yang terdakwa gunakan untuk menelpon saksiMuhammad Arifin tersebut; Bahwa hasil pemeriksaan atas urine terdakwa adalah urine terdakwamengandung methamphetamine; Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenangsehubungan dengan narkotika jenis shabushabu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, MajelisHakim sependapat dengan tuntutan pidana terhadap terdakwa bahwa terdakwatelah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua yaituPasal 127 ayat (1) huruf a Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika yaitu setiap penyalah guna narkotika Golongan bagi diri sendiri;Menimbang, bahwa pada diri terdakwa tidak menemukan halhal yangmenghapuskan pemidanaan, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasanpemaaf sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan pertama;Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat a/ternatifdanterdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

seluruhnya sudah habis Terdakwa,Saksi Hamdan, Saksi Hermansyah, dan Fadhil (DPO) pergunakan;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yaitu menggunakan narkotikajenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ataudengan kata lain Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenangHalaman 35 dari 40 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Jthdan Terdakwa bukanlah pasien atau orang sakit dalam keadaan daruratsehingga memerlukan penyuntikan/ penggunaan Narkotika (lihat ketentuanPasal 43 Undang

undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine RumahSakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor: R/143/III/YAN.2.4/2019/RS.BHY tanggal 01 Maret 2019, disimpulkan bahwa didapatkan unsur sabu(metamfetamina) yang terdaftar dalam golongan nomor urut 61 dari UU No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan narkotika pada urine barangbukti milik Terdakwa Syukri Z.A Bin (alm) Zakaria, dimana bukti suratmenunjukkan bahwa Terdakwa merupakan salah

pertimbangan layak tidaknya Terdakwatetapdipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkandengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, halhal yangmemberatkan dan merangankan pidananya, Majelis berpendapat Terdakwatidak layak lagi tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kumlatifdan dalam dakwaan kesatu Terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat (1)huruf a Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa Pasal 127 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaditentukan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakimwajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal55, dan Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Dalam fakta di persidangan Terdakwa telah dua kali mengkonsumsishabushabu namun tidak secara rutin dan Terdakwa juga menyatakanapabila Terdakwa tidak mengkonsumsi maka perasaan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;Menimbang, bahwa sepanjangan pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;Mengingat Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;M E N G A D I L I :1.

bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 UndangUndang Nomor: 35 tahun2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah: Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanansediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut; Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanansediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmemiliki izin kKnusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang

Undang Nomor :35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahanadalah : (a) Apotek, (6) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d)Balai pengobatan dan (e) Dokter ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum telah nyata bagiMajelis Hakim jika terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yangdiberi kewenangan oleh undangundang baik sebagai penyalur maupun yangdiberi kewenangan untuk melakukan penyerahan dan Terdakwa tidak ada izindari Pemerintah RI untuk menawarkan untuk

persidangandiperoleh fakta bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dan dengan memperhatikansurat dakwaan serta surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa dakwaan kedua lebih tepat diterapkan terhadap tindak pidanayang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim langsungmempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1)Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahanpenggolongan narkotika sebagaimana terdaftar nomor 145 yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1.

sematamata untuk konsumsi pribadi, hal tersebut dapatterungkap diantaranya dari kuantitas narkotika yang ditemukan, hasil tes urineTerdakwa dan keadaankeadaan lain yang terungkap dalam hal pengungkapantindak pidana ini;Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas dandengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangansebagaimana diuraikan dalam faktafakta hukum, Majelis Hakim memilihlangsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat(1) huruf a Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

permufakatan jahatuntuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telahterpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas,ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur unsur daridakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa paraterdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakHalaman 43 dari 47 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Rtapidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 114 ayat ( 1) jo Pasal 132 ayat( 1) Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1 )UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Alias Bapak Nabila Bin Rincin, Terdakwajuga sudah menggunakan narkotika jenis Shabushabu;Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabushabutersebut adalah secara tanpa atau melawan hukum yaitu Terdakwa tidakmempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotikajenis shabushabu tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang

undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan jikadalam hal Penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban daripenyalahgunaan narkotika, maka penyalahguna tersebut wajib menjalanirehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum terbukti jikaTerdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabushabu untuk kepentingansendiridan Terdakwa bukan Korban Penyalahgunaan Narkotika, maka MajelisHakim tidak perlu mempertimbangkan Pasal 54, 55

Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak terbukti, makaMajelis berpendapat bahwa ParaTerdakwa tidal terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaanHalaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor:693/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst.Subsideir tersebut, sehingganya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaanSubsideir tersebut ;Menimbang, bahw aoleh arena dakwaan Subsideir tidak terbukti, selanjutnyaMajelis akan mempertimabngkan dakwaan Lebih

peraturanperundangan lain yang berkaitan ;Menimbang, bahwa meskipun tanoa hak pada umumnya merupakan bagian darimelawan hukum, namun tanpa hak yang dimaksud dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang mengandungmakna bahwa elemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkanelemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil ;Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut di atas, dalam Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran,penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan dariMenteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan37makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan (3) dan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotikadisebutkan bahwa

yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyaikesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsurSetiap Orang tersebut telah terpenuhi;Ad.2.Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan UntukDijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam JualBeli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan BukanTanamanMelebihi 5 gramHalaman 33 dari 47 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN CbnMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab pasal1 angka 1 Undang

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah :zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetismaupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahankesadaran, hilangnya rasa, mengurangi Sampai menghilangkan rasa nyeri, dandapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam UndangUndang ini;Menimbang, bahwa unsur ke2 dalam dakwaan Pertama yangdidakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang

Lab : 00694/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 01444/2021/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdapat pengembalian narkotika jenis sabu-sabu dari laboratorium sebanyak 0,0112 gram digunakan untuk pembuktian di persidangan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo.

Lab : 00694/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 01444/2021/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdapat pengembalian narkotika jenis sabu-sabu dari laboratorium sebanyak 0,0112 gram digunakan untuk pembuktian di persidangan.

Unsur Setiap orang; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada hakikatnya adalah orang perseorangan (Natuurlijk Person) akan tetapi dengan dimasukkannya Pasal 1 ayat (21) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka unsur setiap orang juga meliputi korporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (Recht Person) ataupun bukan badan hukum yang kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan

ANTON adalah mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;------------------------------------------------------------------------------------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

., sehinggaberdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut majelis Hakimberpendapat Unsur penyalahguna narkotika golongan bagi diri sendiri telahterpenuhi;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam unsur pasal 127 ayat (1)huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimanadalam dakwaan Lebih Subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan perbuatan pidana, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhipidana;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis

yaitu Sepanjangbukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuanMenteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan dapat digunakan untukpengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan untuk regensiaSiagnostik serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan darimenteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan danNarkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan (Pasal 8 Undang

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).Menimbang, Bahwa dalam unsur ini tidak mencantumkan secara tegasmengenai unsur kesengajaan namun demikian dapat disimpulkan dari sifatperbuatan, cara yang dipergunakan dan suatu maksud melakukan perbuatanmenggunakan Narkotika Golongan yang dilakukan tanpa izin dilakukandengan adanya suatu unsur kesengajaan dari Terdakwa.

(satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;> 1 (satu) potong baju motif kotak kotak;> 1 (Satu) unit timbangan elektrik;> 1 (Satu) unit Handphone merk Asus warna silver dengan Sim Card Nomor081235358727;> 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan Sim CardNomor 089531901813;> Seperangkat alat hisap sabu (bong);Barang bukti tersebut dipakai sebagai sarana kejahatan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, berdasarkanketentuan pasal 101 ayat (1) jo pasal 136 Undang

undang Nomor 35 tahun 2009, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang undangHukum Acara Pidana, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biayaperkara yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam diktum putusandibawah ini;Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang

Urut 61 lampiran UndangundangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Terdakwatidak mempunyai ijin dan tidak mempunyai hak untuk itu.Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, oleh karenanya tentang unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum32.memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, Telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatifKedua pasal 112 ayat (1) Undang

undang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika telah terpenuhi, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapatTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua tersebut diatas.Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pada hariSelasa tanggal 13 September 2016 dalam mengambil Putusan dalamperkara ini, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Hakimanggota II yang memeriksan dan memutus perkara ini, yaitu TRI

sedang giatgiatnya memberantasPeredaran gelapNarkotika;Keadaan yang meringankan: Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakuiperbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak akanmengulangi perbuatannya; Para Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya dan belumpernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana makaterhadap Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.