Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-01-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 14-06-2016
Putusan PN PADANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 24 Mei 2016 — ABDUL KANI,SKM,MPH Pgl KANI
18544
  • Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaanbarang / jasa yang meliputi 1. spesifkasi tekhnis barang/jasa, 2. harga perkiraansendiri dan 3. rancangan kontrak;Menimbang, bahwa dalam menentukan spesifikasi tekhnis barang danjasa sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi / Kabupaten / kota dalampengelolaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus tersebut, MenteriKesehatan RI menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI.
    Dalam pembelaan Terdakwa maupunPenasihat Hukum Terdakwa menyertai pula barang bukti surat berupa petunjuktekhnis Pengembangan dan penyelenggaraan pos kesehatan desa Poskesdes ,Departemen Kesehatan RI tahun 2006 dan petunjuk tekhnis penggunaan DAKbidang kesehatan tahun anggaran 2012;Menimbang, bahwa petunjuk tekhnis penggunaan DAK bidangkesehatan tahun anggaran 2012 sebagai acuan dalam mengelola danpenggunaan dana DAK tahun 2012 dalam lampiran standar peralatan danlogistik poskedes disebutkan ada
    Apabila ada salah satu persyaratan teknis yang diminta tidak dipenuhisesuai dokumen lelang maka dinyatakan gugur,Halaman 109 dari 127 Putusan Nomor: 5/Pid.SusTPK/2016.PNPdgMenimbang, bahwa yang menentukan syarat penilaian tekhnis adalahPPK dan telah diupload sebagai dokumen lelang pengadaan di LPS, sebagaiacuan pokja melakukan evaluasi penawara;.Menimbang, bahwa dalam lampiran Il perperes No 54 tahun 2010tentang tata cara pemilihan penyedia barang berbunyi : evaluasi tekhnisdilakukan dengan sistim
    Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila a.Spesifikasi tekhnis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosurdan gambar gambar sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumenpemilinan;Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti bahwa ada perbedaanantara alat kesehatan yang ditawarkan oleh CV Nassya sebagaimana suratpenawaran tanggal 12 juli 2012 dengan surat dukungan dari distributor;Menimbang, bahwa sesuai dengan ahli dari LKPP, apabila alatkesehatan yang ditawarkan dalam surat
    danSusilowati Nazaro, dalam menentukan persyaratan tekhnis termasuk menyuratipara distributor, menentukan HPS dan merancang kontrak semuanya dikerjakanoleh Terdakwa bersama sama dengan Susilowati Nazaro, ST danKarnaini,SH.Msi.Maka berdasarkan fakta fakta yang bersesuaian MajelisHalaman 111 dari 127 Putusan Nomor: 5/Pid.SusTPK/2016.PNPdgberkeyakinan ada kolusi antara Terdakwa, Susilowati Nazaro, ST, Karnaini,SH.Msi dan CV Nassya sebagai pemenang lelang, yang mengkondisikansedemikian rupa sehingga
Register : 07-03-2012 — Putus : 28-06-2012 — Upload : 25-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 28 Juni 2012 — URI BAJURI SPD alias BAJURI bin SANADJI
8614
  • saksi adalah sebagai penilik sekolah ;Bahwa benar dinas pendidikan Kabupaten Indramayu mendapat lokasidana kegiatan penyelenggara kejar paket A Keaksaraan Fungsional ;Bahwa yang dimaksud adalah Proses kegiatan belajar mengajar padakeaksaraan agar mereka yang tidak bisa baca tulis hitung menghitungbisa baca tulis dan hitung menghitung yang dilaksanakan selama 6(enam) bulan;Bahwa saksi bertugas di Cantigi Kabupaten Indramayu;kepengurusan dalam program Kejar Paket A tersebut adalah Penilik /Pembina Tekhnis
    mengajar pada keaksaraan agar merekayang tidak bisa baca tulis hitung menghitung bisa baca tulis dan hitungmenghitung yang dilaksanakan selama 6 (enam) bulan;Bahwa benar saksi adalah sebagai penilik Bahwa benar saksi pada tahun 2006 Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayumendapat alokasi dana kegiatan penyelenggaraan Kejar Paket A KeaksaraanFungsional ;Bahwa sakasi bertugas di Kedokanbunder Kabupaten Indramayu;Bahwa yang menjadi pengurus dalam program Kejar Paket A tersebut adalahPenilik / Pembina Tekhnis
    mengajar pada keaksaraan agar merekayang tidak bisa baca tulis hitung menghitung bisa baca tulis dan hitungmenghitung yang dilaksanakan selama 6 (enam) bulan;Bahwa benar saksi adalah sebagai penilik Bahwa benar saksi pada tahun 2006 Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayumendapat alokasi dana kegiatan penyelenggaraan Kejar Paket A KeaksaraanFungsional ;Bahwa sakasi bertugas di Kecamatan patrol Kabupaten Indramayu;Bahwa yang menjadi pengurus dalam program Kejar Paket A tersebut adalahPenilik / Pembina Tekhnis
    belajar mengajar pada keaksaraan agar merekayang tidak bisa baca tulis hitung menghitung bisa baca tulis dan hitungmenghitung yang dilaksanakan selama 6 (enam) bulan;e Bahwa benar saksi adalah sebagai penilik Bahwa benar saksi pada tahun 2006 Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayumendapat alokasi dana kegiatan penyelenggaraan Kejar Paket A KeaksaraanFungsional ;e Penilik di Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayue Bahwa yang menjadi pengurus dalam program Kejar Paket A tersebut adalahPenilik / Pembina Tekhnis
    mendapat dana PPK IPM daripropinsi, kemudian saya ditunjuk sebagai penanggungjawab keuangan;Bahwa Semua Kabupaten / Kota di Jawa Barat membuat proposal evaluasi dirikemudian di cek ke tingkat kabupaten masingmasing dan terseleksi 17Kabupaten / Kota;Membuat proposal komprehensif dan proposal implementasi ke 17 KabupatenKota yang lolos seleksi tahap pertama dan terseleksi lah 12 Kabupaten / kotayang dianggap terbaik dan layak menerima bantuan;Dari 12 Kabupaten / Kota tersebut melaksanakan bimbingan tekhnis
Putus : 13-02-2014 — Upload : 28-02-2014
Putusan PN KUNINGAN Nomor 219/Pid.B/2013/PN.Kng
Tanggal 13 Februari 2014 —
224
  • Desember 2013;Bahwa pada tanggal 08 Maret 2013 DUDUNG ABDUL KODIR Bin KASPI sebagaiMandor tebang di petak 45 RPH Cibeureum BJPH Cibingbin KPH Kuninganmelakukan tebangan dan menyuruh UDIN PERMANA Alias BODIN sebagai orangyang menebang dengan menggunakan 1 (satu) unit Chain Saw milik DUDUNGABDUL KODIR Bin KASPI dengan cara disewa sampai dengan tanggal 26 Mei2013 dengan sewa perharinya Rp50.000,00;Bahwa, kemudian DUDUNG ABDUL KODIR Bin KASPI ada perintah dariPimpinan melakukan Diklat Kepemimpinan Tekhnis
    Desember 2013;e Bahwa pada tanggal 08 Maret 2013 DUDUNG ABDUL KODIR Bin KASPI sebagaiMandor tebang di petak 45 RPH Cibeureum BJPH Cibingbin KPH Kuninganmelakukan tebangan dan menyuruh UDIN PERMANA Alias BODIN sebagai orangyang menebang dengan menggunakan 1 (satu) unit Chain Saw milik DUDUNGABDUL KODIR Bin KASPI dengan cara disewa sampai dengan tanggal 26 Mei2013 dengan sewa perharinya Rp50.000,00;e Bahwa, kemudian DUDUNG ABDUL KODIR Bin KASPI ada perintah dariPimpinan melakukan Diklat Kepemimpinan Tekhnis
    Saksi Dudung Abdul Kodir Bin KaspiBahwa Saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluargadan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;Bahwa Saksi adalah Mandor tebang pada petak 45C KPH Kuningan;Bahwa Saksi menjadi Mandor sejak tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan 26 Mei2013;Bahwa posisi saksi sebagai Mandor digantikan oleh saksi Yudi karena Saksiditugaskan untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan Tekhnis Kehutanan di Madiun;Bahwa penebangan di Petak 45C adalah sah oleh karena
    yang sampai dengan sekarang saksiYudi masih bekerja pada Perum Perhutani Kabupaten Kuningan sebagai Polter(Polisi Teritorial);Bahwa pada tanggal 01 Juni 2013, saksi Yudi menggantikan posisi Saksi DudungAbdul Kodir bin Kaspi sebagai Mandor Tebang pada Petak 45 C yang terletak diRPH Cibeureum BPKH Cibingbin KPH Kuningan;Bahwa saksi Yudi menggantikan posisi Saksi Dudung Abdul Kodir bin Kaspisebagai Mandor Tebang karena sejak tanggal 01 Januari 2013 s/d 23 September2013 mengikuti Diklat Kepemimpinan Tekhnis
Register : 05-12-2014 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mdn
Tanggal 3 Maret 2015 — - Dra. YANTI NILASARI HASIBUAN (TERDAKWA 1) - PARLAUNGAN SIMARMATA (TERDAKWA 2) - GAUL SITOMPUL (TERDAKWA 3)
4817
  • Tapanuli Tengah Nomor :251/KANPORA/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang PenetapanPejabat Pengelola Tekhnis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah(PPTKSKPD) Kanpora Kab.
    Tengah Nomor : 9.1/DPPKKD/2011 tanggal 10Januari 2011 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/ Kuasa PenggunaAnggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan KerjaPerangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2011 danterdakwa (Il) IMAM MAHADI PANGGABEAN selaku Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pemuda dan OlahRaga Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 251/KANPORA/2011 tanggal 16Februari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Tekhnis
    Ayat (9) Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telahdiubah menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi : Setiap SKPD dilarangmelakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dariyang telah ditetapkan dalam APBD.Setelah dokumen tersebut ditanda tangani terdakwa (I) OSLO HABEAHAN,selanjutnya dokumen pertanggungjawaban tersebut dibawa terdakwa (I) OSLOHABEAHAN kepada terdakwa (Il) IMAM MAHADI PANGGABEAN selakuPejabat Pelaksana Tekhnis
Upload : 13-06-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 16/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN
DRH. AHMAD RUSDI LUBIS
3219
  • Dwi Putera Adiyasa lulus evaluasi administrasi, tekhnis dan harga sertatelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi tekhnis/ biaya, oleh karena itu selakuketua panitia pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap tahunanggaran 2011 terdakwa drh. Ahmad Rusdi Lubis mengeluarkan suratpenetapan pemenang pengadaan langsung Nomor: 05.4/PPPLJK/DKPP/2011tanggal 11 April 2011 yakni CV.
    Namira, perusahaan CV Sri Bilah dan panitia pengadaanjuga tidak melakukan konfirmasi mengenai keabsahan dan kebenaran isisurat jaminan penawaran tersebut.e Bahwaselanjutnya panitia pengadaan melaksanakan evaluasi tekhnis terhadapketiga perusahaan tersebut yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV.Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, panitia pengadaan menyimpulkan hasilevaluasi tekhnis sebagai berikut :1.
    Namira, perusahaan CV Sri Bilah dan panitiapengadaan juga tidak melakukan konfirmasi mengenai keabsahan dankebenaran isi surat jaminan penawaran tersebut.e Bahwaselanjutnya panitia pengadaan melaksanakan evaluasi tekhnis terhadapketiga perusahaan tersebut yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV.Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, panitia pengadaan menyimpulkan hasilevaluasi tekhnis sebagai berikut :1.
    Untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji cobakapal disatukan dalam surat dukungan, namun sesuai dengan dokumenpengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap dalampersyaratan tekhnis untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataanuntuk uji coba kapal harusnya dipisah;2. Untuk spesifikasi tekhnis ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. KaryaMas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah memenuhi syaratyang ditetapkan oleh LDP;3.
Register : 06-10-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Liw
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penggugat:
PT BRI KANCA LIWA
Tergugat:
1.AMIR HAKIM
2.MASLINA
8923
  • selanjutnya pada persidangan tanggal 22 Oktober2020, sebelum Putusan dibacakan oleh Hakim, Penggugat menyatakanmencabut gugatan berdasarkan suratnya tertanggal 21 Oktober 2020 denganalasan telah tercapai perdamaian di luar persidangan antara Penggugat denganPara Tergugat ;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pencabutan gugatanoleh Penggugat dilakukan setelah Para Tergugat mengajukan jawaban, makadengan mendasarkan pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta Buku II, PedomanTeknis Administrasi dan Tekhnis
Putus : 14-07-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2323 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 14 Juli 2011 — Drs. AZWI SYUKUR Bin H. SYUKUR HAMZAH
3929 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersedia anggaran atau tidaknya tersedia anggaran yangakan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untukkegiatan proyek yang dibiayai oleh APBN/APBD ;e Pasal 13 ayat (2) HPS disusun oleh Panitia/Pejabat Pengadaan danditetapkan oleh Pengguna Barang dan Jasa dan Pasal 17 ayat (5)Keppres No. 80 tahun 2003 dalam keadaan tertentu, pemilinan penyediabarang dan jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukkan langsungterhadap 1 (satu) penyedia dan barang/jasa dengan cara melakukannegoisasi baik tekhnis
    maupun biaya sehingga diperoleh harga yangwajar dan secara tekhnis dapat dipertanggungjawabkan ;e Pasal 13 ayat (1) Keppres No. 80 tahun 2003 Pengguna Barang dan Jasawajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulkasikan secarakeahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.Pasal 13 ayat (2) HPS disusun oleh Panitia/Pejabat Pengadaan danditetapkan oleh Pengguna Barang dan Jasa dan Pasal 17 ayat (5)Keppres No. 80 tahun 2003 dalam keadaan tertentu, pemilihan penyediabarang
    dan jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukkan langsungterhadap 1 (satu) penyedia dan barang/jasa dengan cara melakukannegoisasi baik tekhnis maupun biaya sehingga diperoleh harga yangwajar dan secara tekhnis dapat dipertanggungjawabkan ;e Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Perum Peruri untuk pengadaanstiker yang dilakukan oleh Kantor Kesbanglinmas dengan harga Rp.Hal. 7 dari 29 hal.
Register : 05-12-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 17-03-2014
Putusan PN KUNINGAN Nomor 218/Pid.B/2013/PN.Kng.
Tanggal 13 Februari 2014 — RASBA bin ATIM
354
  • pada tanggal 08 Maret 2013 Dudung Abdul Kodir Bin Kaspi sebagaiMandor tebang di petak 45 RPH Cibeureum BJPH Cibingbin KPH Kuninganmelakukan tebangan dan menyuruh Udin Permana Alias Bodin sebagai orangyang menebang dengan menggunakan 1 (satu) unit Senso milik Dudung AbdulKodir Bin Kaspi dengan cara disewa sampai dengan tanggal 26 Mei 2013 dengansewa perharinya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Bahwa, kemudian Dudung Abdul Kodir Bin Kaspi ada perintah dariPimpinan melakukan Diklat Kepemimpinan Tekhnis
    Saksi Dudung Abdul Kodir bin Kaspi:Bahwa saksi adalah Mandor tebang pada petak 45C KPH Kuningan;Bahwa Saksi menjadi Mandor sejak tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan26 Mei 2013;Bahwa posisi Saksi sebagai Mandor digantikan oleh saksi Yudi oleh karenaSaksi ditugaskan untuk mengikuti diklat Kepemimpinan Tekhnis Kehutanandi Madiun;Bahwa penebangan di Petak 45C adalah sah oleh karena ada SPPK nya;Bahwa senso yang dipergunakan untuk menebang adalah milik Saksi yangdisewa seharga Rp50.000,00 (lima puluh
    Kabupaten Kuningan yang sampai dengan sekarangSaksi masih bekerja pada Perum Perhutani Kabupaten Kuningan sebagaiPolter (Polisi Teritorial);Bahwa, pada tanggal 01 Juni 2013, Saksi menggantikan posisi saksiDudung Abdul Kodir bin Kaspi sebagai Mandor Tebang pada Petak 45 Cyang terletak di RPH Cibeureum BPKH Cibingbin KPH Kuningan;Bahwa, Saksi menggantikan posisi saksi Dudung Abdul Kodir bin Kaspisebagai Mandor Tebang karena sejak tanggal 01 Januari 2013 s/d 23September 2013 mengikuti Diklat Kepemimpinan Tekhnis
Putus : 23-03-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1134 K/PID.SUS/2010
Tanggal 23 Maret 2011 — HASANAH, A.Ma.Pd binti ZULKIBLI
2917 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Fakta Integritas ;Surat Pernyataan Pelaksanaan Pekerjaan ;Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas selakuPengguna Anggaran Nomor : 09.39/SK.DAK/DIK.DAS/2007 tanggal 20Juni 2007 ;Berita Acara Penyerahan lapangan ;Surat Perintah Mulai Kerja (GPMK) Nomor : 09.39/SPMKDAK/DIK.AS/2007 ;Surat Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 07.41/SPPDAK/DIK.DAS/2007 ;Berita Acara Penjelasan Nomor : 02/Perj.DAK/DIK.DAS/2007 ;Risalah Rapat Penjelasan Nomor : 02.a/Perj.DAK/DIK.DAS/2007 ;Daftar hadir penjelasan tekhnis
    dan daftar hadir sosialisasi DAK 2007 ;Surat Pernyataan Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 9 Sepuk Nomor:037/SD09/II/2007 ;Spesifikasi Tekhnis Pekerjaan ;Spesifikasi alat Peraga, Kit Bahasa Indonesia untuk SD, CDPembelajaran Geografi Indonesia, Buku Pengayaan Pengetahuan/Ketrampilan, dan Spesifikasi tekhnis sarana multi media ;Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rekapitulasi ;Rencana Anggaran Biaya ;Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah ;Jadwal Pelaksanaan ;Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor : 2.a Tahun 2007
    No. 1134 K/Pid.Sus/2010* Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas selakuPengguna Anggaran Nomor : 09.39/SK.DAK/DIK.DAS/2007 tanggal 20Juni 2007 ;* Berita Acara Penyerahan lapangan ; Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 09.39/SPMKDAK/DIK.AS/2007 ;* Surat Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 07.41/SPPDAK/DIK.DAS/2007 ; Berita Acara Penjelasan Nomor : 02/Perj.DAK/DIK.DAS/2007 ; Risalah Rapat Penjelasan Nomor : 02.a/Perj.DAK/DIK.DAS/2007 ; Daftar hadir penjelasan tekhnis dan daftar hadir
    sosialisasi DAK 2007 ; Surat Pernyataan Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 9 Sepuk Nomor:037/SD09/IIV2007 ;* Spesifikasi Tekhnis Pekerjaan ;* Spesifikasi alat Peraga, Kit Bahasa Indonesia untuk SD, CDPembelajaran Geografi Indonesia, Buku Pengayaan Pengetahuan/Ketrampilan, dan Spesifikasi tekhnis sarana multi media ;* Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rekapitulasi ;* Rencana Anggaran Biaya ;* Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah ; Jadwal Pelaksanaan ;* Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor : 2.a Tahun 2007
Putus : 12-02-2019 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3140 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 12 Februari 2019 — SANDI DWI NUGRAHA, SE;
14546 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sus/201812.13.14.15.16.17.18.12,20.21.22.Tekhnis Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.Enrekang Tahun Anggaran 2015.1 (Satu) rangkap Fotokopi DPA Dinas Kesehatan Kab. EnrekangTA. 2015 yang telah dilegalisir.1 (Satu) rangkap Fotokopi Dokumen penawaran PT. HAKAUTAMA.1 (Satu) rangkap Fotokopi Shop Drawing Pekerjaanpembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang TahunAnggaran 2015 yang telah dilegalisir.1 (Satu) rangkap Fotokopi Dokumen Kontrak Pekerjaanpembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.
    Enrekang TahunAnggaran 2015 yang telah dilegalisir.1 (Satu) rangkap Fotokopi Dokumen spesifikasi tekhnis Pekerjaanpembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang TahunAnggaran 2015.1 (Satu) rangkap Fotokopi Laporan Bulanan (IIl) Pekerjaanpembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang TahunAnggaran 2015.1 (Satu) rangkap Fotokopi Laporan Mingguan (18) Pekerjaanpembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.
Putus : 10-05-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN KALABAHI Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN KLB
Tanggal 10 Mei 2016 — - MUNIR
7237
  • dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB); Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada KSOPKabupaten Alor dengan jabatan sebagai ................. proce een c eee c cena aneBahwa dokumen kapal berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB)tersebut diterbitkan oleh Sah bandar; Bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) wajib dimiliki oleh setiapkapal yang hendak berlayar karena hal tersebut merupakan prosespengawasan terhadap kapal dan untuk memastikan kapal besertaawak kapal maupun muatannya secara tekhnis
Putus : 20-04-2011 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/PID.SUS/2011
Tanggal 20 April 2011 — ITANG R. WIJAKSANA, S.Pd. bin TARYANA ;
3722 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DAIMAN) dantidak melaksanakannya secara Swakelola sesuai Petunjuk Tekhnis ProgramBlock Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertamadengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan SekolahMenengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar danMenengah, Departemen Pendidikan Nasional; dan untuk menutupiperbuatannya tersebut Sdr.
    YARSURYANINGRAT, S.lp. bin ENDIN JAENUDIN dan tidak melaksanakannyasecara Swakelola sesuai Petunjuk Tekhnis Program Block GrantPembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama denganMekanisme Partisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan SekolahMenengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar danMenengah, Departemen Pendidikan Nasional ;Bahwa setelah melakukan perhitungan, selanjutnya Sdr.
    DAIMAN dan tidakmelaksanakannya secara Swakelola sesuai Petunjuk Tekhnis Program BlockGrant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertamadengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan SekolahMenengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar danMenengah, Departemen Pendidikan Nasional ;Bahwa selanjutnya disepakati antara Terdakwa TANG R. WUAKSANAdengan Sdr. HUSEN bin H.
    YARSURYANINGRAT, S.lo. bin ENDIN JAENUDIN dan tidak melaksanakannyasecara Swakelola sesuai Petunjuk Tekhnis Program Block GrantPembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama denganMekanisme Partisipasi Masyarakat dari Direktur Pembinaan SekolahMenengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar danMenengah, Departemen Pendidikan Nasional ;Bahwa setelah melakukan perhitungan, selanjutnya Sdr.
Register : 12-10-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PT BENGKULU Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL
Tanggal 19 Nopember 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : HERI ANTONI, S.H
Terbanding/Terdakwa : SUKARDI Bin AHMAD RIFAI
15488
  • untuk Alokasi Dana Desa (ADD) maupunDana Desa (DD) Desa Selamat Sudiarjo lalu) terdakwa Sukardibersamadengan saksi Pahrul Rozi Bin Alwi yang merupakan BendaharaDesa Selamat Sudiarjo bersamasama menuju Bank Bengkulu CabangCurup untuk melakukan mencairkan uang/menarik danadana tersebutkemudian setelah uang dicairkan terdakwa Sukardi membawa danadanatersebut sendiri untuk disimpan dirumah terdakwa dan mengelolanyasendiribaik Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) tanpamelibatkan Tim Pelaksana Tekhnis
    APBDesa maupun APBDesa Perubahan Tahun Anggaran2017 maupun pekerjaan pembangunan desa yang telah disusun dalamRencana Anggara Biaya (RAB) Desa Selamat Sudiarjo T.A.2017 tidakdilaksanakan oleh terdakwa yaitu :1)2)3)4)5)Terdapat pembayaran pekerjaan fisik namun kenyataannya pekerjaantersebut tidak dilaksanakan yaitu untuk pekerjaan Tembok PenahanTanah (TPT) sebesar Rp.29.265.350, (dua puluh sembilan juta duaratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah)Terdapat biaya operasional Tim pelaksana Tekhnis
    Bahwa setelah diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) baik untukAlokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) lalu terdakwa Sukardibersamadengan saksi Pahrul Rozi Bin Alwi yang merupakan BendaharaDesa Selamat Sudiarjo bersamasama menuju Bank Bengkulu CabangCurup untuk melakukan mencairkan uang/menarik danadana tersebutkemudian setelah uang dicairkan terdakwa Sukardi membawa danadanatersebut sendiri untuk disimpan dirumah terdakwa dan mengelolanya sendiritanpa melibatkan Tim Pelaksana Tekhnis
    Pengelolaan Keuangan Desa(PTPKD) Desa Selamat Sudiarjo .Bahwa pada hal sebelumnya terdakwa selaku Kepala Desa Selamat Sudiarjotelah menerbitkan Keputusan Kepala Desa Selamat Sudiarjo No. 07 tahun2017 tanggal 29 Mei 2017 tentangPelaksana Tekhnis Pengelolaan KeuanganDesa (PTPKD) dengan susunan, yakni:1.
Putus : 28-03-2014 — Upload : 21-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 7/Pid.Sus/2014/PN.Sby
Tanggal 28 Maret 2014 — SUBADRI Bin BOIMAN
6117
  • Bahwa saksi juga sebagai Ketua Team Tekhnis dalam pelaksanaan bantuan dana UnitPengolahan Pupuk Organik (UPPO) tahun 2012 di Desa Karanggayam Kec.Srengat Kab.Blitarkhususnya pada kelompok Tani Bina Sejahtera Desa Karanggayam Kec.Srengat Kab.Blitar.Bahwa tupoksin saksi selaku Kabid Sarpras pada Dinas Pertanian Kab.Blitar antara laine Membantu Kepala Dinas dalam menyusun program pengembangan sarana , prasarana,a.
    Pelaksanaan tugastugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.Bahwa saksi pernah ke lapangan melihat kegiatan kelompok tani Bina Sejahtera tersebutsebanyak 3 kali bersama dengan anggota Team Tekhnis, katanya terdakwa sapi masih akandibelikan ke Ponorogo.
    Bahwa saksi sebagai Team Tekhnis pernah melakukan monitoring ke lapangan sebanyak 2 kalibersama dengan Team, untuk saksi monitoring yang pertama dan yang terakhir.Bahwa sewaktu monitoring yang pertama saksi melihat bangunan rumahkompos,pengadaan alat pengolah pupuk pengadaan kendaraan roda 3 , sedangkan yangmonitoring terakhir saksi melihat kandang ada tetapi untuk Sapi tidak ada.Bahwa jadi semua kegiatan sudah terealisasi , akan tetapi hanya sapi saja yang belum ada.Bahwa katanya terdakwa sapinya
    Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;SUNARTAA =n anna ennDibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi sebagai Sekretaris Team Tekhnis dalam pelaksanaan bantuan dana Unit PengolahanPupuk Organik (UPPO) tahun 2012 di Desa Karanggayam Kec.Srengat Kab.Blitar khususnyapada kelompok Tani Bina Sejahtera Desa Karanggayam Kec.Srengat Kab.Blitar.
    Bahwa saksi sebagai Team Tekhnis pernah melakukan monitoring ke lapangan sebanyak 3 kalibersama dengan Team.Bahwa sewaktu monitoring saksi melihat bangunan rumah kompos, mesin alat pengolahpupuk, pengadaan kendaraan roda 3 sedangkan yang monitoring terakhir saksi melihatkandang ada tetapi untuk Sapi tidak ada.
Register : 12-01-2022 — Putus : 31-01-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PN BUOL Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul
Tanggal 31 Januari 2022 — Pemohon:
RAMLI
Termohon:
Kejaksaan Negeri Buol Cq. Cabang Kejaksaan Negeri Buol di Lokodidi
15881
  • LajuSedayung melibatkan keluarganya bernama Oda untuk membantu dalamhal mengurusi persoalan tekhnis pelaksanaan dilapangan seperti mencariorang yang bersedia untuk mengerjakan angkutan barang material,penyedia kendaraan pengangukatan bahan, pembuatan bak penampungair, pemasangan mesin dan pengboran air, pemasangan pipa,pemasangan Panel surya dan lain sebagainya yang bukan berkaitanHalaman 3 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bul10.11.12.13.dengan administrasi kegiatan maupun pengelolaan dana
    kegiatan.Selanjutnya Firmansyah alias Oda kemudian mempercayakan kepadaPemohon untuk melaksanakan pekerjaan tekhnis dilapangan berdasarkandokumen petunjuk.Bahwa dalam hal pelaksanaan tekhnis pekerjaan dilapangan, oleh karenayang Pemohon ketahui bahwa Firmansyah alias Oda adalah pemilik danatau direktur dari CV.
    Selanjutnya oleh karena Pemohon yang melakukanpelaksanaan tekhnis dilapangan, sehingga Pemohon juga mengambilbeberapa orang pekerja/tukang untuk membantu penyelesaian pekerjaan.Bahwa selama masa pekerjaan berlangsung, oleh karena antara Pemohondan Firmansyah alias Oda tidak tidak ada kontrak dan atau perjanjian ataspelaksanaan pekerjaan, sehingga dalam hal penggajian dan atau upahPemohon serta pekerja/tukang lainnya, dibayarkan sesuai dengan progrespekerjaan yang sifatnya kondisional.
    Olehnya kapasitas dan ataukedudukan Pemohon sebatas Pekerja pelaksana tekhnis dilapangan tidakmempunyai hubungan hukum secara langsung terhadap pekerjaanberdasarkan kontrak. Sehingga apabila terjadi resiko hukum baik perdatamaupun pidana, mengikat terhadap pihak yang ada pada kontrak.Bahwa dalam hal perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suatukorporasi dan atau badan hukum atas suatu perkerjaan yang sumberdananya dari negara, maka yang bertanggungjawab penuh adalahseorang Direktur.
    Namun anehnya dan sangatmengganjal, kuasa pengguna anggaran dan Sasliani selaku Direktur CV.Laju Sedayung (kontraktor pelaksana) tidak ditetapkan sebagai Tersangka,Justru Pemohon yang kapasitasnya sebagai pekerja (buruh) yang hanyadiberi upah kemudian ditetapkan sebagai Tersangka.Bahwa pekerjaan tekhnis dilapangan yang dikerjakan oleh Pemohon,sudah sesuai dengan dokumen petunjuk.
Register : 11-04-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Krs
Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum:
ARDIAN JUNAEDI SH
Terdakwa:
GUNAWAN ADI SAPUTRA Bin MURYANTO
286
  • Saksi ke 1 atas nama Slamet AR dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Krs Bahwa tekhnis pemeriksaan terdakwa tidak ada paksaan ataupunancaman; Bahwa setelah pemeriksaan BAP terdakwa dibaca oleh terdakwasendiri kemudian ditandatangani oleh terdakwa sendiri; Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan diajukan pertanyaan kepadaterdakwa apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan saat ituterdakwa menjawab dalam keadaan sehat; Bahwa saat melakukan
    Saksi ke 2 atas nama Febri W Yulistiono dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa tekhnis pemeriksaan terdakwa tidak ada paksaan ataupunancaman; Bahwa yang melakukan pemeriksaan kepada terdakwa adalah saksiSlamet R;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan danmembenarkan keterangan saksi tersebut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukanbarang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam yag berisikan uang tunai Rp.300.000, ; 1(
    selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi MAMAT yangsaat itu yang melakukan pemeriksaan adalah saksi Verbalisan yaitu saksiFEBRY W yang mana pada intinya keterangan saksi MAMAT yang dibacakandalam persidangan menerangkan jika Pil tersebut memang disita dari saksiMAMAT dengan cara membeli dengan harga perpaketnya Rp. 10.000, dariTerdakwa dan keterangan tersebut juga sudah dibenarkan oleh Terdakwa,serta keterangan saksi Verbalisan yaitu saksi SLAMET R dan saksi FEBRY WYULISTIO yang menerangkan tekhnis
Register : 12-05-2011 — Putus : 27-09-2011 — Upload : 23-01-2014
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 32/Pid.Sus/2011/PN.TJT
Tanggal 27 September 2011 — HAVIZ Bin MUHAMMAD AMIN AZHAR ASARI Bin AS’ARI
9666
  • Suparno, kuasa pengguna anggaran(KPA) Damris, pejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK) AbdulManan sedangkan bendahara dan konsultan saksi tidakmengetahuinya ; Bahwa sebagai kontraktor proyek adalah Direktur PT. Rafi LestariIndah dan Konsultan Pengawas adalah CV. Bakti Pramuda ;Bahwa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sarana danprasarana pramuka (CADIKA), saksi ditunjuk sebagai ketua timPHO/FHO sedangkan Moh.
    dan perhitungan kuantitas ; Bahwa berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas PU, dibentuk timpengkaji sebanyak 3 (tiga) orang yang sebagai ketuanya saksi sendir ; Bahwa berdasarkan data dan dokumen dari penyidik serta data darilaporan hasil pemeriksaan BPK, tim tekhnis turun kelapangan untukmenghitung kuantitas pekerjaan ; Bahwa dalam menghitung kuantitas pekerjaan yang diterapkan adalahdengan metode perbandingan yaitu data dari laporan hasil pemeriksaanBPK dan hasil visualisasi tim tekhnis dilapangan
    untuk menguji temuan oleh BPK ;Bahwa berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas PU, dibentuk timpengkaji sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saksi, Dedi dan Syukrial ; Bahwa berdasarkan data dan dokumen dari penyidik serta data darilaporan hasil pemeriksaan BPK, tim tekhnis turun kelapangan untuk menghitung kuantitas pekerjaan ;Bahwa dalam menghitung kuantitas pekerjaan yang diterapkan adalahdengan metode perbandingan yaitu data dari laporan hasil pemeriksaanBPK dan hasil visualisasi tim tekhnis dilapangan
    turun kelapangan untuk menghitung kuantitas pekerjaan ;Bahwa dalam menghitung kuantitas pekerjaan yang diterapkan adalahdengan metode perbandingan yaitu data dari laporan hasil pemeriksaanBPK dan hasil visualisasi tim tekhnis dilapangan kemudian di sinkronisasi(kroscek) dengan datadata kuantitas yang ada dalam kontrak ; Bahwa hasil temuan BPK dibandingkan dengan temuan tim ahli sepertitemuan BPK pekerjaan masih kurang namun setelah tim turun kelapangansudah dikerjakan, lengkapnya ada dalam resume
    Suparno berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor :129 Tahun 2007 Tanggal 23 Pebruari2007 ; Kuasa pengguna anggaran (KPA) : DAMRIS berdasarkan SK Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 75 Tanggal 2 Maret Tahun 2009 ; 1ll Pejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK) : ABDUL MANAN berdasarkanSK Nomor 236 Tahun 2009 Tanggal 27 Maret Tahun 2009 ; Ketua Panitia lelang : RISDYANSYAH berdasarkan SK Kepala DinasPendidikan Kab.
Register : 01-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN CIAMIS Nomor 38/Pdt.G.S/2018/PN Cms
Tanggal 18 Desember 2018 — Penggugat:
PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk., Cabang Ciamis
Tergugat:
1.Edi Sukmadi
2.Cucu Sumarni
857
  • Bahwa pernyataan PENGGUGAT tidak Benar, PARA TERGUGAT mengakuihutang PARA TERGUGAT. tetapi karena faktor non Tekhnis dalam prosesusaha PARA TERGUGAT.yang Menyebabkan PARA TERGUGAT tidak dapatmemenuhi kewajiban saya Memebayar cicilan hutang sebagai manaMestinya, tetapi PARA TERGUGAT sudah mengajukan keringanan Kepadapihak PARA TERGUGAT tetapi tidak ada Tanggapan.Hal. 5 dari 12 Hal.... Putusan Nomor 38/Pat.G.S/2018/PN Cms8. Bahwa pernyataan PENGGUGAT tidak benar.
    Para Tergugat yang menyangkalmengenai Jaminan bahwa pernyataan Penggugat tentang surat kuasa menjualanggunan tanggal 10 maret 2017 adalah tidak benar, Para Tergugat tidakmengakuinya mengenai pernyataan Penggugat tentang hak nya untuk menjualseluruh anggunan adalah tidak benar dan Para Tergugat tidak mengakui hal itu.karena menurut Para Tergugat tentang penjualan anggunan belum padawaktunya karena belum jatuh tempo periode kredit Para Tergugat mengakuihutang Para Tergugat tetapi karena faktor non tekhnis
Register : 08-04-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 71/PID.SUS/TPK/2015/PN.BDG
Tanggal 29 Juli 2015 — YENI KUSMAYANI A., SPt. Binti SADELI
6614
  • GUMELAR AnggotaGANDASASMITA Adapun tugas dari Tim Tekhnis kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitasbenih dan bibit dengan mengoptimalkan Sumber Daya Lokal Sub kegiatanpengendalian sapi/kerbau betina salah satunya adalah menyusun petunjukTekhnis Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif (PBP) denganmengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Provinsi dan Pedoman Pusat.e Bahwa pada Bulan Maret 2012, Tim Tekhnis dari Dinas Peternakan danPerikanan Kabupaten Sumedang telah berhasil menyusun PetunjukTekhnis
    Biaya Administrasi 1 Paket 25.000 25.000Jumlah 150.000.000 22Bahwa sesuai dengan pasal 5 ayat (2) perjanjian kerjasama Tanggal 19April 2012, yang menyatakan Penarikan Dana dari Bank harus dilakukandengan persetujuan tim tekhnis kabupaten / kota serta tanda tangan ketua kelompok dan 2 orang anggota sesuai dengan Rencana usahakegiatan dalam hal ini yakni saksi MARSA SUHARA selaku KetuaKelompok Hirup Hurip, saksi ADE WAHYAN selaku Bendahara KelompokHirup Hurip dan terdakwa selaku Ketua Tim Tekhnis Kehiatan.Bahwa
    SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa YENI KUSMAYANI A,.S.PT binti SADELI selaku Ketua TimTekhnis Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Bibit Dan Benih DenganMengoptimalkan Sumber Daya Lokal Sub Kegiatan Pengendalian Sapi/KerbauBetina Produktif (PBP) Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkanKeputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten SumedangNomor : 524/423/APBNTP/2012 tanggal 03 Maret 2012 tentang PenunjukkanTim Tekhnis kegiatan Peningkatan kuantitas dan Kualitas benih dan bibitdengan
    ASEP KOSASIH, Penata muda Tk.I.AnggotaS.Pt IIIB5, GUMELAR AnggotaGANDASASMITA Adapun tugas dari Tim Tekhnis kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitasbenih dan bibit dengan mengoptimalkan Sumber Daya Lokal Sub kegiatanpengendalian sapi/kerbau betina salah satunya adalah menyusun petunjukTekhnis Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif (PBP) denganmengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Provinsi dan Pedoman Pusat.e Bahwa pada Bulan Maret 2012, Tim Tekhnis dari Dinas Peternakan danPerikanan Kabupaten
    Biaya Administrasi 1 Paket (25.000 25.000Jumlah 150.000.000 Bahwa sesuai dengan pasal 5 ayat (2) perjanjian kerjasama Tanggal 19April 2012, yang menyatakan Penarikan Dana dari Bank harus dilakukandengan persetujuan tim tekhnis kabupaten / kota serta tanda tanganketua kelompok dan 2 orang anggota sesuai dengan Rencana usahakegiatan dalam hal ini yakni saksi MARSA SUHARA selaku KetuaHalaman 35 dari 130 putusan Nomor 71/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg. 36Kelompok Hirup Hurip, saksi ADE WAHYAN selaku Bendahara
Register : 01-09-2015 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 04-05-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Bjm
Tanggal 15 Maret 2016 — PENGGUGAT: - H. SYAHRIL TERGUGAT: 1. NASRULLAH 2. M. IRFANSYAH TURUT TERGUGAT: 1. Pemerintah Daerah cq Walikota Banjarmasin, cq Camat Banjarmasin Selatan, cq Lurah Kelurahan Pemurus baru 2. Pemerintah Daerah cq Walikota Banjarmasin, cq Camat Banjarmasin selatan 3. Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta cq Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan
9411
  • Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Pelacakan Penegasan Batas Wilayahantara Tim Pembina, Pelaksana dan Tim Tekhnis Kota Banjarmasin denganKelurahan Pemurus Baru dan Pekapuran Raya No.20/BA/PLCKPBW/2011tanggal 15 September 2011.
    Diberi tanda...............cccecececeeceeetttteeeeeeeeseeeeees D123Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Pelacakan Penegasan Batas Wilayahantara Tim Pembina, Pelaksana dan Tim Tekhnis Kota Banjarmasin denganKelurahan Pemurus Baru dan Pekapuran Raya No.21/BA/PLCKPBW/2011tanggal 15 September 2011. Diberi tanda...............ccceccccceeteeetttteeeeeeeeeeeeees DDO.
    Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Pelacakan Penegasan Batas Wilayahantara Tim Pembina, Pelaksana dan Tim Tekhnis Kota Banjarmasin denganKelurahan Pemurus Baru dan Pekapuran Raya No.25/BA/PLCKPBW/2011tanggal 16 September 2011.
    Diberi tanda................c:ccseseesetestettteeeeeeee DD4SFotocopy Berita Acara Kesepakatan Pelacakan Penegasan Batas Wilayahantara Tim Pembina, Pelaksana dan Tim Tekhnis Kota Banjarmasin denganKelurahan Pemurus Baru dan Pekapuran Raya No.26/BA/PLCKPBW/2011tanggal 16 September 2011.