., Penata NIP.197410222003122002 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwabarang bukti Narkotika jenis shabu adalah Positif Metamfetamina danterdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;.

Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diriterdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukankesalahan serupa;Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum terdakwa telah mohonkeringanan hukuman bagi terdakwa;Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikamenganut straf minimum khusus dimana Pasal 112 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009mencantumkan ancaman pidana minimum 4 (empat) tahun sampai maksimum 12 (duabelas) tahun dan pidana

Unsur Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum.Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yangberhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan danpelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran narkotika,dengan tujuan untuk menjamin ketersedian narkotika untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegahterjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas

; Adanya permulaan pelaksanaan tindakan ; Pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karenakeadaan di luar kehendak pelaku ;Menimbang, bahwa pengertian percobaan menurut memori penjelasan(MVT) dibagi 2 pengertian yaitu adanya pelaksanaan tindakan dari kejahatantetap tidak selesai dan pelaksanaan tindakan dari niat permulaan pelaksanaantindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahatmenurut Pasal 1 angka 18 Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekokongkol ataubersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut Serta melakukan,memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatannarkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat tersebutbersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti, sehinggaterhadap perbuatan lainnya tidak

harus' sesuai dengan tujuansebagaimana ditentukan dalam Undang Undang, juga harusdilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena itu segala kegiatan yangberkaitan dengan Narkotika Golongan I, seperti menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalamjual beli, menukar, atau. menyerahkan Narkotika Golongan I,termasuk penggunaanya, yang tidak dilengkapi dengan adanyadokumen yang sah, merupakan kegiatan yang dilakukan secaratanpa hak;Menimbang, bahwa Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika, selain mengatur tujuan penggunaan Narkotika, jugamengatur masalah peredarannya;Menimbang, bahwa menurut Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika, peredaran narkotika meliputi, setiapkegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahannarkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdaganganmaupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatandan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;Menimbang, bahwa dengan demikian peredaran

Bertentangan dengan hukum objektif.Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukumyaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukandengan Undang Undang.Lebin khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannyadengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkkotika adalah tanpajin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu MenteriKesehatan atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan ataupejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang

menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menyerahkan Narkotika Golongan yang beratnya melebihi 5 (lima) gramdalam bentuk bukan tanamanUnsur ini sifatnya alternatif atau dapat dibuktikan salah satu saja dari tindakanmateriil yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika golongan bukan Tanaman Yang dimaksud dengan Narkotika sendiri menurut ketentuanumum dalam pasal 1 ke1 Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,baik sintestis maupun semisintetis, hilangnya rasa, mengurangi sampaimenghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasaiatau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;Menimbang, bahwa unsur pengertian tanpa hak atau melawan hukum,adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dalam melakukan perbuatantersebut tidak memiliki hak sabyektif maupun hak obyektif yang melekat,Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Presehingga tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatantersebut dan perbutan tersebut bertentangan dengan hukum. dalam kaitannyadengan Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpaizin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteriatas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainyang berwenang berdasarkan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan subunsur memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan bukantanaman dalam hal ini pun bersifat alternatif

tepat untuk diterapbkan padafakta yang terungkap dipersidangan atau Majelis Hakim dapat pula untukmempertimbangkan seluruh dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepadaTerdakwa untuk tuntasnya penyelesaian perkara ini ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum yangterungkap di persidangan Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaanKesatu yaitu Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Th. 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa untuk dapat diterapbkan dakwaan Kesatu yaitu Pasal112 ayat () Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harusdipenuhi unsur unsur delik sebagai berikut :1.

2009tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Pasal 8 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan, akan tetapi hanya dapat digunakan dalam jumlah yang terbatasuntuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik danreagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atasrekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 35 juncto Pasal 38 Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan peredaran narkotikatermasuk penyaluran dan penyerahannya, baik dalam rangka perdagangan maupunbukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatandan pengembangan ilmu pengetahuan wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;Menimbang, bahwa Pasal 43 ayat (3) juncto Pasal 53 UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan seseorang hanya dapat memiliki,menyimpan, membawa narkotika untuk kepentingan pengobatan

dengan surat dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Terdakwa Kim Anne Aloggia yang didakwa sebagaipelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah adalah orang yang sehat jasmanimaupun akalnya, dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa dapatmengikuti persidangan dengan baik, dapat menjawab semua pertanyaan yangdiajukan kepadanya, sehingga karenanya Terdakwa dipandang mampu secarahukum mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;Menimbang, bahwa tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum,Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikanpenjelasan, namun Undangundang telah memberikan pengaturan tentangsegala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan denganNarkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor danekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran narkotika, dengan tujuanuntuk menjamin ketersedian narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinyapenyalahgunaan narkotika dan

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Subsidair Pasal 112ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo.

Undang undang nomor 35 Tahun 2009, adalah dakwaan yang tepatdikenakan dan dinyatakan terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengandemikian maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harusdibatalkan.

Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para Terdakwamelakukan aktifitas atau kegiatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsurpasal tersebut, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas terpenuhidalam perbuatan para Terdakwa dan sekaligus menyatakan bahwa unsur tanpahak dan melawan hukum telah terpenuhi dikarenakan para Terdakwa tidak adaizin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktifitas sebagaimana tersebutdi atas ;Menimbang, bahwa segenap unsur yang terkandung dalam Pasal 112ayat (1) Undang

Undang Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi oleh perbuatanPara Terdakwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan penerapan Pasal132 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikayang berbunyi Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindakHalaman 32 dari 37 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN.Gsk.pidana dan Prekusor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114,112.....dst ;Menimbang, bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukandalam penjelasan Pasal 132 ayat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo.Pasal 40 Jo.Pasal 43 UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secaralimitatif mengatur Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi,pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahuntuk selanjutnya didistriousikan kepada apotek, rumah sakit, lembaga ilmupengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintahtertentu;Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan bukantanaman dalam lampiran Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009, termasukdidalamnya adalah Metamphetamine, yang dikenal di Indonesia sebagai Sabu sabu yakni obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untukPara gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk kristal yangdapat dihisap lewat pipa;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalampersidangan, pada hari senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIBSaksi Edi Susanto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)menelpon

menyerahkanNarkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana yangdimaksud dalam dakwaan diatas, sehingga sudah sepatutnya Para Terdakwadijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannyaMenimbang, bahwa oleh karenaPara Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193ayat (1) KUHAP Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai denganperbuatannya;Menimbang, bahwa selain pidana penjara, maka sesuai denganketentuan dalam Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang menentukan penjatuhan pidana secara komulatif, yaitu pidana penjara danpidana denda, sehingga terhadap Para Terdakwa juga dijatuhi pidana dendasebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) undangundangtersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap danditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani olehPara Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari

,Apt setelah di lakukan pengujian dan di periksa secara Laboratoriesmenyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, benarmengandung Metamfetamin positif sabu dan terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika; Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenanguntuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan bukan tanaman jenis sabu tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan

Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasaiatau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;Menimbang, bahwa unsur pengertian tanpa hak atau melawan hukum,adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dalam melakukan perbuatantersebut tidak memiliki hak sabyektif maupun hak obyektif yang melekat,sehingga tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatantersebut dan perbutan tersebut bertentangan dengan hukum. dalam kaitannyadengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

dilarang oleh undangUndang dan Terdakwa tidakmempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, selain itu pula Terdakwabukanlah seorang ilmuwan maupun apoteker, namun Terdakwa tetapmelakukannya;Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapatbahwa unsur ketiga ini pun telah terpenuhi dan terbukti;Hal 32 dari 36 hal Putusan No. 290/Pid.Sus/2016/PN TpgMenimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur daripasal 127 ayat (1) huruf a Undang

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika Jo.

mengenai tingkah laku orangorang sebagaianggota masyarakat, dimana jika hukum itu dilanggar memiliki sanksi;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikutpenjelasannya jucto Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, Narkotika Golongan tersebut hanya dapat digunakan untuktujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi untukkepentingan pelayanan kesehatan;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 43 ayat (3) jucto Pasal53 Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seseorang hanyadapat memiliki, menyimpan, membawa narkotika apabila ia berstatus sebagaipasien yang untuk itu harus dengan resep dokter atau dilengkapi dengan buktiyang sah lainnya;Menimbang, bahwa yang dimakud dengan perbuatan "menggunakannarkotika ternyata tidak ada pengertian konkrit yang diberikan oleh UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.