Ditemukan 1324 data
54 — 17
empat) bulan, menurut rekanan untukmelengkapi administrasi dan yang tidak dibayarkan 1(satu) bulan akandiperhitungkan pada akhir pembayaran Tahap Ill dan sewaktupembayaran Tahap Ill ditambah dengan yang sisa Tahap sehinggamenerima Rp15.000.000,00 untuk masingmasing Pengguna dan tandaHalaman 84 dari 223 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2016/PN Pikterima berupa kwitansi ditandatangani untuk 2(dua) bulan sebesarRp10.000.000,00 untuk masingmasing Komisioner Panwaslu danKepala Sekretariat Kabupaten Kapuas seseuai
tanda terima berupa kwitansitetap ditandatangani untuk 4(empat) bulan, menurut rekanan untukmelengkapi administrasi dan yang tidak dibayarkan 1(satu) bulan akandiperhitungkan pada akhir pembayaran Tahap Ill dan sewaktupembayaran Tahap Ill ditambah dengan yang sisa Tahap sehinggamenerima Rp15.000.000,00 untuk masingmasing Pengguna dan tandaterima berupa kwitansi ditandatangani untuk 2(dua) bulan sebesarRp10.000.000,00 untuk masingmasing Komisioner Panwaslu danKepala Sekretariat Kabupaten Kapuas seseuai
58 — 26
tanda terima berupa kwitansitetap ditandatangani untuk 4 (empat) bulan, menurut rekanan untukmelengkapi administrasi dan yang tidak dibayarkan 1 (satu) bulan akandiperhitungkan pada akhir pembayaran Tahap Ill dan sewaktupembayaran Tahap Ill ditambah dengan yang sisa Tahap sehinggamenerima Rp15.000.000,00 untuk masingmasing Pengguna dan tandaterima berupa kwitansi ditandatangani untuk 2 (dua) bulan sebesarRp10.000.000,00 untuk masingmasing Komisioner Panwaslu danKepala Sekretariat Kabupaten Kapuas seseuai
bulan, menurut rekanan untukmelengkapi administrasi dan yang tidak dibayarkan 1 (satu) bulan akandiperhitungkan pada akhir pembayaran Tahap Ill dan sewaktupembayaran Tahap Ill ditambah dengan yang sisa Tahap sehinggamenerima Rp15.000.000,00 untuk masingmasing Pengguna dan tandaterima berupa kwitansi ditandatangani untuk 2 (dua) bulan sebesarHalaman 89 dari 222 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2016/PN PlIk20.Rp10.000.000,00 untuk masingmasing Komisioner Panwaslu danKepala Sekretariat Kabupaten Kapuas seseuai
59 — 14
Bahwa sebenarnya Saksi telah mengajukan pengunduran diri, namun olehPPKom tidak diperbolehkan karena Saksi sudah terikat kontrak ;Bahwa Saksi menjadi konsultan di Dinas Bina Marga baru satu kali ini ;Bahwa Saksi bertemu Terdakwa saat di lapangan dan dalam rapat evaluasi;Bahwa Saksi pernah turun ke lapangan bersamasama dengan Tim BPB,dan pada saat itu ada massa yang berasal dari Rekanan yang berjumlahsekitar 1 (Satu) truk ;Bahwa Saksi yang menyusun RAB dan disahkan oleh PPKom, dan RABsudah disusun seseuai
43 — 7
KHARISMA JAYAAGUNG, Direktur YUDHI HARIYADI.Bahwa benar saksi lupa kapan Pembangunan pasar Sungai Danau mulaidilaksanakan, pembangunan pasar seseuai kontrak 240 hari kalender,nilai kontrak Rp. 4.748.150.000..Bahwa benar dalam Pembangunan pasar Sungai Danau tersebut, olehYudi Hariyadi telah disubkontrakan kepada Suparjo (Parjo), saksi tidakpernah ketemu dengan Yudi Hariyadi, dan saksi mengetahui kalausuparjo yang mengerjakan pembangunan pasar Sungai Danau, karenaSuparjo pernah datang ke kantor menemui
Kepala Desa Tri Martani
Tergugat:
1.Kepala Desa Kerta Buana
2.Koprasi Unit Desa Tuwuh Sari
Turut Tergugat:
2.PT. Sajang Heulang, KKPA 5, Perkebunan kelapa Sawit
3.Bupati Tanah Bumbu cq. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Tanah Bumbu
136 — 280
ERROR IN PERSONA Bahwa Penggugat telah salah menempatkan Tergugat sebagai Pihakdalam Perkara ini sampai saat ini tidak ada permasalahan terkaitPenetapan Batas Desa Tri Martani dengan Desa Kerta Buwana, baikwilayah maupun patok Batas Desa seseuai Surat Keputusan BupatiNomor 188.45/471/Pem/2013 tentang Penetapan Batas Desa Tri Martanidengan Desa Sebamban Lama, Desa Batu Meranti dan Desa KeraBuwana kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 2Agustus 2013.
135 — 91
Seseuai dengan Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 7 UU PNBP, pihakyang dapat menagih dan/atau memungut PNBP yang terutang adalahinstansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri (in casu Tergugat),bukan Tergugat sendiri.
86 — 26
tanda terima berupa kwitansitetap ditandatangani untuk 4(empat) bulan, menurut rekanan untukmelengkapi administrasi dan yang tidak dibayarkan 1(satu) bulan akandiperhitungkan pada akhir pembayaran Tahap Ill dan sewaktupembayaran Tahap Ill ditambah dengan yang sisa Tahap sehinggamenerima Rp15.000.000,00 untuk masingmasing Pengguna dan tandaterima berupa kwitansi ditandatangani untuk 2(dua) bulan sebesarRp10.000.000,00 untuk masingmasing Komisioner Panwaslu danKepala Sekretariat Kabupaten Kapuas seseuai
57 — 12
pengurusan dan pertanggung jawaban BadanUsaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukumdan Perusahaan Modal Negara atau Perusahaan yang menyertakan modalpihak ke tiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;Menimbang, bahwa dilain hal yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalahKehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaanataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah seseuai
93 — 21
rekening koran, referensi bank,pengisian ATM, dan transfer gaji darai rekening induk ke masingmasingperorangan.Bahwa benar pemerintah kabupaten Sidoarjo sudah menggunakan jasa perbankanyaitu Bank Jatim untuk membayar gaji PNS yang bekerja dipemerintahan Kabupaten Sidoarjo,Bahwa untuk pelaksanaan pelaksanaan proses pada potongan lainlain, Bank Jatimtbk memberlakukan Rekap Data Bendahara Dinas PendidikanBahwa masingmasing Bank pemberi kredit memiliki rekening di Bank Jatimtermasuk Bank Delta Artha, dan seseuai
129 — 25
Pandu Palagan dengan nilaipenawaran Rp. 3.724.812.000,, dengan demikian bilamana dibandingkan denganpenawaran CV Berkah Abadi akan terjadi kemahalan sebesar ( Rp 4.085.418.000,dikurangi Rp. 3.724.812.000,, = Rp 360.606.000, mengingat sistem kontrak yangdibuat dengan sistem unit price/harga satuan dan dibayarkan apabila rekanan telahmemenuhi bukubuku yang diadakannya 100 %, hal tersebut sangat dimungkinkansekali karena seseuai fakta pembelian buku dari distributor mendapatkan potongan/rabat/discount
107 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa tidakmempunyai kewenangan dan tidak ikut menentukan penunjukanappraisal dan penetapan harga ganti rugi tanah.Dengan demikian Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kKedudukan tidak terpenuhi.Hal itu seseuai dengan pertimbangan hukum Judex Facti sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam menentukan siapa yang ditunjuk sebagailembaga Penilai harga tanah, Menurut Majelis tidak kaitan denganTerdakwa Eko Widowati, SH, oleh karena tugas tersebut
144 — 76
Abdul Rahman Soleman karena masih banyakhutang Daerah;Bahwa mekanismen dana Bansos adalah permintaan dari Masyarakat ke Bupatilalu disetujui oleh Bupati dan Sekretaris Daerah kemudian ke Kami untukmenindaklanjuti seseuai persetujuan ;Bahwa Terdakwa tidak memakai rekening Terdakwa karena Terdakwa selakuPNS apabila mencairkan uang yang jumlahnya banyak selalu banyak pertanyaanuntuk itu sehingga Terdakwa meminta tolong kepada temanteman untuk pinjamrekening mereka;Bahwa Terdakwa mengetahui ada temuan
71 — 14
Tidak didukung dengan pemasang muur baut danplat besi strip sesuai ketentuan sambungan balok kayu.Pada struktur konstruksi kudakuda terpasang Tidak dilengkapi dengan besiaisan serta plat besi angkur sebagai penguat pada balok kaki kudakudadengan balok Tarik seseuai dengan ketentuan teknis.Pemasangan kayu rangka atap ( kaso),Kwalitas bahan/material kayu yang terpasang specifikasi tidaksesuai RAB yang telah direncanakan / tidak sesuai.Tindakan/Temuan :Secara Teknis dilapangan terbukti tidak sesuai
WOOSLY SIMBOLON
Tergugat:
1.RAMLI SIMBOLON
2.MISDELINA SIMBOLON
3.HERLINCE SIMBOLON
68 — 38
Sinalsal / Op Pongak Pandiangan, sesuaidengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P6;Fotokopi Surat Berbahasa Belanda: Extract ult hat Register der Beslnite,sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P7;Fotokopi terjemahan dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesaia bukti P6,selanjutnya diberi tanda P8;Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.22/Pdt/G/27/PN TrtAkta Perdamaian, sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda buktiP9;Fotokopi Surat Pernyataan Mangapuk Marbun, seseuai
HARY WIBOWO, SH.,MH.
Terdakwa:
NUR AZIZAH Binti DAMI DARJI
65 — 24
kepadaKelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP), UPK KecamatanKubu tidak sesuai dengan petunjuk tehnis operasional pengelolaandana PNPMMPd, dimana UPK Kecamatan Kubu, tidak selalumembuat Berita Acara Serah Terima dan Surat Perjanjian Pinjamandengan KSPP;Bahwa dalam hal penerimaan cicilan angsuran pinjaman darikelompok Simpan Pinjam perempuan (KSPP) yang dilakukan olehUPK Kecamatan Kubu (Iswandi selaku ketua, terdakwa Nur Azizahbinti Darmi Darji selaku bendahara dan atau Susiyanto selakusekretaris) tidak seseuai
49 — 14
pengurusan dan pertanggung jawabanBadan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, BadanHukum dan Perusahaan Modal Negara atau Perusahaan yangmenyertakan modal pihak ke tiga berdasarkan perjanjian denganNegara ;Menimbang, bahwa dilain hal yang dimaksud dengan Perekonomian Negaraadalah Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakanPemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah seseuai
39 — 14
dan pertanggung jawaban Badan Usaha MilikNegara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan Modal Negara141atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga berdasarkan perjanjian denganNegara ;Menimbang, bahwa dilain hal, yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalahKehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaanataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah seseuai
161 — 46
diakuioleh hukum, yang mensyaratkan agar supaya seseorang bertindak sesuaidengan suatu ukuran tingkah laku tertentu a certain standard of conduct untukmelindungi orangorang lain terhadap suatu resiko yang menurut nalarsebenarnya tidak perlu terjadi (unreasonable risk);Menimbang, bahwa ada 2 (dua) ukuran yang dapat dipergunakan untukmenentukan apakah seseorang telah bertindak hatihati yang mungkin dapatHalaman 88 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 667/Pdt.G/2016/PN Bks.merugikan orang lain, yaitu seseuai
247 — 104
Sofyan (Sufyan)sebesar 25% (dua puluh lima persen) serta hak dari 33 Madrasah sebesar 25% (dua puluh limapersen) yang telah memberikan Kuasa kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi ;Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensisudah seseuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan jo. Penjelasan Pasal 3 ayat (1)UU Kepailitan jo. Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan jo. Pasal 299 UU Kepailitan jo. Pasal 195ayat (6) HIR jo.
1.Julia Rachman, S.H
2.Heri Ikbal, S.H
Terdakwa:
1.Fitra Ali Bin Ali Nur
2.Radimansyah Bin Alm. Wahab
3.RASWAN Bin Alm RAZALI
4.YOYOK SUHADI Bin Alm TAFARIN
5.ALI ADIN Bin JASIAH
158 — 31
akibatlemparan jangkar Terdakwa Fitra Ali dimana Terdakwa Fitra Ali punmengetahui bahwa seharus nya sesuai aturan di DKP Kab.Simeulu jangkartidak boleh di lemparkan ke bagian depan perahu pelanggar melainkan kebagian sayap perahu pelanggar, namun Terdakwa Fitra Ali melemparkannyake bagian depan perahu pelanggar yang jelasjelas Terdakwa Fitra Allimengetahui bahwa didalam perahu tersebut pasti ada orang atau pelakupelanggar sehingga hal tersebut mengenai kepala Saksi Armada, dan ataskejadian tersebut seseuai