Borneo Putra mengajukan permohonan persyaratanpimpinan yang sampaikan;Bahwa kapasitas saksi juga dipercayakan juga pada saat itu untukmengurus;Bahwa saksi menceritakan bagaimana mengurusnya yaitu kelengkapankelengkapan untuk permohonan ijin pengangkutan, jjin penjualan kePTSP provinsi;Bahwa di PTSP saksi mengetahui persyaratan untuk melengkapi perijinan;Bahwa saksi ke PTSP mendapatkan cheklist yang harus dilengkapi;Bahwa ada dua kali saksi ke PTSP yang pertama Agustus 2019 dan yangkedua November

2019;Bahwa pada waktu pertama kali saksi ke PTSP sudah membawapermohonan persyaratan cuma ditolak, kita baca penolakan kemudiankita perbaiki lagi.

sudahlengkap kemudian ditolak Dinas Energi dan Sumber Daya MineralProvinsi Kalimantan Timur alasan penolakan itu katanya ada perjanjiansebelumnya penambangan perjanjian jual beli Sementara untukpengajuan pengangkutan disyaratkan di PTSP ada 11 poinnya dan itusudah kita dipenuhi semua;Bahwa saksi menyatakan perjanjian jual beli pada poin 10 (Sepuluh) BuktiP17;Bahwa saksi menyatakan mulai melakukan penggalian 2 (dua) petak ituantara bulan 2 atau bulan 3;Bahwa saksi menyatakan kemudian penandatangan

Perizinan dan non perizinan dibidang sektoral/teknis lainnya.Pasal 7(1)Penyelenggaraan PTSP Pemerintah Provinsi dilaksanakan olehPenyelenggara PTSP.(2)Untuk penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pemerintah atau Gubernur memberikan pendelegasian dan/ataupelimpahan wewenang perizinan dan non perizinan atas urusanpemerintahan dibidang penanaman modal dan dibidang teknis/sektorallainnya yang menjadi kewenangan Daerah.(3)Dalam penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Pemerintah

memberikan pendelegasian atau pelimpahan kewenanganatas pemberian perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modaldan dibidang sektoral/teknis lainnya sesuai ketentuan peraturanperundangundangan.(4)...., ASt;(5)Untuk mempercepat proses pelayanan, Gubernur memberikanpendelegasian atau pelimpahan sebagian atau seluruh kewenanganpenandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksudpada ayat (4) kepada Kepala BPPMD selaku Administratorpenyelenggaraan PTSP.(6)Perizinan dan non perizinan

Sesuai dengan Pasal 38 ptsptidak bisa mengeluarkan surat izin praktek dan itupun dokter yangbersangkutan Wajib datang ke kantor IDI cabang untuk diadakan KRIPyaitu komite rekomendasi izin Praktek selama 2 sampai 3 jam setelah itudiberikan rekomendasi dan ditandatangani oleh 4 dokter termasuk ketuaIDI cabang baru dibawa ke ptsp.

Kalau dokter umum dikelurahan diJakarta pakai ptsp nanti keluar surat izin praktek dari ptsp tapi tetapbertanggung jawab dalam pengawasan praktek kedokteran sesuai denganundangundang Pasal 54.

Dokter mempunyai 3 str, jadi bisa prakter di 3 tempat nah setelah adastr Baru dia datang ke IDI cabang lagi untuk diurus rekomendasi jjinprakteknya dengan ada pertemuan dua sampai dengan 3 jam baru ketuaIDI cabang dan 3 dokter memberikan rekomendasi ijin praktek untukdibawa ke ptsp dari itu ptsp menerbitkan surat ijin praktek baru dokter yangbersangkutan bisa melakukan praktek kedokteran;Bahwa STR adalah surat tanda registrasi dimana dokter yang profesionalharus memenuhi tiga unsur yang pertama dokter

juta dan itu udah berproses di Jakarta Pusatsalah satu teman saya di sidangkan kasus pidana pasal 80;Bahwa sampai sekarang prosesnya dipengadilan Negeri Jakarta Pusatdalam perkara pidana, pusat terkena pasal 80 mempekerjakan orangtanpa SIP dengan sengaja, sangsinya berupa denda;Bahwa kalau belum ada SIP 100 juta rupiah itu tapi ancaman badannyasudah dihapuskan makanya untuk mendapatkan SIP itu sulit, kita datangdi bawah STRnya ikut klip kita kasin rekomendasi ditandatangani oleh 4dokter dibawa ke ptsp

kalau dulu kan kesuku dinas sekarang satu pintu ptsp (pelayanan terpadu satu pintu).

saksi Wahid Efendi Siregar, dengan ucapan Yang inirobohin duluan nanti diganti selesai ini baru yang belakang juga dirobohinterus diganti sambil menunjuk bagian tembok yang diminta oleh terdakwadimana kegiatan pembongkaran tersebut, adapun tukangtukang yangdipekerjakan oleh terdakwa tersebut melakukan pembongkaran rumah ataugedung tersebut dengan menggunakan palu hingga sebagian besar gedungtersebut hancur; Bahwa pada tangal 04 Desember 2018 sekira jam 11.00 WIB saksiAlexander Robert selaku petugas PTSP

Saksi Harry Utama dan saksiWong Kkrisyanti tidak pernah mengijinkan pihak lain untuk melakukanpembongkaran terhadap rumah atau gedung tersebut, adapun saksi HarryUtama dan saksi Wong Krisyanti selaku pemilik sah bagunan tesebut sedangmengajukan ijin IMB dari PTSP Kecamatan Menteng, mengingat bangunantersebut merupakan katagori Kawasan Pelestarian Cagar Budaya GolonganB, sehingga untuk pembongkaran ataupun penambahan gedung ataubangunan terdapat syaratsyarat tertentu yang telah diatur dalam Perda

ucapan Yang ini robohin duluannanti diganti selesai ini baru yang belakang juga dirobohin terus digantisambil menunjuk bagian tembok yang diminta oleh terdakwa dimanakegiatanpembongkaran tersebut, adapun tukangtukang yang dipekerjakanoleh terdakwa tersebut melakukan pembongkaran rumah atau gedungtersebut dengan menggunakan palu, hingga bagunan atau ruah tersebuthancur dan tidak dapat dipergunakan kembali; Bahwa pada tangal 04 Desember 2018 sekira jam 11.00 WIB saksiAlexander Robert selaku petugas PTSP

Saksi Harry Utama daan saksiWong Krisyanti tidak pernah mengijinkan pihak lain untuk melakukanpembongkaran terhadap rumah atau gedung tersebut, adapun saksi HarryUtama dan saksi Wong Krisyanti selaku pemilik sah bagunan tesebut sedangmengajukan ijin IMB dari PTSP Kecamatan Menteng, mengingat bangunantersebut merupakan katagori Kawasan Pelestarian Cagar Budaya GolonganB, sehingga untuk pembongkaran ataupun penambahan gedung ataubangunan terdapat syaratsyarat tertentu yang telah diatur dalam Perda

untuk Kabupaten Teluk Bintuni sudah ada Perda minuman beralkohol:; Bahwa untuk SIUP 001 milik Penggugat bellum dicabut; Bahwa sudah pernah ada peringatan secara lisan kepada Penggugat bahwasudah ada Distributor Bir Bintang; Bahwa untuk Bir Anker belum ada SIUP MB yang diterbitkan oleh MenteriPerdagangan; Bahwa Saksi sebagai Kepala Dinas PTSP sejak bulan Desember 2019; Bahwa untuk pengurusan SIUP MB harus langsung ke Kementrian dengandilampiri dokumen ijin dari PTSP setelah terbit SIUP MB dilaporkan

kepadaPTSP; Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada penangguhan SIUP dari PTSP KabupatenTeluk Bintuni yang dikeluarkan untuk Penggugat;Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Mnk Bahwa masalah penyitaan minuman alcohol milik Penggugat, PTSP Bintunitidak terlibat;Menimbang, bahwa dalam pasal 1365 KUHPerdata disebutkan tiapperbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut

Mutiara Utama Papua yangditerbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PemerintahKabupaten Teluk Bintuni tanggal 26 Januari 2018, tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukumuntuk memperdagangkan Minuman Beralkohol;Menimbang, bahwa dalam faktanya, Terdakwa melakukan perdagangan minuman beralkoholdidasarkan pada suratsurat penjinan yang dikeluarkan oleh Dinas DPM dan PTSP KabupatenTeluk Bintuni sedangkan pemberitahuan mengenai harus adanya ijin dan Menteri dalam bentukSIUPMB

baru diberitahukan setelah tejadi perdagangan minuman beralkohol tersebut selainitu Surat penangguhan yang dibenkan oleh Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten TelukBintuni kepada Dinas DPM dan PTSP Kabupaten Teluk Bintuni telah ternyata tidak dlindahkanoleh Dinas tersebut yang tetao mengeluarkan surat ijin dalam bentuk SIUP dan SITU kepadaPT.Mutiara Utama Papua sehingga berdasarkan suratsurat tersebut, Terdakwa merasa telahmemiliki legalitas dalam memperdagangkan minuman beralkohol.

Mutiara Utama Papua, namun surat tersebut tidak pemah diterma olehTerdakwa dan Dinas PM dan PTSP Kabupaten Teluk Bintuni tetap mengeluarkan SIUP danSITU dimaksud.

Bahwa Pemohon merupakan warga yang tidak mampu sebagaimanaSurat Keterangan No: 02636/27.1.1/31.72.03.1006/2.841/2016 tanggalyang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kelirahan RawaBadak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, maka Pemohon mohonuntuk dibebaskan dari biaya perkara;7.

menyatakan sidang tertutup untuk umum, denganmembacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksud permohonanPemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaiman tercantum dalamberita acara perkara ini;Menimbang, bahwa bersama permohonan tersebut Pemohonmenyatakan dirinya warga yang tidak mampu kemudian mengajukan untukberperkara secara CumaCuma (prodeo) dengan menyerahkan SuratKeterangan No : 02636/27.1.1/31.72.03.1006/2.841/2016 tanggal 25 Pebruari2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana PTSP

Bukti surattersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;Surat Keterangan No: 02636/27.1.1/31.72.03.1006/2.841/2016 yangdikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan Rawa BadakSelatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, sudah bermeterai cukup, bukti P.3;Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohonjuga menghadirkan dua orang saksi, yang masingmasing mengaku bernama:1.

Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugattertanggal 12 Maret 2021 yang disampaikan melalui PTSP PengadilanTata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 15 Maret 2021;. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Tanjungpinang Nomor: 5/PENHS/2021/PTUN.TPI., tanggal 17Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;. Telah mendengar keterangan para pihak dalam Pemeriksaan Persiapan;Halaman 2, Penetapan Nomor: 5/G/2021/PTUN.TPI.9.

tanggal 17 Maret 2021, dimana MajelisHakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat melalui kuasahukumnya untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan datayang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari serta meminta keterangan dandatadata dari Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 63 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat telahmenyampaikan Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 12 Maret 2021,yang disampaikan melalui PTSP

Abdul Mahrup bin Abdul Hamid (Lakilaki) (Almarhum)5. berdasarkan perpanjangan izin penggunaan tanah makam kepala unitpelaksanaan PTSP kelurahan Semper Timur Nomor : 1763C.20/31.72.04.1005/1.795.25/e/20186. Bahwa semasa hidup abdul mahrup mempunyai satu orang anakperempuan yaitu: dewi dian sari berdasarkan kutipan akta kelahiran No:325/J.U/1996 (Bukti P3)7.

Bahwa terlebih dahulu Abdul Mahrup meninggal dunia di kediamanalmarhum Haji Abdul Hamid ayah almarhum Abdul Mahrup bin Abdul Hamid dikampung semper pos V Kelurahan Semper Timur Kecamatan CilincingJakarta Utara pada tgl 07061997 berdasarkan perpanjangan = izinpenggunaan tanah makam kepala unit pelaksanaan PTSP kelurahan SemperTimur Nomor : 1763C.20/31.72.04.1005/1.795.25/e/2018 dan pada tanggal27 Agustus 2014 Haji Abdul Hamid meninggal dunia sesuai bukti kutipan AktaKematian No.3172KM201220180042

Petugas FO PTSP BKPM menerima berkas permohonan danmemeriksa kelengkapan persyaratan permohonan danmeneruskan berkas permohonan kepada Pejabat LOHalaman 27 dari 82 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP/2017/PTUNJKTPAGEPAGEKementerian LHK yang bertugas di Back Office (BO) PTSP BKPM,untuk dinilai kesesuaian kelengkapan persyaratan administrasidan teknis;a. Apabila tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikankepada pemohon;b.

Pejabat LO Kementerian LHK di PTSP BKPM menyampaikankonsep surat persetujuan prinsip dan peta lampiran kepadaKepala BKPM untuk ditandatangani:;9.

Badan KoordinasiPenanaman Modal (PTSP BKPM);. Petugas FO PTSP BKPM menerima berkaspermohonan dan memeriksa kelengkapanpersyaratan permohonan dan meneruskanberkas permohonan kepada Pejabat LOKementerian LHK yang bertugas di Back Office(BO) PTSP BKPM, untuk dilakukan verifikasikelengkapan berkas permohonan berdasarkanpemenuhan kewajiban persetujuan prinsip :a. Apabila tidak lengkap, berkasdikembalikan kepada pemohon;b.

Sekretaris Jenderal melakukan penelaahanhukum dan menyiapkan konsep keputusan izinbidang lingkungan hidup dan kehutanan danselanjutnya menyampaikan :a. konsep keputusan izin dan peta lampirankepada Kepala BKPM melalui Pejabat LOKementerian LHK di PTSP BKPM;Halaman 31 dari 82 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP/2017/PTUNJKTPAGEb. Nota Dinas sebagai Laporan kepadaMenteri LHK;7.

Pejabat LO Kementerian LHK di PTSP BKPMmenyampaikan konsep keputusan izin dan petalampiran kepada Kepala BKPM untukditandatangani;8. Kepala BKPM menandatangani keputusan izinbidang lingkungan hidup dan kehutanan danpeta lampiran atas nama Menteri LHK;9. Pemohon atau petugas yang ditunjukmengambil keputusan izin dan peta lampiranyang sudah ditandatangani oleh Kepala BKPMatas nama Menteri LHK di FO PTSP BKPMdengan menyerahkan surat kuasa/surat tugasdan fotocopy tanda pengenal.9.

diterapkan di seluruh PTSP (Bidang Perizinan)di seluruh Indonesia.C.

Terkait dengan suratsurat sebagaimana dimaksudpada angka (1) belum pernah diterima oleh Sub BagianUmum dan Kepegawaian, maka TERMOHON melakukanpenelusuran lebih lanjut terhadap keberadaan suratsuratdimaksud di dalam Agenda Surat Permohonan Masukpada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan danNon Perizinan (Bidang PTSP), Hasil penelusuran yangdiperoleh adalah bahwa Suratsurat permohonandimaksud juga belum pernah diterima oleh petugasBidang PTSP (terlampir: Copy Bukti, T3) ;2.

Setiap pemohon yang mengajukan permohonanizin dan non izin harus diberikan Tanda Terima olehpetugas pada Bidang PTSP sebagaimana alurmekanisme/ alur prosedur perizinan (terlampir: CopyBukti, T4), sehingga apabila pemohon mengajukanpermohonan izin dan non izin melalui Sekretariat (di SubBagian Umum dan Kepegawaian), maka pemohon tidakakan mungkin memiliki Tanda Terima (Contoh TandaTerima, terlampir: Copy Bukti T5) ;b.

Permohonan izin dan non izin yang masuk melaluiSub Bagian Umum dan Kepegawaian akan memerlukantambahan waktu untuk sampai ke Bidang PTSP.3.

Menyatakan bahwa materi permohonan PEMOHON dalamobjek permohonan yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah tidaktepat karena :2.1 Sesuai prosedur perizinan yang diatur dan / atauditetapbkan oleh TERMOHON serta telah menjadi prosedur yangumumnya diterapkan di seluruh PTSP di Indonesia , makaPEMOHON seharusnya mengajukan suratsurat sebagaimanadimaksud pada angka 1 (satu) melalui Bidang PTSP, pada DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ProvinsiPapua, dan bukan melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaianpada

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara6.Jakarta Nomor 204/PENHS/2019/ PTUNJKT, tanggal 31 Oktober 2019tentang Hari Persidangan;Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan olehPenggugat tertanggal 5 Desember 2019 tentang Pencabutan GugatanPerkara No. 204/G/2019/PTUNJKT yang diajukan melalui Pelayanan TerpaduSatu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan diterima olehMajelis Hakim dalam persidangan tanggal 11 Desember 2019;7.

(Gol.IV b);Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmenyampaikan Jawabannya pada persidangan tanggal 14 November 2019;Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Replik danDuplik meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonanpencabutan gugatan tertanggal 05 Desember 2019 yang disampaikan melaluiPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartapada tanggal 10 Desember 2019 yang

Bahwa untuk pembangunan Mall Transmart tersebut disyaratkan adanyaperizinan yang harus dimiliki oleh PT KIEC sebagai pemilik lahan danpemilik bangunan yang akan dibangun, diantaranya adalah izin lingkunganyang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu (DPM PTSP) Kota Cilegon yang mensyaratkan adanyarekomendasi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yangdikeluarkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Cilegon.

Pada tanggal 11 Juli 2017, EKA WANDORO DAHLAN selaku ManagerLegal dari PT KIEC menyerahkan dokumen terkait pengajuan izinlingkungan kepada BAYU DWINANTO UTOMO selaku Project Manager PTBA, selanjutnya BAYU DWINANTO UTOMO mengajukan dokumendokumen terkait izin lingkungan tersebut kepada AKHMAD DITA PRAWIRAselaku Kepala Dinas DPM PTSP Kota Cilegon.

DONY SUGIHMUKTI selaku PresidentDirector PT Krakatau Industrial Estate Cilegon, beserta dokumenpendukungnya.1 satu) lembar Kartu Kontrol Koordinasi Penyelesaian PengurusanPerizinan PT KIEC dengan DPM PTSP Kota Cilegon.Hal. 25 dari 53 hal.

Dendi R (DPU TR)2 (dua) lembar Saran/Masukan dari (DPM PTSP)2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Fauzil Hujat (STIKESFaletehan)2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Soleh SE (TA Sosesbud)2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Aulia Yusran (Bappeda)2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Pakalimo D.

2019/PTUN.JPR.Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan penerbitanobjek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlakudan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut telah masuk permohonanpencabutan gugatan secara tertulis dengan surat Nomor : 013/RT/X/2019, tertanggal14 November 2019, oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di luarpersidangan yang diterima oleh Majelis Hakim melalui Bagian Pelayanan TerpaduSatu Pintu (PTSP

;Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonanpencabutan gugatan secara tertulis dengan surat Nomor : 013/RT/X/2019, tertanggal14 November 2019 di luar persidangan melalui Bagian Pelayanan Terpadu SatuPintu (PTSP) Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan telah diterimaoleh Majelis Hakim pada tanggal 14 November 2019; Menimbang, bahwa Pasal 76 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara menyatakan :00nennn none nn nn none(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu

Muhammad Saleh Gasin(Penggugat) dan Julisa Aprilia Kaluku sebagaimana tercantum dalamLampiran 1 dan Lampiran Il dalam Pengumuman Nomor92313/A.A3/KP.01.00/2021 tentang Hasil Akhir Seleksi Penerimaan CalonPegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknologi Tahun 2021;Bahwa pada tanggal 7 Februari 2022 Majelis Hakim Perkara Nomor:18/G/2022/PTUNJKT telan menerima secara resmi surat permohonanpencabutan gugatan dari Penggugat yang diajukan melalui PelayananTerpadu Satu Pintu (PTSP

oleh Penggugattersebut, Majelis Hakim akan mengambil sikap dengan uraian pertimbanganseperti tersebut dibawah ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugatadalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Februari 2022 Majelis HakimPerkara Nomor: 18/G/2022/PTUNJKT telah menerima secara resmi suratpermohonan pencabutan gugatan dari Penggugat yang diajukan melaluiHalaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 18/G/2022/PTUNJKTPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

sengketa;Halaman2 dari 7, Penetapan Nomor: 14/G/2020/PTUN.JPR.Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan objeksengketa bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku danAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut telah masuk permohonanpencabutan gugatan secara tertulis, tertanggal 13 Mei 2020, oleh Penggugat melaluiKuasa Hukumnya di luar persidangan yang diterima oleh Majelis Hakim melaluiBagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutangugatan secara tertulis, tertanggal 13 Mei 2020 di luar persidangan melalui BagianHalaman3 dari 7, Penetapan Nomor: 14/G/2020/PTUN.JPR.Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 Mei 2020;Menimbang, bahwa Pasal 76 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara menyatakan :(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya

dan TergugatVil dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadirdipersidangan meskipun telah secara patut dan sah menurut telah dipanggilMenimbang, bahwa setelah persidangan terbuka untuk umumternyata Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan pada tanggal 13 Oktober2020 telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan kepadaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa danmengadili perkara No.180/Pdt.G/2020/PN.JKT.TIM. dan secara tertulisnyadiserahkan melalui PTSP

di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untukmencabut permohonan gugatannya, dengan alasan karena sampai saat inibelum ada pergantian susunan Majelis Hakim terkait Surat permohonanKuasa Hukum Penggugat No.026/kebert.a.hakim/PA/VI/2020, tanggal 24Juni 2020 yang telah diterima oleh PTSP pada tanggal 25 Juni 2020 tentangpermohonan pergantian susunan Majelis yang menangani perkaraNo.180/Pdt.G/2020/PN Jkt.

Sebidang tanah berukuran 25 M x 10 M, diatasnya terdapatbangunan rumah berukuran 7 M x 9 M, serta unit usaha meubel( Meubel Baitul Qadri) berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan NomorTDP 210253100142 dan Tanda Daftar Industri Nomor503/09/PTSP/VII/2013 Terdafatar atas nama La Ode Tarudin, terletak diKelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, yang asaltanah tersebut dibeli dari seorang yang bernama La Ode Saniudin padatanggal 21 Maret Tahun 2006, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara

Bahwa terhadap Sebidang tanah berukuran 25 M x 10 M, diatasnyaterdapat bangunan rumah berukuran 7 M x 9 M, serta unit usaha meubel( Meubel Baitul Qadri) berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP210253100142 dan Tanda Daftar Industri Nomor 503/09/PTSP/VII/2013Terdafatar atas nama La Ode Tarudin, terletak di Kelurahan LaimpiKecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, sebagaimana poin 6.1 diatas yangpada saat ini dikuasai dan diusahai olen Tergugat, yang mana sejakputusnya perkawinan antara Penggugat dan

Sebidang tanah berukuran 25 M x 10 M, diatasnya terdapatbangunan rumah berukuran 7 M x 9 M, serta unit usaha meubel( Meubel Baitul Qadri) berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan NomorTDP 210253100142 dan Tanda Daftar Industri Nomor503/09/PTSP/VII/2013 Terdafatar atas nama La Ode Tarudin, terletakdi Kelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, yangasal tanah dibeli dari seorang yang bernama La Ode Saniudin padatanggal 21 Maret Tahun 2006, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan

Bahwa Penggugat akan mengambil dan menguasai haknyaberupa Sebidang tanah berukuran 25 M x 10 M, yang diatasnyaterdapat bangunan bangsal berukuran 7 M x 9 M, dan Satu unitusaha meubeler (Meubel Baitul Qadri) berdasarkan Tanda DaftarPerusahaan Nomor TDP 210253100142 dan Tanda Daftar IndustriNomor 503/09/PTSP/VII/2013 Terdafatar atas nama La Ode Tarudinterletak di Kelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna,yang asal tanah tersebut dibeli dari seorang yang bernama La OdeSaniudin pada tanggal 21

222 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn n nnn nnn nnn* Surat Keputusan Nomor : 086 Tahun 2021, Tentang Pengukuhan PersonaliaPengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten IndramayuHal 3 dari 7 hal Penetapan Perkara No : 103/G/2021/PTUN.BDGMasa Bakti 20212025, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional IndonesiaPrivinsi Jawa Barat tertanggal 27 Mei 2021 ;Bahwa Majelis Hakim telah menerima dan membaca Surat tanggal 22September 2021, Perihal Pencabutan Gugatan yang dikirim melalui (PTSP)Pelayanan

Keputusan Nomor : 086 Tahun 2021, Tentang Pengukuhan PersonaliaPengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten IndramayuMasa Bakti 20212025, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional IndonesiaPrivinsi Jawa Barat tertanggal 27 Mei 2021 ;Hal 4 dari 7 hal Penetapan Perkara No : 103/G/2021/PTUN.BDGMenimbang bahwa Majelis Hakim telah menerima surat permohonanpencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebuttertanggal 22 September 2021, yang di sampaikan pada melalui Bagian PTSP

PerSiapan sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 63 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitupada tanggal 22 Desember 2020, tanggal 5 Januari 2021, dan tanggal 12Januari 2021;Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 33/G/2020/PTUN.JBI.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat PencabutanGugatan Para Penggugat dengan Nomor: 03/LBHJNCP/I/2021, tanggal 07Januari 2021, yang diajukan Para Penggugat melalui meja Pelayanan TerpaduSatu Pintu (PTSP

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya sebelumTergugat memberikan jawaban;(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilanhanya apabila disetujui Tergugat;Menimbang, bahwa Surat Pencabutan Gugatan dengan Nomor:03/LBHJNCP/I/2021, tanggal O7 Januari 2021, diajukan Para Penggugatmelalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

Surat Permohonan dari Penggugat tertanggal 17 Mei 2021 yang diterimamelalui PTSP tanggal 17 Mei 2021 tentang pencabutan Gugatan;7.

Penetapan Nomor : 118/G/2021/PTUNJKT.Bahwa dengan suratnya tertanggal 15 Mei 2021, Penggugat telahmengajukan Permohonan secara tertulis melalui PTSP (Pelayanan Terpadu SatuPintu) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Mei 2021 perihalpencabutan gugatan perkara nomor : 118 /G/2020/PTUNJKT, yang diterima olehMajelis Hakim pada tanggal 18 Mei 2021, dengan alasan banding administrasiatas nama Sdr.

atas nama Achelina Engels Hasibuan;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Penggugat telahmengajukan surat Nomor: 015/JFTUN/I/20 tertanggal 1 Februari 2021,Perihal: Pencabutan Gugatan, yang diterima melalui Pelayanan TerpaduSatu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan telahditerima oleh Majelis Hakimpada tanggal 1 Februari 2021;Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan pada pokoknyauntuk mencabut gugatan terhadap keputusan objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa pemeriksaan

diajukan Para Penggugatpada pokoknya mohon untuk ditunda pelaksanaan objek sengketa a quo dandinyatakan batal demi hukum objek sengketa tersebut, oleh karenapenerbitannya didalilkan bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonanpencabutan gugatan secara tertulis dengansurat nomor: 015/JFTUN/I/20tertanggal 1 Februari 2021, Perihal: Pencabutan Gugatan, yang diterimamelalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP