• Borneo Putra mengajukan permohonan persyaratanpimpinan yang sampaikan;Bahwa kapasitas saksi juga dipercayakan juga pada saat itu untukmengurus;Bahwa saksi menceritakan bagaimana mengurusnya yaitu kelengkapankelengkapan untuk permohonan ijin pengangkutan, jjin penjualan kePTSP provinsi;Bahwa di PTSP saksi mengetahui persyaratan untuk melengkapi perijinan;Bahwa saksi ke PTSP mendapatkan cheklist yang harus dilengkapi;Bahwa ada dua kali saksi ke PTSP yang pertama Agustus 2019 dan yangkedua November

  2019;Bahwa pada waktu pertama kali saksi ke PTSP sudah membawapermohonan persyaratan cuma ditolak, kita baca penolakan kemudiankita perbaiki lagi.

  sudahlengkap kemudian ditolak Dinas Energi dan Sumber Daya MineralProvinsi Kalimantan Timur alasan penolakan itu katanya ada perjanjiansebelumnya penambangan perjanjian jual beli Sementara untukpengajuan pengangkutan disyaratkan di PTSP ada 11 poinnya dan itusudah kita dipenuhi semua;Bahwa saksi menyatakan perjanjian jual beli pada poin 10 (Sepuluh) BuktiP17;Bahwa saksi menyatakan mulai melakukan penggalian 2 (dua) petak ituantara bulan 2 atau bulan 3;Bahwa saksi menyatakan kemudian penandatangan

  Perizinan dan non perizinan dibidang sektoral/teknis lainnya.Pasal 7(1)Penyelenggaraan PTSP Pemerintah Provinsi dilaksanakan olehPenyelenggara PTSP.(2)Untuk penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pemerintah atau Gubernur memberikan pendelegasian dan/ataupelimpahan wewenang perizinan dan non perizinan atas urusanpemerintahan dibidang penanaman modal dan dibidang teknis/sektorallainnya yang menjadi kewenangan Daerah.(3)Dalam penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Pemerintah

  memberikan pendelegasian atau pelimpahan kewenanganatas pemberian perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modaldan dibidang sektoral/teknis lainnya sesuai ketentuan peraturanperundangundangan.(4)...., ASt;(5)Untuk mempercepat proses pelayanan, Gubernur memberikanpendelegasian atau pelimpahan sebagian atau seluruh kewenanganpenandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksudpada ayat (4) kepada Kepala BPPMD selaku Administratorpenyelenggaraan PTSP.(6)Perizinan dan non perizinan

• ASLI, SE alias EDO, pada hari Selasatanggal 30 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) di jalan Pancasila kota Palopo atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan,yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :.

  Bahwa kronologis kejadiannya yaituu pada saat Saksi bekerja diBapenda dan ditugaskan di PTSP, Terdakwa mendatangi Saksi danmeminta kepada Saksi uang sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh jutarupiah), pinjaman (hutang) pada saat waktu Saksi dan Terdakwa masihmenjadi suami istri Kemudian Saksi tidak mau dan bertengkar denganTerdakwa, lalu Terdakwa mengayunkan tangannya ke arah wajah Saksitapi Saksi tahan, kemudian Terdakwa mencakar wajah Saksi danmengenai wajah atas bibir sebelah kanan sehingga Saksi

  terhadap Saksi Mahisa ; Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai mantan suami SaksiMahisa atau Ica dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwabaik karena keturunan maupun perkawinan ; Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikandikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanyatekanan dari pihak manapun ; Bahwa kejadian penganiayaan terhadap diri Saksi Mahisa yaitu padahari Selasa, tanggal 30 April 2019, sekitar pukul 09.00 wita, bertempat dikantor PTSP

  Bahwa Saksi melihat sendiri kejadiannya tersebut ; Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada saat Saksi bekerja di danditugaskan di PTSP, Terdakwa mendatangi Saksi Mahisa dan kemudianterjadi keributan yang berujung dengan pemukulan atau pecakaranmengenai wajah atas bibir sebelah kanan Saksi Mahisa, kemudian SaksiMahisa berteriak kemudian temanteman Saksi datang melerai danmenolong Saksi Mahisa; Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, SaksiMahisa mengalami luka gores di bagian atas bibir

• Satlak PTSP Kelurahan Johar Baru, untukselanjutnya di sebut sebagai PEWARIS;2.

  Ayah PEWARIS yang bernama IDOEP BinPULAN meninggal dunia padasekitar tahun 1929 sebagaimanaditerangkan dalam Surat Keterangan Nomor: 092/SKN092.31/IX/2020tertanggal 01 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Marianasedangkan Ibu PEWARIS yang bernama NAIJAH Binti BAYAKmeninggal dunia padatanggal 23 Oktober 1990 sebagaimanaditerangkan dalam Surat Keterangan Nomor:031/27.1.0/31.75.02.1010/071.562/2020 yang dikeluarkan oleh Ka.SATLAK PTSP Kelurahan Johar Baru tertanggal 01 September 2020;5.

  SUYATIBinti MURTADO) meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2017sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Nomor:031/27.1.0/31.75.02.1010/071.562/2019 yang dikeluarkan olehKa.SATLAK PTSP Kelurahan Johar Baru tertanggal 22 Desember 2019;7. Bahwa dengan meninggalnya Istri PEWARIS (SUYATI aliasHj. SUYATI Binti MURTADO) makayang menjadi ahliwaris dariPEWARIS adalah anakanak PEWARIS yakni:Hal. 4 dari 12 Hal. Pen.

• Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara6.Jakarta Nomor 204/PENHS/2019/ PTUNJKT, tanggal 31 Oktober 2019tentang Hari Persidangan;Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan olehPenggugat tertanggal 5 Desember 2019 tentang Pencabutan GugatanPerkara No. 204/G/2019/PTUNJKT yang diajukan melalui Pelayanan TerpaduSatu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan diterima olehMajelis Hakim dalam persidangan tanggal 11 Desember 2019;7.

  (Gol.IV b);Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmenyampaikan Jawabannya pada persidangan tanggal 14 November 2019;Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Replik danDuplik meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonanpencabutan gugatan tertanggal 05 Desember 2019 yang disampaikan melaluiPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartapada tanggal 10 Desember 2019 yang

• Petugas FO PTSP BKPM menerima berkas permohonan danmemeriksa kelengkapan persyaratan permohonan danmeneruskan berkas permohonan kepada Pejabat LOHalaman 27 dari 82 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP/2017/PTUNJKTPAGEPAGEKementerian LHK yang bertugas di Back Office (BO) PTSP BKPM,untuk dinilai kesesuaian kelengkapan persyaratan administrasidan teknis;a. Apabila tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikankepada pemohon;b.

  Pejabat LO Kementerian LHK di PTSP BKPM menyampaikankonsep surat persetujuan prinsip dan peta lampiran kepadaKepala BKPM untuk ditandatangani:;9.

  Badan KoordinasiPenanaman Modal (PTSP BKPM);. Petugas FO PTSP BKPM menerima berkaspermohonan dan memeriksa kelengkapanpersyaratan permohonan dan meneruskanberkas permohonan kepada Pejabat LOKementerian LHK yang bertugas di Back Office(BO) PTSP BKPM, untuk dilakukan verifikasikelengkapan berkas permohonan berdasarkanpemenuhan kewajiban persetujuan prinsip :a. Apabila tidak lengkap, berkasdikembalikan kepada pemohon;b.

  Sekretaris Jenderal melakukan penelaahanhukum dan menyiapkan konsep keputusan izinbidang lingkungan hidup dan kehutanan danselanjutnya menyampaikan :a. konsep keputusan izin dan peta lampirankepada Kepala BKPM melalui Pejabat LOKementerian LHK di PTSP BKPM;Halaman 31 dari 82 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP/2017/PTUNJKTPAGEb. Nota Dinas sebagai Laporan kepadaMenteri LHK;7.

  Pejabat LO Kementerian LHK di PTSP BKPMmenyampaikan konsep keputusan izin dan petalampiran kepada Kepala BKPM untukditandatangani;8. Kepala BKPM menandatangani keputusan izinbidang lingkungan hidup dan kehutanan danpeta lampiran atas nama Menteri LHK;9. Pemohon atau petugas yang ditunjukmengambil keputusan izin dan peta lampiranyang sudah ditandatangani oleh Kepala BKPMatas nama Menteri LHK di FO PTSP BKPMdengan menyerahkan surat kuasa/surat tugasdan fotocopy tanda pengenal.9.

• Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat perkaraNomor: 109/G/2021/PTUN.Sby. tertanggal 2 September 2021yang disampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 2September 2021; . Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratgugatannya tertanggal 30 Juli 2021 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya padatanggal 30 Juli 2021 dengan register perkara Nomor109/G/2021/PTUN.Sby; .

  Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan PencabutanGugatan Penggugat perkara Nomor : 109/G/2021/PTUN.Sby.yang disampaikan secara tertulis dengan surat permohonanmelalui Pelayanan Terpada Satu Pintu (PTSP) Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya pada tanggal 2 September 2021 ;. Bahwa pemeriksaan perkara ini dalam tahap PemeriksaanPersiapan dengan acara Perbaikan Gugatan Penggugat ;Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan No. 109/G/2021/PTUN.Sby.4.

• 1 (satu) unit mobil dump truck 10 roda merk Hino warna hijau dengan nomor polisi DD 8903 EF atas nama pemilik PT Batara Abadi Perkasa
• 1 (satu) unit Mobil Excavators merk Komatsu PC 200/8 warna kuning beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi AMAR BIN SULLE;

• 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 86/I.03/PTSP/2018, tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi

  Wahana Indo Nusantara memegang Rekomendasi BupatiBarru dalam hal Pengurusan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dengan luas6,61 Ha, selain itu terdakwa juga memiliki jin usaha Pertambangan danmendapatkan persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan (IUP)eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP)jenis komuditas tanah urug berdasarkan Keputusan Gubernur SulawesiSelatan Nomor : 86/I.03/PTSP/2018 pada tanggal 25 Mei 2018 nomorkode WIUP 2 4 73 11 5 19 2018 86 luas lahan sebesar

  Putra SahabatPerkasa dengan Nomor : 37/1.03f/PTSP/2018 tanggal 29 Agustus 2018.Bahwa selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 berlokasi diDusun Mariorio Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab.

  Wahana Indo Nusantara dan saksi menjabatsebagai Direktur; Bahwa saksi memiliki Surat izin pertambangan, yaitu berdasarkanKeputusan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor : 94/I.03/PTSP/2018 tenagpersetujuan Peningkatan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi Tanah Urung kepada CV. WahanaIndo Nusantara dengan Lokasi di Dusun Mario rio, Desa Nepo, Kec.Mallusetasi, Kab.

  Putra SahabatPerkasa adalah IUPOP miliknya dengan komoditas Batuan Jenis TanahUrug sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor :86/1.03/PTSP/2018.Bahwa ia tidak mengetahui darimana IUPOP Nomor : 86/1.03/PTSP/2018.dengan komoditas Batuan Jenis Tanah Urug/trass;Bahwa adapun alat yang ia pergunakan pada saat melakukan kegiatantersebut adalah 1 (Satu) unit Excavator merk Komatsu PC.200/7, warnakuning yang dipergunakan pada lokasi penambangan dan 1 (satu) unitExcavator merk Komatasu PC. 200

  BATARAABADI PERKASA;1 (Satu) unit alat berat berupa excavator, merk/type komatsu/PC.2008 wamakuning beserta kunci kontak;Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Bar4.1 (satu) rangkap keputusan gubernur Sulawesi selatan nomor86/1.03/PTSP/2018, peretujuan izin usaha penambangan eksplorasi menjadiizin usaha pertambangan operasi produksi tanan urung kepada H. MUH.TAHIR (Asli)operasi produksi tanah urung kepada H. MUH.

• Foto copy 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Timur nomor : 42 / B /DPM & PTSP ST / Il / 2017, tanggal 10 Februari 2017, yang telahdilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H.,.M.Kn pada tanggal 7Maret 2017..

  Foto copy 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Besar nomor : 40 /PB / DPM & PTSP ST / Il / 2017, tanggal 10 Februari 2017, yang telahdilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H..M.Kn pada tanggal 7Maret 2017.. Foto copy 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas,nomor TDP : 240610100059, tanggal 10 Februari 2017, yang telah dilegalisiroleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H.

  ,M.Kn pada tanggal 7 Maret 2017.7) Foto copy 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Timur nomor : 42 / B /DPM & PTSP ST / Il/ 2017, tanggal 10 Februari 2017, yang telah dilegalisiroleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H.

  ,M.Kn pada tanggal 7 Maret 2017.8) Foto copy 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Besar nomor : 40 /PB / DPM & PTSP ST / Il / 2017, tanggal 10 Februari 2017, yang telahdilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H..M.Kn pada tanggal 7Maret 2017.9) Foto copy 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas,nomor TDP : 240610100059, tanggal 10 Februari 2017, yang telah dilegalisiroleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H.

  ,M.Kn pada tanggal 7Maret 2017.Foto copy 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Timurnomor : 42 /B /DPM & PTSP ST /Il/ 2017, tanggal 10 Februari 2017,yang telah dilegalisir olen Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H.

• 2019/PTUN.JPR.Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan penerbitanobjek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlakudan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut telah masuk permohonanpencabutan gugatan secara tertulis dengan surat Nomor : 013/RT/X/2019, tertanggal14 November 2019, oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di luarpersidangan yang diterima oleh Majelis Hakim melalui Bagian Pelayanan TerpaduSatu Pintu (PTSP

  ;Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonanpencabutan gugatan secara tertulis dengan surat Nomor : 013/RT/X/2019, tertanggal14 November 2019 di luar persidangan melalui Bagian Pelayanan Terpadu SatuPintu (PTSP) Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan telah diterimaoleh Majelis Hakim pada tanggal 14 November 2019; Menimbang, bahwa Pasal 76 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara menyatakan :00nennn none nn nn none(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu

• dan TergugatVil dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadirdipersidangan meskipun telah secara patut dan sah menurut telah dipanggilMenimbang, bahwa setelah persidangan terbuka untuk umumternyata Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan pada tanggal 13 Oktober2020 telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan kepadaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa danmengadili perkara No.180/Pdt.G/2020/PN.JKT.TIM. dan secara tertulisnyadiserahkan melalui PTSP

  di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untukmencabut permohonan gugatannya, dengan alasan karena sampai saat inibelum ada pergantian susunan Majelis Hakim terkait Surat permohonanKuasa Hukum Penggugat No.026/kebert.a.hakim/PA/VI/2020, tanggal 24Juni 2020 yang telah diterima oleh PTSP pada tanggal 25 Juni 2020 tentangpermohonan pergantian susunan Majelis yang menangani perkaraNo.180/Pdt.G/2020/PN Jkt.

• sengketa;Halaman2 dari 7, Penetapan Nomor: 14/G/2020/PTUN.JPR.Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan objeksengketa bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku danAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut telah masuk permohonanpencabutan gugatan secara tertulis, tertanggal 13 Mei 2020, oleh Penggugat melaluiKuasa Hukumnya di luar persidangan yang diterima oleh Majelis Hakim melaluiBagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

  ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutangugatan secara tertulis, tertanggal 13 Mei 2020 di luar persidangan melalui BagianHalaman3 dari 7, Penetapan Nomor: 14/G/2020/PTUN.JPR.Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 Mei 2020;Menimbang, bahwa Pasal 76 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara menyatakan :(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya

• Muhammad Saleh Gasin(Penggugat) dan Julisa Aprilia Kaluku sebagaimana tercantum dalamLampiran 1 dan Lampiran Il dalam Pengumuman Nomor92313/A.A3/KP.01.00/2021 tentang Hasil Akhir Seleksi Penerimaan CalonPegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknologi Tahun 2021;Bahwa pada tanggal 7 Februari 2022 Majelis Hakim Perkara Nomor:18/G/2022/PTUNJKT telan menerima secara resmi surat permohonanpencabutan gugatan dari Penggugat yang diajukan melalui PelayananTerpadu Satu Pintu (PTSP

  oleh Penggugattersebut, Majelis Hakim akan mengambil sikap dengan uraian pertimbanganseperti tersebut dibawah ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugatadalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Februari 2022 Majelis HakimPerkara Nomor: 18/G/2022/PTUNJKT telah menerima secara resmi suratpermohonan pencabutan gugatan dari Penggugat yang diajukan melaluiHalaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 18/G/2022/PTUNJKTPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

• Sianyu Perkasa Balikpapan sejak tahun2017 dengan jabatan sebagai Aktivator berdasarkan Surat PengangkatanNomor : SK.HR/0017/PTSP/VIII/17 Tanggal 28 Agustus 2017 dengan tugasdan tanggung jawab yaitu memastikan on paket perdana atau mengaktifkankartu paket perdana dan memperoleh upah atau gaji sebesar Rp.2.400.000,(dua juta empat ratus ribu rupiah) ; Bahwa PT. Sianyu Perkasa bergerak di Bidang Distributor KartuPerdana Telkomsel ; Bahwa sistem/prosedur pengisian PT.

  Sianyu PerkasaBalikpapan sejak tahun 2017 dengan jabatan sebagai Aktivatorberdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : SK.HR/0017/PTSP/VIII/17Tanggal 28 Agustus 2017 dengan tugas dan tanggung jawab yaitumemastikan on paket perdana atau mengaktifkan kartu paket perdanaHalaman 15 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Bppad. 4.dan memperoleh upah atau gaji sebesar Rp.2.400.000, (dua jutaempat ratus ribu rupiah) ; Bahwa benar, PT.

  Sianyu PerkasaBalikpapan sejak tahun 2017 dengan jabatan sebagai Aktivatorberdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : SK.HR/0017/PTSP/VIII/17Tanggal 28 Agustus 2017 dengan tugas dan tanggung jawab yaitumemastikan on paket perdana atau mengaktifkan kartu paket perdanaHalaman 16 dari 21 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Bppdan memperoleh upah atau gaji sebesar Rp.2.400.000, (dua jutaempat ratus ribu rupiah) ; Bahwa benar, PT.

  Sianyu PerkasaBalikpapan sejak tahun 2017 dengan jabatan sebagai Aktivatorberdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : SK.HR/0017/PTSP/VIII/17Tanggal 28 Agustus 2017 dengan tugas dan tanggung jawab yaitumemastikan on paket perdana atau mengaktifkan kartu paket perdanadan memperoleh upah atau gaji sebesar Rp.2.400.000, (dua jutaempat ratus ribu rupiah) ; Bahwa benar, PT.

• Bahwa Saksi hanya tahu PTSP hadir pada mediasi itu Bahwa saksi mengingat saksi Jamal sebagai perwakilanDinasPenanaman Modal Provinsi.

  Bahwa Tahun 2015 PTSP telah terbentuk. Bahwa tugas saksi hanya menyampaikan surat kepda Termohon. Bahwa saat ini adalah kasubbag umum, anak buah saksi yangmenerima, membaca dan mencatat surat tersebut dalam buku suratmasuk. Bahwa saksi hanya melihat alamat tujuan surat tersebut kemana,lalu. dicatat ke buku agenda dan disampaikan kepada yangbersangkutan.

  Bahwa PTSP adalah OPD tersendiri. Bahwa setiap surat masukTidak lewat PTSP, jika surat ditujukankepada OPDOPD lain maka langsung ke OPDOPD bersangkutan. Bahwa Surat Pemohon diterima tanggal 3 Maret 2021, tidak adatembusan ke PTSP. Bahwa saksi lupa ketika menerima surat tersebut masih dalamamplop atau sudah terbuka. Bahwa Staf setelah saksi menerima surat tersebut lalu mencatat,lalu disampaikan ke Pimpinan melalui Sekpri.

  Bahwa jabatan saksi di PTSP ProvinsiSekarang adalah StafBidang Perencanaan, tahun 2007 saksi menjabat Kepala seksi. Bahwa saksi belum tahu substansi apa yang dituntut olehPerusahaan Bahwa Izin atau rekomendasi masyarakat adat adalah multlak,masyarakat adat memberikan izin saksi tidak tahu, namun masyarakatadat mencabut itu saksi baca karena ada lampirannya dalam prosedurutama untuk pembuatan SK Pencabutan.

  Bahwa untuk memberikan kepastian lokasi, apabila kami tidakpernah memberikan izin, maka lokasi tersebut dapat kami berikan keperusahaan lain Bahwa Bukti T4 dan Bukti T5 didapatkan dari pihak lain; Bahwa PTSP Provinsi Papua tidak melaporkan kasus pidanakarena seharusnya yang dapat melakukan laporan adalah yang tandatangannya dipalsukan, namun kami sebagai PTSP hanya inginmenciptakan kondisi iklim yang stabil dan kondusif untuk investasi diPapua maka kami tidak mengambil langkah tersebut.Halaman 27

• Sebidang tanah berukuran 25 M x 10 M, diatasnya terdapatbangunan rumah berukuran 7 M x 9 M, serta unit usaha meubel( Meubel Baitul Qadri) berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan NomorTDP 210253100142 dan Tanda Daftar Industri Nomor503/09/PTSP/VII/2013 Terdafatar atas nama La Ode Tarudin, terletak diKelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, yang asaltanah tersebut dibeli dari seorang yang bernama La Ode Saniudin padatanggal 21 Maret Tahun 2006, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara

  Bahwa terhadap Sebidang tanah berukuran 25 M x 10 M, diatasnyaterdapat bangunan rumah berukuran 7 M x 9 M, serta unit usaha meubel( Meubel Baitul Qadri) berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP210253100142 dan Tanda Daftar Industri Nomor 503/09/PTSP/VII/2013Terdafatar atas nama La Ode Tarudin, terletak di Kelurahan LaimpiKecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, sebagaimana poin 6.1 diatas yangpada saat ini dikuasai dan diusahai olen Tergugat, yang mana sejakputusnya perkawinan antara Penggugat dan

  Sebidang tanah berukuran 25 M x 10 M, diatasnya terdapatbangunan rumah berukuran 7 M x 9 M, serta unit usaha meubel( Meubel Baitul Qadri) berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan NomorTDP 210253100142 dan Tanda Daftar Industri Nomor503/09/PTSP/VII/2013 Terdafatar atas nama La Ode Tarudin, terletakdi Kelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, yangasal tanah dibeli dari seorang yang bernama La Ode Saniudin padatanggal 21 Maret Tahun 2006, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan

  Bahwa Penggugat akan mengambil dan menguasai haknyaberupa Sebidang tanah berukuran 25 M x 10 M, yang diatasnyaterdapat bangunan bangsal berukuran 7 M x 9 M, dan Satu unitusaha meubeler (Meubel Baitul Qadri) berdasarkan Tanda DaftarPerusahaan Nomor TDP 210253100142 dan Tanda Daftar IndustriNomor 503/09/PTSP/VII/2013 Terdafatar atas nama La Ode Tarudinterletak di Kelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna,yang asal tanah tersebut dibeli dari seorang yang bernama La OdeSaniudin pada tanggal 21

• diterapkan di seluruh PTSP (Bidang Perizinan)di seluruh Indonesia.C.

  Terkait dengan suratsurat sebagaimana dimaksudpada angka (1) belum pernah diterima oleh Sub BagianUmum dan Kepegawaian, maka TERMOHON melakukanpenelusuran lebih lanjut terhadap keberadaan suratsuratdimaksud di dalam Agenda Surat Permohonan Masukpada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan danNon Perizinan (Bidang PTSP), Hasil penelusuran yangdiperoleh adalah bahwa Suratsurat permohonandimaksud juga belum pernah diterima oleh petugasBidang PTSP (terlampir: Copy Bukti, T3) ;2.

  Setiap pemohon yang mengajukan permohonanizin dan non izin harus diberikan Tanda Terima olehpetugas pada Bidang PTSP sebagaimana alurmekanisme/ alur prosedur perizinan (terlampir: CopyBukti, T4), sehingga apabila pemohon mengajukanpermohonan izin dan non izin melalui Sekretariat (di SubBagian Umum dan Kepegawaian), maka pemohon tidakakan mungkin memiliki Tanda Terima (Contoh TandaTerima, terlampir: Copy Bukti T5) ;b.

  Permohonan izin dan non izin yang masuk melaluiSub Bagian Umum dan Kepegawaian akan memerlukantambahan waktu untuk sampai ke Bidang PTSP.3.

  Menyatakan bahwa materi permohonan PEMOHON dalamobjek permohonan yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah tidaktepat karena :2.1 Sesuai prosedur perizinan yang diatur dan / atauditetapbkan oleh TERMOHON serta telah menjadi prosedur yangumumnya diterapkan di seluruh PTSP di Indonesia , makaPEMOHON seharusnya mengajukan suratsurat sebagaimanadimaksud pada angka 1 (satu) melalui Bidang PTSP, pada DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ProvinsiPapua, dan bukan melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaianpada

• atas nama Achelina Engels Hasibuan;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Penggugat telahmengajukan surat Nomor: 015/JFTUN/I/20 tertanggal 1 Februari 2021,Perihal: Pencabutan Gugatan, yang diterima melalui Pelayanan TerpaduSatu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan telahditerima oleh Majelis Hakimpada tanggal 1 Februari 2021;Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan pada pokoknyauntuk mencabut gugatan terhadap keputusan objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa pemeriksaan

  diajukan Para Penggugatpada pokoknya mohon untuk ditunda pelaksanaan objek sengketa a quo dandinyatakan batal demi hukum objek sengketa tersebut, oleh karenapenerbitannya didalilkan bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonanpencabutan gugatan secara tertulis dengansurat nomor: 015/JFTUN/I/20tertanggal 1 Februari 2021, Perihal: Pencabutan Gugatan, yang diterimamelalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

• Sedangkan ayah dan ibu dari Pewaris Johannes ChristoffelMoneterie (lakilaki), dan Therofine Soeselisa (Perempuan) keduanyatelah meninggal dunia terlebin dahulu sebelum Pewaris meninggalduniadan telah di makamkan di TPUTnah Kusir I/II Unit Kristen Blok AAIBlad 069 Petak 0057sebagaimana tercantum dalam Keputusan KepalaUnit Pelaksana PTSP Kelurahan Nomorsive ears a eG NTE ea ettes ee eee Tentang Perpanjangan Izin Penggunaan TanahMakam Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Cilandak Timur;12.

  Fotokopi Keputusan Kepala Unit Pelaksana PTSP KelurahanNOMOS oes eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeees tentang Perpanjangan IzinHal 10 dari 26 hal. Penetapan No. 0315/Pdt.P/2020/PA.Mlg.Penggunaan Tanah Makam Kepala Unit Pelaksana PTSP KelurahanCilandak Timur, tertanggal 23012018. Fotokopi tersebut telahbermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudiansurat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.20)21.

  bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor 204 K/Sip/1973 tertanggal 11 Juni 1973 yang dapat diambil kaidahhukumnya bahwa suatu surat bukti yang berisi keterangan warisan yang dibuatsecara sefihak oleh seorang ahli waris yaitu orang yang mempunyaikepentingan dan menjadi salah satu fihak dalam perkara, harusdikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20, P23 dan P.24 yaitu Fotokopi bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya,dimana pada bukti P.20berupa Keputusan Kepala Unit Pelaksana PTSP

  KelurahanNOMOD ......ccceeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeee tentang Perpanjangan Izin Penggunaan TanahMakam Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Cilandak Timur, tertanggal 23012018, pada bukti P.23 berupa Surat Keterangan Pemerintah Provinsi DKIJakarta, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Kota Administrasi JakartaSelatan, TPU Tanah KuSir NOMO?

• Surat Permohonan dari Penggugat tertanggal 17 Mei 2021 yang diterimamelalui PTSP tanggal 17 Mei 2021 tentang pencabutan Gugatan;7.

  Penetapan Nomor : 118/G/2021/PTUNJKT.Bahwa dengan suratnya tertanggal 15 Mei 2021, Penggugat telahmengajukan Permohonan secara tertulis melalui PTSP (Pelayanan Terpadu SatuPintu) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Mei 2021 perihalpencabutan gugatan perkara nomor : 118 /G/2020/PTUNJKT, yang diterima olehMajelis Hakim pada tanggal 18 Mei 2021, dengan alasan banding administrasiatas nama Sdr.

• Bahwa untuk pembangunan Mall Transmart tersebut disyaratkan adanyaperizinan yang harus dimiliki oleh PT KIEC sebagai pemilik lahan danpemilik bangunan yang akan dibangun, diantaranya adalah izin lingkunganyang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu (DPM PTSP) Kota Cilegon yang mensyaratkan adanyarekomendasi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yangdikeluarkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Cilegon.

  Pada tanggal 11 Juli 2017, EKA WANDORO DAHLAN selaku ManagerLegal dari PT KIEC menyerahkan dokumen terkait pengajuan izinlingkungan kepada BAYU DWINANTO UTOMO selaku Project Manager PTBA, selanjutnya BAYU DWINANTO UTOMO mengajukan dokumendokumen terkait izin lingkungan tersebut kepada AKHMAD DITA PRAWIRAselaku Kepala Dinas DPM PTSP Kota Cilegon.

  DONY SUGIHMUKTI selaku PresidentDirector PT Krakatau Industrial Estate Cilegon, beserta dokumenpendukungnya.1 satu) lembar Kartu Kontrol Koordinasi Penyelesaian PengurusanPerizinan PT KIEC dengan DPM PTSP Kota Cilegon.Hal. 25 dari 53 hal.

  Dendi R (DPU TR)2 (dua) lembar Saran/Masukan dari (DPM PTSP)2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Fauzil Hujat (STIKESFaletehan)2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Soleh SE (TA Sosesbud)2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Aulia Yusran (Bappeda)2 (dua) lembar Saran/Masukan dari Pakalimo D.