Ditemukan 1740 data
176 — 84
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PT. Kotabara Mitratama
Termohon:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua
287 — 180
Bidang Kerja yang ada di DinasHalaman 20 dari 61 Putusan: 10/P/FP/2020/PTUN.JPRPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yakni BidangPenyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (BidangPelayanan Terpadu Satu Pintu /PTSP), dan / atau melalui Pelayananberbasis online ;C.
Bahwa jika surat permohonan diserahkan melalui SubBagian Umum dan Kepegawaian, maka akan membutuhkanwaktu lebih lama untuk proses perizinan, karena suratpermohonan dimaksud harus melalui beberapa tahapan, yakniditeruskan dulu kepada Sekretaris Dinas dan kemudianSekretaris Dinas membuat Disposisi kepada Kepala Dinas,dan setelah itu Kepala Dinas memberikan Disposisi kepadaBidang PTSP, dan setelah itu baru didisposisi lagi olen KepalaBidang PTSP ke Seksi terkait dan / atau ke petugas FrontOffice ;2.
Bahwa sesuai prosedur perizinan yang ada (terlampir,copy bukti T3), setiap pelaku usaha yang mengajukan suratpermohonan secara langsung harus diberikan Tanda Terimaoleh petugas Front Office (FO) di Bidang PTSP. Dengandemikian, maka apabila PEMOHON mengajukan suratpermohonan melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,maka PEMOHON dapat dipastikan tidak memiliki bukti TandaTerima dari Bidang kerja terkait, yakni Bidang PTSP ;3.
Bahwa apabila PEMOHON tidak langsung bertatapmuka dengan petugas FO di Bidang PTSP (saat menyerahkansurat permohonan), maka petugas FO tidak akan dapatberkomunikasi secara langsung jika ternyata adahalhaltertentu yang perlu dan penting untuk disampaikan kepadaPEMOHON, terutama terkait pemenuhan persyaratan ;2.
Kotabara Mitratama , (fotokopi sesuai denganAslinya);Agenda Surat Masuk Bidang PenyelenggaraanPelayanan Perizinan dan Non Perizinan (PTSP) padaDinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua,(fotokopi Sesuai dengan Aslinya);Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya MineralProvinsi Papua Nomor: 540/1120/DESDM, tanggal 10Nopember 2020 Prihal: Tanggapan PermohonanPerpanjangan PT.
Harun, S.E., M.Si. Bin H.Hamzah
Tergugat:
1.Siti Mariam Binti H. Hamzah
2.Hozimah Binti H. Hamzah
3.Rostina Binti H. Hamzah
4.Nurhayati Binti H. Hamzah
5.Paridah Binti H. Hamzah
6.A. Rahman Bin H. Hamzah
43 — 21
TelukSingkawang, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, selanjutnyadisebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo padahari Selasa tanggal O8 Juni 2021 dengan register perkara Nomor230/Pdt.G/2021/PA.Mto;Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Penggugat mengajukansurat permohonan pencabutan gugatan ke petugas PTSP
No.230/Pdt.G/2021/PA.MtoBahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acarapersidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Penggugatmengajukan surat permohonan pencabutan gugatan ke petugas PTSP, karenaada kekurangan persyaratan gugatannya;Menimbang, bahwa pencabutan
Terbanding/Penuntut Umum I : Irmawati Amir, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : Asnaeni Amir, S.H., M.H
34 — 28
Perkara PDM~ 59/R.4.23/Epp.2/11/2018Terdakwa telah didakwa sebagai beriku :DAKWAAN :Bahwa terdakwa MUHAMMAD HAIDIR,S.Sos Alias DEDI Alias DEBES BinHAMBALI, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, sekitar pukul 16.00 Wita atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat dihalaman kantorPenanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jeneponto di Jalan Lingkar kelurahanEmpoang kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto atau setidaktidaknya padatempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang
RUSDI Alias DEDI Bin LASIMA (selanjutnya disebut saksi korban),perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa kekantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jeneponto di Jalan Lingkarkelurahan Empoang kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto untuk menanyakanSurat Izin Membangun milik PT. Aryon akan tetapi saat itu terdakwa mendapatkaninformasi yang tidak jelas dari saksi korban Muh.
Rusdi Alias Dedi BinLasima yang memanggilnya yang sementara berbaris hendak melaksanakan apelsore bersama dengan pegawai kantor Penanaman Modal dan PTSP KabupatenHalaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 142/ PID/ 2019/ PT.MKS.Jeneponto lainnya lalu terdakwa pun berjalan mendekati saksi korban Muh. RusdiAlias Dedi Bin Lasima dan saat jarak terdakwa dengan saksi korban Muh. RusdiAlias Dedi Bin Lasima dekat maka terdakwa bertanya apa kau bilang dedi dijawaboleh saksi korban Muh.
Menci Wangka
Tergugat:
1.Yayasan Nurul Huda Bitung
2.Barens Bukunusaa
Turut Tergugat:
Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Sulawesi Utara di Manado Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung
65 — 30
pendaftaran No. 34/SK/2022/PN Bit sedangkan pihakTergugat , Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan;Menimbang, bahwa dipersidangan pertama pada hari Kamis tanggal 03Februari 2022 yang hanya dihadiri oleh Kuasa Penggugat tersebut diatas, KuasaPenggugat tersebut menyatakan dipersidangan secara lisan permohonan untukmencabut gugatannya selain itu Kuasa Penggugat menyampaikan bahwa ia telahmengajukan surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 03Februari 2022 melalui meja PTSP
Kantor Pengadilan Negeri Bitung;Menimbang, bahwa di persidangan pertama pada hari dan tanggaltersebut diatas Majelis Hakim menyatakan akan mempertimbangkanpermohonan pihak Penggugat melalui Kuasanya tersebut sampai Majelis Hakimmenerima Surat tertulis tertanggal 03 Februari 2022 dari Kuasa Penggugat;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menerima, membaca danmeneliti Surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dari KuasaPenggugat melalui Meja PTSP kantor Pengadilan Negeri Bitung, maka ataspermohonan
Ir. Isrullah Achmad
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
PT. CITRA LAMPIA MENDIRI, dalam hal ini diwakili oleh THOMAS AZALI, selaku Direktur Utama
238 — 142
DALAM PENUNDAAN- Menyatakan menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 2/I.03h/PTSP/2018 tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nikel Kepada PT. Citra Lampia Mandiri tertanggal 06 Juli 2018;II. DALAM EKSEPSI- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan III. DALAM POKOK SENGKETA1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklard) ;2.
,MM, Kepala BidangPenyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada DinasPenanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan ;. Nurhalim Habib, SH.,MH, Staf Dinas Penanaman Modal danPTSP Provinsi Sulawesi Selatan ;10.Irvan, S.STP,M.Adm.SDA, Staf Dinas Penanaman Modaldan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan ;11.Ir. Bustanuddin, M.Si, Kepala Bidang Mineral dan Batubarapada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiSulawesi Selatan ;12.H.M.Ridwan Thalib, ST.
Bahwa yang menjadi objek Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) dalamperkara aquo adalah Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.2/1.03h/PTSP/2018 tentang Perpanjangan Pertama Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Nikel Kepada PT. Citra LampiaMandiri tertanggal 06 Juli 2018ditandatangani oleh Tergugat atasnamaGubernur Sulawesi Selatan ;2.
Dalam Penundaan : Mengabulkan Permohonan Penundaan PelaksanaanKeputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 2/1.03h/PTSP/2018tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Nikel Kepada PT.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata UsahaNegara berupa: Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.2/l.03h/ PTSP/2018 tentang Perpanjangan Pertama Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Nikel Kepada PT. CitraLampia Mandiri tertanggal 06 Juli 2018 yang diberikan danditandatangi oleh Tergugatatas nama Gubernur SulawesiSelatan ;3.
Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan GubernurSulawesi Selatan No. 2/l.03h/PTSP/2018 tentangPerpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Nikel Kepada PT. Citra Lampia Mandiri tertanggal 06Juli 2018 yang diberikan dan ditandatangi oleh Tergugat atasnama Gubernur Sulawesi Selatan ;4.
DODO ARMAN
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT
Intervensi:
BAHARUDIN
99 — 63
M E N G A D I L I :
Penundaan
- Menolak permohonan penundaan Penggugat;
Eksepsi
- Menyatakan eksepsi tidak diterima;
Pokok Perkara :
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Keputusan Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Lahat Nomor 503/01038/IMB/PMPTSP-IV/II/2022.
Tanggal 2 Februari 2022 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama Baharudin;
- Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Lahat Nomor 503/01038/IMB/PMPTSP-IV/II/2022. Tanggal 2 Februari 2022 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama Baharudin;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)
HARRY ARFHAN, S.H
Terdakwa:
MUSTAFA IDRIS BIN IDRIS
29 — 10
Penggugat.Kemudian pada saat korban selesai membacakan putusan, tibatibaTerdakwa berdiri dari kursi Tergugat dan langsung menghampiri MajelisHakim guna mempertanyakan mengapa keputusan tersebut mengabulkangugatan Penggugat dengan menceraikan Tergugat, dikarenakan korbanselaku Ketua Majelis Hakim maka korban menjelaskan kepada Terdakwaapabila keberatan dengan putusan ini ada upaya hukum banding selama 14(empat belas) hari dan untuk informasi yang lebih jelas agar menanyakankepada bagian Informasi di meja PTSP
Kemudianpada saat Saksi selesai membacakan putusan, tibatiba Terdakwa berdiridari kursi Tergugat dan langsung menghampiri Majelis Hakim gunamempertanyakan mengapa keputusan tersebut mengabulkan gugatanPenggugat dengan menceraikan Tergugat, lalu Saksi selaku Ketua MajelisHakim menjelaskan kepada Terdakwa apabila keberatan dengan putusanini ada upaya hukum banding selama 14 (empat belas) hari untukinformasi yang lebih jelas agar menanyakan kepada bagian Informasi dimeja PTSP (Pelayanan Satu Pintu Terpadu
LaluSaksi Salamat Nasution selaku Ketua Majelis Hakim menjelaskan kepadaTerdakwa apabila keberatan dengan putusan ini ada upaya hukum bandingselama 14 (empat belas) hari dan untuk informasi yang lebih jelas agarmenanyakan kepada bagian Informasi di meja PTSP (Pelayanan Satu PintuTerpadu);Bahwa pada saat itu Terdakwa masih tetap tidak menerima hasil keputusantersebut sehingga Terdakwa mengambil palu hakim yang berada di MejaMajelis Hakim dan langsung memukulkan palu tersebut ke arah wajah SaksiSalamat
LaluSaksi Salamat Nasution selaku Ketua Majelis Hakim menjelaskan kepadaTerdakwa apabila keberatan dengan putusan ini ada upaya hukum bandingselama 14 (empat belas) hari dan untuk informasi yang lebih jelas agarmenanyakan kepada bagian Informasi di meja PTSP (Pelayanan Satu PintuTerpadu); Bahwa pada saat itu Terdakwa masih tetap tidak menerima hasil keputusantersebut sehingga Terdakwa mengambil palu hakim yang berada di MejaMajelis Hakim dan langsung memukulkan palu tersebut ke arah wajah SaksiSalamat
LaluSaksi Salamat Nasution selaku Ketua Majelis Hakim menjelaskan kepadaTerdakwa apabila keberatan dengan putusan ini ada upaya hukum bandingselama 14 (empat belas) hari dan untuk informasi yang lebih jelas agarmenanyakan kepada bagian Informasi di meja PTSP (Pelayanan Satu PintuTerpadu); Bahwa pada saat itu Terdakwa masih tetap tidak menerimahasilkeputusan tersebut sehingga Terdakwa mengambil palu hakim yang beradadi Meja Majelis Hakim dan langsung memukulkan palu tersebut ke arahwajah Saksi Salamat
GEMILANG SULISTIO,SH
Terdakwa:
Hj. MELIYANA Pgl MEL
61 — 12
- 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 3315-2174/750-19/DPM,PTSP&NAKER;/PK/X/2017, tanggal 26 Oktober 2017 dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun, atas nama Penanggung Jawab dan Jabatan MELIYANA, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerjaan Kota Pariaman ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 167/SITU/DPM, PTSP&NAKER;/X-2017, tanggal 26 Oktober 2017 berlaku sampai
berisikan cairan didugaMercuri/Air Raksa dengan berat masingmasing + % Kg;Dirampas untuk dimusnahkan.f) 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) KecilNomor : 33152174/75019/DPM,PT SP&NAKER;/PK/X/2017, tanggal 26Oktober 2017 dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun, atas namaPenanggung Jawab dan Jabatan MELIYANA, yang diterbitkan olehDinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan TenagaKerjaan Kota Pariaman ;g) 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 167/SITU/DPM,PTSP
botol plastic putin tutup merah berisikan cairan diduga Mercuri/AirRaksa dengan berat masingmasing + % kg, 5 (lima) buah botol plastic warnaputin dengan tutup berwarna pink, 3 (tiga) buah botol plastic warna putihdengan tutup berwarna merah, 12 (dua belas) buah botol plastic warna putihtanpa tutup, (dua) botol plastic putin tutup merah berisikan cairan didugaMercuri/Air Raksa dengan berat masingmasing + % kg, 1 (satu) lembar AsliSurat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 33152174/75019/DPM,PTSP
& NAKER;/PK/X/2017, tanggal 26 Oktober 2017 dan wajib daftarulang setiap 5 (lima) tahun, atas nama Penanggung Jawab dan JabatanMELIYANA, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal,Pelayanan TerpaduHalaman 15 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN PmnSatu Pintu dan Tenaga Kerjaan Kota Pariaman, 1 (Satu) lembar Asli Surat IzinTempat Usaha Nomor : 167/SITU/DPM,PTSP&NAKER;/X2017, tanggal 26Oktober 2017 berlaku sampai 25 Oktober 2020, 1 (satu) lembar Asli TandaDaftar Perusahaan (PO) Perusahaan Perorangan
&NAKER;/PK/X/2017, tanggal 26 Oktober 2017 dan wajib daftarulang setiap 5 (lima) tahun, atas nama Penanggung Jawab dan JabatanMELIYANA, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal,Pelayanan TerpaduSatu Pintu dan Tenaga Kerjaan Kota Pariaman; 1 (Satu) lembar Asli Surat IzinTempat Usaha Nomor : 167/SITU/DPM,PTSP&NAKER;/X2017, tanggal 26Oktober 2017 berlaku sampai 25 Oktober 2020; 1 (satu) lembar Asli TandaDaftar Perusahaan (PO) Perusahaan Perorangan Nomor TDP 031954700570,tertanggal 26 Oktober 2017
&NAKER;/PK/X/2017, tanggal 26 Oktober 2017 dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima)tahun, atas nama Penanggung Jawab dan Jabatan MELIYANA, yang diterbitkanoleh Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan TenagaKerjaan Kota Pariaman, 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Tempat Usaha Nomor :167/SITU/DPM,PTSP&NAKER;/ X2017, tanggal 26 Oktober 2017 berlakusampai 25 Oktober 2020, 1 (satu) lembar Asli Tanda Daftar Perusahaan (PO)Perusahaan Perorangan Nomor TDP 031954700570, tertanggal 26 Oktober2017
KLETUS SINUN LB
Tergugat:
PERUSAHAAN SINAR SURYA
96 — 34
Sinar Surya sudah tidak beroperasi lagi dapat dilihat pada SuratKepala Dinas PMD dan PTSP Kota Kendari, dimana dalam suratnya ditegaskan bahwa CV.Sinar Surya tidak terdaftar pada Dinas PMD dan PTSP Kota Kendari No. 517/269/2018tertanggal 6 Juni 2018; Bahwa kalaupun ada upaya penyelesaian Bipartite ataupun Tripartite hal yang dimaksudpada pokoknya antara H. Rachman Bafadal dengan Penggugat karena sejak tahun 1996 H.Halaman 7 dari 18Putusan Nomor11 /Pdt.SusPHI/2019/PN.
Sinar Surya sudah tidak beroperasi lagi atau bubar pada tahun 1996 dan selanjutnyaPenggugat bekerja dengan Tergugattanpa status atau jabatan sebagaimana dalam Perusahaan;Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat telah pula dibantah secara tegas olehPenggugat antara lain tentang perusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi atau tutup sejaktahun 1996 dan perusahaan tidak terdaftar pada Dinas PMD dan PTSP Kota Kendari yang padakenyataanya perusahaan Sinar Surya masih beroperasional seperti biasa sampai
Sinar Surya telah tidakberoperasi lagi ataupun bubar sejak tahun 1996, untuk memperkuat dalil tersebut Tergugat telahmengajukan bukti surat yang diberi tanda T3 Yaitu surat dari Dinas PMD dan PTSP KotaKendari;Menimbang, bahwa terhadap hal ini Penggugat membantahnya yang dituangkan di dalamReplik halaman 3 (tiga) alenia 3 (tiga) yang pada intinya bahwa tutupnya perusahaan CV.
Sinar Surya tidak terdaftar di Dinas Penanaman Modal danPTSP Kota Kendari;Menimbang, bahwa saksi Tergugat saksi SENGGO yang dihadapkan kemukaPersidangan menjelaskan terhadap Perusahaan yang telah didirikan mempunyai kewajiban untukmelakukan Registrasi setiap tahun dan melakukan perpanjangan ijin setiap 5 (lima) tahun sekali;Menimbang, bahwa saksi Tergugat mengetahui adanya Surat dari kantor AdvokatNasruddin&Partners mengenai pokok surat mohon penjelasan dan informasi dari dari DinasPenanaman Modal PTSP
Sinar Surya sebagaimanabukti T2;Menimbang, bahwa selain hal tersebut saksi juga menerangkan sebelum penerbitan SuratNomor : 517/269/2018 telah didahului dengan memeriksa seluruh dokumen elektronik yangtersimpan di Database Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta memeriksa pula seluruhdokumen manual yang ada sebelum terbentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga atasdasar itulah Kepala Dinas Penamana Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendarimengeluarkan Surat Nomor : 517/269/2018 yang
JULIA RIZKI SARI, SH
Terdakwa:
MARZUKI Alias ASIONG
67 — 17
Jika persyaratan danrekomendasinya lengkap dan terdaftar di Online SingleSemation (OSS) untuk nomor induk berusaha, maka kemudianDPM PTSP akan mengeluarkan jjin.> Bahwa sehubungan dengan pemeriksaan saat ini saksi adadilengkapi dengan surat disposisi dari Sekretaris DPM PTSP KotaPekanbaru, tanggal 15 Desember 2020 untuk menghadiri panggilandari penyidik Polda Riau.> Bahwa sehubungan dengan pemeriksaan saat ini saksi adadilengkapi dengan surat disposisi dari Sekretaris DPM PTSP KotaPekanbaru, tanggal
Ijin usaha yang dimiliki/yang sudah terbit.Mengenai ijin usaha ini yang lebin mengetahuinya adalah diBidang B Kantor DPM PTSP Kota Pekanbaru, bukan bidangsaya di bagian penanganan masalah pengaduan.e.
Hal itu saksi sendiri yangmenyampaikan secara lisan kepada JUL alias IJUL ketika maumeminta jjin Tatanan Perilaku Hidup Baru kepada saksi selakupejabat di DPM PTSP Kota Pekanbaru. Pada saat itu saksimemberitahukan/menyampaikan syaratsyarat yang harus dilengkap!
pemilik SKY CLUB & KTV agar bisa beroperasi;> Bahwa standar oeprasional Prosedur ataupun tahapan yangwajid dilakukan oleh pihak DPM PTSP Kota Pekanbaru untukmemberikan atau menerbitkan Ijin Tatanan Perilaku Hidup Baru(ITPHB) kepada Marzuki maupun Firmansyah agar tempat hiburanSky Club & KTV tersebut bisa beroperasi adalah Marzuki atauFirmansyah harus mengajukan permohonan secara tertulis kepadaDPM PTSP Kota Pekanbaru dengan melampirkan seluruh perijinanyang ada untuk tempat hiburan, kecuali ITPHB
Surat rekomendasi dari tim lapangantersebut, kemudian kami serahkan kepada bidang B (tempatpengeluaran srat ijin) DPM PTSP Kota Pekanbaru agar ditebritkanin new normalnya atau ITPHB. Setelah ITPHB tersebut keluar dandiberikan kepada Marzuki Atau Firmansyah, maka tempat hiburantersebut sudah bisa dibuka/beroperasi. Begitulan SOP yang haruskami lakukan.
74 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 311 K/TUN/201710.Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kepastian Hukumdan Azas Pelayanan yang baik karena telah mengakibatkan ketidakpastianhukum bagi masyarakat, khususnya bagi Penggugat;Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (4) PeraturanPresiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) dinyatakan:Ayat (1):Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mencakup urusan pemerintahan propinsidalam
penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang diselenggarakandalam PTSP;Ayat (4):Dalam menyelenggarakan PTSP oleh Propinsi, Gubernur memberikanpendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusanpemerintah propinsi kepada BPMPTSP Propinsi;Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 23 UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan, bahwa yang dimaksuddengan Delegasi adalah Pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atauPejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada
Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (4) PeraturanPresiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) dinyatakan:Ayat (1): Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah Propinsi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mencakup urusanpemerintahan propinsi dalam penyelenggaraan Perizinan danNonperizinan yang diselenggarakan dalam PTSP;Ayat (4): Dalam menyelenggarakan PTSP oleh Propinsi, Gubernurmemberikan pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan yang menjadi
1.HASANUDDIN
2.SUKMAN
3.JAINUDDIN
4.JAFARUDDIN
5.LA ILU, S.Pd
6.SAHRIL MAJIDO
Tergugat:
Kepala Desa Pajala
238 — 106
tidak mengajukan Duplik meskipun Majelis Hakim telah memberikankesempatan yang patut untuk itu, selanjutnya Replik Para Penggugat tersebutselengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan/Berita Acara SidangElektronik dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat Para Penggugat,tertanggal 22 Juli 2020, Perihal: Pencabutan Perkara No. 18/G/2020/PTUN.kdi, yangdisampaikan kepada Majelis Hakim melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP
)Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 22 Juli 2020, yang isi suratnya, padapokoknya Para Penggugat menyatakan mencabut gugatan Perkara Nomor:18/G/2020/PTUN.Kdi.; 222222 n nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nn nnn n ence cence neeMenimbang, bahwa atas Permohonan Pencabutan tersebut, pihak Tergugattelah menyampaikan Surat tertanggal 06 Agustus 2020 yang disampaikan melaluiPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendaritanggal 06 Agustus 2020, yang isi suratnya, pada pokoknya
Pengadilan, tanggal 01 Juli 2020;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyerahkan Jawabannya,maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonanpencabutan gugatan a quo diperlukan persetujuan dari T ergugat;Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyetujui permohonan pencabutangugatan a quo dengan menyampaikan Surat tertanggal 06 Agustus 2020 yangdisampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP
ADI NUGRAHA, SH.
Terdakwa:
1.SOLEH Bin UMAR WIDODO
2.ROZIN Bin KAWANDI Alm
3.AGUS EKO DWI HANDOKO Bin MARTONO
419 — 76
Bahwa wilayah pertambangan di Klaten boleh dilakukan usahapenambangan dan siapa yang mengeluarkan jin nya sertabagaimana prosedurnya yaitu. awalnya pemohon' memintakesesuaian tata ruang kepada Bupati, selanjutnya pemohonmengajukan WIUP kepada Gubenur Jawa Tengah, melaluiMekanismenya yaitu pemohon mengajukan WIUP (Wilayah jinUsaha Pertambangan) kepada Gubernur, dan yang mengampubadan perijinan di PTSP (pelayanan perijinan terpadu satu pintu)kemudian dari PTSP meminta rekomendasi tehnis WIUP (WilayahIjin
Selanjutnya hasildari Dinas ESDM di kembalikan kepada PTSP dengan jugamencantumkan rekomendasi eksplorasi. kemudian gubernurmengeluarkan WIUP (Wilayah Ijin Usaha Pertambangan). SetelahWIUP di dapatkan kemudian pemohon mengajukan IUP Ekplorasikepada Gubernur dan yang mengampu juga PTSP. Setelah IUPEkplorasi turun, kemudian Pemohon mengajukan IUP OperasiHalaman 14 dari 26 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN.KInProduksi.
terbukti;Ad.3 Tanpa IUP, IPR atau IUPK;Menimbang, bahwa wilayah pertambangan di Klaten boleh dilakukanusaha penambangan dan siapa yang mengeluarkan ijin nya serta bagaimanaprosedurnya yaitu awalnya pemohon meminta kesesuaian tata ruang kepadaHalaman 21 dari 26 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN.KiInBupati, selanjutnya pemohon mengajukan WIUP kepada Gubenur JawaTengah, melalui Mekanismenya yaitu pemohon mengajukan WIUP (Wilayah jinUsaha Pertambangan) kepada Gubernur, dan yang mengampu badan perijinandi PTSP
(pelayanan perijinan terpadu satu pintu) kemudian dari PTSP memintarekomendasi tehnis WIUP (Wilayah ljin Usaha Pertambangan) kepada DinasESDM.
Selanjutnya hasil dari Dinas ESDM di kembalikan kepada PTSP denganjuga mencantumkan rekomendasi eksplorasi. Kemudian gubernur mengeluarkanWIUP (Wilayah Ijin Usaha Pertambangan). Setelah WIUP di dapatkan kemudianpemohon mengajukan IUP Ekplorasi kepada Gubernur dan yang mengampujuga PTSP. Setelah IUP Ekplorasi turun, Kemudian Pemohon mengajukan IUPOperasi Produksi.
1.Drs.BURHANUDDIN TAEBE,M.Si,A.pt
2.ROSWATY MARWAH. B
3.DR. SITTI MURDIANA, S.Psi., M.Psi., Psikolog
4.UPIK SIA WIDYAWATI
5.DAMARIS KADANG
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Makassar
Intervensi:
dr. H. Andi Qayyim Munarka, M.Kes
171 — 298
br>Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak untuk seluruhnya;---------------------------------------------------------------------------------------
- Dalam Pokok Sengketa;-----------------------------------------------------------------------
- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;----------------------
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/9721/IMB-B/07/DPM-PTSP
;--------------------------------
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/9721/IMB-B/07/DPM-PTSP, tanggal 17 Mei 2017, atas nama DR. H. A. QAYYIM MUNARKA, M.Kes.
dr. RUSNAWI, Sp. KK
Tergugat:
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia
319 — 144
Surat Permohonan dari Penggugat tertanggal 27 Januari 2021 yang diterimamelalui PTSP tanggal 27 Januari 2021 tentang pencabutan Gugatan;7.
Samaan, M.Si;Menimbang, bahwa dengan suratnya tertanggal 27 Januari 2021,Penggugat telah mengajukan Permohonan secara tertulis melalui PTSP(Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 27 Januari 2021 perihal pencabutan gugatan perkara nomor : 239 / G/2020 / PTUNJKT, yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 Januari 2021,dengan alasan objek gugatan sudah habis masa berlakunya ;Halaman 2 dari 4 Halaman.
1.Lalu Sukron Prayogi
2.Lalu Surahman
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat (DPM-PTSP)
Intervensi:
PT. Sowana Pawitra Oiliviana
141 — 52
Penggugat:
1.Lalu Sukron Prayogi
2.Lalu Surahman
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat (DPM-PTSP)
Intervensi:
PT. Sowana Pawitra Oiliviana
Bryan Tanbri
Tergugat:
1.Gubernur Provinsi Papua Barat cq Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat
1.Pemerintah Republik Indonesia cq Gubernur Provinsi Papua Barat cq Bupati Teluk Bintuni Dinas Perindstrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Teluk Bintuni
105 — 69
untuk Kabupaten Teluk Bintuni sudah ada Perda minuman beralkohol:; Bahwa untuk SIUP 001 milik Penggugat bellum dicabut; Bahwa sudah pernah ada peringatan secara lisan kepada Penggugat bahwasudah ada Distributor Bir Bintang; Bahwa untuk Bir Anker belum ada SIUP MB yang diterbitkan oleh MenteriPerdagangan; Bahwa Saksi sebagai Kepala Dinas PTSP sejak bulan Desember 2019; Bahwa untuk pengurusan SIUP MB harus langsung ke Kementrian dengandilampiri dokumen ijin dari PTSP setelah terbit SIUP MB dilaporkan
kepadaPTSP; Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada penangguhan SIUP dari PTSP KabupatenTeluk Bintuni yang dikeluarkan untuk Penggugat;Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Mnk Bahwa masalah penyitaan minuman alcohol milik Penggugat, PTSP Bintunitidak terlibat;Menimbang, bahwa dalam pasal 1365 KUHPerdata disebutkan tiapperbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut
Mutiara Utama Papua yangditerbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PemerintahKabupaten Teluk Bintuni tanggal 26 Januari 2018, tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukumuntuk memperdagangkan Minuman Beralkohol;Menimbang, bahwa dalam faktanya, Terdakwa melakukan perdagangan minuman beralkoholdidasarkan pada suratsurat penjinan yang dikeluarkan oleh Dinas DPM dan PTSP KabupatenTeluk Bintuni sedangkan pemberitahuan mengenai harus adanya ijin dan Menteri dalam bentukSIUPMB
baru diberitahukan setelah tejadi perdagangan minuman beralkohol tersebut selainitu Surat penangguhan yang dibenkan oleh Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten TelukBintuni kepada Dinas DPM dan PTSP Kabupaten Teluk Bintuni telah ternyata tidak dlindahkanoleh Dinas tersebut yang tetao mengeluarkan surat ijin dalam bentuk SIUP dan SITU kepadaPT.Mutiara Utama Papua sehingga berdasarkan suratsurat tersebut, Terdakwa merasa telahmemiliki legalitas dalam memperdagangkan minuman beralkohol.
Mutiara Utama Papua, namun surat tersebut tidak pemah diterma olehTerdakwa dan Dinas PM dan PTSP Kabupaten Teluk Bintuni tetap mengeluarkan SIUP danSITU dimaksud.
1.MUHAEMIN, SH
2.DIYAH PUTRI KUSUMA WHARDHANI, SH
Terdakwa:
H. MUHAMMAD TAHIR Bin PALENG
386 — 50
- 1 (satu) unit mobil dump truck 10 roda merk Hino warna hijau dengan nomor polisi DD 8903 EF atas nama pemilik PT Batara Abadi Perkasa
- 1 (satu) unit Mobil Excavators merk Komatsu PC 200/8 warna kuning beserta kunci kontak
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi AMAR BIN SULLE;
- 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 86/I.03/PTSP/2018, tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi
Wahana Indo Nusantara memegang Rekomendasi BupatiBarru dalam hal Pengurusan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dengan luas6,61 Ha, selain itu terdakwa juga memiliki jin usaha Pertambangan danmendapatkan persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan (IUP)eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP)jenis komuditas tanah urug berdasarkan Keputusan Gubernur SulawesiSelatan Nomor : 86/I.03/PTSP/2018 pada tanggal 25 Mei 2018 nomorkode WIUP 2 4 73 11 5 19 2018 86 luas lahan sebesar
Putra SahabatPerkasa dengan Nomor : 37/1.03f/PTSP/2018 tanggal 29 Agustus 2018.Bahwa selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 berlokasi diDusun Mariorio Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab.
Wahana Indo Nusantara dan saksi menjabatsebagai Direktur; Bahwa saksi memiliki Surat izin pertambangan, yaitu berdasarkanKeputusan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor : 94/I.03/PTSP/2018 tenagpersetujuan Peningkatan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi Tanah Urung kepada CV. WahanaIndo Nusantara dengan Lokasi di Dusun Mario rio, Desa Nepo, Kec.Mallusetasi, Kab.
Putra SahabatPerkasa adalah IUPOP miliknya dengan komoditas Batuan Jenis TanahUrug sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor :86/1.03/PTSP/2018.Bahwa ia tidak mengetahui darimana IUPOP Nomor : 86/1.03/PTSP/2018.dengan komoditas Batuan Jenis Tanah Urug/trass;Bahwa adapun alat yang ia pergunakan pada saat melakukan kegiatantersebut adalah 1 (Satu) unit Excavator merk Komatsu PC.200/7, warnakuning yang dipergunakan pada lokasi penambangan dan 1 (satu) unitExcavator merk Komatasu PC. 200
BATARAABADI PERKASA;1 (Satu) unit alat berat berupa excavator, merk/type komatsu/PC.2008 wamakuning beserta kunci kontak;Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Bar4.1 (satu) rangkap keputusan gubernur Sulawesi selatan nomor86/1.03/PTSP/2018, peretujuan izin usaha penambangan eksplorasi menjadiizin usaha pertambangan operasi produksi tanan urung kepada H. MUH.TAHIR (Asli)operasi produksi tanah urung kepada H. MUH.
YASJUDAN
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang
187 — 65
Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat perkaraNomor: 109/G/2021/PTUN.Sby. tertanggal 2 September 2021yang disampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 2September 2021; . Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratgugatannya tertanggal 30 Juli 2021 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya padatanggal 30 Juli 2021 dengan register perkara Nomor109/G/2021/PTUN.Sby; .
Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan PencabutanGugatan Penggugat perkara Nomor : 109/G/2021/PTUN.Sby.yang disampaikan secara tertulis dengan surat permohonanmelalui Pelayanan Terpada Satu Pintu (PTSP) Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya pada tanggal 2 September 2021 ;. Bahwa pemeriksaan perkara ini dalam tahap PemeriksaanPersiapan dengan acara Perbaikan Gugatan Penggugat ;Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan No. 109/G/2021/PTUN.Sby.4.