Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-06-2014 — Putus : 26-06-2014 — Upload : 06-01-2016
Putusan PA SENGKANG Nomor 86/Pdt.P/2014/PA Skg.
Tanggal 26 Juni 2014 —
148
  • Naim, lahir 19 Nopember 1967, agama Islam, pendidikanpaket B, pekerjaan tenaga tekhnis SMK 1 Pitumpanua, bertempat tinggal diAwolagading, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo,selanjutnya disebut pemohon .
Register : 18-05-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 12-06-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 10/PID.TPK/2020/PT BDG
Tanggal 9 Juni 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ROHMAN
Terbanding/Terdakwa : HAISAR RIFAI, ST, MT
180130
  • Pendirian /Anggaran Dasar untuk menanda tangani Kontrak PengadaanBarang/Jasa.Bahwa Terdakwa HAISAR RIFAI, ST, MT. selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor :800/063BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017, yang telah menggantikan saksiHesti Lestari, ST, MM dengan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor :800/016BM/DPUPR tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)Pelaksana Tekhnis
    Pendirian /Anggaran Dasar untuk menanda tangani Kontrak PengadaanBarang/Jasa.Bahwa terdakwa HAISAR RIFAI, ST, MT. selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor :800/063BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017, yang telah menggantikan saksiHesti Lestari, ST, MM dengan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor :800/016BM/DPUPR tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)Pelaksana Tekhnis
    Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/016BM/DPUPR tanggal 10Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pelaksana Tekhnis,Pengawas Lapangan dan Pelaksana Adminstrasi pada Bidang Bina MargaDinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017.2.
    Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/063BM/DPUPR tanggal 18Agustus 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan PenataanRuang Tahun Anggaran 2017.3. Surat Nomor : 007/PPK/OP/XI/2017 tanggal 13 November 2017 perihalLaporan Perkembangan Kegiatan.4. Surat Nomor : 003/PPK/OP/XI/2017 tanggal 03 Oktober 2017 perihalLaporan Triwulan III.5. Surat Nomor : 003/PPK/OP/XI/2017 tanggal 03 Januari 2018 perihalLaporan Triwulan IV.6.
    Menyatakan barang bukti berupa:1) Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/016BM/DPUPR tanggal 10Januari 2017tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pelaksana Tekhnis,Pengawas Lapangan dan Pelaksana Adminstrasi pada Bidang Bina MargaDinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 20172) Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/063BM/DPUPR tanggal 18Agustus 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) pada Bidang
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1153 K/PID.SUS/2009
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; Ir.F.Amir Sembiring bin Sembiring
64118 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peternakan Tahun 2006, beserta lampiran.35.Asli Surat Perintah Tugas Pemimpin Kegiatan Pengadaan Sarana danPrasarana Pertanian (DAK Non DR) Tahun Anggaran 2006, Nomor :251/326/TPH/2006 Tentang Penunjukan Tim Tekhnis KegiatanPengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK Non DR) TahunAnggaran 2006, tertanggal April 2006, beserta lampiran.36.Photo copy Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/OT.140/10/2006 Tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik(Good Breeding Practice), tertanggal.37.
    No. 1153 K/Pid.Sus/20092006, tentang Pembentukan Tim Tekhnis Lapangan Kegiatan PengadaanSarana dan Prasarana Pertanian (DAK) Kabupaten Kerinci TahunAngaran 2006, beserta lampiran.56.Asli Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerincikepada Direktur/Pelaksana CV Kadjora, Nomor 521.3/1353/TPHDPBUN/2006, tertanggal 20 Nopember 2006, prihal Tegoran I.57.Photo copy Surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan KabupatenKerinci kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan KabupatenKerinci,
    Kadjora, Nomor 521.3/067/TPH/DPBUN/2007, tertanggalPebruari 2007, tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Tim Pemeriksa.64.Photo copy Surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan KabupatenKerinci kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan KabupatenKerinci, Nomor 524/288/lV/Disnakkan/2006, tertanggal 3 April 2006,prinal Standar Mutu Tekhnis Pengadaan Bibit ternak DAK DR PertanianBid. Peternakan Tahun 2006, beserta lampiran.Hal. 44 dari 65 hal. Put.
    Kadjora untuk Pembayaran Uang Muka 30 %tertanggal Nopember 2006 senilai Rp. 6.910.445..89.Foto Copy Proposal Permohonan Ternak Sapi Perah dari Kelompok TaniKarya Nyata Desa Pelompek Kecamatan Gunung Tujuh kepadaKadistanbun tertanggal 8 Oktober 2006, beserta lampiran.90.Foto Copy Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus BidangPertanian Tahun 2006, Nomor 876/KU.220/A/12/2005.91.Foto Copy Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka dari CV.
    Kadjora, Nomor 521.3/067/TPH/ DPBUN/2007, tertanggalPebruari 2007, tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Tim Pemeriksa ;Photo copy Surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan KabupatenKerinci kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan KabupatenKerinci, Nomor 524/288/IV/ Disnakkan/2006, tertanggal 3 April 2006,prinal Standar Mutu Tekhnis Pengadaan Bibit ternak DAK DR PertanianBid.
Register : 13-11-2014 — Putus : 25-02-2015 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mdn
Tanggal 25 Februari 2015 — - Drs. H. JAKARIA HARAHAP
5311
  • Bahwa benar sebelum saksi menerima bantuan anggaran DAK, saksiada menerima petunjuk tekhnis dan tidak ada diatur atau dibenarkanuntuk memberikan uang kepada siapapun termasuk kepada DinasPendidikan. Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan.11.HASANUDDIN, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapatmemberikan keterangannya.
    EVAYUNISMEINI.Bahwa tidak dibenarkan berdasarkan petunjuk tekhnis untuk memberikanuang kepada Panitia DAK atau kepada terdakwa.Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan.13.Drs.
    EVA YUSMEINI atau tidak.Bahwa benar LPJ sudah diserahkan kepada terdakwa tetapi mnegenaidana Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) yang diberikan kepada saksi Dra.EVA YUNISME INI tidak diikut sertakan.Bahwa benar tidak dibenarkan berdasarkan petunjuk tekhnis untukmemberikan uang kepada Panitia DAK atau kepada terdakwa.Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan.14.Dra.
    EVA YUNISMEINI tidak diikut sertakan.Bahwa benar tidak dibenarkan berdasarkan petunjuk tekhnis untukmemberikan uang kepada Panitia DAK atau kepada terdakwa.Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan.15.Drs.
    atau petunjukdari Dinas Pendidikan Kota Medan ke masing masing kepala sekolahdan saat itu diberikan pada saat sosialisasi di Hotel Putra Mulia di JalanGatotsubroto Medan sekaligus disitu membagikan petunjuk tekhnis untuksekolah SMP Permendikbud No. 57 tahun 2011 dan disana sekaligussosialisasi mengenai pelaksanaan kegiatan dana DAK yang dipimpinPutusan No : 101 / Pid.
Register : 29-09-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 15-12-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 324/Pid.Sus/2017/PN Tpg
Tanggal 1 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
Romula Hasonangan, SH
Terdakwa:
SAHARUDDIN Alias JANG
37513
  • Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Biji Timah tanggal6 Juli 2017 Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Uni tPelaksana Tekhnis Daerah Metrologi Legal Kota Batam di tanda tanganioleh Abdul Banjarnahor, ST bahwa terhadap 223 karung yang didugaberisi biji timah dengan hasil penimbangan sebesar 8.253,3 (delapanridbu dua ratus lima puluh tiga koma tiga) kilogram. Bahwa berdasarkan Report Analisis Nomor : 025/KETLABKDR1020.4.3/2017 tanggal 13 Juli 2017 dari PT.
    Sus/2017/PN TpgPelaksana Tekhnis Daerah Metrologi Legal Kota Batam di tanda tanganioleh Abdul Banjarnahor, ST bahwa terhadap 223 karung yang didugaberisi biji timah dengan hasil penimbangan sebesar 8.253,3 (delapanribu dua ratus lima puluh tiga koma tiga) kilogram. Bahwa berdasarkan Report Analisis Nomor : 025/KETLABKDR1020.4.3/2017 tanggal 13 Juli 2017 dari PT.
    Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Biji Timah tanggal6 Juli 2017 Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM UnitPelaksana Tekhnis Daerah Metrologi Legal Kota Batam di tanda tanganioleh Abdul Banjarnahor, ST bahwa terhadap 223 karung yang didugaberisi biji timah dengan hasil penimbangan sebesar 8.253,3 (delapanribu dua ratus lima puluh tiga koma tiga) kilogram. Bahwa berdasarkan Report Analisis Nomor : 025/KETLABKDR1020.4.3/2017 tanggal 13 Juli 2017 dari PT.
    Sus/2017/PN Tpg(dua ratus dua puluh tiga) karung dan sesuai Berita Acara HasilPenimbangan Biji Timah tanggal 6 Juli 2017 Oleh Dinas Perindustrian,Perdagangan dan ESDM Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Metrologi LegalKota Batam di tanda tangani oleh Abdul Banjarnahor, ST bahwa terhadap223 karung yang diduga berisi biji timah dengan hasil penimbangan sebesar8.253,3 (delapan ribu dua ratus lima puluh tiga koma tiga) kilogram;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti bijih timah telah dilakukanpemeriksaan laboratorium
Register : 07-05-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 03-08-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
LEXY FATHARANY, SH.MH
Terdakwa:
SUHERNAWATI
9339
  • 2018, tanggal 24Juli 2018 dan terakhir tanggal 31 Jui 2018 yang artinya kesempatan dimaksudtelah diberikan hampir 3(tiga) bulan lamanya;Menimbang, bahwa kendatipun kepada Penuntut Umum telah diberikankesempatan seluasluasnya dalam batas kepatutan yang layak untukmenghadapkan terdakwa Suhernawati didepan persidangan sebagai bentukkewenangan pelaksanaan dominus litis hak penuntutan namun nyatanya PenuntutUmum tidak juga bisa (tidak mampu) menghadapkan terdakwa dengan berbagaialasan yang bersifat tekhnis
    kepastian hukum dan proses peradilan yang cepat, sederhana danbiaya ringan, oleh karena itu cukup beralasan bila sikap tersebut menunjukkankalau Penuntut Umum tidak mampu lagi melakukan penuntutan atas diri terdakwa;Menimbang, bahwa rangkaian kesimpulan sebagaimana dalampertimbangan diatas sesunggunya juga menjadi linier terhadap pernyataanPenuntut Umum dalam beberapa kali persidangan yang nyatanyatamenyampaikan kalau lanya sudah tidak lagi mampu (bisa) menghadapkanterdakwa dengan berbagai kendala tekhnis
Putus : 19-02-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1936 K/PID.SUS/2013
Tanggal 19 Februari 2014 —
3533 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1936 K/PID.SUS/2013 Heru Susanto, S.T,. selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara sebesarRp473.202.737,15 (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua ributujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah koma lima belas sen) sebagaimana HasilPerhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR6275/PW06/5/2012 tanggal 07November 2012 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan
    Talang Empat, Kabupaten BengkuluTengah berdasarkan Adendum Kontrak 01 senilai Rp1.312.595.000,00(satu milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh lima riburupiah) pekerjaan sudah selesat 100 % berdasarkan Berita AcaraPenyelesaian Pekerjaan, Monthly Certificate (MC), laporan bulananpekerjaan serta laporan akhir pekerjaan yang di tandatangani oleh1Terdakwa Indra Wibawa alias Indra bin Edi Supardi (almarhum) selakuKontraktor Pelaksana dan Saksi Heru Susanto, S.T. selaku PejabatPelaksana Tekhnis
    No. 1936 K/PID.SUS/201324oO171819201 (satu) Lembar Ringkasan Data Usulan Pemenang Lelang BulanSeptember 2011.8 (delapan) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHAP), Nomor :71 /PANBM /DPPID / DPU / 2011, tanggal 24 September 2011.8 (delapan) Lembar Koreksi Aritmatik.3 (tiga) lembar Evaluasi Administrasi dengan Berita Acara HasilEvaluasi Administrasi Nomor : 36 / PANBM /DPPID / DPU / 2011,tanggal 17 September 2011.3 (tiga) lembar Evaluasi Tekhnis dengan Berita Acara Hasil EvaluasiTekhnis Nomor :
    lembar Penetapan Pemenang, Nomor : 78 / PANBM / DPPID / DPU /2011, tanggal 26 September 2011.1 (satu) lembar Ringkasan datan Usulan Pemenang Lelang bulan September2011.8 (delapan) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHAP), Nomor : 71 / PANBM /DPPID / DPU / 2011, tanggal 24 September 2011.8 (delapan) lembar Koreksi Aritmatik.3 (tiga) lembar evaluasi Administrasi dengan Berita Acara Hasil EvaluasiAdministrasi Nomor : 36 / PANBM /DPPID / DPU / 2011, tanggal 17September 2011.3 (tiga) lembar Evaluasi Tekhnis
    Penetapan Pemenang, Nomor : 78 / PANBM /DPPID / DPU / 2011, tanggal 26 September 2011. 1 (satu) Lembar Ringkasan Data Usulan Pemenang Lelang bulanSeptember 2011.f 8 (delapan) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHAP), Nomor :71 / PANBM /DPPID / DPU / 2011, tanggal 24 September 2011.8 (delapan) Lembar Koreksi Aritmatik.3 (tiga) lembar Evaluasi Administrasi dengan Berita Acara HasilEvaluasi Administrasi Nomor : 36 / PANBM /DPPID / DPU / 2011,tanggal 17 September 2011.i 3 (tiga) lembar Evaluasi Tekhnis
Register : 19-12-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 71/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
PT. INHUTANI II diwakili oleh PRAMUSTI INDRASCARYO
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
322505
  • PT.Inhutani II;Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Kepala Dinas KehutananKalimantan Timur No.522.21/5237/DKII/2007 tanggal 12 Juli 2007Perihal: pertimbangan tekhnis;Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat PT.Inhutani Il No.338/P/UUKT/2007 tanggal 18 Juli 2007 Perihal Penyerahan proposalpengelolaan IUPHHKHA An.
    PT.Inhutani II;Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Sekretaris Daerah KalimantanTimur No. 521/5238/Ek tanggal 24 Juli 2007 Perihal Advis Tekhnis;Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Kepala Dinas KehutananKalimantan Timur No.522.21/5473/DKII/2007 tanggal 26 Juli 2007Perihal: Undangan Ekspose;Foto kopi sesuai dengan foto kopi Laporan Hasil Cruising (LHC)IUPHHK PT. INHUTANI II Wilayah Semamu Blok URKT 2013 Petak35;Foto kopi sesuai dengan foto kopi Laporan Hasil Cruising (LHC)IUPHHK PT.
    ahli kehutanan yang mengetahui tetapisecara logikanya dari kayu yang masih tersisa berupa tunggul atau apapunnamannya itu masih kelihatan jadi masih bisa diukur berapa diameter kayu itusehingga dari situ bisa diketahui berapa kubiknya ini memang tekhnis kecualikalau akarnya juga diambil dan tidak tersisa lagi maka sudah tidak bisa dihitunglagi tapi apabila masih tersisa tunggul maka secara tekhnis masih bisa dihitung;Bahwa pada Pasal 36 ayat 1,2,3 disana jelas wajib berisikan halhal yang pastidan
    (ILS) untuk menekan limbah dalam suatu kegiatan penebangan/pemanenanpohon ini dijadikan dasar dalam perhitungan;Bahwa seharusnya Faktor eksploitasinya dijadikan faktor pengali, kalau bicaraeksploitasi maka Fe ini bisa dijadikan faktor pengali;Bahwa menurut ahli dalam hal ini harus dikalikan dengan faktor ekploitasi tapisecara tekhnis hitung hitungannya bagaimana ahli tidak paham tapi kalau kitamenggunakan logika hukum bahwa sebuah peraturan atau sebuah klausuldalam satu peraturan perundangundangan
    tidak tau karena ahli hanya melihat dari segihukumnya saja;Bahwa bahwa ketika tidak ditemukan pelanggaran di lokasi pemanenan hutanmaka bisa dihitung dari sisa tunggulnya bukanlah dugaan karena tunggul itukanada dan kelihatan terkecuali kalau tunggulnya diambil dan tidak ada sisanyamaka tidak bisa dihitung dan terkait bagaimana menghitung sisa tunggul itu ahliHalaman 89 Putusan Nomor : 71/G/2019/PTUN.SMD.tidak tau karena sudah masuk pada tekhnis tapi menurut pendapat abhli itumasih bisa dihitung
Register : 19-01-2018 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 22-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 5/PID.TPK/2018/PT PDG
Tanggal 22 Februari 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : VANANDA PUTRA, SH
Terbanding/Terdakwa : Ir.EDWIL,M.Si
18180
  • PASIBU JAYA;6. 1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT.PASIBU JAYA;7. 1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV .BERLIANJAYA;8. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV .BERLIANJAYA;Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 5/Tipikor/2018/PT:Pdg10.a..12.13.14.15.16.17.18.1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV LIMASEMBILAN;1 (satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis DanHarga CV LIMA SEMBILAN;1 (Satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis DanHarga CV CAHAYA NATASIA;1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi
    Pessel TA2011 adalah 93,077 % dari nilai kontrak Rp. 1.645.215.000 (satu milyarenam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah).Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan PerikananNomor: 523/019/KPTS/DKPPS/III/2012 tanggal 23 Maret 2012 tentangPerubahan Kedua Sturuktur Organisasi Dan Tata Kerja PengelolaAnggaran Kegiatan Fasilitas Pengembangan Industri Pengelolaan HasilPerikanan Dan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan PelaksanaanTugas Tekhnis lainnya Ditjen P2HP Program Peningkatan Daya
    BERLIANJAYA;9. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV LIMASEMBILAN;10. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis DanHarga CV LIMA SEMBILAN;Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 5/Tipikor/2018/PT:Pdg11. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis danHarga CV CAHAYA NATASIA;12. 1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. CAHAYANATASIA;13. Resume pelaksanaan pelelangan kegiatanpenyediaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton dinas kelautan danperikanan kabupaten pesisir selatan tahun 2011;14.
Putus : 14-08-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 14 Agustus 2017 — dr. H. Nell Yarwisma, dk
9147 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., yang menjabat sebagaiPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor:050/08/SKDINKP/2012 tanggal O7 Maret 2012/ Kepala Bidang P2HP,bersamasama dengan Maiko Candra, ST., sebagai rekanan/Kuasa DirekturCV.
    secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara,yang dilakukan para Terdakwa dengan caracara sebagai berikut := Bahwa berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (Term OfReference) pekerjaan Perencanaan Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI)Talamau yang dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011melalui kKegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan yangditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis
    Put. 234 PK/PID.SUS/2016Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor:050/08/SKDINKP/2012 tanggal O7 Maret 2012 / Kepala Bidang P2HP,bersamasama dengan Maiko Candra, ST., sebagai rekanan/Kuasa DirekturCV.
    MIRZA FADLI, S.PI., yang menjabat sebagaiPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor:050/08/SKDINKP/2012 tanggal 07 Maret 2012/ Kepala Bidang P2HP bersamasama dengan Effendi Sefrial, ST., (dilakukan penuntutan secara terpisah), padaHal. 23 dari 69 hal.
    MULDECON GRAHA ADHYAKSA adalahPenyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Balai Benih Ikan diKecamatan Talamau Tahun 2012:Bahwa pada tanggal O/7 Maret 2012, Terdakwa . drh.NELLYARWISMA menunjuk MIRZA FADLI, S.Pi., (Terdakwa Il) sebagaiPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012 berdasarkan SuratHal. 29 dari 69 hal.
Register : 18-07-2016 — Putus : 16-08-2016 — Upload : 03-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 18/PID.TPK/2016/PT PAL
Tanggal 16 Agustus 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : SOETARMI,SH
Terbanding/Terdakwa : PIEN THIONO, ST
9734
  • Spesifikasi Tekhnis Barang dan Jasa;2. Harga Perkiraan Sendiri, dan2. Rancangan Kontrak;b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;c. Menandatangani Kontrak;d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;f. Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang / Jasakepada Pengguna Anggaran (PA);Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2016/PT PALg.
    Sofa ruang kerja anggota terdapat kekurangan sebanyak 9 (Sembilan) Set;Atas kekurangan barang meubeler tersebut tetap dilakukan pembayaran olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi MUH ARIPIN, S,Sosdan Bendahara Pengeluaran dengan menerbitkan Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor332/SPPLS/BL/SET.DPRD/XII/2013 Tanggal 23 Desember 2013 sejumlah Rp.1.328.688.900, (Satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratusdelapan puluh delapan
    Spesifikasi Tekhnis Barang dan Jasa5. Harga Perkiraan Sendiri, dan6. Rancangan Kontrak. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;m.Menandatangani Kontrak;n. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;o. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;p. Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang / Jasakepada Pengguna Anggaran (PA);gq. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepadaPengguna Anggaran (PA) dengan Berita Acara Penyerahan;r.
    Spesifikasi Tekhnis Barang dan Jasa;2. Harga Perkiraan Sendiri, dan2. Rancangan Kontrak;b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;c. Menandatangani Kontrak;d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;f. Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang / Jasakepada Pengguna Anggaran (PA);g. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepadaPengguna Anggaran (PA) dengan Berita Acara Penyerahan;h.
Register : 06-08-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 38/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
CV. MANTAP Diwakili Oleh SULTAN S.
Tergugat:
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TARAKAN
2281208
  • kurang sumberdaya manusia untuk menghadapi itu Kemudian mereka mengadakan seleksiuntuk pemberi keterangan ahli selanjutnya dilakukan pembekalanpembekalan, apabila ada permintaan untuk pemberi keterangan ahli itumengajukan ke LKPP, selanjutnya LKPP yang menugaskan orangorangyang dianggap sudah layak untuk memberi keterangan ahli dengan surattugas dari LKPP;Bahwa Perpres No 16 tahun 2018 adalah pengganti Perpres No.54 tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres No.16 tahun2018 ini tekhnis
    itu. bahanbahan atau material yang akandigunakan dan penyedia wajib mengikuti spesifikasi tekhnis itu contoh adanamanya beton K350, K250, K150 karena jembatan tersebut akan dilewatioleh truck ukuran sedang kemudian PPK minta spesifikasinya K350, ketikamelakukan pengecoran jalan tersebut akan menggunakan besi yangukurannya 15,10, apabila menurut PPK konstruksi yang dibutuhkan akan57dilewati trucktruck yang tonasinya cukup besar mungkin menggunakan besiyang ukurannya lebih besar itu yang dikatakan
    spesifikasi tekhnis;Bahwa yang dimaksut daftar personel itu adalah daftar tenagatenaga kerjayang melaksanakan pekerjaan tersebut, misalnya tenaga kerja tersebutdisyaratkan memiliki sertipikat keterampilan kerja atau SKT pelaksanaanpekerjaan jalan, SKT yang mengeluarkannya adalah LPJK , kalau referensikerja dikeluarkan oleh pemberi kerja dalam hal ini PPK , PPK itu pemilikpekerjaan dianggap orang yang memahami pekerjaan tersebut dan yangmenandatangani kontrak dan berinteraksi dengan penyedia sehingga
    ternyata itu tidak cukup untukmemenuhi apabila diminta perjanjian sewa itu Sudah cukup hanya saja Pokjaapabila merasa belum yakin boleh melakukan on the spot atau klarifikasikepada pihak yang menyewakan bukan kepada penyedia tetapi kKesumber itunamanya klarifikasi kalau kita mendatangi ketempat itu on the spot;Bahwa Metode pelaksanaan KAK wajib diupload oleh PPK karena KAK itugambaran umum apaapa saja yang akan dikerjakan, PPK ini punya ID danPasword juga untuk mengupload KAK kemudian spesifikasi tekhnis
    untukpaket tersebut yang harus dipatuhi kedua belah pihak sebagai aturanmainnya disitu, apabila ada halhal yang tidak sesuai dengan aturan adacelahnya di ambizing silahkan sampaikan disana kemudian dokumen itu bisadiperbaiki sebelum memasukan penawaran;Bahwa kalau sanggah banding diterima tergantung keputusan dari PPK danKPA, seperti apa lelang bisa dibatalkan bisa juga, evaluasi ulang itutergantung KPA seperti apa perintahnya kalau evaluasi ulang itu Semuanyaharus diulang mulai dari admnistrasi, tekhnis
Register : 16-04-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PA MAJALENGKA Nomor 1361/Pdt.G/2019/PA.Mjl
Tanggal 14 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
212
  • Bahwa jawaban Tergugat sangat tidak sistematis, tidak sesuaidengan Hukum Acara dan tuntutan tekhnis peradilan, sertamembingungkan dalam menjawab Dalam Pokok Perkara ;Bahwa Tergugat dalam jawaban nya telah melakukan upayapencemaran nama baik, tuduhan/fitnah, penghinaan denganmenyerang kehormatan Penggugat (Pasal 310 ayat (1) KUHP),dengan menyebutkan bahwa Penggugat telah melakukanperselingkuhan serta merespon ajakan maksiat dari setiap laki lakimelalui media sosial.
Putus : 17-01-2011 — Upload : 28-09-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 173/PID/2010/PT.BTN
Tanggal 17 Januari 2011 — Drs. HABIB CAHYONO, M.Si bin M. HAMAMI
8290
  • Sekolah Baru) SMKNegeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten LebakTahun 2007 yang meliputi antara lain pembuatan gambar1 (satu) unit gedung administrasi, yang terdiri dari1 (satu) ruang Kepala Sekolah dan kamar mandi , 1(satu) ruang guru plus pentri dan kamar mandi, 1(satu) ruang administrasi dan keuangan plus pentridan kamar mandi ;2 (dua) unit ruang teori / RKB sebanyak 6 (enam) kelas1 (satu) unit ruang praktek perkantoran serta ruangkamar mandi dan WC;Membuat rencana kerja dan syarat syarat tekhnis
    (Spek) ;Membuat dan menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB)setelah ada penentuan harga permeterfirkan dari KantorDinas Subdikmenjur Pusat pada saat bimbingan tekhnis(Bintek) ;Melakukan bimbingan tekhnis kepada Ketua Tim Pendiri USBSMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping KabupatenLebak Tahun 2007, meliputi' membuat jadwal pelaksanaanpekerjaan ;Membantu) mengawasi, memeriksa, dan mengevaluasi kemajuanpekerjaan pembangunan dan membuat' pelaporan tekhnispembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMK NegeriMalingping
    IBNU SASMITO sebagai pelaksanapembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri MalingpingKecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 dengantanpaterlebih dahulu membahasnya dengan Tim Perencanadan Pengawas USB SMK Negeri Malingping KecamatanMalingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 maupun dengan TimPendiri USB SMK Negeri Malingping Kecamatan MalingpingKabupaten Lebak Tahun 2007, telah melaksanakanpembangunan dengan tidak mencantumkan spesifikasi tekhnis(mutu) seperti keramik dan mutubeton ., serta Sdr
Putus : 31-07-2013 — Upload : 21-04-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 08/Pid.SUS/2013/PN.Mks.
Tanggal 31 Juli 2013 — - Hj. Astuti M., S. Kep. Binti Mustafa Vs. - JPU
9912
  • Binti MUSTAFAsebagai Kasi Keperawatan pada Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang mengendalikanpelaksanaan kegiatan proyek pembangunan InstalasiPengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD AjjappanngeSoppeng tahun 2011 yang memiliki tugas pokok /kewenangan bertanggungjawab ataspelaksanaankegiatan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah(IPAL) pada RSUD Ajjappannge Soppeng Tahun 2011,yang antara lain disamping mempersiapkanperencanaan pengadaan
    Binti MUSTAFAsebagai Kasi Keperawatan pada Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah mengelolaproyek kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan AirLimbah (IPAL) yang dananya bersumber dari DPA(Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) RSUD AjappanggeKab.Soppeng tahun Anggaran 2011 nomor:1.02.1.02.02.26.05.5.2 tanggal 18 Mei 2011 dengan nilaianggaran sebesar Rp.1.648.907.700;00 (Satu milyarenam ratus empat puluh delapan
Register : 07-11-2017 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 23-05-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1759/Pid.B/2017/PN Mks
Tanggal 4 April 2018 — Penuntut Umum:
ANDI ARMASARI, SH
Terdakwa:
ABD. RAHMAN DG. SIRIWA
42512
  • IUP di daerah adapada Gubernur ; Bahwa setiap kegiatan pertambangan adapun Izin yang wajib dimilikiadalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atauapabila kegiatan pertambangan yang dilakukan bukan merupakanusaha pokok/utama dapat menggunakan IUPOP khusus penjualan ; Bahwa untuk IUPOP maupun IUPOP khusus penjualan diajukankepada Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan melalui BKPMD PropinsiSulawesi Selatan kemudian diteruskan ke Dinas ESDM PropinsiSulawesi Selatan untuk dilakukan evaluasi tekhnis
    menerbitkanIUP di daerah ada pada Gubernur dan dalam setiap kegiatanpertambangan adapun Izin yang wajib dimiliki adalah Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atau apabila kegiatanpertambangan yang dilakukan bukan merupakan usaha pokok/utamadapat menggunakan IUPOP khusus penjualan dimana untuk IUPOPmaupun IUPOP khusus penjualan diajukan kepada Gubernur PropinsiSulawesi Selatan melalui BKPMD Propinsi Sulawesi Selatan kemudianditeruskan ke Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Selatan untuk dilakukanevaluasi tekhnis
Register : 13-11-2014 — Putus : 25-02-2015 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mdn
Tanggal 25 Februari 2015 — - Dra. EVA YUNISMEINI
6021
  • Bahwa benar sebelum saksi menerima bantuan anggaran DAK, saksi adamenerima JUKNIS (petunjuk tekhnis) dan dalam JUKNIS tidak ada diaturatau dibenarkan untuk memberikan uang kepada siapapun termasukkepada Dinas Pendidikan. Bahwa benar sebelum dana cair saksi sudah menerima proposal dariDinas Pendidikan Kota Medan. Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.9.
    EVAYUNISMEINI dan tidak ada kwitansi atau tanda terima.Bahwa benar sebelum saksi menerima bantuan anggaran DAK saksi adamenerima petunjuk tekhnis dan tidak ada diatur atau dibenarkan untukmemberikan uang kepada siapapun termasuk kepada Dinas Pendidikan.Putusan No : 100 / Pid. Sus TPK/ 2014 /PN. MdnHalaman 45Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan.10.
    EVAYUNISMEINI.Bahwa tidak dibenarkan berdasarkan petunjuk tekhnis untuk memberikanuang kepada Panitia DAK atau kepada terdakwa.Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan.13.Drs.
    EVA YUNISMEINI tidak diikut sertakan.Bahwa benar tidak dibenarkan berdasarkan petunjuk tekhnis untukmemberikan uang kepada Panitia DAK atau kepada terdakwa.Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan.15.Drs.
    atau petunjukdari Dinas Pendidikan Kota Medan ke masing masing kepala sekolahdan saat itu diberikan pada saat sosialisasi di Hotel Putra Mulia di JalanGatotsubroto Medan sekaligus disitu membagikan petunjuk tekhnis untuksekolah SMP Permendikbud No. 57 tahun 2011 dan disana sekaligussosialisasi mengenai pelaksanaan kegiatan dana DAK yang dipimpinPutusan No : 100 / Pid.
Register : 09-06-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS
Tanggal 5 Juli 2017 — HASANUDDIN
7737
  • Reg.Perkara: PDS04/R.4.11/Ft.1/08/2016 yang berbunyi sebagai berikut :DAKWAANPRIMAIR :Bahwa Terdakwa HASANUDDIN selaku Ketua Kelompok Tani Lontangngebersama sama dengan saksi HASMAH.S.Pt. tenaga tekhnis pendamping/rekorderpada Kelompok tani Lontangnge pada bulan Juli 2012 sampai dengan bulanDesember 2012 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012Hal. 2 dari 52 Hal. Put.
    No. 25/PID.SUS.TPK/2017/PT MKSdikirimkan ke rekening masingmasing kelompok melalui Bank NegaraIndonesia (BNI) Cabang Parepare sesuai bukti rekening tanggal 02 Juli 2012.Bahwa berdasarkan pedoman tekhnis pengendalian sapi/kerbau betinaproduktif tahun 2012 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan Kementrian Pertanian diketahui bahwa tahapan kegiatanpenguatan pemberian bantuan tersebut meliputi:a.
    dianggarkan dalam RUKdibebankan ke dana insentif kelompok, seperti dana pembinaan kelompok(biaya makan pertemuan/rapat kelompok), dana perjalanan konsultasiberkas dan teknis kelompok baik di dalam maupun luar daerah, biayaAkomodasi dan Transportasi Pelatihan/Bimtek Pengurus Kelompok).Bahwa terdakwa adalah ketua kelompok tani Lontangnge Kelurahan WatangBacukiki dan mempunyai anggota sebanyak 25 orang dan dalam pelaksanaanpemberian bantuan insentif tersebut kelompok tani Lontangnge didampingioleh tenaga tekhnis
    tanggal 5 Juli 2012 sebesar Rp. 80.000.000, (40%),Kedua pada tanggal 07 Agustus 2012 sebesar Rp. 60.000.000, (30%) danketiga pada tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp. 60.000.000, (80%).Bahwa pencairan tahap pertama,tahap kedua dan tahap ketiga tersebut telahLontangnge dengan Nomor rekeningdisalurkan kepada anggota dan bukan anggota kelompok tani dan terdakwabersama dengan saksi HASMAH,SPt. membuat bukti penyaluran berupakwitansi seolaholah penerima uang bantuan tersebut sudah sesuai denganpetunjuk tekhnis
    Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa HASANUDDIN selaku Ketua Kelompok Tani Lontangngebersama sama dengan saksi HASMAH.S.Pt. tenaga tekhnis pendamping/rekorderpada Kelompok tani Lontangnge pada bulan Juli 2012 sampai dengan bulanDesember 2012 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012bertempat di Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Parepare atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Register : 18-06-2012 — Putus : 17-04-2012 — Upload : 07-08-2015
Putusan PA TAKALAR Nomor 38/Pdt.P/2012/PA Tkl
Tanggal 17 April 2012 — PEMOHON
1713
  • singkainya uraian penetapan ini, maka semua beritaacara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana telah terurai di muka.Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan pengesahan nikahPemohon tersebut telah diumumkan melalui papan pengumuman PengadilanAgama Takalar pada tanggal 21 Juni 2012, sebagaimana maksud Buku IlPedoman Teknis Administrasi dan Tekhnis
Register : 09-02-2016 — Putus : 12-02-2016 — Upload : 25-08-2017
Putusan PA MOROTAI Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA.MORTB
Tanggal 12 Februari 2016 — PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (kontraktor), pendidikan S1, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; melawan TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS XXXX, pendidikan S1, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai Termohon;
209
  • Sikap masingmasing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkanhambatan geografis atau tekhnis.