatbahwa patut jika pengasuhan anak tersebut tetap pada Tergugatsebagai bunya dengan tetaop memberi kebebasan kepada Penggugatsebagai pihak Purusa untuk bertemu dan melaksanakankewajibannya untuk ikut memelihara serta mendidik anak tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka petitum angka 3dalam gugatan Penggugat dapat dikabukan

redaksisebagaimana dalam dictum putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UndangUndargNomor 23 Tahun 2006 tentang Adminisirasi Kependudukan ditentukan bahwaPerceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksanapaling lambat 60 (enam puluh) han sejak putusan pengadilan tentang perceraianyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga petitum angka 4 dalamHalaman 12 dari 15 Putusan Perdata Nomor 547/PDT.G/2016/PN.Sgr.surat gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabukan

dengan perbaikanredaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena inti darn gugatan Penggugat yaknimengenai perceraian dapat dikabukan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah,sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rog, Tergugat harus dihukumuntuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena selurun gugatan Penggugat dapatdikabukan, maka petitum angka 1 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;Mengingat, Pasal 149 Rbg, Pasal

kesalahan identitasdan kesalahan terhadap orang yang dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas menurut pendapat Hakim Permohonan dalam Petitum kedua, tidak bertentangandengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum keliga yang menyatakan membebankanperkara ini kepada pemohon, oleh karena dalam perkara ini bersifat Voluntair maka petitumtersebut beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dan Ketiga telah dikabukan

mamasecara mutatis mutandis Petitum pertama beralasan pula untuk dikabukan;Mengingat akan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 huruf d, Pasal 8 ayat (1) huruf fUndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN1.