beberapaHalaman 38 dari 188 halaman Putusan Nomor 68/G/2019/PTUNPBR.kriteria yang harus diperhatikan diantaranya adalahasaskepastiaan hukum.Bahwa setiap Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif,legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan wajibmenjunjung tinggai asas kepastian hukum.Bahwa sebagimana dalam penjelasan UndangUndang republikIndonesia No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara YangBersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme dalam Pasal 3Angka 1 mengatakan Yang dimaksud dengan "Asas KepastianHukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakanlandasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilandalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.e Bahwa sebagimana definisi diatas, asas kepastianhukum menghendaki adanya landasan peraturan perundangundangan,kepatutan dan keadilan dalam setiap keputusantata usaha Negara yang diambil.e Bahwa dalam perkara

yang untuk tingkat bandingbesarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhnkan putusan kepada terdakwa,Majelis Hakim tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa menghambat pelaksanaan program Pembangunan KotaPalembang ; Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah RI dalampemberantasan Korupsi ; Terdakwa sebagai penyelenggara

Negara telah melanggar azasazas umumpenyelenggara negara sebagaimana di atur dalam UndangUndang No. 28tahun 1999 tentang Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih danbebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;Halhal yang meringankan : Terdakwa Belum pernah dihukum ; Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;Mengingat Pasal 3 jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahHalaman 148 dari 150 halaman Putusan No.07/PID.SUSTPK

., M.Si. diangkat selakuKepala Bagian Tata Pemerintahan sesuai dengan tugasnya, terutama pada poin c yaituMengumpulkan bahan penyusun rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaanpembinaan dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah dibidang pertanahan yang menjadikewenangan kabupaten, menurut Majelis Hakim Terdakwa seharusnya benarbenarmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiapkebijakan penyelenggara negara;Dihubungkan dengan tugas Terdakwa terutama pada

Sementera itu untuk pekerja penerima upahdi luar penyelenggara Negara ditanggung oleh Pemberi Kerja sesuaiketentuan dalam Peraturan Presiden 82 Tahun 2018 besertaperubahannya.

tahun 2013 sampai dengan bulan Desember2013 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat diMadrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu di Jalan Bandara FatmawatiKota Bengkulu atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bengkulu yang melakukan, atau yang turut serta memberiatau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negaradengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara

Negara tersebutberbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangandengan kewajibannya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut: Bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu (KanwilKemenag) Provinsi Bengkulu pada tahun 2013 memiliki program PendidikanMenengah Universal (PMU) yang pendanaannya bersumber dari APBN RITahun 2013 sebagaimana tertuang dalam DIPA Nomor 025.04.2.423394/2013 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yaitu terdiri

kepercayaan masyarakat terhadap dana PNPMMandiri yang dikelola UPKUPK lainnya; Bahwa Terdakwa I selaku Fasilitator PNPM Mandiri dan Terdakwa II selaku UPKKecamatan Manuhing pada waktu itu tidak memberikan contoh yang baik sebagai pejabatyang diserahi tugas mengelola dana PNPM Mandiri di Kecamatan Manuhing KabupatenGunung Mas; Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah merugikan keuangan negara dandapat menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap amanat yang diberikankepada penyelenggara

negara; Hal hal yang Meringankan : Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum.; Terdakwa I dan Terdakwa II bersikap sopan selama dipersidangan.; Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai tanggungan keluarga; Terdakwa I telah mengganti kerugian negara yang dinikmatinya sebagiannya danTerdakwa II telah mengganti semua kerugian negara yang dinikmatinya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas,makapidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah dipandang adil dan

Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepadaorang sebagai subjek hukum, baik pegawai negeri/penyelenggara negara maupunpartikelir atau swasta sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atasperbuatannya di depan hukum. Subjek itu dan jati dirinya harus dikaitkan dengan halyang didakwakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona);Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkanTerdakwa bernama STEPHEN YANI POLUAKAN, S.T.

Administrasi Pemerintahan, maka Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :Hal. 118 dari 131 hal Putusan No. 59/G/2019/PTUNBDGpenetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;aKeputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara

negara lainnya ;berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPE $; bersifat final dalam arti lebih luas ;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau o> 20Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ; Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 9 Tahun 2004, menentukan : Orang atau badan hukum perdata yangmerasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisituntutan

ERIK KUSDARYANTO, M.Si Bin KAMBERANISEMAN sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yakni selaku KepalaSatpol PP dan Damkar Kabupaten Barito Selatan yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Bupati Barito Selatan Nomor: SK. 821.2/01/II/BKPP TentangPengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II tanggal 04 Januari 2017 dan SuratKeputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/4/2017 tentang Penunjukan KepalaSatuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/PenggunaBarang Di lingkungan

Kata permulaan dalam kalimat rumusantindak pidana orang pada umumnya yang in casu tindak pidana korupsidisebutkan dengan perkataan setiap orang , misalnya pasal 2, 3, 21, 22dan dapat juga penyebutan subjek hukumnya diletakkan ditengahrumusan pasal, misalnya pasal 5 dan 6 ;Kedua, dengan cara menyebutkan kwalitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut,yang ada banyak kwalitas pembuatnya seperti : pegawai negeri,penyelenggara negara pada pasal 8, 9 10, 11 12 huruf a,b,e,f,g,h dan i,terhadap Pemborong

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TindakPidanakKorupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 13745Tambahan Lembar an Negara Republik Indonesia Nomor4250,Pasal.6huruf a Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:(a)koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukanpemberantasan tindak pidana korupsiPenjelasanPasal 6 Yangdimaksud ~=dengan Instansi yang berwenang termasukBadanPemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan danPembangunan,Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara

Negara,Inspektorat padaDepartemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen Pasal 6 dalam Undang undang telah diuji dan telahdiputuskan melalui keputusan MK Nomor 31/PUUX/2012e Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri no 23 tahun 2007tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraanpemerintahan daerahselain pemeriksaan penyelenggaraan pemerintah daerah olehpejabat pemerintah daerah dapat melakukan pemeriksaan tertentudan pemeriksaan terhadadp laporan mengenai adanya indikasitejadinya penyimpangan

Jika ditaati dengan baik,kerangka ini menghindarkan penyelenggara negara melakukan manajemenpengelolaan sampah yang tidak tepat, yang justru dapat memperlambatperbaikan pengelolaan sampah serta berujung pada pemborosan anggaran;lronisnya, saat ini Termohon justru mengundangkan Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan PembangunanPembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Tangerang, KotaBandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota

Bahwa pada faktanya Tergugat dalammengeluarkan Objek Gugatan tidak seimbang dalam menggunakan hakdan kewajibannya sebagai penyelenggara negara. Dalam hal ini Tergugatdalam mengeluarkan Objek Gugatan telah membedakan Para Penggugatberdasarkan golongan dengan warga negara lainnya. Tergugat telahmelakukan diskriminasi terhadap Para Penggugat dengan tidakmemperhatikan aspirasi Para Penggugat.

Nomor 132 PK/Pid.Sus/2018Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) suncto Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHP dan Tindak Pidana Gratifikasi yang dianggap sebagai suap kepadaPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana Pasal 12 Bjuncto Pasal 12C UndangUndang Nomor

perkara tindak pidanakorupsi berdasarkan Keputusan Kuasa Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentangPengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Bandung,Pengadilan Negeri semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, merekaterdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukanperbuatan itu, beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikianharus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, pegawai negeriatau penyelenggara

negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiriatau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakanHalaman ke 38 Putusan Perkara No. : 184/Pid.sus/TPK/2018/PN.Sbykekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, ataumenerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatubagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengancara sebagai berikut : Berawal dari pada Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2017 PusatKesehatan Masyarakat

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Hal 94Putusan Pengadilan TIPIKORNo.71/Pid.Sus.TPK/2015/PN.PbrMenimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara

negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan.

Primair dan tidak dapat digunakan dasar untuk mendakwaTerdakwa, Oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari DakwaanPrimair tersebut (Ptsn PN. hal.126).b Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak dapatdibenarkan menurut hukum oleh karena unsur "setiap orang"berlaku terhadap siapa saja bagi subjek hukum yang mampubertanggungjawab tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatanseseorang pelaku tindak pidana korupsi termasuk pada diriTerdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil atau bukan pegawai negeri,baik penyelenggara

negara atau pemerintahan maupun swastasebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.c Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti terebut di atas tidak dapatdibenarkan oleh karena ternyata sesuai fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan TerdakwaHal. 127 dari 140 hal.

penyalahgunaan kewenangan ;Bahwa pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana adalah sejenis, hanya subyek deliknya yang berbedasehingga seharusnya Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaaan alternatif karenapembuktiannya simultan ;Bahwa ahli tidak sependapat dengan penggunaan kalimat setiap orang pada Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, menurut ahli yang tepat adalah penggunaan kalimat setiap pejabat negaraatau penyelenggara

negara ;Bahwa subjek delik dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang dan korporasi,namun timbul pertanyaan apakah korporasi dapat melakukan penyalah gunaankewenangan ?

Bahwa pada faktanya Tergugat dalammengeluarkan Objek Gugatan tidak seimbang dalam menggunakan hakdan kewajibannya sebagai penyelenggara negara. Dalam hal ini Tergugatdalam mengeluarkan Objek Gugatan telah membedakan Para Penggugatberdasarkan golongan dengan warga negara lainnya. Tergugat telahmelakukan diskriminasi terhadap Para Penggugat dengan tidakmemperhatikan aspirasi Para Penggugat.

tanggal O07 Pebruari 2011tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru,Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, PengadilanNegeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin,Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan NegeriMakassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, PengadilanNegeri Jayapura, seorang pegauai negeri atau penyelenggara

negara telahsecara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalampemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukanperbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus ataumengavasinya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Salmon Pasbersamasama dengan dengan Ir.Yanuadi Purbo dengan caracara sebagaiberikut : Bahwa terdakwa SALMON PAS sebagai Kepala Seksi Perluasan Lahan danAir pada Dinas Pertanian dan perkebunan Kabupaten Timor TengahSelatan yang juga