Ditemukan 1096 data
1101 — 658 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada ... [Selengkapnya]
terus DO Karung,dibuatkan Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas (SPPK) dan Sesuaidengan Pedoman Umum Pengadaan,selanjutnya Petugas Survey dariPanasia melakukan pengecekan kualitas beras yang didatangkan olehMitra dengan memeriksa Surat jalan yang dimiliki oleh Mitra, kemudianjika kualitas beras menenuhi syarat maka berdasarkan SOP0/DO201 /03/20014 tanggal 28 Maret 2009 tentang Tatacara pemeriksaan kualitasgabah, beras dan kemasan di perum bulog, Maka dilakukan uji timbangoleh Juru Timbang dan Kerani diserta
DO Karung, dibuatkan Surat PerintahPemeriksaan Kualitas (SPPK) dan Sesuai dengan Pedoman UmumPengadaan,selanjutnya Petugas Survey dari Panasia melakukan pengecekankualitas beras yang didatangkan oleh Mitra dengan memeriksa Surat jalan yangdimiliki oleh Mitra, Kemudian jika kualitas beras menenuhi syarat makaberdasarkan SOP0/DO0201 /03/20014 tanggal 28 Maret 2009 tentang Tatacarapemeriksaan kualitas gabah, beras dan kemasa n di Perum Bulog, makadilakukan uji timbang oleh Juru Timbang dan Kerani diserta
terus DO Karung, dibuatkan Surat Perintah PemeriksaanKualitas (SPPK) dan Sesuai dengan Pedoman Umum Pengadaan,selanjutnya Petugas Survey dari Panasia melakukan pengecekankualitas beras yang didatangkan oleh Mitra dengan memeriksa Suratjalan yang dimiliki oleh Mitra, kemudian jika kualitas beras menenuhisyarat maka berdasarkan SOP0/DO201 /03/20014 tgl 28 Maret 2009tentang Tatacara pemeriksaan kualitas gabah, beras dan kemasan diperum bulog, Maka dilakukan uji timbang oleh Juru Timbang danKerani diserta
NASRULLOH, S.H
Tergugat:
KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PRASUNG KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO
636 — 303
olehTergugat (Panitia Pemilihan Kepala Desa) dalam pelaksanaannya telah sesuai dengankewenangan berdasarkan peraturan perundang perundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil baik dalam gugatan danjawaban para pihak telah mengajukan alat bukti baik berupa surat dan saksi maupunahli diruang persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;Halaman 56 dari 86 hal putusan 44/G/2020/PTUNSBYMenimbang, bahwa untuk Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yangbertanda P1 s.d P26 diserta
Yanto
Terdakwa:
Sai Supandi
55 — 7
Bahwa pada pokoknya Tuntutan Oditur Militer atas diriTerdakwa yaitu Pencurian yang didahului, diserta atai diikutidengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orangdengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudahpencurian atau. dalam hal tertangkap tangan untukmemungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atauuntuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan olehdua orang atau lebin dengan bersekutu sebagaimana diaturdengan Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke2 KUHP.3.
77 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
mampumembuktikan keaslian surat kepemilikan tetapi diabaikan oleh JudexFacti sehingga penerapan hukumnya pun menjadi salah yangkemudian Judex Facti tingkat Banding juga tidak menerapkan hukumsebagaimana mestinya dengan begitu saja mengambil alin tanpaalasanalasan yang berdasar hukum;Bahwa kelalaian Judex Facti Tingkat Banding juga tidak memperhatikanbuktibukti keseluruhan dalam satu bundel berkas a quo dimana buktiP2, P3 itu adalah berupa fotocopi dan tidak bukti aslinya,padahalbukti tersebut tanpa diserta
GUSTAF HUGO PATTIRUHU
Tergugat:
1.PIETER MUSKITA
2.GUSTAF PATTIRUHU
3.EDMOND PATTIRUHU
4.JACOB PATTIRUHU
5.FREDRICK PATTIRUHU
6.ELIZABETH PATTIRUHU
7.MEZAC ALFONS
8.DR. ROERY AKYUWEN, SH.,MH
9.JOHAN AILOPA
10.SONNY PATTIASINA
11.BILI ARTHUR HEHANUSA
12.ERICK WILLIAN PORMES
13.DEVANO RIRINE
14.JACKSON DE FRETES
15.GENESSIS VAN HARLING
16.RUSLY REXON RUMLAKLAK
17.EDWARD DIAS
18.HENDRA BUALBUAL
19.STEVAN VAN HARLIN
20.JEMI LOHY
21.NENGSI TEHUPURING
22.HANS MANUHUTTU
23.PEMERINTAH RAJA NEGERI URIMESSING KECAMATAN NUSANIWE KOTA AMBON
24.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
73 — 31
(lima ratus riburupiah) sampai Tergugat sampai Tergugat VII melunasi semua kerugianmateriil yang dialami oleh Penggugat secara tunail;Halaman 20 dari 67 Putusan Perdata Nomor 211/Pdt.G/2018/PN AmbBahwa perbuatan Tergugat XXIII yang mengeluarkan Surat KeteranganAlas Hak kepada Tergugat sampai dengan Tergugat VII tersebut adalahperbuatan yang tidak sah karena tanpa diserta dengan Surat pelepasanHak dari Penggugat, sehingga oleh karena itu Tergugat XXIII, haruslahmencabut Surat Keterangan Alas Hak yang
85 — 16
begin van gewijs) dan harus didukung denganalat bukti lainnya;Menimbang, bahwa bukti PR.6 merupakan fotokopi angsuran pinjamandari BRI kepada Rasmi Laili dan Sulpani (orangtua Penggugat rekonvensi),bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, namun isinya dibantah olehTergugat, oleh karenanya nilai pembuktiannya menjadi alat bukti permulaan(begin van gewijs) dan harus didukung dengan alat bukti lainnya;Menimbang, bahwa bukti PR.7 merupakan fotokopi BPKB dari MobilTaft Daihatsu tahun 1986 BG.1006 (diserta
415 — 277
Ha dan dalam RKT tahun 2005 diserta ,dimana netto RKT seluas 1.703 Ha terrealisasi 802 Ha sisa target 902 ha dan tahun 2006 disertakan dalam RKT target netto 1.340Ha terrealisasi seluas 1.340 ha, total areal yang dikerjakan Tergugat baru berjumlah 3.406Halam 109 dari 114 halaman Perdata.No 157/Pdt.G/2013/PN.PBRha, sehingga tidak melebihi ijin berdasaarkan SK Bupati Nomor : 522.21/UPHHKHT/XII/2002/004 dan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.69/MenHutI/2007 ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr
90 — 54
Pokok sengketa mengenai bezitsrecht ;Bahwa selain itu juga, berdasarkan SEMA RI No. 4 Tahun 2001 tentangPutusan Serta Merta (uitvoebaar bij voorraad) dan provisionil, dinyatakanbahwa Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut,harus diserta penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI No.3 Tahun2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilaibarang / objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihaklain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhnkan putusan
170 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
yayasan Undang Undang Nomor 16 Tahun2001 tentang Yayasan pasal 52 ayat (3) Yayasan....... wajib diauditAkuntan Publik dan BAB VIII pasal 5356 yang mengatur ketentuanpemeriksaan terhadap organ yayasan atas dugaan melakukanperbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan anggarandasar, lalai dalam melaksanakan tugasnya, melakukan perbuatanyang merugikan yayasan atau pihak ketiga atau Negara hanya dapatdilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonantertulis pihak ketiga yang berkepentingan diserta
87 — 36
bendera, setelahbendera turun, maka Saksi6 memberi abaaba kepada Kopka Supriyadidan Kopka Bambang untuk meledakan TNT pertama, kemudian siswakeluar dari lobang perlindungan sambil merayap sesuai jalur/lorongmasingmasing melintasi rintangan kawat berduri, saat Siswa merayapkomentator memberi abaaba agar keluar dari lobang perlindungan danmerayap, disertai tembakan baik penembak kanan/kiri maupun atas toverke arah lisan masingmasing, semua siswa melewati rintangan sesuaijalurnya, maka TNT ke2 diledakan diserta
278 — 158
selatan tanah Juri, dan sebelah barat hutan;e Bahwa saksi tidak tahu tentang asalusul tanah yang dibeli orang tuanya tersebut;Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Juni 2013, Majelis Hakim telah menjatuhkanPutusan Sela tentang permohonan sita jaminan terhadap obyek sengketa yang diajukanoleh Para Penggugat yang isinya Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan tersebut.Selanjutnya, pada tanggal 14 Agustus 2013 telah dilakukan penyitaan terhadap hartaobyek sengketa oleh Jurusita Pengadilan Agama Bojonegoro diserta
66 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan selanjutnya Singot Sianturi,SH. tidakmempunyai kekuatan hukum menanda tangani dan mengajukansuratgugatan Penggugat dengan perbaikan formalnya tertanggal 17 April 2014(vide surat gugatan Penggugat tanggal 18 Maret 2014) karena tidak diberikuasa untuk mengajukan gugatannya terhadap Kepala Kantor PertanahanKabupaten Labuhanbatu;Bahwa berdasarkan pasal 56 ayat 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986ditentukan bahwa apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorangkuasa penggugat maka gugatan harus diserta
97 — 24
Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MahkamahAgung tanggal 16 Desember 1970 No. 492K/Sip/1970 dan Putusan MahkamahAgung RI No. 1720K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegasmenyatakan :Setiap tuntutan ganti rugi harus diserta perincian kerugian dalam bentuk apayang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan gantirugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.b.
157 — 63
Bahwa dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia diserta dengansemakin bertambahnya kebutuhan hidup buruh sebagaimana diuraikan di atasmaka sudah selayaknyalah upah buruh dibayarkan setidaknya sesuai dengan upahminimum di Provinsi DKI Jakarta ;8.
146 — 47
. ; Bahwa pada saat beras keluar dari gudang kelurahan tidak diserta surattugas dimana perbuatan tersebut tidak dibenarkan ; Bahwa isi surat tugas dimaksud adalah agar dilaksanakan dengan sebaikBahwa penjualan beras raskin tidak ada perintah dari saksi selaku atasandari saudara Kalit Dedy Imbang, SH.yang dibantu oleh para terdakwa ;Bahwa setahu saksi setiap menerima beras selalu dicek berapa jumlahnyadan hasil penjualannya harus sama ; Bahwa tanggung jawab saksi selaku Lurah terhadap penerimaan berasraskin
111 — 33
JanginPutratama tanpa diserta penyerahan barang berupa kendaraan mobil DinasKesehatan Kabupaten Kutai Barat ;Bahwa yang mencairkan dana proyek pengadaan kendaraan operasionalDinas Kesehatan TA. 2008 di Bank BPD Melak dari rekening CV. JanginPutratama adalah saksi EKA PATMA SARI atas perintah dari saksiViktorius Hendri ;Bahwa uang sebesar Rp. 441.000.000 (empat ratus empat puluh satu jutarupiah) yang ditarik dari Rekening CV.
294 — 335
Kisman Pakaya, (anggota) Nomor006/MNF/FK/V1/2017 tanggal 14 Juni 2017 yang ditujukan ke KepalaKUA Kecamatan Limboto, perihal permohonan penggantian nazhirtanah wakaf.Surat Rekomendasi permohonan penggantian nazhir dari kepalaKUA Kecamatan Limboto Nomor 397/KUA.30.05.01/BA.00/7/2017tanggal 16 Juni 2017 perihal rekomendasi permohonan penggantianHal. 30 dari 98 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2019/PA.Lbtnazhir tanah wakaf Masjid Nurul Falah Kelurahan Hutuo KecamatanLimboto, Kabupaten Gorontalo yang diserta
1.K.Z. TOMY APRIANTO, SH
2.KIKI INDRAWAN, ST, SH
3.ANDEP SETIAWAN SH
4.FERRY, SH
Terdakwa:
YEFRI AGNETIUS DEDDY BIN JERDY ALOYSIUS MASRAN
165 — 21
>Menerima dokumen/berkas pengajuan ADD dan DD dari desa yangsudah dilampirkan dengan surat pengantar dari Camat.Melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukanMembuat surat pengantar yang ditanda tangani oleh KaBan untukdiserahkan kebagian Keuangan Pemda, yang mana sebelum ditandatangan terlebih dahulu diparaf oleh Kasubid, Kemudian Kabid selanjutnyaSekretaris Badan.Setelah ditanda tangani oleh Kepala Badan selanjutnya berkas tersebutdiserahkan kembali ke pihak desa diserta dengan surat rekomendasiyang
>Menerima dokumen/berkas pengajuan ADD dan DD dari desa yangsudah dilampirkan dengan surat pengantar dari Camat.Melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukanMembuat surat pengantar yang ditanda tangani oleh KaBan untukdiserahkan kebagian Keuangan Pemda, yang mana sebelum ditandatangan terlebih dahulu diparaf oleh Kasubid, kKemudian Kabid selanjutnyaSekretaris Badan.Setelah ditanda tangani oleh Kepala Badan selanjutnya berkas tersebutdiserahkan kembali ke pihak desa diserta dengan surat rekomendasiyang
MUAMMAR KHADAVI
Tergugat:
1.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Barat
2.KKP Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dilingkungan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB
3.Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) WilayahNusa Tenggara Barat
364 — 219
Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan penolakan tersebutkepada Pokja Pemilihan diserta alasan dan bukti;b. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pembahasan bersamaterkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan penyedia;c. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilankeputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam)han kerja setelah tidak tercapai kesepakatan;d.
Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan penolakantersebut kepadaPokja Pemilihan diserta alasan danbukti;b. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pembahasanbersama terkait perbedaan pendapat atashasilpemilihan penyedia;c. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, makapengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPApaling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapaikesepakatan;d.
95 — 15
belum pernah di hukum Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai 2 ( dua ) orang isteri dan anakanak yang masih kecilMengingat pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 tahun1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturanperaturan lain yang berkaitandengan perkara ini ;MENGADILIMenyatakan terdakwa ANDI USMAN Bin ANWAR telah terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak pidana BERSAMASAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN YANGDIIKUTI, DISERTA