Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual belli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan ;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yangbersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telahterpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif penekanan dari unsurini adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredarannarkotika., Bahwa terhadap unsur

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)..

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebutdillhat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat dependterhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip administrationpenal law merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pad a hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deference aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.

Putusan Nomor 766/B/PK/PJK/2015yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA. pdf) sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak dibentuk untukmemutus sengketa perpajakan, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negaraadalah untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara;Bahwa

Putusan Nomor 766/B/PK/PJK/201517.18.19.pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetair function

syarat agar seseorang dibebaskan dari suatukewajiban karena kedaluwarsa atau karena telah lewat waktu yaitu apabilayang bersangkutan dapat menunjukan itikad baik; sehingga Pasal 835KUHPerdata, Pasal 1963 KUHPerdata, Pasal 1967 KUHPerdata dan Pasal 32Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, harus dipahami sebagaiperlindungan hukum yang diberikan kepada orang yang menguasi tanahapabila telah menguasai dalam jangka waktu tertentu atau telah dikeluarkansertifikat dengan jangka waktu tertentu dengan penekanan

itikad baik adalah hal yang hakiki dalamterbitnya sebuah sertifikat hak milik lebih lanjut dengan dihubungkan denganPasal 835 KUHPerdata, Pasal 1963 KUHPerdata, Pasal 1967 KUHPerdata,Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah serta, kaidahkaidah hukum tersebut harus dimaknai sebagaiperlindungan hukum yang diberikan kepada orang yang menguasi tanahapabila telah menguasai dalam jangka waktu tertentu atau telah dikeluarkansertifikat dengan jangka waktu tertentu dengan penekanan

Oleh karena itu, dalam merumuskan posita ataudalil gugatan:e Tidak dibenarkan mencampuradukan Wanprestasi denganPerbuatan Melawan Hukum;e Dianggap keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukumdalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realistisadalah Wanprestasi;e Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan Wanprestasi,sedangkan peristiwa yang terjadi secara objektif ialah PerbuatanMelawan Hukum ;(Cetak tebal adalah penekanan dari Tergugat II) ;Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik

;(Cetak tebal adalah penekanan dari Tergugat II)53.Dengan demikian, perbuatan Penggugat yang mengajukan Gugatan tanpadasar yang jelas serta dengan tujuan untuk merugikan Tergugat II baik secaramateriil maupun immateriil jelas dalam hal ini melanggar hak subjektif oranglain serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hatihatiyang harus dimiliki Seseorang ;54.Dengan demikian, beralasanlah bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolakGugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat

), Warnakendaraan: Hijau(pada STNK : Kuning), Lingkar /21rodakemudi: Spelling = 30 cm (lebih dari 1/5 diameter roda kemudi.Diameter roda mkemudi = 50 cm) =tidak memenuhi persyaratan laik jalan, Pedal gas: Terdapat modifikasi pedal gas agar bekerja selalu normal, Pedal rem: Baik (pada saat laka, kabel tuas pembalik pedal putus), SISTEM REM ( PNEUMATIC HIDROLIK ): Tangki angin Habis (terdapatkebocoran pada seal katup pembuangan (lemah) dan terdapat endapanair pada tangki, Silinder master rem Saat penekanan

saat dilakukan pemeriksaan sistem rem angindilakukan penekanan pada pedal rem sebanyak 4 kali, tekanan angin turn1 kg/cm? dan tidak segera kembali naik 1 kg/cm?

Bahwa berdasarkan uraianuraian Penggugat tersebut di atas,maka penekanan rumusan pokok dalil positanya adalah berupa tindakpemaksaan dan pengancaman, yang dilakukan oleh Terggugat kepadaPenggugat;4.

Bahwa berdasarkan uraianuraian Penggugat tersebut di atas,maka penekanan rumusan pokok dalil positanya adalah berupa tindakpemaksaan dan pengancaman, yang dilakukan oleh Terggugat II kepadaPenggugat;4.

tidakHalaman 35 dani 59 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Bigdigunakan pada saat proses Penyidikan sehingga tidak diajukan sebagaiBarang Bukti dalam perkara ini;Bahwa tidak ada berita acara pengembalian Buku Rekening tersebut;Bahwa Saksi tidak dapat menerangkan tentang hal tersebut karena Saksidihadirkan dipersidangan sebagai Saksi Verbalisan;Bahwa Saksi memeriksa SaksiSaksi dan Terdakwa setelah ada ada perintahpemeriksaan lanjutan terhadap perkara ini;Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemaksaan dan penekanan

H.D.Silitonga dan Rensus Silalahi karena Rekening tersebut tidakdigunakan pada saat proses Penyidikan sehingga tidak diajukan sebagaiBarang Bukti dalam perkara ini;Bahwa tidak ada berita acara pengembalian Buku Rekening tersebut;Bahwa Saksi tidak dapat menerangkan tentang hal tersebut karena Saksidihadirkan dipersidangan sebagai Saksi Verbalisan;Bahwa Saksi memeriksa SaksiSaksi dan Terdakwa setelah ada ada perintahpemeriksaan lanjutan terhadap perkara ini;Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemaksaan dan penekanan

Bahwa Saksi mengatakan bahwa terhadap buruh SPTI (Serikat PekerjaTransport Indonesia) tidak boleh meminta paksa tarif bongkar muatkepada perusahaan yang melakukan bongkar muat barang berdasarkanPeraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 tahun 2018 pada Pasal 16tentang Penyelesaian Perselisihan :Ayat 2 berbunyi Dalam musyawarah untuk mufakat para pihaktidak dibenarkan melakukan pemaksaan atau penekanan terhadapsalah satu pihak.Ayat 3 berbunyi Apabila dalam bermusyawarah salah satu pihakmelakukan penekanan

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapatdiambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalahperdarahan pada selaput otak oleh karena trauma tumpul pada kepaladisertai penekanan pada leher;Menimbang, bahwa Visum Et Repertum adalah merupakan alat buktisurat sekaligus alat bukti keterangan ahli yang disampaikan secara tertulis;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum tersebutmembuktikan bahwa benar korban Dortia Sianipar dan korban Parulian SiahaanAlias Jojor telah meninggal dunia

Pid.B/2014/PNTTDpemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban lemas karenaperdarahan pada otak oleh karena trauma pada kepala disertai perdarahanrongga dada, robeknya paru kiri terkena patahan tulang iga akibat trauma bendatumpul pada dada dan Visum Et Repertum Nomor 215/IX/IKK/VER/2013 atasnama Jojor Parulian Siahaan, Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapatdiambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan padaselaput otak oleh karena trauma tumpul pada kepala disertai penekanan

yang dijadikan dasar permohonan olehPEMOHON sesuai dengan Pasal 67, UU No. 14 Tahun 1985,Pasal 67 UU MA berbunyi:Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata / TUN yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasanalasan sebagai berikut :a. apabila putusan didasarkan padasuatu kebohongan atau tipu muslihat pihaklawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan padabukti bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;(cetak tebal adalah penekanan

(cetak tebal adalah penekanan dari kami)Dan alasan yang dijadikan Dasar Permohonan adalah sebagai:. PUTUSAN DIDASARKAN PADA SUATU KEBOHONGANATAU TIPU MUSLIHAT PIHAK LAWAN YANG DIKETAHUISETELAH PERKARANYA DIPUTUS ATAU DIDASARKANPADA BUKTI BUKTI YANG KEMUDIAN OLEH HAKIMPIDANA DINYATAKAN PALSU;A. Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No.01/P/FP/2016/ PTUN.DPS tanggal 12 Mei 2016, pada bagian:Ill. Legal Standing (Hak Gugat) ...hal 15 dengan pengakuan:a.

undangundang agarjazad orang tua kami dapat tenang di alam Barzah (Alam Kuburnya )Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, Turut Tergugat 1 telah menyampaikandupliknya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI1Bahwa pada dasarnya Turut Tergugat 1 tetap pada dalildalil dan argumentasi hukumdalam Eksepsi, yang telah disampaikan pada tanggal 31 Desember 2012, dan menolakdengan tegas dalildalil Replik DALAM EKSEPSI dari Penggugat 1 dan Penggugat 2(Para Penggugat), tertanggal 7 Februari 2013, dengan beberapa tambahan, penekanan

Tergugat/Para Tergugat;Bahwa dengan demikian, maka Turut Tergugat 1 tetap berpendapat, gugatan dari ParaPenggugat harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA1 Bahwa pada dasarnya Turut Tergugat 1 tetap pada dalildalil Jawaban DALAM POKOKPERKARA yang telah disampaikan pada tanggal 31 Desember 2012, dan menolakdengan tegas dalildalil Replik DALAM POKOK PERKARA dari Penggugat 1 danPenggugat 2 (Para Penggugat), tertanggal 7 Februari 2013, dengan beberapa tambahan,penekanan

Diperkirakan lamakematian antara dua jam sampai dua belas jam karena terdapat kaku mayatyang menyeluruh dan lebam mayat yang tidak hilang dengan penekanan;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperolehfaktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa, Terdakwa atas nama Kristian Mbuik alias Tian, lahir di Ndeo, umur 61tahun, lahir pada tanggal 14 September 1960, jenis kelamin lakilaki,kebangsaan Indonesia, yang bertempat tinggal di RT.012/RW.007, DesaBoni, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten

Diperkirakan lamakematian antara dua jam sampai dua belas jam karena terdapat kaku mayatyang menyeluruh dan lebam mayat yang tidak hilang dengan penekanan;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan KorbanBenyamin Indu meninggal dunia, maka dengan demikian Majelis Hakimberpendapat unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi secara sahmenurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPtelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan

Bahwa Terdakwa telah menerima pengarahanataupun penekanan dari pimpinan TNI serta penyuluhanhukum di kesatuannya tentang sangat dilarangnyaprajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaanHal 57 dari 62 hal Putusan Nomor : 40K/PM I04/AD/III/2019MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangNarkotika, sudah seharusnya Terdakwa ikut mendukungprogram pemerintah dalam hal memberantas kejahatanpenyalahgunaan Narkotika atau setidaktidaknyaTerdakwa berusaha menghindari sejauh mungkin dariketerlibatan

Bahwa Terdakwa sudah sering mendengarkanpengarahan dari pimpinan agar tidak terlibat dalamkejahatan penyalah gunaan Narkotika hal inimenunjukkan perilaku dan sikap ketidak perdulianTerdakwa atas perintah pimpinan/atasan yang selalumemberikan penekanan untuk mengajak keluarga danlingkungannya menghindari narkoba dan Pimpinan TNItelah memerintahkan untuk menindak tegas terhadapanggota TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika.4.

Untuk itu, penekanan unsur barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orangyang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegahterjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa(error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan seorang lakilaki yang bernama ARIANDIPRAYOGI Alias YOGI sebagai Terdakwa

Jadi penekanan unsur inipada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telahmelakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akansangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa padapersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat DakwaanPenuntut Umum, faktafakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangansaksisaksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukanPenuntut

Ramly) ; Keterangan saksi Syaiful Hermawan (saksi meringankan) saksi sekamar di LPProbolinggo dengan Ismail dimana Ismail atau Mail melakukan transaksi narkoba denganmeminjam rekening Elisabeth, Ismail menjual pada Bimo dan Ismail atau Mail itu bukanTerdakwa (Ramly) ; Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi (Replik) sebagai berikut : e Bahwa saksi Verbalisan yakni Agus Tri Subagio menerangkan bahwa benartelah melakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi maupun Terdakwa dengantidak dilakukan penekanan

penangkapanyang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Wakatobi sebagaimana buktiT25; Bahwa Pemohon ditahan berdasarkan Surat perintah penahananyang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Wakatobi sebagaimana buktiT30; Bahwa tembusan surat perintah penangkapan dan surat perintahpenahanan disampaikan kepada keluarga Pemohon yaitu bapak kandungPemohon yang bernama Habirun; Bahwa Pemohon didampingi oleh Penasihat Hukum dari awal sampaiakhir pemeriksaan Pemohon sebagai tersangka; Bahwa Tidak ada penekanan

Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanyasubyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagaiTerdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkanHalaman 18 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN.

Terdakwamengabaikan penekanan pimpinan TNI agar para prajurit tidakikut terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI dimata Masyarakat.4.