114 dari 877 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK /2021/PN Jkt Pst.melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwauang yang diterima melalui perantaraan SUDIWARDONO dan JULIUS CMANUPAPAM I tersebut diberikan agar Terdakwa mengurus perkaratindak pidana korupsi yang melibatkan ROBERT MELIANUS NAUW danJIMMY DEMIANUS IJIE supaya dapat dibebaskan pada tingkat kasasi diMahkamah Agung, yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwaselaku penyelenggara

negara sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukanTerdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa merupakan PNS pada Mahkamah Agung RepublikIndonesia yang sejak tanggal 2 Mei 2001 menjabat selaku PaniteraPengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

negara sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.Halaman 119 dari 877 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK /2021/PN Jkt Pst.sorscsecsens Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf aUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

negara, yaitu selaku Panitera Pengganti diPengadilan Negeri Jakarta Utara maupun selaku Panitera Pengganti diPengadilan Negeri Bekasi, telah menerima gratifikasi, berupa uanguang yang ditransfer pihak lain dengan jumlahnya sebesarRp.11.518.850.000,00 (sebelas milyar lima ratus delapan puluh satu jutadelapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang dianggap pemberian suapkarena berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanandengan kewajiban atau tugasnya, yaitu dianggap pemberian suapkarena penerimaan

gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatanTerdakwa selaku Panitera Pengganti, dan berlawanan dengan kewajibanTerdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana UndangUndangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut : (1) Bahwa Terdakwa merupakan PNS pada Mahkamah AgungRepublik Indonesia yang sejak tanggal 2 Mei 2001 menjabat selakuPanitera Pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara

No.655 K/Pid.Sus/2010SH.MH sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam jabatanmasingmasing selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum UmumDepartemen Hukum dan PerundangUndangan RI dan juga masingmasingsebagai Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah serta saksiProf. Dr.

Yusril Ihza Mahendra sebagai Penyelenggara Negara dalam jabatanselaku Menteri Hukum dan PerundangUndangan RI, sejak tahun 2000 sampaidengan tanggal 5 November 2008, bertempat di Kantor Departemen Hukumdan PerundangUndangan RI, yang kemudian berubah nama menjadiDepartemen Kehakiman dan HAM RI dan saat ini menjadi Departemen Hukumdan HAM RI di Jalan HR Rasuna Said Kav. 67 Jakarta Selatan di daerahhukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau orang lain secara

Syamsudin Manan Sinaga, SH.MH sebagaiPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam jabatan masingmasingsebagai Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah serta saksiProf. Dr.

Yusril Ihza Mahendra sebagai Penyelenggara Negara dalam jabatanselaku Menteri Hukum dan Perundangundangan RI, dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ataudengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikansesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untukmengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yaitu Terdakwa sebagai DirekturUtama PT. Sarana Rekatama Dinamika (PT.

No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU R.I.No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Unsur memaksa dari pegawai negeri atau penyelenggara negara sehinggaberakibat seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerimapembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiridalam Pasal 12 huruf e UU R.I. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UUR.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memaksaseseorang sehingga memberikan sesuatu, membayar, atau menerimapembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinyasendiri.2.

Seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memaksaseseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerimapembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinyaHalaman 220 dari 416 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2020/PN Gtosendiri, tetapi orang yang dipaksa tidak memberikan sesuatu, tidakmembayar, atau tidak mengerjakan sesuatu bagi pegawai negeri ataupenyelenggara negara.3.

Seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerimasesuatu tanpa ada perbuatan memaksa dari pegawai negeri ataupenyelenggara negara.3 (tiga) keadaan yang ahli sebutkan diatas, untuk menunjukan telah terjadinyadelik korupsi Secara Sempurna sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf eadalah hanya pada keadaan pertama (1).

Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU No.46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua MahkamahAgung Nomor 022/KMA/SK/IV/2011 tanggal 7 Februari 2011 TentangPengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai PegawaiNegeri atau penyelenggara Negara yang melakukan atau turut sertamelakukan, yang menerima pemberian atau janji dengan maksudsupaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuatatau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangandengan kewajiban

Atmasasmita),yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur setiap orang tidakdapat ditafsirkan sama sebagaimana yang ditafasirkan oleh JudexFacti Tingkat Pertama, dan juga pendapatnya yang menyatakanbahwa: penafsiran historis mengenai Unsur Kedudukan atauJabatan dalam ketentuan Pasal 3 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalamproses penyusunannya, dimana penulis sebagai ketua timpenyusun undangundang a quo adalah ditujukan terhadappemangku jabatan public (penyelenggara

negara) vide UndangUndang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,yang diundangkan pada tanggal 19 Mei 1999.

Romli Atmasasmita dalam pendapat hukum tertulisnyasebagaimana dilampirkan dalam Memori Banding Pemohon Kasasi(dahulu Pembanding) menyatakan bahwa penafsiran historismengenai unsur kedudukan atau jabatan dalam ketentuan Pasal 3UndangUndang Tipikor, dalam proses penyusunannya ditujukanterhadap pemangku jabatan publik (penyelenggara negara) (videUndangUndang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, yangdiundangkan pada tanggal 19 Mei 1999

ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, makaMajelis berpendapat bahwa yang dituju oleh norma (addressat norm) dari unsursetiap orang dalam delik pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambahdan diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah subyek hukum berupa orangperseorangan atau korporasi dimana orang perseorang meliputi orang dalampredikat sebagai Pegawai Negeri/ Penyelenggara

Negara maupun orang dalampredikat bukan sebagai Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara atau swastamaupun subyek hukum dalam pengertian korporasi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Penuntut Umum telahmenghadapkan Terdakwa Dwi Nurhadi Setiawan bin Asnawi selaku DirekturCV.Jasmine, pemenang lelang untuk kegiatan pengadaan barang/sarana produksikegiatan pengembangan kawasan bawang merah pada Dinas Pertanian TanamanPangan dan Hortikutura kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016, sertaberdasarkan

melainkanharus diartikan secara luas pula tercakup swasta, pengusaha dan badan hukum.Putusan Mahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.1. tanggal28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam pasal 1butir 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialahsiapa Saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangkaatau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara

negara mau pun bukan pegawai negeri/penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa di depan persidanngan, Penuntut Umum telah mengajukanseorang terdakwa bernama RIJAL ROIHAN, S.Ag kemudian setelah Majelis Hakimmeneliti identitas Terdakwa secara cermat, ternyata persis sama dengan identitasyang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut.

;Asas Akuntabilitas : Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasilakhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapatdipertanggungjawabkan............dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegangkedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ; e Bahwa permohonan objek sengketa (Herawani dkk) diduga tidakpernah diumumkan dimedia massa oleh Tergugat, hal manabertentangan dengan ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran

Undang undang No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dalam membuatkeputusan sudah sesuai dengan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik,berdasarkan pada ketentuan yang diatur di dalam Pasal 53 ayat 2.b UndangUndang RI No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Asas UmumPenyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UndangundangNo.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme ; 25.Bahwa........Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tindakan TERGUGAT tidak terbuktiMelanggar Azas azas Umum Pemerintah Yang Baik ( Asasasaskepastian17819hukum, asas Keterbukaan, Asas Akuntabilitas) dan telah memenuhi Unsur unsurPasal 53 ayat (2) Undang undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan TataUsaha Negara ; Bahwa sejak dilakukan pengukuran fisik tanah di lapangan sampai seterusnyaditerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s

PP dan rekanan lainnya yang bersumberdari dana APBN agar disetujui oleh DPR RI Komisi X (Sepuluh), secarabertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Kepala Daerah/Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi,Nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yangmempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya sebagaimanadiatur dalam Pasal 28 Huruf d UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 angka

WK) adalah bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku KepalaDaerah/Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi,Kolusi, Nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lainyang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannyasebagaimana diatur dalam Pasal 28 Huruf d UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5angka 4 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih

Yang dimaksuddengan wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan/PejabatPemerintah atau Penyelenggara Negara lainnya untuk untuk mengambilkeputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.Sedangkan kewenangan adalah kekuasaan Badan/penyelenggaraNegara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.Menurut Bagir Manan, cara timbulnya atau lahirnya wewenang(bevoegdheid) itu didasarkan pada macht, yakni kKekuasaan sebagaisuatu kenyataan dan gezag, yakni kekuasaan yang dibenarkanHal. 780

Sedangkan dalam rumusan Pasal 5Ayat (2), Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yangmenerima pemberian. Jadi semacam ada penerimaan maka sudahterbukti. Dengan demikian apa pun kata memberi maka inisiatifberasal dari Pemberi.Bahwa apabila adanya inisiatif dari Penerima maka hal tersebutmerupakan Pemerasan.Bahwa perbedaan antara Pemerasan dengan menerima suap,yaitu apabila pemerasan maka penerima suap akan berbuatHal. 807 dari 1005 hal. Put.

No. 31 PK/Pid.Sus/2016Bahwa dalam Dakwaan Ketiga Pertama yaitu melanggar Pasal 5Ayat (1) Huruf a UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 adapunkualifikasi unsurunsurnya:(a) setiap orang;(6) memberi atau menjanjikan sesuatu(c) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara(d) dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;Bahwa dalam pertimbangan putusan Judex Juris (Tingkat Kasasi)atau Putusan Mahkamah

Istlah ini di Indonesia ada yang mengatakan kebijakan, kebijaksanaan dankebebasan bertindak;Bahwa pada prinsipnya diskresi memberikan kepada penyelenggara Negara untuk menentukanpilihan (choise).

Contohnya dalam peraturan perundangundangan disreksi ini ada dalam hukumacara pidana yang menyatakan tersangka dapat ditahan, dengan adanya kata dapatini memberikanpilihan sehingga maka penyelenggara Negara dapat menahan dan dapatjuga tidak menahan.Bahwa diskresi tidak hanya ada dalam peraturan perundangundangan tetapi juga dapat tenjadikerana kondisi faktual, sebagai contoh misalnya APBN belum disahkan tetapi jatah makanan ditahanan sudah habis, apakah tahanan dibiarkan mati atau bagaimana, karena

Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU No.46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua MahkamahAgung Nomor 022/KMA/SK/IV/2011 tanggal 7 Februari 2011 TentangPengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai PegawaiNegeri atau penyelenggara Negara yang melakukan atau turut sertamelakukan, yang menerima pemberian atau janji dengan maksudsupaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuatatau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangandengan kewajiban

IDRIS ROLOBESSY kepada Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku, tanggal 10 September 2015,155. 1 (satu) Jepitan fotocopy Kwitansi dan Surat Perjanjian Kredit Konsumtif Nomor: Amb/PK/KON/745/VIII/2015 an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 19 Agustus 2015,156. 1 (satu) Jilid Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Modal KPK-A) an DRS IDRIS ROLOBESSY, tanggal 31 Maret 2012,157. 1 (satu) Jilid fotocopy Lampiran-lampiran Dokumen Pendukung LHKPN- A

tanggal 10/09/2014,1 (satu) Jilid Tanda Terima Surat Klarifikasi Transaksi dari Sdr.IDRIS ROLOBESSY kepada Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku,tanggal 10 September 2015,Halaman 218 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2017/PN Amb155.156.15/7.158.159.160.161.162.163.164.165.166.167.168.169.1 (satu) Jepitan fotocopy Kwitansi dan Surat Perjanjian KreditKonsumtif Nomor: Amb/PK/KON/745/VIIV2015 an IDRISROLOBESSY, tanggal 19 Agustus 2015,1 (satu) Jilid Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan HartaKekayaan Penyelenggara

Negara (Modal KPKA) an DRS IDRISROLOBESSY, tanggal 31 Maret 2012,1 (satu) Jilid fotocopy Lampiranlampiran Dokumen PendukungLHKPN A an.

0567022 anIDRIS ROLOBESSY, tanggal 28/02/2012,1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: AD 7992030 anIDRIS ROLOBESSY, tanggal 10/09/2014,1 (satu) Jilid Tanda Terima Surat Klarifikasi Transaksi dari Sdr.IDRIS ROLOBESSY kepada Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku,tanggal 10 September 2015,1 (satu) Jepitan fotocopy Kwitansi dan Surat Perjanjian KreditKonsumtif Nomor: Amb/PK/KON/745/VIIV2015 an IDRISROLOBESSY, tanggal 19 Agustus 2015,1 (satu) Jilid Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan HartaKekayaan Penyelenggara

Undangundang Nomor 25 Tahun 2003tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa : setiaporang adalah orang perseorangan atau korporasi;Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan "setiap orang" dalamPasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimanadiubah dengan UU No. 25 tahun 2003 tersebut, menurut Majelis Hakim ialahsiapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannyadisangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana pencucian uang, baikia pegawai negeri/penyelenggara

negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara Negara atau badan hukum;Menimbang, bahwa di depan persidanngan, Penuntut Umum telahmengajukan seorang Terdakwa bernama ERVAN FAJAR MANDALA,kemudian setelah Majelis Hakim meneliti identitas Terdakwa secara cermat,ternyata persis Sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaanPenuntut Umum tersebut.

Putusan Mahkamah Agung R.I.ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor103 K/Pid/2007;Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalampasal 1 butir 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut MajelisHakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan danperbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi,baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara mau pun bukan pegawai negeri/penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa

Asas Tertib Penyelenggara Negara; c. Asas Kepentingan Umum;d. Asas Keterbukaan;e. Asas Proporsionalitas; f. Asas Profesionalitas;g. Asas Akuntabilitas;h. Asas Efisiensi; dani.

Asas Tertib Penyelenggara Negara;c. Asas Kepentingan Umum:;d. Asas Keterbukaan; e. Asas Proporsionalitas;f. Asas Profesionalitas; g. Asas Akuntabilitas;h. Asas Efisiensi; dani.

Sebagai Badan dan/atau PejabatPemerintahan, PARA TERGUGAT adalah salah satu unsur yang melaksanakanFungsi Pemerintahan dalam kategori penyelenggara negara dengan tugas pokok danfungsi pada sector pajak.33.Bahwa dalam pada itu maka PARA TERGUGAT diwajibkan melaksanakan tugas danfungsinya serta melakukan tindakan agar selalu mencerminkan sekaligus tundukpada asasasas umum pemerintahan yang baik dan juga melakukan tindakannyatidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan.

Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.

berdasarkan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri dan Keputusan Ketua Mahkamah AgungHalaman 2 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2018/PT SMGRepublik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 :Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegenSemarang meliputi daerah hukum Propinsi Jawa Tengah yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu Pegawai Negeriatau Penyelenggara

Negara yang dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau orang lain, secara melawan hukum atau denganmenyalahgunakan kewenangannya memaksa seseorang memberikansesuatu membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atauuntuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya, perouatan tersebut dilakukan olehTerdakwa dengan caracara antara sebagai berikut : Bahwa bermula pada tahun 2016 PT.

Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah; Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2017/PNTteHal. 146 dari...b.

atau perobuatan seseorang subjek hukum yangmembuat dirinya atau orang lain atau suatu Korporasi menjadi bertambahjumlah nilai kekayaannya atau orang lain atau korporasi berdasarkan hasil audityang otentik, setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka/terdakwayang dilakukan dan atau karena adanya perbuatan secara melawan hukum, danterbukti dilakukan oleh seorang pelaku atau karena adanya kerja sama dengansubjek hukum lainnya; Dan jika pelaku adalah seorang Pegawai Negeri Sipil/Pejabat/Penyelenggara

Negara atau Pejabat di Badan Usaha MilikNegara/Daerah maka tentu dapat dilihat berapa pertambahan kekayaannya dariLaporan Harta Kekayaan Pejabat/ Penyelenggara yang bersangkutan;Menimbang, bahwa apakah dari rangkaian faktafakta yang ternyata danterbukti dipersidangan perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan telahmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, maka selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: bahwa tanggal 14 Desember 2012 tim tehnis Nelson