binti SUNARSO) dengan calon suami Pemohon (TRIHERIYADI bin SUKADI);Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;SUBSIDAIR: Apabila Majelis Hakim berpandapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;Bahwa majelis hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian denganmemberikan masehat dan pandangan secukupnya kepada Pemohon dan calon suamiPemohon agar permohonan Pemohon untuk menikah dilaksanakan dengan WaliNasab tidak dengan Wali Adhal dengan cara Pemohon datang kembali menemuilangsung wali nasabnya

calonsuaminya bernama TRI HERIYADI bin SUKADI, oleh ayah kandung Pemohonbernama SUNARSO sebagai wali nasab , setelah Pemohon memohon kepadanyauntuk menjadi wali nikah, namun ayah kandung Pemohon enggan ( Adhlal )untuk menjadi wali, dengan alasan calon suami Pemohon sudsh berstatus dudadan Pemohon masih kuliah ;Menimbang, bahwa dengan maksud Pemohon tersebut, Majelis Hakimtelah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon dan calonsuami Pemohon agar tetap mengupayakan perdamaian dengan wali nasabnya

Pengadilan tentang wali tersebut, dan oleh karenaPemohon dalam permohonan a quo berada dalam wilayah Kantor UrusanAgama Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, maka Pengadilan perlumenunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggungrejo, KotaPasuruan, menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calonsuami Pemohon;Menimbang, kendati demikian, berdasar Pasal 6 Peraturan MenteriAgama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, sebelum akad nikahdilangsungkan, Wali Hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

untukmenikahkan calon mempelai wanita, namun apabila wali nasabnya tetap adhal,maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim tersebut;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara inidibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, dan peraturan

Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membetulkan naasab anak pada KK (Kartu Keluarga) Nomor: 3325126208930002 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3325-LT-30112022-0001, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, anak bernama NAURA EVELYN lahir di Batang 16 Juli 2020 tercatat nasabnya atas nama Pemohon I (Siti Fatimah) menjadi nasab ayah kandung Ratno Gunawan dan Ibu Kandung Siti Fatimah;

tentang wali tersebut, dan oleh karenaPemohon dalam permohonan a quo berada dalam wilayah Kantor UrusanAgama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, maka Pengadilan perlu menunjukKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, menjadi WaliHakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon (CALONSUAMI PEMOHON);Menimbang, kendati demikian, berdasar Pasal 6 Peraturan MenteriAgama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, sebelum akad nikahdilangsungkan, Wali Hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

untukmenikahkan calon mempelai wanita, namun apabila wali nasabnya tetap adhal,maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim tersebut;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara inidibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, dan peraturan

melangsungkanpernikahan dengan Mohamad Aziz Bin Suaip B Saaman dan apabila dicegahakan menimbulkan madhorot yang lebih besar karena keduanya sudah salingkenal mengenal dan staus keduanya jelas yaitu janda dan duda cerai secararesmi;Menimbang bahwa~ apabila dilarang untuk melangsungkanpernikahannya meskipun tidak ada satupun wali nasab yang mau menikahkan,majelis hakim berkayakinan akan memberikan dampak yang negatif terhadapkeduanya.Menimbang bahwa Pemohon sudah mempunyai tktikad yang baik telahmenghubungi wali nasabnya

untuk segera menikahkan dengan Mohamad AzizBin Suaip B Saaman , akan tetapi wali nasabnya adhalMenimbang bahwa dengan adhalnya wali nasab, maka Pemohonsebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor2 tahun 1987 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 2, Pemohon telahHal. 7 dari 9 Hal.

persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkandari penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada pihak lawan, hanyaterdiri dari satu pihak yakni Pemohon sendiri, maka terhadap perkara Dispensasi Nikahini pemeriksaan perkara tidak melalui proses mediasi;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohonhendak menikahkan anak asuhnya karena ayah kandungnya/wali nasabnya

ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agamasetempat, maka untuk itu mereka memohon diberi dispensasi kawin kepada anakasuhnya untuk kawin/menikah dengan seorang lakilaki (calon suaminya) yangbernama : CALON SUAMI ANAK ASUH PEMOHON;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, p.5, p.6 danP.7 serta keterangan Para saksi dibawah sumpahnya terbukti benar bahwa anakperempuan (calon istri) yang bernama : ANAK ASUH PEMOHON adalah anak asuhPemohon dan Ayah Kandungnya/Wali Nasabnya

Berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim menilai Pemohon telahmelakukan proses pencatatan nikah di kantor Urusan Agama namun terhalanguntuk menikah karena wali nasabnya enggan untuk menjadi wali nikah, yangmana dalam kondisi ini Pemohon hanya dapat melangsungkan pernikahandengan wali hakim setelah wali nasabnya tersebut ditetapbkan sebagai waliadhal oleh Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan(2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;Menimbang, bahwa

Bahwa benar Pemohon dan calon suami Pemohon telah menguruspersyaratan untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan AgamaKecamatan Lubuk Basung, namun ditolak untuk dinikahkan karena walinasabnya enggan untuk menikahkan;Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2018/PA LBMenimbang, bahwa setiap perempuan muslimah yang menikah harusmendapatkan izin dari wali nasabnya dan jika walinya tersebut enggan (adhal)untuk menjadi wali nikah maka dapat dinikahkan oleh wali hakim, yang manaseorang

melalui mas media/RPK Radio PemerintahKabupaten Kutai Kartanegara dan sampai pada hari sidang dilaksanakantidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadappernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidanganterhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanPemohon dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II menyatakan tetappada dalil permohonannya dan mengakui keadaan wali nasabnya

Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesiaatau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyaiwali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat,atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannyadilangsungkan oleh wali hakim;Pasal 3Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2016/PA.Tgr 41.

Bagi Calon Mempelai wanita yang akan menikah di wilayahIndonesia atau luar negeri / di luar wilayah teritorial Indonesia, tidakmempunyai wali nasab ayng berhak atau wali nasabnya tidak memenuhisyarat, mafqud atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh walihakim;Ayat 2.

Sebelum akad nikah dilangsungkan, wali hakim meminta kemballkepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipunsudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya Wali ;Halaman 2 Putusan Nomor 68IPdt.G/2015IPA.FfAyat 2.

Apabila Wali Nasabnya tetap adhal maka akad nikah dilangsungkanoleh wali hakim ;Tentang penunjukan wali hakim, untuk melangsungkan perkawinan harusmendapat izin kedua orang tua sesuai regulasi Undang Undang KompilasiHukum Islam (KHI) atau rukun dan syarat pernikahan ;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada bapakKetua Pengadialn Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim agar berkenanmemeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :PRIMER:1.

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa saksi kenai Penggugat dan mempunyai hubungan keluargasebagaisepupu Penggugat;Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah saudara kandung dari SitiHajar;Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pernikahan antara MuhammadNasrun Ashari dengan Siti Hajar pada tanggal 15 Juni 2015Bahwa saksi mengetahui saudara kandung Penggugat yang bernamaSiti Hajar menikah dengan Tergugat tanpa sepengetahuan keluargadan bahkan ayah kandungnya sendiri sebagai wali nasabnya

wali tersebut, dan oleh karenaPemohon dalam permohonan a quo berada dalam wilayah Kantor UrusanAgama Kecamatan Sukun, Kota Malang, maka Pengadilan perlu menunjukKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, menjadi WaliHakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernamaAdi Irawan bin Suedi;Menimbang, kendati demikian, berdasar Pasal 6 Peraturan MenteriAgama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, sebelum akad nikahdilangsungkan, Wali Hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

untukmenikahkan calon mempelai wanita, namun apabila wali nasabnya tetap adhal,maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepadaPemohon ;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, dan peraturan perundangundangan

tersebut, dan oleh karenaPemohon dalam permohonan a quo berada dalam wilayah Kantor UrusanAgama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, maka Pengadilan perlu menunjukKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, menjadiWali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohonbernama YOGI RAMDHANI bin HENGkY;Menimbang, kendati demikian, berdasar Pasal 5 Peraturan MenteriAgama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, sebelum akad nikahdilangsungkan, Wali Hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

untukmenikahkan calon mempelai wanita, namun apabila wali nasabnya tetap adhal,maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim tersebut;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, dan peraturan perundangundangan yang berkaitandengan perkara ini.MENETAPKAN1.

No. 429/Pdt.P/2018/PA Mpw.lakilaki bernama Bujang yang masih mempunyai hubungan kekerabatandengan Pemohon II untuk menjadi wali nikah, namun Pemohon Il tidakmengetahui silsilah nasabnya dengan Pemohon Il;Bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, MajelisHakim menyatakan mencukupkan pemeriksaan lalu menjatuhkan penetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang

tersebutdi muka, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan pokok ParaPemohon sebagaimana tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohonmendalilkan bahwa pada tanggal 2 April 1993 Para Pemohon telahmelangsungkan pernikahan di Desa Kuala Mandor A Kecamatan KualaMandor B Kabupaten Kubu Raya dengan wali nikah adalah seorang lakilakibernama Bujang yang menurut Pemohon II masih mempunyai hubungankekerabatan dengan Pemohon Il, namun Pemohon Il tidak mengetahuisilsilah nasabnya

No. 579/Pdt.P/2016/PA Mpw.bahwa saat menikah sampai sekarang Para Pemohon beragamaIslam;bahwa Pemohon Il dinikahkan oleh wali nasabnya;bahwa pengucapan ijab diwakilkan kepada penghulu nikah dan kabuldiucapkan sendiri oleh Pemohon ;bahwa ada dua orang yang bertindak sebagai saksi nikah dandisaksikan oleh banyak orang yang hadir dalam pernikahan tersebut;bahwa Pemohon memberikan mahar berupa cincin emas yangdibayar tunai;bahwa pada saat pernikahan, Pemohon berstatus jejaka danPemohon Il berstatus perawan

No. 579/Pdt.P/2016/PA Mpw.bahwa saksi hadir di pernikahan Para Pemohon;bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 1985, namun saksi sudahlupa tanggal dan bulan pernikahannya;bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan di rumah orang tuaPemohon Il di Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan PontianakBarat Kota Pontianak;bahwa saat menikah sampai sekarang Para Pemohon beragamaIslam;bahwa Pemohon Il dinikahkan oleh wali nasabnya;bahwa pengucapan ijab diwakilkan kepada penghulu nikah dan kabuldiucapkan sendiri

apabila dicegah akan minimbulkan madharotyang lebih besar di karenakan saat sekarang ini sudah saling kenal mengenal diantaraberdua dan sudah mempunyai status yang jelas yaitu janda cerai hidup dan duda ceraihidup.Menimbang bahwa apabila dilarang untuk melangsungkan pernikahannyameskipun tidak ada satupun wali nasab yang mau menikahkan, majelis hakimberkayakinan akan memberikan dampak yang negatif terhadap keduanya.Menimbang bahwa Pemohon sudah mempunyai iktikad yang baik telahmenghubungi wali nasabnya

untuk segera menikahkan dengan CALON MEMPELAIPRIA, akan tetapi wali nasabnya adlalMenimbang bahwa dengan adhalnya wali nasab, maka Pemohon sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 2, Pemohon telah mengajukanadlalnya wali, sehingga tuntutan Pemohon pada Petitum angaka 2 dan 3 dapatdikabulkan dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama sebagai wali hakimnya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan

Nomor 30 Tahun 2005tentang Wali Hakim, pernikahan Pemohon dengan CALON SUAMI dapatdilaksanakan dengan Wali Hakim, karena telah ternyata wali nasabnya, AYAHKANDUNG menolak menikahkan/enggan menjadi wali nikah Pemohon, halmanasesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Mughnil Mukhtajjuz 3 yang dijadikan dasar Hukum Majelis Hakim berbunyi:e6 Artinya: Demikian pula dikawinkan oleh Hakim bila wali nasabnya adlol walaupundipaksa atau enggan mengawinkan, selanjutnya dikatakan kalau wali

dengan Pemohon Il adalah suami isteritelah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Desember 1992 dilaksanakan di Masjid Jami, KABUPATEN TANAH DATAR; Bahwa saksi tidak hadir acara akad nikah Pemohon denganPemohon Il, namun saksi mengetahui berdasarkan imformasi dari orangyang menghadiri pernikahan Pemohon dengan Pemohon II karenasaksi hadir waktu pesta perkawinan, yang menjadi walinya adalah waliHakim (P3N) karena ayah kandung Pemohon II yang bernama NAMA,sudah meninggal dunia dan wali nasabnya yang

ternyata tidak ada pihak lain yangmengajukan keberatan dengan istbat nikah tersebut ;Menimbang, bahwa dalil Pemohon Idan Pemohon II menyatakan telahmelangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Desember 1992 yang dilaksanakan di Masjid Jami, Jorong Piliang, Kenagarian Situmbuk KecamatanSalimpaung, Kabupaten Tanah Datar, di hadapan Pembantu PegawaiPencatat Nikah (P3N) yang bernama P3N dengan wali nikahnya adalah waliHakim karena ayah kandung Pemohon Il yang bernama NAMA telahmeninggal dunia, dan wali nasabnya

EE, er 43 tahun, Agama islam, PendidikanSekolah Dasar, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal ci Iee KotaSemarang;Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawahsumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikutBahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai Kakak IparPemohon ;Bahwa para Pemohon datang ke persidangan ini adalah untukmengajukan permohonan asal usul anak karena anak para Pemohonyang bernana x siahir pada tanggal 19 Juni2012 dalam Akta Kelahiran hanya tercatat nama nasabnya

Agama Islam, PendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempattinggal i a aaaBE Kabupaten Semarang;Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawahSumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga;Bahwa para Pemohon datang ke persidangan ini adalah untukmengajukan permohonan asal usul anak karena anak para Pemohonyang bernama RS iahir pada tanggal 19 Juni2012 dalam Akta Kelahiran hanya tercatat nama nasabnya

Bahwa tanah milk AYAH PENGGUGAT, sebagaimana tertera dalamLeter C No. 232/ 13 D IV, seluas 670 M2, yang terletak di KabupatenPonorogo tersebut, kemudian yang seluas kurang lebih 630 M2 (tertera diLeter C Desa/Kelurahan No. 29 / 13/ D.IV ), diwaris oleh PEWARIS dengancara memanipulasi nasab atau menisbahkan nasabnya kepada ayahkandung Penggugat.8.

Dalam Shahih AlBuchori 2, hadits No. 4326 dan 6766, rasulullah saw bersabda yangintinya : umat islam tidak boleh menisbahkan nasabnya selain kepadaayah kandungnya sendiri, dan bilamana ada orang Islam yangmenisbahkan nasabnya selain kepada ayah kandungnya sendiri dan diaHal. 6 dari 43 hal. Put. No. 900/Pdt.G/2019/PA.Potahu, maka surga haram baginya (Ensiklopedi MHadits, penerbitAlmahira,2012, Jakarta Timur, h. 89 dan h. 695).13.

Menyatakan hahwa peralihan harta peninggalan dari AYAHPENGGUGAT, sebagaimana tertera dalam Leter C No. 232/ 13 D WV,seluas 670 M2, yang terletak di Kabupaten Ponorogo, seluas kuranglebin 630 M2 ( tertera di Leter C Desa/Kelurahan No. 29/13/D.IV),kepada PEWARIS dengan cara menisbahkan nasabnya kepada ayahkandung Penggugat adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan.Hal. 9 dari 43 hal. Put. No. 900/Pdt.G/2019/PA.Po5.

No. 900/Pdt.G/2019/PA.PoTergugat wajib mencatumkan Bin maupun Binti dalam Gugatannya,sehingga gugatannya menjadi jelas tidak kabur (Obscuur Libel);Apabila Penggugat menarik Tergugatl (TERGUGAT Bin AYAHTERGUGAT Ibin Joyo Marto) sebagai Pembeli Tanah yang obyeknya laindan TergugatIl (CUCU PEWARIS Bin Sunardjo) a/n Tanah yang obyeknyalain sebagai pihakpihak dalam perkara Penisbahan Nasab dari AYAHPENGGUGAT, apakah nyambung hubungannya nasabnya, sehinggaGugatan Penggugat adalah salah alamat (Gugatannya

No. 900/Pdt.G/2019/PA.Po bahwa apabila Penggugat menarik Tergugat (TERGUGAT Bin AYAHTERGUGAT Ibin Joyo Marto) sebagai Pembeli Tanah yang obyeknya lain danTergugatII (CUCU PEWARIS Bin Sunardjo) a/n Tanah yang obyeknya lainsebagai pihakpihak dalam perkara Penisbahan Nasab dari AYAHPENGGUGAT, apakah nyambung hubungannya nasabnya, sehingga GugatanPenggugat adalah salah alamat (Gugatannya Error in Persona); Bahwa gugatan Penggugat menarik almarhum PEWARIS bin AYAHPENGGUGAT adalah juga tidak tepat, karena

Nasabnya lakilaki:* Tidak cocok;* Tidak kafaah;b.d.f.* Tidak kufu;* Tidak sepadan;* Tidak seimbang bobot, bebet, bibit dengan nasabnyaperempuan;(Mohon lihat, jawaban saya No. 3, dan No. 4 di atas).Illat Nasab, adalah udzursyari, yang dibenarkan syariat Islam,untuk menolak bertindak sebagai Ayah, Wali Mujbir;Udzur Manusiawi:Berkenaan dengan adat isiadat masyarakat Jawa Timur, negerisaya, adat masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat duniaharus seimbang bobot, bebet, bibit, terutama Nasab yang sehatrokhaniyahjiwanya

Nasabnya lakilaki:* Tidak cocok.* Tidak kafaah* Tidak kufu* Tidak sepadan* Tidak seimbang bobot, bebet, bibit dengan nasabnyaperempuan;(Mohon lihat, jawaban saya No. 3, dan No. 4 di atas).b. Illat Nasab, adalah udzursyari, yang dibenarkan syariat Islam, untukmenolak bertindak sebagai Ayah, Wali Mujbir.Udzur Manusiawi:c.

QaidahUshulFigh :Darul Mafasid, Muqoddam Ala Jalbil Masholih Menolak/menghindari kerusakan harus diutamakan daripada menarik/mengambil kemanfaatan;Menimbang, bahwa disamping petunjukpetunjuk tersebut di atas,Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan tentang Wali Adhol,sebagai berikut:1.Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Pasal 2 ayat (1) : Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah....., ternyata tidakmempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidakmemenuhi syarat atau mauqud

orang saksi yangbernama XX dan XXX dengan maskawin berupa seperangkat alatshalat;Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon dan Pemohon Il,diperoleh fakta bahwa wali nikah Pemohon II adalah seseorang bernamaX yang merupakan imam kampung, bukan wali hakim dari Kepala KUAsetempat;Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan MenteriAgama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dinyatakanbahwa Kepala KUA Kecamatan ditunjuk sebagai wali hakim apabila calonistri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya

Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesiaatau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyaiwali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat,atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannyadilangsungkan oleh wali hakim;Pasal 31.