• Virtue Dragon NickelIndustrial Park, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modaldan PTSP atas nama Bupati Konawe;B. Tenggang Waktu (Daluarsa) Gugatan;1.

  Pemerintah Pusat dilakukan oleh PTSP Pusat di BKPM;Halaman 21 dari 236 halaman Putusan Nomor: 1/G/2021/PTUN. KDI.b. Pemerintah Provinsi dilakukan oleh BPMPTSP Provinsi;c. Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh BPMPTSP Kabupaten /Kota;d. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas oleh PTSP KPBPB; dan;e.

  Bahwa memperhatikan halhal sebagai berikut ;Keputusan Kepala Badan PTSP dan Penanaman Modal DaerahKab.

  ;Pasal 4 ayat (3) Penyelenggaraan PTSP sebagaimanadimaksud pada ayat (2) yaitu:a.

  Pemerintah Pusat dilakukan oleh PTSP Pusat di BKPM;b. Pemerintah Provinsi dilakukan oleh BPMPTSP Provinsi;c. Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh BPMPTSPKabupaten/Kota;d. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas oleh PTSP KPBPB; dane. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus oleh PTSPKEK.

• untuk Kabupaten Teluk Bintuni sudah ada Perda minuman beralkohol:; Bahwa untuk SIUP 001 milik Penggugat bellum dicabut; Bahwa sudah pernah ada peringatan secara lisan kepada Penggugat bahwasudah ada Distributor Bir Bintang; Bahwa untuk Bir Anker belum ada SIUP MB yang diterbitkan oleh MenteriPerdagangan; Bahwa Saksi sebagai Kepala Dinas PTSP sejak bulan Desember 2019; Bahwa untuk pengurusan SIUP MB harus langsung ke Kementrian dengandilampiri dokumen ijin dari PTSP setelah terbit SIUP MB dilaporkan

  kepadaPTSP; Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada penangguhan SIUP dari PTSP KabupatenTeluk Bintuni yang dikeluarkan untuk Penggugat;Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Mnk Bahwa masalah penyitaan minuman alcohol milik Penggugat, PTSP Bintunitidak terlibat;Menimbang, bahwa dalam pasal 1365 KUHPerdata disebutkan tiapperbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut

  Mutiara Utama Papua yangditerbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PemerintahKabupaten Teluk Bintuni tanggal 26 Januari 2018, tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukumuntuk memperdagangkan Minuman Beralkohol;Menimbang, bahwa dalam faktanya, Terdakwa melakukan perdagangan minuman beralkoholdidasarkan pada suratsurat penjinan yang dikeluarkan oleh Dinas DPM dan PTSP KabupatenTeluk Bintuni sedangkan pemberitahuan mengenai harus adanya ijin dan Menteri dalam bentukSIUPMB

  baru diberitahukan setelah tejadi perdagangan minuman beralkohol tersebut selainitu Surat penangguhan yang dibenkan oleh Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten TelukBintuni kepada Dinas DPM dan PTSP Kabupaten Teluk Bintuni telah ternyata tidak dlindahkanoleh Dinas tersebut yang tetao mengeluarkan surat ijin dalam bentuk SIUP dan SITU kepadaPT.Mutiara Utama Papua sehingga berdasarkan suratsurat tersebut, Terdakwa merasa telahmemiliki legalitas dalam memperdagangkan minuman beralkohol.

  Mutiara Utama Papua, namun surat tersebut tidak pemah diterma olehTerdakwa dan Dinas PM dan PTSP Kabupaten Teluk Bintuni tetap mengeluarkan SIUP danSITU dimaksud.

• Perkara PDM~ 59/R.4.23/Epp.2/11/2018Terdakwa telah didakwa sebagai beriku :DAKWAAN :Bahwa terdakwa MUHAMMAD HAIDIR,S.Sos Alias DEDI Alias DEBES BinHAMBALI, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, sekitar pukul 16.00 Wita atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat dihalaman kantorPenanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jeneponto di Jalan Lingkar kelurahanEmpoang kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto atau setidaktidaknya padatempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang

  RUSDI Alias DEDI Bin LASIMA (selanjutnya disebut saksi korban),perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa kekantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jeneponto di Jalan Lingkarkelurahan Empoang kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto untuk menanyakanSurat Izin Membangun milik PT. Aryon akan tetapi saat itu terdakwa mendapatkaninformasi yang tidak jelas dari saksi korban Muh.

  Rusdi Alias Dedi BinLasima yang memanggilnya yang sementara berbaris hendak melaksanakan apelsore bersama dengan pegawai kantor Penanaman Modal dan PTSP KabupatenHalaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 142/ PID/ 2019/ PT.MKS.Jeneponto lainnya lalu terdakwa pun berjalan mendekati saksi korban Muh. RusdiAlias Dedi Bin Lasima dan saat jarak terdakwa dengan saksi korban Muh. RusdiAlias Dedi Bin Lasima dekat maka terdakwa bertanya apa kau bilang dedi dijawaboleh saksi korban Muh.

• Bidang Kerja yang ada di DinasHalaman 20 dari 61 Putusan: 10/P/FP/2020/PTUN.JPRPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yakni BidangPenyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (BidangPelayanan Terpadu Satu Pintu /PTSP), dan / atau melalui Pelayananberbasis online ;C.

  Bahwa jika surat permohonan diserahkan melalui SubBagian Umum dan Kepegawaian, maka akan membutuhkanwaktu lebih lama untuk proses perizinan, karena suratpermohonan dimaksud harus melalui beberapa tahapan, yakniditeruskan dulu kepada Sekretaris Dinas dan kemudianSekretaris Dinas membuat Disposisi kepada Kepala Dinas,dan setelah itu Kepala Dinas memberikan Disposisi kepadaBidang PTSP, dan setelah itu baru didisposisi lagi olen KepalaBidang PTSP ke Seksi terkait dan / atau ke petugas FrontOffice ;2.

  Bahwa sesuai prosedur perizinan yang ada (terlampir,copy bukti T3), setiap pelaku usaha yang mengajukan suratpermohonan secara langsung harus diberikan Tanda Terimaoleh petugas Front Office (FO) di Bidang PTSP. Dengandemikian, maka apabila PEMOHON mengajukan suratpermohonan melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,maka PEMOHON dapat dipastikan tidak memiliki bukti TandaTerima dari Bidang kerja terkait, yakni Bidang PTSP ;3.

  Bahwa apabila PEMOHON tidak langsung bertatapmuka dengan petugas FO di Bidang PTSP (saat menyerahkansurat permohonan), maka petugas FO tidak akan dapatberkomunikasi secara langsung jika ternyata adahalhaltertentu yang perlu dan penting untuk disampaikan kepadaPEMOHON, terutama terkait pemenuhan persyaratan ;2.

  Kotabara Mitratama , (fotokopi sesuai denganAslinya);Agenda Surat Masuk Bidang PenyelenggaraanPelayanan Perizinan dan Non Perizinan (PTSP) padaDinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua,(fotokopi Sesuai dengan Aslinya);Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya MineralProvinsi Papua Nomor: 540/1120/DESDM, tanggal 10Nopember 2020 Prihal: Tanggapan PermohonanPerpanjangan PT.

• KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

• TelukSingkawang, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, selanjutnyadisebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo padahari Selasa tanggal O8 Juni 2021 dengan register perkara Nomor230/Pdt.G/2021/PA.Mto;Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Penggugat mengajukansurat permohonan pencabutan gugatan ke petugas PTSP

  No.230/Pdt.G/2021/PA.MtoBahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acarapersidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Penggugatmengajukan surat permohonan pencabutan gugatan ke petugas PTSP, karenaada kekurangan persyaratan gugatannya;Menimbang, bahwa pencabutan

• Penggugat.Kemudian pada saat korban selesai membacakan putusan, tibatibaTerdakwa berdiri dari kursi Tergugat dan langsung menghampiri MajelisHakim guna mempertanyakan mengapa keputusan tersebut mengabulkangugatan Penggugat dengan menceraikan Tergugat, dikarenakan korbanselaku Ketua Majelis Hakim maka korban menjelaskan kepada Terdakwaapabila keberatan dengan putusan ini ada upaya hukum banding selama 14(empat belas) hari dan untuk informasi yang lebih jelas agar menanyakankepada bagian Informasi di meja PTSP

  Kemudianpada saat Saksi selesai membacakan putusan, tibatiba Terdakwa berdiridari kursi Tergugat dan langsung menghampiri Majelis Hakim gunamempertanyakan mengapa keputusan tersebut mengabulkan gugatanPenggugat dengan menceraikan Tergugat, lalu Saksi selaku Ketua MajelisHakim menjelaskan kepada Terdakwa apabila keberatan dengan putusanini ada upaya hukum banding selama 14 (empat belas) hari untukinformasi yang lebih jelas agar menanyakan kepada bagian Informasi dimeja PTSP (Pelayanan Satu Pintu Terpadu

  LaluSaksi Salamat Nasution selaku Ketua Majelis Hakim menjelaskan kepadaTerdakwa apabila keberatan dengan putusan ini ada upaya hukum bandingselama 14 (empat belas) hari dan untuk informasi yang lebih jelas agarmenanyakan kepada bagian Informasi di meja PTSP (Pelayanan Satu PintuTerpadu);Bahwa pada saat itu Terdakwa masih tetap tidak menerima hasil keputusantersebut sehingga Terdakwa mengambil palu hakim yang berada di MejaMajelis Hakim dan langsung memukulkan palu tersebut ke arah wajah SaksiSalamat

  LaluSaksi Salamat Nasution selaku Ketua Majelis Hakim menjelaskan kepadaTerdakwa apabila keberatan dengan putusan ini ada upaya hukum bandingselama 14 (empat belas) hari dan untuk informasi yang lebih jelas agarmenanyakan kepada bagian Informasi di meja PTSP (Pelayanan Satu PintuTerpadu); Bahwa pada saat itu Terdakwa masih tetap tidak menerima hasil keputusantersebut sehingga Terdakwa mengambil palu hakim yang berada di MejaMajelis Hakim dan langsung memukulkan palu tersebut ke arah wajah SaksiSalamat

  LaluSaksi Salamat Nasution selaku Ketua Majelis Hakim menjelaskan kepadaTerdakwa apabila keberatan dengan putusan ini ada upaya hukum bandingselama 14 (empat belas) hari dan untuk informasi yang lebih jelas agarmenanyakan kepada bagian Informasi di meja PTSP (Pelayanan Satu PintuTerpadu); Bahwa pada saat itu Terdakwa masih tetap tidak menerimahasilkeputusan tersebut sehingga Terdakwa mengambil palu hakim yang beradadi Meja Majelis Hakim dan langsung memukulkan palu tersebut ke arahwajah Saksi Salamat

• Sinar Surya sudah tidak beroperasi lagi dapat dilihat pada SuratKepala Dinas PMD dan PTSP Kota Kendari, dimana dalam suratnya ditegaskan bahwa CV.Sinar Surya tidak terdaftar pada Dinas PMD dan PTSP Kota Kendari No. 517/269/2018tertanggal 6 Juni 2018; Bahwa kalaupun ada upaya penyelesaian Bipartite ataupun Tripartite hal yang dimaksudpada pokoknya antara H. Rachman Bafadal dengan Penggugat karena sejak tahun 1996 H.Halaman 7 dari 18Putusan Nomor11 /Pdt.SusPHI/2019/PN.

  Sinar Surya sudah tidak beroperasi lagi atau bubar pada tahun 1996 dan selanjutnyaPenggugat bekerja dengan Tergugattanpa status atau jabatan sebagaimana dalam Perusahaan;Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat telah pula dibantah secara tegas olehPenggugat antara lain tentang perusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi atau tutup sejaktahun 1996 dan perusahaan tidak terdaftar pada Dinas PMD dan PTSP Kota Kendari yang padakenyataanya perusahaan Sinar Surya masih beroperasional seperti biasa sampai

  Sinar Surya telah tidakberoperasi lagi ataupun bubar sejak tahun 1996, untuk memperkuat dalil tersebut Tergugat telahmengajukan bukti surat yang diberi tanda T3 Yaitu surat dari Dinas PMD dan PTSP KotaKendari;Menimbang, bahwa terhadap hal ini Penggugat membantahnya yang dituangkan di dalamReplik halaman 3 (tiga) alenia 3 (tiga) yang pada intinya bahwa tutupnya perusahaan CV.

  Sinar Surya tidak terdaftar di Dinas Penanaman Modal danPTSP Kota Kendari;Menimbang, bahwa saksi Tergugat saksi SENGGO yang dihadapkan kemukaPersidangan menjelaskan terhadap Perusahaan yang telah didirikan mempunyai kewajiban untukmelakukan Registrasi setiap tahun dan melakukan perpanjangan ijin setiap 5 (lima) tahun sekali;Menimbang, bahwa saksi Tergugat mengetahui adanya Surat dari kantor AdvokatNasruddin&Partners mengenai pokok surat mohon penjelasan dan informasi dari dari DinasPenanaman Modal PTSP

  Sinar Surya sebagaimanabukti T2;Menimbang, bahwa selain hal tersebut saksi juga menerangkan sebelum penerbitan SuratNomor : 517/269/2018 telah didahului dengan memeriksa seluruh dokumen elektronik yangtersimpan di Database Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta memeriksa pula seluruhdokumen manual yang ada sebelum terbentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga atasdasar itulah Kepala Dinas Penamana Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendarimengeluarkan Surat Nomor : 517/269/2018 yang

• Jika persyaratan danrekomendasinya lengkap dan terdaftar di Online SingleSemation (OSS) untuk nomor induk berusaha, maka kemudianDPM PTSP akan mengeluarkan jjin.> Bahwa sehubungan dengan pemeriksaan saat ini saksi adadilengkapi dengan surat disposisi dari Sekretaris DPM PTSP KotaPekanbaru, tanggal 15 Desember 2020 untuk menghadiri panggilandari penyidik Polda Riau.> Bahwa sehubungan dengan pemeriksaan saat ini saksi adadilengkapi dengan surat disposisi dari Sekretaris DPM PTSP KotaPekanbaru, tanggal

  Ijin usaha yang dimiliki/yang sudah terbit.Mengenai ijin usaha ini yang lebin mengetahuinya adalah diBidang B Kantor DPM PTSP Kota Pekanbaru, bukan bidangsaya di bagian penanganan masalah pengaduan.e.

  Hal itu saksi sendiri yangmenyampaikan secara lisan kepada JUL alias IJUL ketika maumeminta jjin Tatanan Perilaku Hidup Baru kepada saksi selakupejabat di DPM PTSP Kota Pekanbaru. Pada saat itu saksimemberitahukan/menyampaikan syaratsyarat yang harus dilengkap!

  pemilik SKY CLUB & KTV agar bisa beroperasi;> Bahwa standar oeprasional Prosedur ataupun tahapan yangwajid dilakukan oleh pihak DPM PTSP Kota Pekanbaru untukmemberikan atau menerbitkan Ijin Tatanan Perilaku Hidup Baru(ITPHB) kepada Marzuki maupun Firmansyah agar tempat hiburanSky Club & KTV tersebut bisa beroperasi adalah Marzuki atauFirmansyah harus mengajukan permohonan secara tertulis kepadaDPM PTSP Kota Pekanbaru dengan melampirkan seluruh perijinanyang ada untuk tempat hiburan, kecuali ITPHB

  Surat rekomendasi dari tim lapangantersebut, kemudian kami serahkan kepada bidang B (tempatpengeluaran srat ijin) DPM PTSP Kota Pekanbaru agar ditebritkanin new normalnya atau ITPHB. Setelah ITPHB tersebut keluar dandiberikan kepada Marzuki Atau Firmansyah, maka tempat hiburantersebut sudah bisa dibuka/beroperasi. Begitulan SOP yang haruskami lakukan.

• Penggugat:
  1.Lalu Sukron Prayogi
  2.Lalu Surahman
  Tergugat:
  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat (DPM-PTSP)
  Intervensi:
  PT. Sowana Pawitra Oiliviana

• Surat Permohonan dari Penggugat tertanggal 27 Januari 2021 yang diterimamelalui PTSP tanggal 27 Januari 2021 tentang pencabutan Gugatan;7.

  Samaan, M.Si;Menimbang, bahwa dengan suratnya tertanggal 27 Januari 2021,Penggugat telah mengajukan Permohonan secara tertulis melalui PTSP(Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 27 Januari 2021 perihal pencabutan gugatan perkara nomor : 239 / G/2020 / PTUNJKT, yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 Januari 2021,dengan alasan objek gugatan sudah habis masa berlakunya ;Halaman 2 dari 4 Halaman.

• tidak mengajukan Duplik meskipun Majelis Hakim telah memberikankesempatan yang patut untuk itu, selanjutnya Replik Para Penggugat tersebutselengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan/Berita Acara SidangElektronik dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat Para Penggugat,tertanggal 22 Juli 2020, Perihal: Pencabutan Perkara No. 18/G/2020/PTUN.kdi, yangdisampaikan kepada Majelis Hakim melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

  )Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 22 Juli 2020, yang isi suratnya, padapokoknya Para Penggugat menyatakan mencabut gugatan Perkara Nomor:18/G/2020/PTUN.Kdi.; 222222 n nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nn nnn n ence cence neeMenimbang, bahwa atas Permohonan Pencabutan tersebut, pihak Tergugattelah menyampaikan Surat tertanggal 06 Agustus 2020 yang disampaikan melaluiPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendaritanggal 06 Agustus 2020, yang isi suratnya, pada pokoknya

  Pengadilan, tanggal 01 Juli 2020;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyerahkan Jawabannya,maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonanpencabutan gugatan a quo diperlukan persetujuan dari T ergugat;Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyetujui permohonan pencabutangugatan a quo dengan menyampaikan Surat tertanggal 06 Agustus 2020 yangdisampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

• Borneo Putra mengajukan permohonan persyaratanpimpinan yang sampaikan;Bahwa kapasitas saksi juga dipercayakan juga pada saat itu untukmengurus;Bahwa saksi menceritakan bagaimana mengurusnya yaitu kelengkapankelengkapan untuk permohonan ijin pengangkutan, jjin penjualan kePTSP provinsi;Bahwa di PTSP saksi mengetahui persyaratan untuk melengkapi perijinan;Bahwa saksi ke PTSP mendapatkan cheklist yang harus dilengkapi;Bahwa ada dua kali saksi ke PTSP yang pertama Agustus 2019 dan yangkedua November

  2019;Bahwa pada waktu pertama kali saksi ke PTSP sudah membawapermohonan persyaratan cuma ditolak, kita baca penolakan kemudiankita perbaiki lagi.

  sudahlengkap kemudian ditolak Dinas Energi dan Sumber Daya MineralProvinsi Kalimantan Timur alasan penolakan itu katanya ada perjanjiansebelumnya penambangan perjanjian jual beli Sementara untukpengajuan pengangkutan disyaratkan di PTSP ada 11 poinnya dan itusudah kita dipenuhi semua;Bahwa saksi menyatakan perjanjian jual beli pada poin 10 (Sepuluh) BuktiP17;Bahwa saksi menyatakan mulai melakukan penggalian 2 (dua) petak ituantara bulan 2 atau bulan 3;Bahwa saksi menyatakan kemudian penandatangan

  Perizinan dan non perizinan dibidang sektoral/teknis lainnya.Pasal 7(1)Penyelenggaraan PTSP Pemerintah Provinsi dilaksanakan olehPenyelenggara PTSP.(2)Untuk penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pemerintah atau Gubernur memberikan pendelegasian dan/ataupelimpahan wewenang perizinan dan non perizinan atas urusanpemerintahan dibidang penanaman modal dan dibidang teknis/sektorallainnya yang menjadi kewenangan Daerah.(3)Dalam penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Pemerintah

  memberikan pendelegasian atau pelimpahan kewenanganatas pemberian perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modaldan dibidang sektoral/teknis lainnya sesuai ketentuan peraturanperundangundangan.(4)...., ASt;(5)Untuk mempercepat proses pelayanan, Gubernur memberikanpendelegasian atau pelimpahan sebagian atau seluruh kewenanganpenandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksudpada ayat (4) kepada Kepala BPPMD selaku Administratorpenyelenggaraan PTSP.(6)Perizinan dan non perizinan

• Sesuai dengan Pasal 38 ptsptidak bisa mengeluarkan surat izin praktek dan itupun dokter yangbersangkutan Wajib datang ke kantor IDI cabang untuk diadakan KRIPyaitu komite rekomendasi izin Praktek selama 2 sampai 3 jam setelah itudiberikan rekomendasi dan ditandatangani oleh 4 dokter termasuk ketuaIDI cabang baru dibawa ke ptsp.

  Kalau dokter umum dikelurahan diJakarta pakai ptsp nanti keluar surat izin praktek dari ptsp tapi tetapbertanggung jawab dalam pengawasan praktek kedokteran sesuai denganundangundang Pasal 54.

  Dokter mempunyai 3 str, jadi bisa prakter di 3 tempat nah setelah adastr Baru dia datang ke IDI cabang lagi untuk diurus rekomendasi jjinprakteknya dengan ada pertemuan dua sampai dengan 3 jam baru ketuaIDI cabang dan 3 dokter memberikan rekomendasi ijin praktek untukdibawa ke ptsp dari itu ptsp menerbitkan surat ijin praktek baru dokter yangbersangkutan bisa melakukan praktek kedokteran;Bahwa STR adalah surat tanda registrasi dimana dokter yang profesionalharus memenuhi tiga unsur yang pertama dokter

  juta dan itu udah berproses di Jakarta Pusatsalah satu teman saya di sidangkan kasus pidana pasal 80;Bahwa sampai sekarang prosesnya dipengadilan Negeri Jakarta Pusatdalam perkara pidana, pusat terkena pasal 80 mempekerjakan orangtanpa SIP dengan sengaja, sangsinya berupa denda;Bahwa kalau belum ada SIP 100 juta rupiah itu tapi ancaman badannyasudah dihapuskan makanya untuk mendapatkan SIP itu sulit, kita datangdi bawah STRnya ikut klip kita kasin rekomendasi ditandatangani oleh 4dokter dibawa ke ptsp

  kalau dulu kan kesuku dinas sekarang satu pintu ptsp (pelayanan terpadu satu pintu).

• Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat perkaraNomor: 109/G/2021/PTUN.Sby. tertanggal 2 September 2021yang disampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 2September 2021; . Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratgugatannya tertanggal 30 Juli 2021 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya padatanggal 30 Juli 2021 dengan register perkara Nomor109/G/2021/PTUN.Sby; .

  Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan PencabutanGugatan Penggugat perkara Nomor : 109/G/2021/PTUN.Sby.yang disampaikan secara tertulis dengan surat permohonanmelalui Pelayanan Terpada Satu Pintu (PTSP) Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya pada tanggal 2 September 2021 ;. Bahwa pemeriksaan perkara ini dalam tahap PemeriksaanPersiapan dengan acara Perbaikan Gugatan Penggugat ;Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan No. 109/G/2021/PTUN.Sby.4.

• Sebidang tanah berukuran 25 M x 10 M, diatasnya terdapatbangunan rumah berukuran 7 M x 9 M, serta unit usaha meubel( Meubel Baitul Qadri) berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan NomorTDP 210253100142 dan Tanda Daftar Industri Nomor503/09/PTSP/VII/2013 Terdafatar atas nama La Ode Tarudin, terletak diKelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, yang asaltanah tersebut dibeli dari seorang yang bernama La Ode Saniudin padatanggal 21 Maret Tahun 2006, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara

  Bahwa terhadap Sebidang tanah berukuran 25 M x 10 M, diatasnyaterdapat bangunan rumah berukuran 7 M x 9 M, serta unit usaha meubel( Meubel Baitul Qadri) berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP210253100142 dan Tanda Daftar Industri Nomor 503/09/PTSP/VII/2013Terdafatar atas nama La Ode Tarudin, terletak di Kelurahan LaimpiKecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, sebagaimana poin 6.1 diatas yangpada saat ini dikuasai dan diusahai olen Tergugat, yang mana sejakputusnya perkawinan antara Penggugat dan

  Sebidang tanah berukuran 25 M x 10 M, diatasnya terdapatbangunan rumah berukuran 7 M x 9 M, serta unit usaha meubel( Meubel Baitul Qadri) berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan NomorTDP 210253100142 dan Tanda Daftar Industri Nomor503/09/PTSP/VII/2013 Terdafatar atas nama La Ode Tarudin, terletakdi Kelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, yangasal tanah dibeli dari seorang yang bernama La Ode Saniudin padatanggal 21 Maret Tahun 2006, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan

  Bahwa Penggugat akan mengambil dan menguasai haknyaberupa Sebidang tanah berukuran 25 M x 10 M, yang diatasnyaterdapat bangunan bangsal berukuran 7 M x 9 M, dan Satu unitusaha meubeler (Meubel Baitul Qadri) berdasarkan Tanda DaftarPerusahaan Nomor TDP 210253100142 dan Tanda Daftar IndustriNomor 503/09/PTSP/VII/2013 Terdafatar atas nama La Ode Tarudinterletak di Kelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna,yang asal tanah tersebut dibeli dari seorang yang bernama La OdeSaniudin pada tanggal 21

• saksi Wahid Efendi Siregar, dengan ucapan Yang inirobohin duluan nanti diganti selesai ini baru yang belakang juga dirobohinterus diganti sambil menunjuk bagian tembok yang diminta oleh terdakwadimana kegiatan pembongkaran tersebut, adapun tukangtukang yangdipekerjakan oleh terdakwa tersebut melakukan pembongkaran rumah ataugedung tersebut dengan menggunakan palu hingga sebagian besar gedungtersebut hancur; Bahwa pada tangal 04 Desember 2018 sekira jam 11.00 WIB saksiAlexander Robert selaku petugas PTSP

  Saksi Harry Utama dan saksiWong Kkrisyanti tidak pernah mengijinkan pihak lain untuk melakukanpembongkaran terhadap rumah atau gedung tersebut, adapun saksi HarryUtama dan saksi Wong Krisyanti selaku pemilik sah bagunan tesebut sedangmengajukan ijin IMB dari PTSP Kecamatan Menteng, mengingat bangunantersebut merupakan katagori Kawasan Pelestarian Cagar Budaya GolonganB, sehingga untuk pembongkaran ataupun penambahan gedung ataubangunan terdapat syaratsyarat tertentu yang telah diatur dalam Perda

  ucapan Yang ini robohin duluannanti diganti selesai ini baru yang belakang juga dirobohin terus digantisambil menunjuk bagian tembok yang diminta oleh terdakwa dimanakegiatanpembongkaran tersebut, adapun tukangtukang yang dipekerjakanoleh terdakwa tersebut melakukan pembongkaran rumah atau gedungtersebut dengan menggunakan palu, hingga bagunan atau ruah tersebuthancur dan tidak dapat dipergunakan kembali; Bahwa pada tangal 04 Desember 2018 sekira jam 11.00 WIB saksiAlexander Robert selaku petugas PTSP

  Saksi Harry Utama daan saksiWong Krisyanti tidak pernah mengijinkan pihak lain untuk melakukanpembongkaran terhadap rumah atau gedung tersebut, adapun saksi HarryUtama dan saksi Wong Krisyanti selaku pemilik sah bagunan tesebut sedangmengajukan ijin IMB dari PTSP Kecamatan Menteng, mengingat bangunantersebut merupakan katagori Kawasan Pelestarian Cagar Budaya GolonganB, sehingga untuk pembongkaran ataupun penambahan gedung ataubangunan terdapat syaratsyarat tertentu yang telah diatur dalam Perda

• Bahwa Pemohon merupakan warga yang tidak mampu sebagaimanaSurat Keterangan No: 02636/27.1.1/31.72.03.1006/2.841/2016 tanggalyang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kelirahan RawaBadak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, maka Pemohon mohonuntuk dibebaskan dari biaya perkara;7.

  menyatakan sidang tertutup untuk umum, denganmembacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksud permohonanPemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaiman tercantum dalamberita acara perkara ini;Menimbang, bahwa bersama permohonan tersebut Pemohonmenyatakan dirinya warga yang tidak mampu kemudian mengajukan untukberperkara secara CumaCuma (prodeo) dengan menyerahkan SuratKeterangan No : 02636/27.1.1/31.72.03.1006/2.841/2016 tanggal 25 Pebruari2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana PTSP

  Bukti surattersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;Surat Keterangan No: 02636/27.1.1/31.72.03.1006/2.841/2016 yangdikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan Rawa BadakSelatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, sudah bermeterai cukup, bukti P.3;Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohonjuga menghadirkan dua orang saksi, yang masingmasing mengaku bernama:1.

• Bahwa wilayah pertambangan di Klaten boleh dilakukan usahapenambangan dan siapa yang mengeluarkan jin nya sertabagaimana prosedurnya yaitu. awalnya pemohon' memintakesesuaian tata ruang kepada Bupati, selanjutnya pemohonmengajukan WIUP kepada Gubenur Jawa Tengah, melaluiMekanismenya yaitu pemohon mengajukan WIUP (Wilayah jinUsaha Pertambangan) kepada Gubernur, dan yang mengampubadan perijinan di PTSP (pelayanan perijinan terpadu satu pintu)kemudian dari PTSP meminta rekomendasi tehnis WIUP (WilayahIjin

  Selanjutnya hasildari Dinas ESDM di kembalikan kepada PTSP dengan jugamencantumkan rekomendasi eksplorasi. kemudian gubernurmengeluarkan WIUP (Wilayah Ijin Usaha Pertambangan). SetelahWIUP di dapatkan kemudian pemohon mengajukan IUP Ekplorasikepada Gubernur dan yang mengampu juga PTSP. Setelah IUPEkplorasi turun, kemudian Pemohon mengajukan IUP OperasiHalaman 14 dari 26 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN.KInProduksi.

  terbukti;Ad.3 Tanpa IUP, IPR atau IUPK;Menimbang, bahwa wilayah pertambangan di Klaten boleh dilakukanusaha penambangan dan siapa yang mengeluarkan ijin nya serta bagaimanaprosedurnya yaitu awalnya pemohon meminta kesesuaian tata ruang kepadaHalaman 21 dari 26 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN.KiInBupati, selanjutnya pemohon mengajukan WIUP kepada Gubenur JawaTengah, melalui Mekanismenya yaitu pemohon mengajukan WIUP (Wilayah jinUsaha Pertambangan) kepada Gubernur, dan yang mengampu badan perijinandi PTSP

  (pelayanan perijinan terpadu satu pintu) kemudian dari PTSP memintarekomendasi tehnis WIUP (Wilayah ljin Usaha Pertambangan) kepada DinasESDM.

  Selanjutnya hasil dari Dinas ESDM di kembalikan kepada PTSP denganjuga mencantumkan rekomendasi eksplorasi. Kemudian gubernur mengeluarkanWIUP (Wilayah Ijin Usaha Pertambangan). Setelah WIUP di dapatkan kemudianpemohon mengajukan IUP Ekplorasi kepada Gubernur dan yang mengampujuga PTSP. Setelah IUP Ekplorasi turun, Kemudian Pemohon mengajukan IUPOperasi Produksi.

• 1 (satu) unit mobil dump truck 10 roda merk Hino warna hijau dengan nomor polisi DD 8903 EF atas nama pemilik PT Batara Abadi Perkasa
• 1 (satu) unit Mobil Excavators merk Komatsu PC 200/8 warna kuning beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi AMAR BIN SULLE;

• 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 86/I.03/PTSP/2018, tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi

  Wahana Indo Nusantara memegang Rekomendasi BupatiBarru dalam hal Pengurusan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dengan luas6,61 Ha, selain itu terdakwa juga memiliki jin usaha Pertambangan danmendapatkan persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan (IUP)eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP)jenis komuditas tanah urug berdasarkan Keputusan Gubernur SulawesiSelatan Nomor : 86/I.03/PTSP/2018 pada tanggal 25 Mei 2018 nomorkode WIUP 2 4 73 11 5 19 2018 86 luas lahan sebesar

  Putra SahabatPerkasa dengan Nomor : 37/1.03f/PTSP/2018 tanggal 29 Agustus 2018.Bahwa selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 berlokasi diDusun Mariorio Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab.

  Wahana Indo Nusantara dan saksi menjabatsebagai Direktur; Bahwa saksi memiliki Surat izin pertambangan, yaitu berdasarkanKeputusan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor : 94/I.03/PTSP/2018 tenagpersetujuan Peningkatan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi Tanah Urung kepada CV. WahanaIndo Nusantara dengan Lokasi di Dusun Mario rio, Desa Nepo, Kec.Mallusetasi, Kab.

  Putra SahabatPerkasa adalah IUPOP miliknya dengan komoditas Batuan Jenis TanahUrug sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor :86/1.03/PTSP/2018.Bahwa ia tidak mengetahui darimana IUPOP Nomor : 86/1.03/PTSP/2018.dengan komoditas Batuan Jenis Tanah Urug/trass;Bahwa adapun alat yang ia pergunakan pada saat melakukan kegiatantersebut adalah 1 (Satu) unit Excavator merk Komatsu PC.200/7, warnakuning yang dipergunakan pada lokasi penambangan dan 1 (satu) unitExcavator merk Komatasu PC. 200

  BATARAABADI PERKASA;1 (Satu) unit alat berat berupa excavator, merk/type komatsu/PC.2008 wamakuning beserta kunci kontak;Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Bar4.1 (satu) rangkap keputusan gubernur Sulawesi selatan nomor86/1.03/PTSP/2018, peretujuan izin usaha penambangan eksplorasi menjadiizin usaha pertambangan operasi produksi tanan urung kepada H. MUH.TAHIR (Asli)operasi produksi tanah urung kepada H. MUH.