Ditemukan 8648 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Pejabat negara Penyelenggara pemilihan Pemilihan gubernur Menghina negara Wilayah negara Kerugian negara Keuangan negara Arsip negara Piutang negara
Pengadilan PN MASOHI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-01-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN MASOHI Nomor 117/PID.SUS/2011/PN.MSH
Tanggal 31 Januari 2012 — IR. TEDI SIBUALAMO
132 — 57
  • Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;Menimbang, bahwa pengertian jabatan atau kedudukan disini adalahdidalam lingkungan pemerintahan dan penyelenggara Negara dalam rangkamenyalahgunakan fungsi pekerjaan publik kepada warga Negara masyarakatdimana fungsi tersebut diemban oleh mereka yang disebut sebagai pejabatpublik yang memiliki tugas dan tanggung jawab serta wewenang yang jelasyang diatur secara jelas dalam peraturan perundangundangan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 31-08-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN BANDUNG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 12 Januari 2022 — Penuntut Umum:
ANDRY LESMANA
Terdakwa:
TUBAGUS CHAERI WARDANA alias WAWAN
727 — 609

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa TUBAGUS CHAERI WARDANA alias WAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana korupsi yakni memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 55/Pid.SUS/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 Nopember 2016 — Pidana Korupsi - HENDRI KARTIKA ANDRI
154 — 50
  • terdakwa dikenakan dakwaan Subsidair pasal 3UU Tipikor yang mengatur delik korupsi yang dilakukan menggunakan jabatan,dengan dasar pertimbangan berlakunya Asas Spesialitas/ pengkhususandalampenerapan dakwaan perkara korupsi yakni sebagai berikut:1.Pada awalnya semangat lahirnya UU Tipikor sebagai tindak Pidanakhusus ditujukan menjerat penyelengara negara (PNS) maupun bukanPNS (swasta yang punya jabatan/kedudukan) karena bocornyaAPBN/APBD termasuk yang ditempatkan di BUMN/BUMD di diakibatkanulah para penyelenggara
    Negara yang berkolaborasi/bekerjasamadengan pihak swasta, sehingga dirumuskanlah pasal 3 UU Tipikor yangkhusus diberlakukan bagi pelaku Tipikor penyelenggara Negara..
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-08-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 11-01-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg
Tanggal 5 Desember 2017 — Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG
114 — 30
  • melainkanharus diartikan secara luas pula tercakup swasta, pengusaha dan badan hukum.Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.l.tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam Pasal 1butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialahsiapa Saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangkaatau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara
    Negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencocokkanindentitas Terdakwa dengan surat Dakwaan, maka berdasarkan Keterangan Saksisaksi, Ahli dan barang bukti, Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yangPutusan Reg.Perk.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-11-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 22-01-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 10/PID.SUS-TPK/2018/PT.PBR
Tanggal 12 Desember 2018 — Drs. MOHAMMAD NASHIHAN, SH.MH
183 — 758
  • B3 RT.012/RW.009 Sari Jadi SukasariBandung, Menikah, status pekerjaan tetap, Indonesia, S2, Islam,pekerjaan sekarang Penyelenggara Negara, Instansi Kejati Jabar,sumber dana gaji Rp. 100.000.000,00/bulan.Maksud dan tujuan berhubungan dengan bank (Penempatan dana).Identitas tambahan :tempat tinggal rumah status milik sendiri, alamat kirim surat alamatsesuai ID, elektronik 081277203848, tlp kantor 0277. 8461828,pihakyang dapat dihubungi dalam keadaan darurat MohammadNashihanJakarta Barat, hubungan dengan
    Walet No. 91 Komplek(0817797799.TabungankomplekJenis(MandiriTabungan Bisnis), ditandatangani yangHankam SlipiRekeningbersangkutan tanggal 692013.Menikah, status pekerjaan82,Islam, pekerjaan sekarangtetap, Indonesia,Penyelenggara Negara,Jabar,Rp.Instansi Kejatisumber dana gaji100.000.000,00/bulan. Maksudberhubungan dengan bankdan tujuan(Penempatan dana). Identitas tambahan : Menandatangani permohonan untukdibuatkan fasilitas Sweep untukRekening Giro No. 12200567778999.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-11-2011 — Putus : 14-02-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 75/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 14 Februari 2012 — ITMAN HARRY BASUKI
184 — 62
  • Direktur Utama besertaDirektur Keuangan PT Elnusa dan harus di tanda tangani oleh kedu belah pihak ; Bahwa yang berwenang membuka rekening atas nama PT Elnusa pada beberapabank adalah Direktur Keuangan bersama dengan Direktur Utama ; Bahwa sepengetahuan saksi bilyet deposito disimpan di brankas yang dikuasai olehDirektur Keuangan ; Bahwa yang bertanggung jawab atas bilyet deposito adalah Santun Nainggolanselaku Direktur Keuangan PT Elnusa ; Bahwa karyawan yang bekerja di PT Elnusaa bukan termasuk penyelenggara
    negara Bahwa benar saksi berhenti sebagai Direktur Utama PT Elnusa melalui RUPS; Bahwa saksi tahu telah terjadi pencairan deposito PT Elnusa di Bank MegaJababeka pada saat saksi dipanggil ke Polda ; Keterangan saksi RONY THRAM MAULANA S.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2016 — Upload : 12-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2772 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 Januari 2016 — Rito Nasibu, S.T., M.Eng
90 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Februari 2011 sampai dengan Agustus Tahun 2011 atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto,berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara ini,sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara
    Negara baik langsung maupuntidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, Pengadaan,atau persewaan, yang pada saat dilakukan perobuatan untuk seluruh atauHal. 29 dari 265 hal.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-12-2014 — Putus : 31-03-2015 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mdn
Tanggal 31 Maret 2015 — - Drs. MARTIN ITALI ZENDRATO, MSP.
69 — 26
  • 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 15-03-2019 — Putus : 02-08-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 2 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.ASMADI SYAM, SH
2.MUHAMMAD ARIFIN S, SH
Terdakwa:
YULASDAR, ST BIN ABDURRAHMAN
87 — 32
  • komisi pemberantasantindak pidana korupsi (KPK), pasal 6 menyatakan,KomisiPemberantasan Korupsi mempunyai tugas: (a) Koordinasidengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakpidana korupsi, (b) Supervisi terhadap instansi yang berwenangmelakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,,kemudian dalampenjelasan pasal 6 menyatakan yang dimaksud dengan Instansiyang berwenang termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara
    Negara (KPKPN), InspektoratNegara pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen (LPND);b.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-07-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 133/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 23 Nopember 2015 — Drs. H. ADE IRAWAN, M.Si bin YOYO
58 — 9
  • Undang Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 5 angka 4, yangmenyatakan bahwa Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidakmelakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 22-09-2016 — Putus : 06-02-2017 — Upload : 07-07-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 185/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 6 Februari 2017 — Penuntut Umum:
ANWAR RISA ZAKARIA, SH
Terdakwa:
SUNARTOYO alias TOYO Bin Alm. JOYO SUTRIMAN
160 — 51
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-01-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 11/PIDSUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R
Tanggal 18 Juni 2014 — ASEP AAN PRIANDI,ST, DK
58 — 24
  • Demikian juga dalam penjelasan Pasal 6 UndangUndang RI Nomor 30 tahun2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkanyang dimaksud dengan instansi yang berwenang termasuk BadanPemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemenatau Lembaga Pemerintah NonDeparteman;c.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-04-2014 — Putus : 06-08-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 27/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PLR
Tanggal 6 Agustus 2014 — Dra.SUDARMINI, Apt Binti SUYADI
75 — 25
  • Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara dan dapatmenimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap amanat yang diberikankepada penyelenggara Negara yang diserahi tugas selaku Kuasa Pengguna Anggaran danselaku Pengguna Anggaran dalam menangani pekerjaan Pemerintah;4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan manusia yang adadisekitar dan dilokasi Puskesmas Flamboyan tersebut ;Hal Hal Yang Meringankan : 1. Terdakwa belum pernah dihukum ;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-02-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 20 Februari 2014 — H.MISRI JAYA LATIEF, SE.MM
64 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasandan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menggariskanmempercepat proses hukum tindak pidana korupsi bagi aparatur pemerintahterutama aparat penegak hukum dan penyelenggara negara yang didugamelakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dalam UU No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tepatnya dalam Pasal25 yang mengatur bahwa proses pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsiagar didahulukan dari
    VII Tahun 2001 tentangKETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATANRAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANGREKOMENDASI ARAH KEBIJAKANPEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI,KOLUSI, DAN NEPOTISME yang pada pokoknyaditentukan arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi,dan nepotisme antara lain adalah mencabut, mengubah,atau mengganti semua peraturan perundangundanganserta keputusankeputusan penyelenggara negara yangberindikasi melindungi atau memungkinkan terjadinyakorupsi, kolusi, dan nepotisme;2 Dengan UU No. 30 Tahun
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 24-01-2017 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 3/PID.TPK/2017/PT BDG
Tanggal 23 Februari 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : SETYAWAN NUR CHALIQ, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : RUDOLF IMAM SANTOSO
143 — 88
  • 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) jo pasal 4 Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya; selakuorang yang melakukan atau turut serta melakukan, memberi ataumenjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negaradengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara
    Negara tersebutberbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangandengan kewajibannya, yang dilakukan terdakwa RUDOLF IMAM SANTOSOdengan cara sebagai berikut : Bahwa PT.
    SUHERWANTO selaku Camat Cibadak danSUPRIATMAN, S.Pd selaku Kepala Desa Tenjo Jaya masingmasing dalamkedudukannya selaku Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri Sipil telahbertentangan dengan kewajiban selaku Pegawai Negeri Sipil sebagaimanadiatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbuny! :Setiap PNS wajib :a. Mengucapkan sumpah/janji PNS;b. Mengucapkan sumpah /janji jabatan;c.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 05-11-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 10/PID.TPK/2018/PT PBR
Tanggal 12 Desember 2018 — Pembanding/Terdakwa : Drs. MOHAMMAD NASHIHAN, SH., MH
Terbanding/Penuntut Umum : Hartam Ediyanto, S.H., M.Hum
94 — 39
  • B3 RT.012/RW.009 Sari Jadi SukasariBandung, Menikah, status pekerjaan tetap, Indonesia, S2, Islam,pekerjaan sekarang Penyelenggara Negara, Instansi Kejati Jabar,sumber dana gaji Rp. 100.000.000,00/bulan.Maksud dan tujuan berhubungan dengan bank (Penempatan dana).Identitas tambahan :tempat tinggal rumah status milik sendiri, alamat kirim surat alamatsesual ID, elektronik 081277203848, tlp kantor 0277. 8461828, pihakyang dapat dihubungi dalam keadaan darurat MohammadNashihanJakarta Barat, hubungan
    S2,Islam, pekerjaan sekarangtetap, Indonesia,Penyelenggara Negara,Jabar,Rp.Instansi Kejatisumber dana gaji100.000.000,00/bulan.Maksudberhubungan dengan bankdan tujuan(Penempatan dana).Identitas tambahan :tempat tinggal rumahstatus milik sendiri, alamatkirim surat alamat sesuaiID,081277203848, tlp kantor0277. 8461828,yang dapat dihubungielektronikpihakdalam keadaan daruratNashihanJakarta Barat, hubunganMohammaddengan pemohon rekanbisnis, notel rumah0213142665 alamat Jl.Walet No. 91 komplekHankan Slipi
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-01-2020 — Putus : 14-02-2020 — Upload : 14-02-2020
Putusan PT PEKANBARU Nomor 10/PID.SUS/2020/PT PBR
Tanggal 14 Februari 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RUDI ANTO TARIGAN Alias RUDI Bin NGAJAM TARIGAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
Terbanding/Penuntut Umum I : IVO ASTRINA LIMBONG, S.H.
47 — 37
  • B3 RT.012/RW.009 Sari Jadi SukasariBandung, Menikah, status pekerjaan tetap, Indonesia, S2, Islam,pekerjaan sekarang Penyelenggara Negara, Instansi Kejati Jabar,sumber dana gaji Rp. 100.000.000,00/bulan.Maksud dan tujuan berhubungan dengan bank (Penempatan dana).Identitas tambahan :tempat tinggal rumah status milik sendiri, alamat kirim surat alamatsesuail ID, elektronik 081277203848, tlp kantor 0277. 8461828, pihakyang dapat dihubungi dalam keadaan darurat MohammadNashihanJakarta Barat, hubungan
    Bertindak untuk diri sendiriSyafei, Pria, TanjungBetuah, 09051972,penduduk, Nama Gadisibu kandung Kemalasiah,KTP Nomor3273010905720002,tempat dikeluarkanidentitas utama,berlaku hingga09.05.2017, alamatKomplek Kejati Jabar No.B3 RT.012/RW.009 SariJadiMenikah, status pekerjaanS2,Islam, pekerjaan sekarangSukasari Bandung,tetap, Indonesia,Penyelenggara Negara,Instansi Kejati Jabar,sumber dana gaji Rp.100.000.000,00/bulan.Maksudberhubungandan tujuandenganbank (Penempatan dana).Identitas tambahan :tempat
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DYMAS ADJI WIBOWO, SH.
Terdakwa:
MAT JA I
130 — 39
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PN PALEMBANG
Register : 13-05-2015 — Putus : 09-09-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 9 September 2015 —
52 — 49
  • disebutkan bahwa KPK mempunyaitugas antara lain yaitu koordinasi dengan instansi yang berwenangmelakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, supervisi terhadapinstansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.Menurut penjelasan Pasal 6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yangdimaksud dengan instansi yang berwenang termasuk Badan PemeriksaKeuangan, Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi PemeriksaKekayaan Penyelenggara
    Negara, Inspektorat pada Departemen atau LembagaPemerintah Non Departemen.Bahwa benar saksi ahli dimintai bantuan audit/menghitung ada tidaknyakerugian Negara dalam dugaan penyimpangan penjualan Tanah AsetDesa Marga Mulya di Kapling Blok G2 yang terletak di Blok G2Dusun III di jl.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 04-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 2/G/2020/PTUN.PGP
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
1.RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO
2.HIAN TIAN
3.JAUW HARIFIN
4.KUSNADI HALIM, SH
5.LIE HON FAN
6.LIE SOEN AIJ
7.LIE SOEN NIO
8.MARGUNANTO
9.MIMIN KARDIANAN
10.HERRI YANTO
11.RATMAN SUYANTO
12.REKA OKTOLIBRANI
13.SOEN DJONG
14.SUEDI
15.SUPAWI
16.SUSI HERWANTI
17.TJEN EN SE
18.WANTY SUSANTO
19.YANNI
20.RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO, dkk
Tergugat:
BUPATI BANGKA
Intervensi:
PT. SINAR AGRO MAKMUR LESTARI diwakili oleh David Effendi
359 — 182
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;bersifat final dalam arti lebih luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atauOo aA KR &Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.Menimbang, bahwa berdasarkan unsurunsur yang menyusun definisiKeputusan Tata Usaha Negara dan perluasan ruang lingkup Keputusan TataUsaha Negara di atas, Majelis Hakim berpendapat