Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas Kemanfaatan89.Bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN menjelaskan sebagai berikut : Yang dimaksud dengan Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik adalah meliputi asas :Halaman 101 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUNJKT.Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaran Negara, AsasKeterobukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan AsasAkuntabilitas ; Sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 28 Tahun 1999,tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme; 90.

.02.03.12.3.1372 tanggal O5Agustus 2003 tentang Penunjukan / PengangkatanPemegang KasKeuangan / Bendahara Departemen Obstetri dan GinekologiFakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya / RSMH Palembang, pada waktu dantempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebutdiatas, telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagaiperbuatan secara berlanjut, baik bertindak sendirisendiri ataupun secarabersamasama sebagai yang melakukan atau turut melakukan, pegawai negeriatau penyelenggara

negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atauorang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannyamemaksa seseorang memberikan sesuatu. , membayar, atau menerimapembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinyasendiri, perobuatan mana dilakukan terdakwa dan terdakwa II dengan caraESTA SEI ES mmm mm annem neeme Bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ( UNSRI ) Palembangdisamping menyelenggarakan Program Studi Strata 1 jugamenyelenggarakan

segalahak dan kewajiban yang tidak dipisahkan pengurusannya dilakuan Pusatdan Daerah , berada dalam tanggung jawab dan penguasaan danpengurusa oleh Badan Usaha, Yayasan, Badan Usaha Milik Daerahdimana Negara ikut menyertakan modal ;Bahwa berdasarkan UU No.1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara Pasal 1 ayat 22 menyebutkan antara lain Kerugian Negaraadalah berkurangnya keuangan milik Negara baik aset, uang , suratberharga akibat perobuatan melawan hukum baik disengaja atau lalaiyang dilakukan oleh Penyelenggara

Negara ;Bahwahasil audit Nomor Lainv73/PW10/5/2014 tanggal 10 Pebruari2014 dilakukan Audit Investigatif mencakup adanya penyalahgunaanpengelolaan dana kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP)109dan Usaha Ekonomi Kreatif ( UEK) program PNPM Mandiri Perdesaankecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur ;Bahwa Hasil audit ditemukan adanya dugaan penyimpanganmengakibatkan kerugian Negara ;Bahwa dalam melakukan Audit ahli meminta pihak Polres memaparkankasus yang terjadi, mempelajari peraturan, mendapatkan

Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;d. Bersifat final dalam arti lebih luas;e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atauf.

Untuk jenis ini pelakunya selalu dikaitkan dengan jabatan,baik sebagai Pegawai negeri maupun Penyelenggara Negara (ini diaturdalam Pasal 3).Selain itu, termasuk perbuatan korupsi adalah Suap (ini diatur dalam Pasal 5,6 ), Perbuatan curang, yang dilakukan Badan usaha atau perorangan (inidiatur dalam Pasal 7), perbuatan yang dikategorikan menggelapkan,memalsu, merusak, menghilangkan, menghancurkan: Uang, barang, Akta,Surat, atau Daftar untuk pemeriksaan administratif, yang dilakukan olehPegawai negeri

atau penyelenggara Negara, perorangan, Notaris (ini diaturdalam Pasal 8,9 dan 10), Menerima Hadiah atau Janji (ini diatur dalam Pasal11, 12), Gratifikasi (ini diatur dalam Pasal 12 B ), dan Memberi hadiah ataujanji, yang dilakukan oleh setiap orang (ini diatur dalam Pasal 13).

Sebagai Badan dan/atau PejabatPemerintahan, PARA TERGUGAT adalah salah satu unsur yang melaksanakanFungsi Pemerintahan dalam kategori penyelenggara negara dengan tugas pokok danfungsi pada sector pajak.33.Bahwa dalam pada itu maka PARA TERGUGAT diwajibkan melaksanakan tugas danfungsinya serta melakukan tindakan agar selalu mencerminkan sekaligus tundukpada asasasas umum pemerintahan yang baik dan juga melakukan tindakannyatidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan.

berdasarkan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri dan Keputusan Ketua Mahkamah AgungHalaman 2 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2018/PT SMGRepublik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 :Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegenSemarang meliputi daerah hukum Propinsi Jawa Tengah yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu Pegawai Negeriatau Penyelenggara

Negara yang dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau orang lain, secara melawan hukum atau denganmenyalahgunakan kewenangannya memaksa seseorang memberikansesuatu membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atauuntuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya, perouatan tersebut dilakukan olehTerdakwa dengan caracara antara sebagai berikut : Bahwa bermula pada tahun 2016 PT.

Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.

Terhadap hal ini pandangan doktrin menyatakan bahwapada wakiu menerima hadiah atau janji, tidak perlu dilakukanoleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sendiri,melainkan dapat dilakukan melalui orang lain, (R.

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kedua, adalah tindak pidana yangsangat bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi termasukpemberantasan praktek suap di kalangan pegawai negeri ataupenyelenggara negara.Perbuatan Terdakwa jelas tidak mendukung upaya pemerintah untukmenegakkan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (good and cleangovernance) sehingga praktik suap di kalangan penyelenggara

negara sulitdiberantas.Lagi pula, sebagaimana diamanatkan dalam Surat EdaranMARI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penjatuhan Pidana yang Berat danSetimpal dalam Tindak Pidana Korupsi, yang pada pokoknya para Hakimmemberikan putusan yang sungguhsungguh terhadap perkara yangmenarik perhatian masyarakat, terutama perkara korupsi, denganpenekanan: Korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan semakin meluasterjadi di hampir seluruh pelosok tanah air, sehingga tidak cukup jikaHal. 245 dari 383 hal.

orang lain selain pegawai Negeriyang menjalankan suatu jabatan umum secara terusmenerus atau sementara waktu. .Menimbang , bahwa rumusan unsur Pegawai Negeri atau orang lainselain pegawai Negeri dalam ketentuan Pasal 9 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ini bersifat alternatif dalam arti apabila telah terpenuhi salah satu unsurHalaman 263 dari 328 Putusan Perkara Nomor : 82/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg.apakah unsur pegawai negeri atau unsur penyelenggara

Negara maka unsur initelah dapat terpenuhi sehingga tidak harus kedua unsur tersebut dibuktikansemuanya ;ttMenimbang , bahwa unsur pegawai negeri atau penyelenggaraynNegara dalam ketentuan Pasal 11 Undang Undang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebutbukan merupakan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasalyang didakwakan sehingga sebelum membuktikan unsuunsur lainnya dalamPasal dimaksud maka haruslah terlebin dahulu dibuktikan apakah

Unsur Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai Negeriyang menjalankan suatu jabatan umum secara terusmenerus atau sementara waktu. .Menimbang , bahwa rumusan unsur Pegawai Negeri atau orang lainnselain pegawai Negeri dalam ketentuan Pasal 9 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ini bersifat alternatif dalam arti apabila telah terpenuhi salah satu unsurapakah unsur pegawai negeri atau unsur penyelenggara Negara maka unsur initelah dapat

ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, makaMajelis berpendapat bahwa yang dituju oleh norma (addressat norm) dari unsursetiap orang dalam delik pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambahdan diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah subyek hukum berupa orangperseorangan atau korporasi dimana orang perseorang meliputi orang dalampredikat sebagai Pegawai Negeri/ Penyelenggara

Negara maupun orang dalampredikat bukan sebagai Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara atau swastamaupun subyek hukum dalam pengertian korporasi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Penuntut Umum telahmenghadapkan Terdakwa Kartoib Bin Toha (Alm) selaku Pemilik PB.

Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.

denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Halaman3daril41.Putusan Pengadilan TipikorMenimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001adalah pegawai negeri atau penyelenggara

negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan, dan untuk adanya penyalahgunaanwewenang disyaratkan bahwa pelakunya harus pegawai negeri ataupenyelenggara negara (Dr.

dan Juli 2011 sampai denganbulan Juli 2012 atau setidaksetidaknya dalam tahun 2011 sampai dengantahun 2012, bertempat di Jalan Cilik Riwut km 5960 RT 8 Desa Luwuk KananKecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengahatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerahHukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PalangkaRaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukanatau turut serta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara

negara yangdengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar, atau. menerima pembayaran denganHalaman 30 dari 139 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2015/PN Pikpotongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatantersebut di lakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa terdakwa SUPARTO,S.Pd. dilantik oleh Bupati Katingan sebagaiKepala Desa Luwuk Kanan pada tanggal

;Menimbang, bahwa dari sudut sejarah perundangundangan, pembentukanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak diberlakukannyaUndangUndang Nomor 24 Prp Tahun 1960 sampai dengan perubahan terakhirUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, memiliki sasaran utama adalah Pegawainegeri atau Penyelenggara Negara, oleh karena UndangUndang Nomor 24 PrpTahun 1960 karena dianggap kurang memadai dengan perkembangan masyarakatyang menemukan cara lain dalam melakukan perbuatan korupsi yang tidak tercakupolehUndangUndang

3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara

negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan.

IDRIS ROLOBESSY kepada Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku, tanggal 10 September 2015,155. 1 (satu) Jepitan fotocopy Kwitansi dan Surat Perjanjian Kredit Konsumtif Nomor: Amb/PK/KON/745/VIII/2015 an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 19 Agustus 2015,156. 1 (satu) Jilid Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Modal KPK-A) an DRS IDRIS ROLOBESSY, tanggal 31 Maret 2012,157. 1 (satu) Jilid fotocopy Lampiran-lampiran Dokumen Pendukung LHKPN- A

tanggal 10/09/2014,1 (satu) Jilid Tanda Terima Surat Klarifikasi Transaksi dari Sdr.IDRIS ROLOBESSY kepada Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku,tanggal 10 September 2015,Halaman 218 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2017/PN Amb155.156.15/7.158.159.160.161.162.163.164.165.166.167.168.169.1 (satu) Jepitan fotocopy Kwitansi dan Surat Perjanjian KreditKonsumtif Nomor: Amb/PK/KON/745/VIIV2015 an IDRISROLOBESSY, tanggal 19 Agustus 2015,1 (satu) Jilid Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan HartaKekayaan Penyelenggara

Negara (Modal KPKA) an DRS IDRISROLOBESSY, tanggal 31 Maret 2012,1 (satu) Jilid fotocopy Lampiranlampiran Dokumen PendukungLHKPN A an.

0567022 anIDRIS ROLOBESSY, tanggal 28/02/2012,1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: AD 7992030 anIDRIS ROLOBESSY, tanggal 10/09/2014,1 (satu) Jilid Tanda Terima Surat Klarifikasi Transaksi dari Sdr.IDRIS ROLOBESSY kepada Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku,tanggal 10 September 2015,1 (satu) Jepitan fotocopy Kwitansi dan Surat Perjanjian KreditKonsumtif Nomor: Amb/PK/KON/745/VIIV2015 an IDRISROLOBESSY, tanggal 19 Agustus 2015,1 (satu) Jilid Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan HartaKekayaan Penyelenggara

Perhubungan Komunikasi danInformatika Kabupaten Banggai serta saksi YONES TABANGGE selaku KepalaSeksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai (ketiganya merupakanTerdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dantempat sebagaimana tersebut pada dakwaan PERTAMA KEDUA, telahHalaman 28 dari 144 halamanPerkara Nomor 20/Pid.SusTPK/2015/PT PALmelakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai Negeriatau Penyelenggara

Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiriatau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakankekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, Membayar ataumenerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatubagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan caracarasebagai berikut: Bahwa Terdakwa Pegawai Negeri yang diangkat pada tahun 2010/2011dan pada tahun 2012, Terdakwa berdasarkan Nota Dinas Kepala DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kepala Seksi Penagihan Kantor Pajak Pusatdengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuatatau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya,dilakukan dengan cara, yaitu :Bahwa, PT. Kutai Timur Energi (PT. KTE) memiliki saham sebanyak 5% pada PT.Kaltim Prima Coal (PT. KPC) yang diperoleh dengan mengkompensasikan pelepasanHak Membeli Saham PT.

KeretaApi Indonesia (Persero) Daop 5 Purwokerto, Jalan Jenderal Soedirman Nomor: 209Purwokerto, atau setidaktidaknya di tempattempat lain yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto dan berdasarkan UndangUndang Nomor46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan TindakPidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagaiPegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janjipadahal diketahui atau patut diduga