• PERDATA :- Penggugat :ISAK ONDI- Tergugat :Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Jayapura- Turut Tergugat :BPN Kabupaten Jayapura

• KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) KABUPATEN SIDOARJO dan PT. BERSATU SUKSES SEJAHTERA

  KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU (PTSP) KABUPATEN SIDOARJO,berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 141 Sidoarjo, dalam halini memberikan kuasa kepada :1. Dr. HERI SOESANTO, S.H., M.H., NIP. 19680519 1988031 002, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sidoarjo ;2. ARIES SAPUTRO, S.H., NIP. 19770522 200501 1 006Jabatan Kasub. Bagian Bantuan Hukum pada Setda Kab.SidOarjO 222 nnn nnn nnn ne oe3.

  Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu ( PTSP ) Kabupaten Sidoarjo Nomor : 520/73/404.5.15/2017tanggal 09 Mei 2017 Tentang Surat Izin Perubahan Status Tanah Sawah, Jl.Desa Desa Bendotretek Kec. Prambon Sidoarjo Luas + 83.258 M2 atas namaSABAR SANTOSO/PT.

• EDWIN OLOAN SILEAN;KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, KEPALA SATUAN PELAKSANA KECAMATAN KEMBANGAN

  PENGGUGAT;MELAWAN:KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU(PTSP) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, KEPALASATUAN PELAKSANA KECAMATAN KEMBANGANberkedudukan di Jalan Intan Blok F1 Nomor 1, MeruyaUtara, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagaiSiNcRa HORN MS RRR MRC a TERGUGAT ;Hal 1 dari 5 Penetapan No. 252/G/2015/PTUNJKTMenimbang. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 252 / PENDIS / 2015 / PTUNJKT, tanggal 4 Desember 2015,Tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;.

• Pembanding/Penggugat : ISAK ONDI
  Terbanding/Tergugat : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Jayapura
  Terbanding/Turut Tergugat : BPN Kabupaten Jayapura

• Penggugat:
  Irwansyah
  Tergugat:
  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP)
  Intervensi:
  T. Iskandar

• KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) KABUPATEN SIDOARJO., II. PT. BERSATU SUKSES SEJAHTERA;

  Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)Kabupaten Sidoarjo Nomor 520/73/404.5.15/2017 Tanggal 09 Mei2017 tentang Surat Izin Perubahan Status Tanah Sawah, JalanDesa Desa Bendotretek, Kecamatan Prambon Sidoarjo dengan luas+ 83.258 m? atas nama Sabar Santoso/PT Bersatu SuksesSejahtera;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Plt.

  KepalaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 520/73/404.5.15/2017 TanggalHalaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 137 K/TUN/201909 Mei 2017 tentang Surat Izin Perubahan Status Tanah Sawah,Jalan Desa Desa Bendotretek, Kecamatan Prambon Sidoarjodengan luas + 83.258 m? atas nama Sabar Santoso/PT BersatuSukses Sejahtera;4.

  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 520/73/404.5.15/2017 Tanggal 09 Mei2017 tentang Surat Izin Perubahan Status Tanah Sawah, Jalan Desa DesaBendotretek, Kecamatan Prambon Sidoarjo luas + 83.258 m?

  Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)Kabupaten Sidoarjo Nomor: 520/73/404.5.15/2017 Tanggal 09 Mei2017 tentang Surat Izin Perubahan Status Tanah Sawah, JalanDesa Desa Bendotretek, Kecamatan Prambon Sidoarjo dengan luas+ 83.258 m? atas nama Sabar Santoso/PT Bersatu SuksesSejahtera;Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untukmencabut Surat Plt.

  Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sidoarjo Nomor520/73/404.5.15/2017 Tanggal 09 Mei 2017 tentang Surat IzinPerubahan Status Tanah Sawah, Jalan Desa Desa Bendotretek,Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 137 K/TUN/2019Kecamatan Prambon Sidoarjo dengan luas + 83.258 m? atas namaSabar Santoso/PT Bersatu Sukses Sejahtera;5.

• KADIS PENANAMAN MODAL DAN PTSP SULTENG
  Intervensi:
  PT. KEMILAU NUSANTARA KHATULISTIWA

• KADIS PENANAMAN MODAL DAN PTSP SULTENG
  Terbanding/ Intervensi I : PT. KEMILAU NUSANTARA KHATULISTIWA

• PT HADEZ GRAHA UTAMALawanJAKUB PRASETYO UNTORODanPEMERINTAH KOTA BEKASI CQ (DPM - PTSP) KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI

• SUWARNI yang diterbitkan oleh Kantor PTSP Kota Jambi (arsip PTSP) Nomor : 511.3/1141/k/1971002003/PTSP/2012 tanggal 12 Juni 2012;- Surat Asli pemberitahuan I pembatalan IMB an.

  SUWARNI Nomor : 511/162/BPMPPT-V/2014 tanggal 28 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu;- Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 511.3/13 A-337/PTSP/12 yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 4 bulan Februari 2012 yang dibuat oleh petugas sempadan HENDRY ERWIN, B.Sc, diperiksa oleh tim teknis ABRAR WAHIR, BE, SE, diketahui oleh Kasi Pengolahan Perizinan Drs. MARDIANSYAH dan mengetahui M.

  SUWARNI yang diterbitkan PTSP kota Jambi Nomor 511.3/1141/k/1971002003/PTSP/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang sudah dilegallisir atau disyahkan oleh Pengadilan Negeri Jambi;- Foto Kopy akta perjanjian bangun bagi rumah toko Nomor : 72 tanggal 15 November 2011 tentang perjanjian bangun bagi rumah toko yang diterbitkan pada hari selasa tanggal 15 November 2011 oleh Notaris M.Zen, SH pejabat pembuat akta tanah di kota Jambi yang sudah dilegallisir atau disyahkan oleh Pengadilan Negeri Jambi;- Foto Kopy

  SUWARNI yang diterbitkan oleh Kantor PTSP KotaJambi (arsip PTSP) Nomor : 511.3/1141/k/1971002003/PTSP/2012 tanggal 12 Juni 2012;Surat Asli pemberitahuan I pembatalan IMB an.

  Jambi Selatan Kota Jambi, namunsaya lupa ada berapa banyak Ruko yang akan dibangun;e Bahwa yang memerintahkan saksi untuk diperbantukan di Kantor PTSP (PelayananTerpadu Satu Pintu ) Kota Jambi adalah Kepala Kantor PTSP sdr. M.

  (IMB) tidak akan diterbitkan oleh Kantor PTSP;Bahwa saksi mengenali terhadap permohonan IMB an.

• Penggugat:
  SITRIANI
  Tergugat:
  KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU (PTSP) KABUPATEN LAHAT
  Intervensi:
  PT. TOWER BERSAMA diwakili oleh BUDIANTO PURWAHJO

• Kreative Jaya Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Prov. Sulawesi Tenggara Nomor 809/DPM-PTSP/X/2017 Tanggal 2 Oktober 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kreative Jaya Kode Wilayah : KW 4 OP 07 Untuk Diteruskan Ke Dirjen Minerba pada Kementerian ESDM R.I Di Jakarta adalah Perbuatan Melanggar Hukum ;

• Mewajibkan kepada Tergugat untuk menyerahkan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.

  Kreative Jaya Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Prov. Sulawesi Tenggara Nomor 809/DPM-PTSP/X/2017 Tanggal 2 Oktober 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.

• Apakah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsipada Pengelolaan Anggaran dan Belanja ModalDinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung tahun2019 sesungguhnya telah ditetapkan pada tahun2020 atau tahun 2021 seperti yang Pemohondalilkan dalam Bukti P.4 dan Bukti P.3.10.5.

  Bahwa pada Bukti P.5, Termohon memanggilPemohon untuk kepentingan mengambil keteranganPemohon dalam hal Penyalahgunaan WewenangDalam Penggunanaan Dana Anggaran Pada DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terapadu SatuPintu ( PTSP ) Kota Bitung Tahun 20182020.

  MND/ 05/ 2020 tertanggal 08 Mei 2020( Bukti P. 15 ).Bahwa menindaklanjuti LHP BPK RI seperti yang Pemohon dalikandalam Bukti P.15 maka Inspektorat Kota Bitung sebagai bagian dariAPIP telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor.TOO/ITKO/32/II/2021 tertanggal O5 #FFebruati 2021 #z9yangmenerangkan untuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP KotaBitung tidak ada Temuan Pemeriksaan atau dapat juga dikatakanbahwa Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung yangdipimpin oleh Pemohon adalah clean and clear dalam pengelolaandana

  kota bitung padatanggal 09 oktober 2020,e Lenda lintang selaku rekanan/CV GG Sukses Mandiripada tanggal 12 november 2020e Livien Trully Elcorlina) bawotong selaku pejabatpenerima barang didinas penanaman modal danPTSP kota bitung pada tanggal 05 oktober 2020e Pingkan lvone Mouren Palendeng selaku kabid sisprodidinas penanaman modal dan PTSP kota bitungpada tanggal 05 oktober 2020e Ir Selly Tangkere selaku' kepala seksi systeminformasi didinas penanaman modal dan PTSP padatanggal 07 oktober 2020e

  Yuliana Ritsela Mamuaja selaku staf di bidang sisprodinas penananmn modal dan PTSP kota bitung padatanggal 09 oktober 2020e Ruben Susanto Makadada selaku sespri walikotabitung pada tanggal 09 oktober 2020e Theo Rorong SE selaku kabag umum setda kotabitung pada tanggal 09 Oktober 2020.e Sonya lomban pada tanggal 26 oktober 2020.e Andrias G Tirayoh selaku PA/PPK/Kepala dinaspenanaman modal dan PTSP kota Bitung.Halaman 48 dari 85 Putusan No.1/Pid.Pra/2021/PN Bite Siti Nurhaeni Setiawati selaku Bendahara

• Bahwa, Pemohon anak ke satu dari empat orang bersaudara ; Bahwa, saksi tidak mengetahui Pemohon menikah dengan siapa dan telahdi karunia anak berapa ; Bahwa, saksi mengetahui bahwa saksi mempunyai hubungan keluargapada saat saudara Bustam sakit dan telah memberitahukan kepada saksikalau saudara Bustam mempunyai saudara yang bernama Syamsidar yakniPemohon ; Bahwa, saudara Bustam adalah merupakan honorer yang bekerja di Kantorsaksi pada Kantor Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal Pelayanan SatuPintu (PTSP

  ) sebagai clenin service ; Bahwa, saudara Bustam honorer yang bekerja di Kantor Dinas PerijinanDan Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (PTSP) sebagai cleninservice sudah kurang lebih 10 (Sepuluh) tahun ; Bahwa, saudara Bustam hingga saat ini belum menikah ; Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan Pemohon telahmengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk merubahtanggal dan bulan Kematian saudara Pemohon yang bernama saudaraBustam pada Kutipan Akta Kematian saudara Bustam

  Pengadilan NegeriBulukumba agar dapat merubah tanggal dan bulan kematian saduaraPemohon yang bernama Bustam pada Kutipan Akta Kematian saudaraPemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan disamping itu agarmemudahkan Pemohon dalam segala urusan Pemohon untuk mengurusHalaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2020/PN.BIkAdmisntrasi saudara Bustam yang telah bekerja pada Kantor DinasPerijinan Dan Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (PTSP

  ) ; Bahwa, Pemohon baru menyadari adanya perbedaan tanggal dan bulankematian saudara Pemohon yang bernama Bustam tersebut pada saatPemohon mengurus Adminsirasi saudara Bustam di Kantor DinasPerijinan Dan Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (PTSP) untukmenerima BPJS saudara Pemohon yang bernama saudara Bustam ;Saksi, 2.

  Djawadwipa dan saksi Diana Sosianty pada KantorDinas Perijinan Dan Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (PTSP)sebagai clenin service ;Bahwa, benar saudara Bustam honorer yang bekerja di Kantor DinasPerijinan Dan Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (PTSP) sebagaiclenin service sudah kurang lebih 10 (Sepuluh) tahun ;Bahwa, benar saudara Bustam hingga saat ini belum menikah ;Bahwa, benar Pemohon telah mengajukan permohonan di PengadilanNegeri Bulukumba untuk merubah tanggal dan bulan Kematian saudaraPemohon

• 1994 (Vide Bukti P5.C) susunan pengurus PTSP/TurutTergugat diubah menjadi sebagai berikut:Direksi:a.

  ;Bahwa setelah dilakukannya pembebasan atas asset (tanah),selanjutnya kegiatan PTSP/Turut Tergugat berada dalam keadaanvakum (kosong) atau tanpa kegiatan, akan tetapi nilai asset yang dimilikioleh PTSP/Turut Tergugat tersebut terus naik.

  Menurunkan modal dasar PTSP/Turut Tergugat menjadisebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah),dimana dari modal tersebut dinyatakan bahwa telah diambilbagian dan disetor penuh dengan uang tunai sebesarRp24.500.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus jutarupiah) sehingga susunan pemegang saham PTSP/TurutTergugat adalah sebagai berikut:Hal. 6 dari 65 Hal.

  Denganpembelian tersebut, maka Tergugat VII, seakanakan memiliki 2.000(dua ribu) saham sesuai dengan Akta RUPSLB PTSP/TurutTergugat Nomor: 348, tanggal 23 Januari 1998 tersebut di atas;d.

  Bahwa kemudian, sahamsaham yang dibeli oleh Tergugat VIIkemudian dijual kembali kepada Tergugat sebanyak 1.600 (seribuenam ratus) saham, Tergugat Il sebanyak 200 (dua ratus) sahamdan Tergugat Ill sebanyak 200 (dua ratus) saham, sehinggasusunan pemegang saham PTSP/Turut Tergugat adalah sesuaidengan Akta Berita Acara Rapat PTSP Nomor 05, tanggal 02Desember 2003, yang dibuat oleh Tergugat V (vide bukti P7.g.)

• Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa SuratPemberitahuan Pembatalan atau Pencabutan IMB NOMOR: 511.3/1141/K/1971002003/PTSP/2012. TENTANG IZIN MENDIRIKAN/MENGUBAHBANGUN RUMAH KANTOR AN.

  Terlepas dari atau tidak ada kekeliruan/kesalahan sehubungan denganpembangunan 1 (satu) Ruko Milik Penggugat dengan alas hak IMB yaituSURAT KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI NOMOR : = 511.3/1141/K/1971002003/ PTSP/2012, TENTANG IZIN MENDIRIKAN/MENGUBAHBANGUN RUMAH KANTOR AN.

  Menyatakan batal atau tidak sah surat Tergugat berupa Surat Nomor:511/162/BPMPPTV/2014, Tanggal 28 Maret 2014, Perinal Pemberitahuan Pembatalan atau pencabutan IMB Nomor: 511.3/1141/K/1971002003/PTSP/2012, TENTANG IZIN MENDIRIKAN/ MENGUBAH BANGUNANRUMAH KANTOR AN. SUWARNI, ditetapbkan di Jambi pada tanggal12 Juni 2012;3.

  SUWARNI tanggal 12 Juni2012, yang diterbitkan oleh Kantor PTSP;g. Fotocopy Surat pemberitahuan pembatalan IMB a.n. SUWARNINomor 511/162/BPMPPTV/2014 tanggal 28 Maret 2014;h. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 511.3/13A337/PTSP/12 yangdibuat pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 yang dibuat olehPetugas Sempadan HENDRY ERWIN, B.Sc., diperiksa oleh TimTeknis ABRAR WAHIR, BE., SE., diketahui oleh Kasi PengolahanPerizinan Drs. MARDIANSYAH dan mengetahui M. FAUZIDARWAS, S.Si., SE., M.Si;i.

  SUWARNI sebagaimana dipertegas dalam bunyiobjek sengketa yaitu Surat Nomor : 511/162/BPMPPTV/2014., tanggal 28Maret 2014, Prhal : Pemberitahuan Pembatalan atau Pencabutan IMBNOMOR$: 511.3/1141/K/ 1971002003 / PTSP/2012 TENTANG IZINMENDIRIKAN/MENGUBAH BANGUNAN RUMAH KANTOR AN.Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 228K/TUN/2015SUWARNI, ditetapkan di Jambi pada tanggal 12 Juni 2012 yang bunyinyadengan tegas menyatakan : Pembatalan atau Pencabutan IMB NOMOR :511.3/1141/K/1971002003/ PTSP/2012 AN.

• ., tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan ;----------------------------------------

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar Nomor : 500/35/410.113.3/2018 tentang Penghapusan dari Daftar Perusahaan, tertanggal 21 Desember 2018 ;----------
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar Nomor : 500/36/410.113.3/2018 tentang Penutupan Perusahaan, tertanggal 21 Desember

   hukum tetap ;--

   DALAM EKSEPSI :

   • Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;------------------------------------------------

   DALAM POKOK PERKARA :

   1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;---------------------------------------
   2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----------------------

   1. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP

   Kota Blitar Nomor : 500/35/410.113.3/2018 tentang Penghapusan dari Daftar Perusahaan, tertanggal 21 Desember 2018 ;------------

3. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar Nomor : 500/36/410.113.3/2018 tentang Penutupan Perusahaan, tertanggal 21 Desember 2018 ;--------------------------------

3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :--------------------------------------------

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar Nomor : 500/35/410.113.3/2018 tentang Penghapusan dari Daftar Perusahaan, tertanggal 21 Desember 2018 ;-----------
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar Nomor : 500/36/410.113.3/2018 tentang Penutupan Perusahaan, tertanggal 21 Desember 2018

Bahwa Objek Gugatan dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara,yakni dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal,Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar, bertindak atas nama Walikota Blitar c.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut :a) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerjadan PTSP Kota Blitar, Nomor : 500/35/410.113.3/2018, tentangPenghapusan dari Daftar Perusahaan, tertanggal 21 Desember2018 ; b) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerjadan PTSP Kota Blitar, Nomor : 500/36/410.113.3/2018, tentangPenutupan Perusahaan, tertanggal 21 Desember 2018 ;4.

Hal ini sesuai dengan kewenangan yang dimilikioleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP KotaBlitar, yakni Kewenangan Mandat.

Menyatakan sah 2 (dua) Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar yaitu :a) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga kerjadan PTSP Kota Blitar, Nomor : 500/35/410.113.3/2018, tentangPenghapusan dari Daftar Perusahaan Kepala Dinas PenanamanModal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar, yang terbit pada tanggal21 Desember 2018 ; b) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga kerjadan PTSP Kota Blitar, Nomor : 500/36/410.113.3

/2018, tentangPenutupan Perusahaan Kepala Dinas Penanaman Modal, TenagaHalaman 27 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBYKerja dan PTSP Kota Blitar, yang terbit pada tanggal 21 Desember2018 ; 3.

• Februari 2020sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara mobile bangkingBRI, kedua tanggal 13 Maret 2020 sebesar Rp.24.900.000, (dua puluh empatjuta sembilan ratus rupiah) dengan mobile bangking, ketiga tanggal 26 Februari2020 sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) dengan cara kontan, lalu uangyang sudah diberikan pada terdakwa seluruhnya sebesar Rp.100.900.000,(seratus juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa melakukanpengurusan izin IMB untuk 7 pintu ruko di kantor PTSP

  Februari 2020 sebesarRp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara mobile bangking BRI,kedua tanggal 13 Maret 2020 sebesar Rp.24.900.000, (dua puluh empat jutasembilan ratus rupiah) dengan mobile bangking, ketiga tanggal 26 Februari2020 sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) dengan cara kontan, lalu uangyang sudah diberikan pada terdakwa seluruhnya sebesar Rp.100.900.000,(seratus juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa melakukanpengurusan izin IMB untuk 7 pintu ruko di kantor PTSP

  juta sembilan ratus rupiah) dengan mobile bangking, ketigatanggal 26 Februari 2020 sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah)dengan cara kontan;Bahwa saksi melihat saksi Nasrullan dan terdakwa mengobrol di warungsaksi dan saksi hanya mengetahui obrolan tentang IMB 7 (tujuh) ruko;Bahwa pengakuan saksi Nasrullah sudahmenyerahkan uang pada terdakwaselurunnya sebesar Rp.100.900.000, (seratus juta sembilan ratus riburupiah), selanjutnya terdakwa melakukan pengurusan izin IMB untuk 7 pinturuko di kantor PTSP

  Saksi membayar administrasi di Kantor PTSP dan Perkim. Akibatperbuatan terdakwa kerugian yang saksi Nasrullah alami kurang lebihRp.97.560.000, (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh riburupiah);Bahwa terdakwa pernah dihukum serta terdakwa menyesal.

  Terdakwa bisa melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di Perkimdan PTSP dikarenakan terdakwa yang mempunyai kenalan disana;Menimbang,bahwa namun demikian tujuan pemidanaan tidak sematamerupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah sebagaipendidikan bagi Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya,pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatanHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Jmbyang bertentangan dengan hukum serta agar pemulihan

• Pasal 31 ayat (7) dan ayat (8) Perka BKPM 14/2015 berbunyisebagai berikut:Permohonan Izin Prinsip dalam rangka PMA diproses secara daringpada PTSP Pusat di BKPM, PTSP KPBPB, PTSP KEk.Permohonan Perizinan secara daring bagi penanaman modal wayibterlebih dahulu) memiliki Hak Akses dan melengkapi folderperusahaan,Halaman 12 dari 108 halaman. Putusan Nomor : 267/G/2017/PTUNJKTb.

  Putusan Nomor : 267/G/2017/PTUNJKT(1)/zin Prinsip diberikan oleh Pemerintah Pusat, PTSP KPBPB, PTSPKEK, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuaidengan kewenangannya;(2)Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan PemerintahKabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan IzinPrinsip melalui penyelenggaraan PTSP;(3) Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:a. Pemerintah Pusat dilakukan oleh PTSP Pusat di BKPM;b.

  Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas oleh PTSP KPBPB; dan;e. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus oleh PTSP KEK;(4)Penyelenggara PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3),memperoleh pendelegasian/pelimpahan wewenang sebagai berikut:a. Kepala BKPM dari Menteri Teknis/Kepala LembagaPemerintah Non Kementerian (LPNkK);b. Kepala BPMPTSP Provinsi dari Gubernur;C. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota;d.

  PMDN dan PMA yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusatdi PTSP Pusat di BKPM;b.

  Penanaman Modal yang menjadi kewenangan PemerintahProvinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan PengusahaanKPBPB, dan Administrator KEK di BPMPTSP Provinsi, BPMPTSPKabupaten/Kota, PTSP KPBPB dan PTSP KEK, yang telahmenerapkan Izin Prinsip secara daring;(3) Pengajuan permohonan Izin Prinsip secara manualsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi BPMPTSPProvinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, dan PTSP KEK,yang belum menggunakan SPIPISE;(4) Permohonan Izin Prinsip dalam rangka PMDN dengan totalnilai