Menyatakan terdakwa A.A GEDE RAI tsecara sah dan meyakinkan terbuktibersalah melakukan tindak pidana Melakukan percobaan ataupermufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atauprekusor narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual belli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan beratnya melebihi 5gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2)jo pasal 132 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun

2009 tentangNarkotika dalam dakwaan Primair ;2.

Bertentangan dengan hukum objektif.Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukumyaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukandengan Undang Undang.Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN BtmLebin khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannyadengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkkotika adalah tanpajin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu MenteriKesehatan atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan

Btm.yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenanguntuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat danMakanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UndangUndang No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapatdisalurkan oleh industri

menerangkan 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi ;Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009, dengan unsur-unsur sebagai berikut;1.

Syarief, S.E. dan diketahui oleh Pimpinan Cabang Damai Balikpapan Agus Herlambang yang menerangkan 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram; Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum MenguasaiNarkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhiMenimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi menurut hukum, maka terdakwa harus dinyataka Tanpa Hak Atau Melawan Hukum MenguasaiNarkotika Golongan I Bukan Tanaman;Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi

undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.Walaupun setiap orang yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturanperundangundangan bukan merupakan unsur melainkan subyek suatu tindak pidana,tetapi penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (error in persona) dalamsuatu peradilan pidana ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orangbernama NANA JUHARIAH sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutanmembenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan

127 ayat(1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129 tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidanasebagaimana dakwaan kesatu, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dari kesatutersebut ; 22922 n nn nnn nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn neeMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu tidak terbukti selanjutnyaMajelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua primair yaitu melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dalam pasal 137 huruf a Undang

undang nomor 35 tahun 2009 yangrumusannya adalah Setiap orang menempatkan, membayarkan atau membelanjakannya,menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau = menyamarkan, menginvestasikan,menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta dan bendaatau aset baik dalam bentuk benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasaldari tindak pidana Narkotika dan/atau prekusor Narkotika ;Menimbang, bahwa untuk dapatnya terdakwa dipersalahkan melakukan tindakpidana sebagaimana dakwaan

undang nomor 35 tahun 2009 yangrumusannya adalah menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan,penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan, atau tranfer hibah,waris, harta atau uang , benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak,maupun tidakbergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahui berasal dari tindak pidanaNarkotika dan/atau prekusor Narkotika ;Menimbang, bahwa untuk dapatnya terdakwa dipersalahkan melakukan tindakpidana sebagaimana dakwaan kedua

undang nomor 35 tahun 2009 tidak terbukti, maka Majelis berkesimpulanbahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan keduasubsidair, untuk itu terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua subsidair tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua subsidair tidak terbuktiselanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yaitu melakukantindak pidana dalam pasal 5 UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana

Pasal132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.

yaitu Sepanjangbukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuanMenteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan dapat digunakan untukpengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan untuk regensiaSiagnostik serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan darimenteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan danNarkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan (Pasal 8 Undang

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).Menimbang, Bahwa dalam unsur ini tidak mencantumkan secara tegasmengenai unsur kesengajaan namun demikian dapat disimpulkan dari sifatperbuatan, cara yang dipergunakan dan suatu maksud melakukan perbuatanmenggunakan Narkotika Golongan yang dilakukan tanpa izin dilakukandengan adanya suatu unsur kesengajaan dari Terdakwa.

mengerti sertamemahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadadirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat denganPenuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur Setiap Orang tersebut telahterpenuhi;Ad.2.Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan UntukDijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara DalamJualBeli, Menukar, Atau ~MenyerahkanNarkotika Golongan BukanTanamanMelebihi 5 gramMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab pasal1 angka 1 Undang

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah :zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetismaupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahankesadaran, hilangnya rasa, mengurangi Sampai menghilangkan rasa nyeri, dandapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam UndangUndang ini;Menimbang, bahwa unsur ke2 dalam dakwaan Primair yang didakwakankepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang

status sebagaitahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yangtelah dijalaninya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untukmengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf kK KUHAP, perlu ditetapkan terhadapTerdakwa supaya tetap dalam tahanan; Putusan Perkara Pidana Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Pli (Narkotika) Halaman 38 dari 41Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal136 Undang

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknyamenyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alatalatmaupun hasil Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampasuntuk Negara, namun berbeda dengan pengertian dalam perkara lain padaumumnya, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahanpenelitian maupun sediaan farmasi, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 39Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal194

ataupemufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotikadan Prekusor Narkotika ; Menimbang, bahwa unsur inipun bersifat alternatif yang mana apabila salah satusub unsur telah terpenuhi maka unsur inipun diianggap telah terpenuhi dan terbukti secarasah ;Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum sebagaimana di atas maka MajelisHakim akan memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan salah satu alternatif yaitupemufakatan jahat ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sesuai pasal 1 angka18 Undang

Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga bersifat alternatif yaituperbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan,melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi,memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, ataumengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;Hal 33 Putusan Nomor : 958/Pid.Sus/2015/PN.Sby.34Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan padapokoknya

Lebih khususyang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenanguntuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat danMakanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UndangUndang No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapatdisalurkan oleh

RAHAYU SIMBOLON AliasAYU,Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana,Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan ataumenyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5( lima) Gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 112ayat (2) Undang undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ,Dalam Surat Dakwaan KEDUA;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, 1. M.FADLI BIN M. JALIL, 2.terdakwa, LITA ROTUA MAHULAE dan terdakwa,3.

Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum.Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yangberhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan danpelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran narkotika,dengan tujuan untuk menjamin ketersedian narkotika untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegahterjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas

telahmelakukan tindak pidana : Setiap orang tanpa hak dan melawan hukummenjual Narkotika golongan I, sebagaimana diatur dan diancam denganpidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasanpembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa darituntutan Oditur Miiter.Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harusdijatuhi pidana.Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer yaitu pasal 114ayat (1) Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika padahakekatnya telah menentukan batasan minimum pidana yang dapatdijatuhkan oleh Majelis Hakim, dimana hal tersebut dimaksudkan untukmembuat pelaku tindak pidana jera dan menjamin kepastian hukum.Akan tetapi rasa keadilan itu tidak sematamata didasarkan pada keadilanmenurut hukum (Legal Justice) yang bersifat kaku, sedangkan kepastianhukum untuk menjamin perilaku subyek hukum sebagai mahluk individudan mahluk sosial yang memiliki batasan keadilan menurut

Yuliessebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Bahwa saksi Andi Anmad sudah 3 (tiga) kali disuruh terdakwa untuk menerimakiriman Narkotika, dan setiap kali menerima, terdakwa memberikan upah sebesarRp2.000.000,00 (dua juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut terbuktiperbuatan terdakwa dan saksi Andi Ahmad telah memenuhi unsur permufakatanjahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telahterpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti Secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahatmenjadi perantara dalam menerima Narkotika Golongan dalam bentuk bukantanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalamdakwaan pertama;Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai halhal yang dapatmenghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar olehkarena

Putusan Pidana nomor Perkara : 266/Pid.Sus/2018/PN.Smg.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab pasal 1angka 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zatatau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupunsemisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongansebagaimana terlampir dalam

, bahwa terhadap hal tersebut di atas Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (15) UU R.I Nomor : 35 tahun 2009yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakanNarkotika tanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud denganNarkotika Golongan adalah beberapa jenis Narkotika yang mempunyaikwalitas yang sama atau sejenis yang dijadikan menjadi satu kelompok(golongan I) sebagaimana dalam lampiran UURI Nomor : 35 tahun 2009 danmenurut pasal 1 ayat 1 Undang

undang Nomor : 35 Tahun 2009, yang dimaksuddengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukantanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkanpenurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampaimenghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yangdibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam undangundang ini sedang yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukumadalah perbuatan pelaku tidak ada dasar legalitas

Bahwa benar pada diri Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menjual Narkotika jenisshabushabu karena hal ini sebagai bentuk peredaran narkotika, dimana sesuai Pasal 41 dan Pasal43 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pihakpihak yang dapatmenyalurkan dan menyerahkan Narkotika Golongan I adalah Pedagang besar farmasi, Apotik,Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter yang ditunjuk sesuai ketentuan Undangundang sedangkan Terdakwa bukanlah Padagang besar farmasi dan bukan

dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 131 Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disampaikan PenuntutUmum kepada Terdakwa disusun secara alternatif selanjutnya Majelis Hakimakan memilin salah satu) dakwaan dan selanjutnya mempertimbangkandakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan, yaitu sebagaimana dalam dakwaan alternatif keduadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang Undang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika dengan unsurunsur sebagai

unsur ad. 2 diatas menjadi bagian untukmempertimbangkan unsur ad. 3 ini Majelis berpendapat bahwa unsur ad.3 telahteroenuhi oleh perbuatan terdakwa terbukti secara sah menurut hukum; Unsur ad. 4 Narkotika Golongan I.Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah adalah zat atauobat , baik alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melaluipengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahankhas pada aktivitas mental dan perilaku yang jenisnya tersebut dan terlampirdalam Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009;Menimbang, bahwa selanjutnya apakah barang (sabusabu) yangdalam penguasaan oleh terdakwa termasuk pengertian Narkotika sebagaimana35dimaksud dalam undang undang tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Lampiran UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, Tanggal 12 Oktober 2009Mentamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan nomor urut 61.Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik