Ditemukan 1369 data
92 — 30
Manggelewa karena dari jumlah Rp. 675.000, dipotongsebesar Rp. 25.000, untuk biaya transportasi koordinator kecamatandan ketiga saksi terima dari Bpk. Farouk sebesar Rp. 675.000, dirumahnya di Kel. Simpasai, Kec. Woja, jadi total yang saksi terima uangdari Ponpes Salman sebesar Rp. 2.000.000,;Bahwa sebelum mejadi warga belajar peserta tidak didaftar terlebihdahulu, karena saksi telah diberikan daftar nama warga belajar untukkelompok belajar yang harus diajar oleh saksi dari Bpk.
85 — 30
ditandatangani, namun demikian dalam pencairantahap selanjutnya BPMPKB hanya mendasari rekomendasi dari pihakkecamatan.Bahwa menurut yang bersangkutan dalam pertanggungjawabantersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar dikarenakanbanyak terdapat tanda bukti yang belum ditandatangani, namundemikian dalam pencairan tahap selanjutnya BPMPKB hanyamendasari rekomendasi dari pihak kecamatan.Bahwa secara umum kami dari BPMPKB melakukan pembinaanbimbingan teknis baik di tingkat Kabupaten maupun per kecamatandan
- Tentang : Pemilu
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 88 Pasal 116Pengawas TPS berkewajiban:a.(1)menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan danpenghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melaluiPanwaslu Kelurahan/Desa; danmenyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwashu :Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.Bagian KeempatPersyaratanPasal 117Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, BawasluProvinsi, Bawasli Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatandan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah: a.
72 — 13
Perintah Membayar (SPM) pada tanggal 26 Februari 2013No. 50000012013/ 1.03.011 sejumlah Rp. 2.374.753.496,00kemudian dilakukan Pengiriman berkas penagihan ke KasdaWalikota Jakarta Timur lalu Kasda Walikota Jakarta Timurmemproses hingga menerbitkan SP2D tervalidasi pada tanggal 4Maret 2013 sejumlah Rp. 2.374.753.496,00 No. 50000102013kemudian Suku Dinas PU Tata Air melakukan pencairan denganberupa cek pada tanggal 6 Maret 2013 50% termin 1 dan 14 Maret2013 50% termin 2 yang ditujukan atas nama Seksi Kecamatandan
Membayar (SPM) pada tanggal 15 April 2013 No.50000032013/ 1.03.011 sejumlah Rp. 5.124.537.272,00 kemudiandilakukan Pengiriman berkas penagihan ke Kasda WalikotaJakarta Timur lalu Kasda Walikota Jakarta Timur memproseshingga menerbitkan SP2D tervalidasi pada tanggal 16 April 2013sejumlah Rp. 5.124.537.272,00 dengan No. 50008762013kemudian Suku Dinas PU Tata Air melakukan pencairan denganberupa cek pada tanggal 18 April 2013 50% termin 1 dan 30 April2013 50% termin 2 yang ditujukan atas nama Seksi Kecamatandan
PUTUSAN Nomor : 15/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST,kemudian dilakukan Pengiriman berkas penagihan ke KasdaWalikota Jakarta Timur lalu Kasda Walikota Jakarta Timurmemproses hingga menerbitkan SP2D tervalidasi pada tanggal 10Juni 2013 sejumlah Rp. 4.115.243.899,00 No. 50019722013kemudian Suku Dinas PU Tata Air melakukan pencairan denganberupa cek pada tanggal 13 Juni 2013 50% termin 1 dan 21 Juni2013 50% termin 2 yang ditujukan atas nama Seksi Kecamatandan Seksi Pemeliharaan selaku penerima SPT.e.
Jati Waluyo menjadi Kepala Suku Dinas PU TataAri Kota Administrasi Jakarta Timur, saksi dan para Kasikasi Kecamatandan Kasi Pemeliharaan melakukan keberatan terhadap pemotongansebesar 35%, dengan usulan dari kita pada Kasikasi Kecamatan danKasi Pemeliharaan dilakukan pemotongan sebesar 20% s/d 25%,sehingga pada saat itu Wahyudianto selaku Kasi Perencanaan dipanggiloleh ke ruangan kerjannya lalu Wahyudianto menjelaskan bahwapotongan tersebut menjadi berpariasi, kemudian kita sepakat saja tanpaada
353 — 185
Rehabilitasi Kantor Desa Jenetallasa Kecamatan Bangkala nilai kontrakRp.49.513.000,00Adalah benar masuk dalam APBD Kabupaten Jeneponto.Bahwa proses sebuah program paket proyek bisa dimasukkan dalam APBDadalah pertama kali dilakukan musrenbang desa, musrenbang kecamatandan musrenbang kabupaten kemudian forum SKPD kemudian Pemdamembuat rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Setelah itu barulahBappeda menyampaikan hasil RKPD kepada seluruh SKPD untuk dibuatkanrencana kerja SKPD.
53 — 12
BBMtersebut untuk kendaraan dinas yang baru namun tidak terealisasi,sehingga dana tersebut masih dapat di realisasikanBahwa sdr Adnan sebagai pembagi Voucer / Kupon Bon BBMmelaksanakan tugas berdasarkan surat perintah tugas Nomor 800/1418tanggal 28 Desember 2007 yang ditandatangani Arlan selaku KadisKebersihan dan Muthalib sebagai pengawas di SPBU sudah di tunjuksebelum saya sebagai kepala Dinas Kebersihnan Kota Medan dan tugasmereka ialah:e Sdr Adenan bertugas utuk mendistribusikan bon BBM ke Kecamatandan
125 — 49
Parikesit, RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti, Kecamatandan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun2010, ditunjuk sebagai pengguna anggara Dinas Pariwisata dan KebudayaanKabupaten Kutai Kartanegara.Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pembangunan Saranadan Prasarana Pariwisata (Patung Lembuswana) di Pulau Kumala tersebut,telah ditunjuk SURIANSYAH, SE., Msi.
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
ASRIN, S.Si.
156 — 91
Juli 2020 20.000.000,00 3 00268/STS/PPKD/2019 13 Juli 2020 50.000.000,00 4 100269/STS/PPKD/2019 13 Juli 2020 320.000.000,00 5 00270/STS/PPKD/2019 14 Juli 2020 200.000.000,00 6 00271/STS/PPKD/2019 14 Juli 2020 30.000.000,00 7 00272/STS/PPKD/2019 14 Juli 2020 125.000.000,00 8 00275/STS/PPKD/2019 15 Juli 2020 216.800.000,00 Jumlah 1.161.800.000,00 25.1 (satu) bundel Map Hitam Dokumen Pernyataan paraKoordinator PKB (Penyuluh) Kecamatan tentang Jumlahanggaran yang diserahkan kepada para penyuluh KB Kecamatandan
YURIDHO FADLIN, SH., MH
Terdakwa:
TRI ANJASWATI Als UNANG Binti ABDULLAH
62 — 34
11/E.2/III/2015 tanggal 16 Maret2015 dengan anggaran sebesar Rp.22.391.000, (dua puluh dua juta tiga ratusSembilan puluh satu ribu rupiah) namun Saksi Badi Uzaman,SH, Saksi Ahapdin,S.Pd dan Terdakwa Tri Anjaswati tidak melaksanakan tugasnya pergi keKementrian hanya membuat Pertanggungjawaban yang tidak benar atau fiktifsedangkan uang perjalanan dinas tersebut diambil oleh Saksi Badi Uzaman,SH,Saksi Ahapdin, S.Pd dan Terdakwa Tri Anjaswati.Bahwa untuk Lomba desa tingkat kecamatan diikuti oleh 15 Kecamatandan
62 — 18
oleh Kelompok tani untuk membelibenih kedelai, pupuk dan pestisida sebagaimana yang tercantum dalamRencana Usaha Kelompok (RUK) yang diajukan sebelumnya dan danatersebut harus dibelanjakan langsung oleh kelompok tani.Bahwa setelah kelompok tani menerima bantuan tersebut, kelompok taniharus menyampaikan secara tertulis kepada kepada Penyuluh PertanianLapangan dan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan diteruskan ke PimpinanPertanian Kecamatan.Bahwa untuk penyuluh pertanian lapangan, pimpinan pertanian kecamatandan
WajoBahwa tugas pokok saksi sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan diaturdalam Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 330 tanggal 03 Juni 2013tentang Tugas Penyuluh Pertanian di Tingkat Kabupaten, Kecamatandan Keluraharn/ Desa se Kab.
1.DEWI KHARTIKA, SH
2.ARIE KUSUMAWATI, SH
3.LILIK HARYADI, SH
4.siska purnama sari, SH
Terdakwa:
JAMALUDIN, S.H,M.H.
139 — 32
Hak Milik kepada Herino Berson Masalatas Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Pasir Putih KecamatanMentawa Baru Ketapang, kemudian menemui terdakwa di ruangankerjanya pada Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur dengan membawaSK dimaksud dan blanko/formulir untuk pendaftaran hak tanah itu yangtelah diisi dan ditandatangani oleh saksi Herino Berson Masal tertanggal 1Oktober 2012, kemudian menyerahkannya kepada terdakwa namun setelahdicek ternyata masih ada yang tidak diisi yakni Desa Kelurahan, Kecamatandan
48 — 15
Hartini untukmelakukan pengumpulan dana partisipasi dari semua SKPD kecuali Kecamatandan Kelurahan sebesar 1% dari pagu anggaran langsung di luar DAK untukdiberikan kepada para Anggota DPRD Kabupaten Kapuas sehubungan denganHalaman 119 dari 144 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2015/PN PikPembahasan RAPBD Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2015, selanjutnyaDra.
59 — 22
Saksi menerangkanterdakwa telah mengajukan danabansos yang dilakukan denganmembentuk kelompok tani Sumberrejeki dengan luas lahan sebanyak20 hektar dengan nilai Rp.360.380.000, tersebut tidakpernah diserahkan kepada saksiselaku. bendahara APTRI dandigunakan terdakwa untukmenanam tebu .Bahwa saksi menerangkan awalmulanya sebelum dana bansosCair pengurus APTRI Bloramengadakan rapat yang dipimpinterdakwa dan sepakat untukmeminta dana bansos yangdigunakan untuk kas APTRI Blorauntuk 5 (lima) wilayah Kecamatandan
74 — 69
Saksi menerangkanterdakwa telah mengajukan danabansos yang dilakukan denganmembentuk kelompok tani sumberrejeki dengan luas lahan sebanyak20 hektar dengan nilai Rp.360.380.000, tersebut tidakpernah diserahkan kepada saksiselaku. bendahara APTRI dandigunakan terdakwa untukmenanam tebu .Bahwa saksi menerangkan awalmulanya sebelum danabansoscair pengurus APTRI Bloramengadakan rapat yang dipimpinterdakwa dan sepakat untukmeminta dana bansos yangdigunakan untuk kas APTRI Blorauntuk 5 (lima) wilayah Kecamatandan
76 — 22
(dua juta rupiah) dan sisanya di kembalikan kepada Terdakwa Khaermawayudi,Sp alias Deden Bin H.Drs.Suwardi;Bahwa setahu saksi kegiatan yang diadakan pada saat Road Show tersebutada khitan massal dan pemberian santunan yatim piatu ;Bahwa kegiatan Road Show tersebut diadakan dimasing masing kecamatandan waktunya 1 (satu) hari;Bahwa setahu saksi Terdakwa Deden dalam ormas RBB tersebut menjabatsebagai Korda Kabupaten Pandeglang sedangkan Terdakwa II Heri BaelanuAlias Nanu Bin H.Kamdari menjabat sebagai
44 — 15
,berdasarkan Surat Ketetapan Camat (SPC) Nomor412/SPC/024/BPMPN/VII/2012 tanggal 02 Januari 2012 yang dibuat danditandatangani oleh terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP ;(1 Bahwa sesuai dengan Pedoman Tekhnis Operasional susunankepengeloaan PNPMMP di tingkat Kecamatan Saparua yaitu :1.Kepala Kecamatan Saparua yaitu terdakwa FREDERIK SIAHAYA,S.Sos MAP (selaku Pembina Pelaksana PNPM Mandiri diPedesaan) dimana Camat berperan sebagai pembina pelaksanaPNPM Mandiri Pedesaan kepada desadesa di wilayah Kecamatandan
Kepala Kecamatan Saparua yaitu terdakwa FREDERIK SIAHAYA,S.Sos MAP (selaku Pembina Pelaksana PNPM Mandiri diPedesaan) dimana Camat berperan sebagai pembina pelaksanaPNPM Mandiri Pedesaan kepada desadesa di wilayah Kecamatandan bertugas untuk membuat Surat Penetapan Camat (SPC) ;8. PUOK dimana tiap tahunnya telah berganti antara lain yaitu :d. Tahun 2010: HANOK RIRIHENA ;e. Tahun 2011 : Drs. SOTER GAYUS NAIMENA ;f. Tahun 2012: AGUSTINUS PATTIPEILOHY ;9.Tim Verifikasi :d.
1.MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
2.TRI AGUNG SANTOSO, SH.
Terdakwa:
H. EDDY SOFYAN
125 — 53
di keluarkan dokumen;Bahwa Saksi tidak pernah menerima dalam pembuatan APH (aktapelepasan hak) bukti kepemilikan tanahnya masih di pegang olehpenjual tanah lalu akhirnya diserahkan ke pihak Desa, karena buktikepemilikan tanah (SKT) merupakan sebagai syarat;Bahwa bukti yang dilampirkan dalam pengajuan APH (akta pelepasanhak) berupa SKT (Surat Keterangan Tanah), KTP penjual dan KTPpembeli, kalau APH ada peralinan hak, kalau SKT APH asli semua;Bahwa untuk mengurus APH (akta pelepasan hak) di kantor Kecamatandan
157 — 140
Perkara tersebut diselesaikan sampai pada tingkat Kecamatandan Yuliana Meze yang diakui sebagai pemilik Tanah di Kobafange tersebut.Saksi bertempat tinggal di Kobafange, Desa Kila di atas tanah milik Sao SuriZia yang diberikan oleh Yuliana Meze. Karena Saksi tinggal di atas tanahSao Suri Zia, maka kewajiban Saksi terhadap Sao Suri Zia adalahmembawaWae Tua Ana Manu berupa beras, moke dan ayam setiap acara adat rebake Sao Suri Zia. Suku Seso tidak memiliki tanah di wilayah Desa Kila.
1.AGUS YULIANA I.S., S.H., M.H.
2.MOHAMMAD HAMIDUN NOOR, SH
3.JANANG MULA ANDRI RONU, S.H
4.DEDI FRANKY, SH
5.FIRMAN HADI SAPUTRA SH
6.CAKRA YUDA PAMUNGKAS, SH.,MH
Terdakwa:
WILIAM A.L als. WILIAM als. BAPAK RUSADI Bin AYAN LAMBUNG
115 — 64
diserahkan ke kantor kKecamatan Rungan Hulu .Bahwa untuk ADD/DD tahap II sudah dicairkan semua yaitu untuktahap II ADD 30 % sebesar Rp. 140.622.000, sedangkan untukDD tahap II 40 % sebesar Rp 240.567.200. .Bahwa belum sempurna untuk LPJ adalah belum dijilid belumdisusun dan belum di fotocopi / diperbanyak .Bahwa dalam memperoleh dana ADD/DD LPJ tidak wajibdiserahkan tetapi waji diperlinatkan .Bahwa LPJ ADD/DD belum ada diserahkan ke kecamatan karenatidak diharuskan dokumen itu diserahkan ke kantor kecamatandan
47 — 13
Pemerintahan, Ketertiban Umum, Perlindungan masyarakat,Kependudukan dan catatan sipil, Penerangan dan komunikasi/pers,Kepegawaian dan aparatur, Perijinan, Sosial Politik, Organisasimasyarakat, Kebudayaan, Kerjasama Internasional, Cagar Budaya,Kepemudaan dan olahraga;Bahwa saksi selaku anggota Komisi ada ikut pembahasan KUA/PPASdengan dengan SKPD yang menjadi Mitra Kerja dalam jangka waktu 1hari saja yang seharusnya 3 hari (tahun sebelumnya), dimana dalampembahasan ini Pemda hanya menyampaikan Musrenbang Kecamatandan